Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM melaksanakan tes urine bagi pegawainya, di kantor Abdi Persada, pada Rabu (22/12).

Tes urine untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat terlarang ini, bekerjasama dengan BNN Kota Banjarbaru dengan diikuti sebanyak 29 orang.

Dokter Daryn selaku perwakilan dari BNN Kota Banjarbaru, sebelum pengambilan urine dilaksanakan, menyampaikan tentang betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi seluruh kalangan. Meski orang tersebut mempunyai pekerjaan tetap.

“Narkoba dapat membuat kinerja menurun. Kemudian penghasilan habis hingga yang tersisa hanyalah utang. Karena akan ketagihan,” ujarnya

Ia juga menegaskan, penyelamatan generasi bangsa dari zat terlarang ini bukan hanya tanggungjawab BNN. Namun juga kepada semua pihak.

“Minimal jaga diri dan keluarga. Kemudian orang-orang terdekat. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Hajie mengatakan, pelaksanaan tes urine ini sebagai bagian dari kelengkapan administrasi bagi pegawai honorer di lingkungan Abdi Persada FM, yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita juga ingin memastikan bahwa pegawai kita bebas dari jeratan narkoba,” sebutnya.

Selain itu, dengan adanya tes urine yang digelar setiap tahunnya ini, merupakan wujud dukungan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang selalu menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Kita sangat mendukung dengan upaya bebasnya masyarakat Kalsel terhadap jeratan narkoba,” tuturnya. (ASC/RIW/APR)

Banjarbaru – Sebanyak 523 Bintara Polri lulusan Diktukba Polri Tahun Anggaran 2021 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto.

Berpusat di lapangan Paramasatwika SPN Polda Kalsel, pada Rabu (22/12) pagi, kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, Wakapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel bersama Pengurus, Irwasda Polda Kalsel dan para Pejabat Utama Polda Kalsel, Bupati dan Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan, upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum penting, dalam menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan selama 5 bulan di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Sabhara, Pusdik Binmas, Pusdik Polair Lemdiklat Polri dan seluruh SPN Polda.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang pada hari ini secara resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua”, ujar Kapolda Kalsel.

Usai membacakan sambutan, Kapolda Kalsel juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah prov Kalsel, DPRD Kalsel, serta stakeholder lainnya atas kolaborasi yang telah terjalin untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat warga Banua untuk menjadi anggota Polri.

“Kita berhasil membentuk anak anak muda di Kalsel untuk menjadi anggota Polri, ini hibah yang sangat luar biasa dari Pemda kita,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, animo masyarakat serta hibah dari Pemda bahkan membuat pelatikan di Kalsel ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan daerah lain.

“Tadinya siswa kita hanya kurang lebih 240 orang, tetapi jika digabungkan dengan animo masyarakat dan hibah dari Pemda, siswa yang kita luluskan pada hari ini mencapai 800 orang lebih. 523 kita lantik disini dan sisanya ada di pelatihan Direktorat Mabes Polri,” ungkapnya.

Seluruh Bintara yang telah dilantik hari ini, nantinya akan ditempatkan di Polres daerah asal mereka, untuk selanjutnya diberikan program tambahan agar dapat segera terjun ke masyarakat.(Bidhumaspoldakalsel-TR21-01/RIW/APR)

Banjarbaru – Keterlambatan penyelesaian Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati tahun 2021, telah berdampak kepada masyarakat pengguna jalan di lokasi proyek, dan menjadi keluhan masyarakat serta perhatian langsung petinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut dikendalikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Kalimantan Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proyek terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Bts. Kota Pelaihari (Seksi 1) sepanjang 3,5 kilometer senilai Rp41,7 milyar, dan Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Batas Kota Pelaihari (Seksi 2), sepanjang 2,7 kilometer senilai Rp32,9 milyar atau total Rp74,6 milyar.

Proyek tersebut secara umum adalah untuk meninggikan level jalan, dengan konstruksi pekerjaan Lapir Pondasi Aggregate Klas A setinggi 35 cm (bervariasi) dan lapisan aspal, yang meliputi AC-Base 8 cm, AC-BC 6 cm, dan AC-WC 4 cm.

“Kedua kontrak proyek tersebut adalah kontrak tahun tunggal. Karenanya, harus tuntas diselesaikan dalam Tahun 2021 ini, yaitu 31 Desember 2021”, kata Kepala BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap.

Bergerak cepat menyikapi hambatan pembangunan tersebut, Kepala BPKP Kalsel, pada 22 Desember 2021, telah mengundang langsung Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

“Undangan ini untuk mencari solusi terbaik untuk menghindari kerugian keuangan negara dan juga untuk kepentingan masyarakat,” tegas Rudy.

Ia meminta kedua proyek tersebut segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Atas penyelesaian yang lebih lambat dari jadwal, harus diambil langkah segera dan taktis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tambahnya.

Secara teknis, langkah terbaik adalah memaksa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

“Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung sejak akhir masa kontrak 31 Desember 2021”, papar Rudy.

Kepala BPJN Kalimantan Selatan juga diingatkan melakukan mitigasi risiko untuk menghindari kerugian keuangan negara. Pertama, melakukan investigasi bahwa kontraktor memiliki kemampuan finansial dan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
Kedua, tidak memperpanjang masa kontrak, cukup mengenakan denda keterlambatan terhitung sejak 31 Desember 2021.

Ketiga, meminta perpanjangan Jaminan Pelaksanaan hingga jadwal penyelesaian baru.
Keempat, meminta Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
Selain itu, addendum kontrak harus dibuat dengan syarat: (a) mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, (b) pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, (c) perpanjangan jaminan pelaksanaan, (d) tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan, dan (e) tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

“Addendum kontrak tersebut harus dibuat sebelum masa kontrak berakhir,” kata Rudy.

Khusus untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Kalimantan Selatan harus konfirmasi ke Bank penerbit bahwa Jaminan adalah asli dan bukan palsu.

“Jika terjadi total loss, karena kontraktor tetap membandel setelah diberi kesempatan, Kepala BPJN Kalimantan Selatan harus menyiapkan langkah-langkah strategis menghindari kerugian keuangan negara, termasuk langkah hukumnya,” tutup Rudy M. Harahap. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

BANJARBARU – Untuk mengoptimalkan hasil produk Usaha Kecil Menengah (UKM) agar semakin menarik minat pembeli, Pemerintah kota Banjarbaru akan mengoperasikan kembali Rumah Kemasan.

Rumah kemasan ini sudah tersedia semenjak dua tahun terakhir, namun pengoperasiannya belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan alat yang tersedia.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid mengatakan di tahun 2020, pemko mendapatkan bantuan alat sebagai penunjang Rumah Kemasan.

“Rumah Kemasan ini untuk membantu para pelaku usaha dalam packaging,” jelasnya.

Rumah Kemasan yang dulunya kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banjarbaru ini, lanjutnya, karena anggaran baru saja digelontorkan, hingga saat ini rumah kemasan masih dalam tahap pemeliharaan bangunan.

“Pengoperasiannya akan menjadi kado ulang tahun di hari jadi kota Banjarbaru ke 23 di bulan April mendatang,” ungkapnya.

Secara umum sampai saat ini, Rumah Kemasan kota Banjarbaru sudah memiliki beberapa alat untuk menunjang pengemasan produk UKM.

“Dalam rumah kemasan ada mesin potong, mesin lem serta lainnya untuk membantu pelaku usaha,” terangnya.

Dengan adanya rumah kemasan ini, diharapkan dapat membuat produk UKM kota ini bisa dipasarkan di pasar modern dan menarik minat pembeli dengan kemasan yang menarik. (TR21-01/RIW/RH)

BANJARBARU – Meski cenderung mengalami kenaikan harga, namun Pemerintah kota Banjarbaru mamastikan ketersedian barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), di kota ini aman.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan, secara umum menjelang hari besar, harga sejumlah bapokting memang mengalami kenaikan akibat permintaan dari masyarakat yang juga meningkat.

“Pada prinsipnya kita berharap kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi,” ucapnya kepada awak media usai peresmian sentra industri kampung purun sebagai objek OVOP, Kamis (16/12).

Terkait harga bapokting sendiri Basid mengungkapkan, dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh pihaknya ke sejumlah pasar, kenaikan masih dalam kategori normal.

“Kenaikan harga masih tergolong normal di kisaran seribu hingga dua ribu rupiah, namun yang terpenting bahan pokoknya masih ada,” ungkapnya.

Meningkatnya harga bapokting menurutnya juga tidak lepas dari kondisi cuaca yang saat ini terjadi.

“Curah hujan yang cukup tinggi di penghujung tahun ini menyebabkan pendistribusian dari luar daerah menjadi terhambat,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu Basid menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan penimbunan, maupun pembelian yang berlebihan terhadap bahan pokok.

“Bapokting di kota Banjarbaru dipastikan aman, jadi masyarakat tidak perli khawatir,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

BANJARBARU – Sentra industri kerajinan Kampung Purun Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, resmi dijadikan sebagai objek One Village One Product (OVOP), Kamis (16/12).

Konsep OVOP sendiri adalah dimana suatu daerah bisa menetapkan satu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga bisa dipasarkan ke kancah global dan tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah tersebut.

Wali kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin, mengatakan, untuk mendukung hal ini, pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada pengrajin, untuk dapat meningkatkan kualitas produk hingga melakukan pembinaan untuk melakukan pemasaran melalui media digital.

“Ini akan menjadi perhatian untuk kita bersama,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian prov Kalsel, Mahyuni, turut mengapresiasi Pemko Banjarbaru yang telah memanfaatkan sentra industri sebagai destinasi wisata.

“Ini merupakan kebijakan yang sangat baik, mudah mudahan ini menjadi awal dari meningkatnya produktifitas para pengrajin disini,” ucapnya.

Kegiatan membuat kerajinan purun diharapkannya, tidak hanya sebagai usaha sampingan, melainkan menjadi suatu profesi.

“Berikan kesan bahwa ini merupakan profesi yang memberikan kontribusi pendapatan,” himbaunya.

Mahyuni berharap dengan konsep ini, akan menarik minat wisatawan untuk menjadikan kampung purun sebagai salah satu tujuan destinasi sekaligus sentra oleh-oleh khas Kalimantan Selatan.

“Mungkin ini akan menjadi salah satu wisata kebanggan kita nantinya jika Kalsel menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga maupun pariwisata tingkat Nasional,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

BANJARBARU – Kota Banjarbaru kinu kembali di hiasi oleh ikon yang berdiri tegak disepanjang persimpangan jalan A Yani, setidaknya ada lima ikon berupa tugu reklame yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru.

Kasi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame Disperkim Kota Banjarbaru, Adi Irsyadi mengatakan, selain menjadi ikon baru, tugu reklame ini dibangun akibat banyaknya reklame di pinggiran jalan yang tidak teratur dan tidak mengantongi izin, sehingga membuat tatanan kota terlihat kumuh.

“Pembangunan ini dengan maksud untuk menata reklame yang tak beraturan yang jelas itu tak berizin, lalu dengan dana yang ada kami anggarkan dan disetujui disitulah kami memulai konsep penataan reklame di Banjarbaru,” ucapnya.

Sedikitnya saat ini sudah ada sekitar 7-8 nama dari Instansi Pemerintahan, UMKM, tempat Wisata, hingga Sekolah yang ada di kota ini, terpampang dalam kelima tugu reklame tersebut.

“Karena baru selesai, kami akan usahakan ke Walikota agar paling tidak bisa bebas pajak karena kalau dihitung pajaknya tidak seberapa pertahunnya,” ungkapnya.

Meski demikian Adi menambahkan, bagi yang ingin memanfaatkan reklame ini, akan di evaluasi terlebih dahulu terkait perijinan usaha dan potensi kelanjutan usahanya.

“Kita lihat juga usahanya apakah berkelanjutan, kita tidak ingin ketika namanya sudah terpasang tokonya tutup, kita tidak menginginkan hal seperti ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tugu reklame yang dibangun ditanah Pemko Banjarbaru ini, memakan dana sebesar Rp 180 juta. Dimana lima buah tugu tersebut dibangun di sekitar jalan RO Ulin, jalan Palam, jalan Pengeran Hidayatullah, jalan Mawar dan jalan STM Pinus. (TR21-01/RDM/MTB)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, meresmikan penyalaan listrik desa di Kabupaten Kotabaru, Rabu (15/12), di kantor PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng.

Turut hadir dalam peresmian ini Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan Adi Lumakso serta General Manager PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng Tonni Bellamy, Sekda Kotabaru Said Akhmad serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN unit induk wilayah Kalselteng atas kontribusinya dalam pembangunan di Banua melalui pengaliran listrik di desa-desa termasuk di Kabupaten Kotabaru.

“Semoga dengan pengaliran listrik ini, masyarakat dapat merasakan pembangunan dan mampu membangkitkan daya saing Kalsel,” ujar Paman Birin sapaan akrabnya.

Pemprov lanjut Paman Birin, saat ini terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui sinergi yang kuat serta meningkatkan kerjasama dunia usaha dan industri demi mewujudkan target dan sasaran pembangunan di Banua.

“Kita ketahui bersama, upaya percepatan pembangunan memerlukan energi yang tidak sedikit. Termasuk energi listrik yang dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki,” paparnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng Tonni Bellamy menyampaikan, pengaliran listrik kali ini tersebar di lima desa di Kabupaten Kotabaru, yakni Muara Orie, Mulyodadi, Sakadoyan, Mangka serta Manunggal Baru.

“Selain itu juga ada pengaliran listrik di 38 dusun yang tersebar dibeberapa Kabupaten, dengan jumlah 4.625 pelanggan,” ujarnya. (ASC/RDM/MTB)

BANJARBARU – Rabu (15/12) bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara (Laura) Kota Banjarbaru, Badan Intelijen negara Daerah (Binda) Kalsel berkerjasama bersama Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar pelaksanaan vaksinasi massal di Kelurahan tersebut. Terlihat puluhan warga di Kelurahan Landasan Ulin Utara mendatangi Kantor Kelurahan, untuk ikut bervaksin baik vaksin dosis pertama maupun dosis kedua.

Kepada Abdi Persada FM, perwakilan Binda Kalsel Fradito Rio menyampaikan, pada pelaksanaan vaksinasi massal ini pihaknya telah menyediakan dosis vaksin sebanyak 500 ampul yang ditujukan untuk para lanjut usia (Lansia) di Kelurahan Laura.

“Sasarannya adalah Lansia karena untuk mengejar target persentase 60 persen lansia di wilayah laura, sehingga selanjutnya bisa melangkah untuk memvaksin anak usia 6-11 tahun,” ungkap fradito.

Dilanjutkan Fradito Rio, pihaknya menilai Lansia adalah kelompok yang rentan terpapar pandemi COVID-19, sehingga pihaknya membantu Pemko Banjarbaru mengangkat angka capaian persentase vaksinasi COVID-19 di Kalangan Lansia.

Ditempat yang sama, Lurah Kecamatan Landasan Ulin Utara Syafrullah menyampaikan, agar para Lansia mau berdatang dan bervaksin di kantor Kelurahan  Laura, pihaknya telah memberikan himbauan-himbauan disetiap Masjid, Mushola dan langgar (Surau) sebelum pelaksanaan vaksinasi dimulai, sehingga pada saat vaksinasi digelar para masyarakat dan Lansia berdatang ketempat untuk bervaksin.

“Himbauan sudah sering kami lakukan juga melalui Ketu RT, RW dilingkungan masing-masing yang intinya ingin minta disampaikan kepada Lansia agar mau bervaksin,” tutup Syafrullah. (MRF/RDM/MTB)

Banjarbaru – Pemerintah provinsi Kalsel melaksanakan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI di Aula Graha I BPSDMD prov Kalsel, Rabu (15/12).

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Faried Fakhmansyah, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengungkapkan, para pejabat pengawas merupakan garda terdepan dalam setiap pelayanan pemerintah.

“Melalui PKP ini, saya harap para peserta pelatihan telah dibekali pengetahuan yang cukup untuk dapat menjadi pejabat pengawas yang kredibel dan kompeten,” harapnya.

Melalui sambutan tersebut, Gubernur juga berpesan agar peserta PKP dapat menjadi pemimpin yang memiliki gagasan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

“Kapabilitas dan kepercayaan di tengah masyarakat saat ini menjadi yang utama, karena masyarakat dapat melakukan kritik secara langsung melalui kanal media pemerintah,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, berharap, para peserta PKP tidak hanya sekedar Diklat, tetapi juga mampu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

“Kita harapkan para ASN di Kalsel dapat bersinergi, sehingga apa yang di cita citakan Gubernur kita yaitu Kalsel Maju,” harapnya.

Dalam kegiatan PKP yang dilaksanakan mulai tanggal 21 September hingga 15 ini, sebanyak 40 peserta dari lingkup Pemprov dan kabupaten/kota Kalsel dan Kalteng, seluruhnya mendapatkan nilai diatas 80 dengan predikat memuaskan.(TR21-01/RDM/MTB)