Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Dalam rangka memperkuat sinergitas antar instansi penegak hukum, Lapas Kelas IIB Banjarbaru dengan BNN Kota Banjarbaru melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional, Jum’at (18/3). Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Lapas Banjarbaru juga diikuti oleh seluruh peserta rehabilitasi sosial tahun 2022.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kepala BNN Kota Banjarbaru, AKBP Agus Lukito dalam amanatnya mengajak, melalui upacara ini dapat kembali mencintai NKRI dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Saya sangat merinding ketika mendengarkan rekan-rekan WBP mengucapkan Catur Dharma Narapidana, ini harus betul-betul dimaknai dan kedepan bagaimana caranya agar tidak jatuh ke lobang yang sama,” tuturnya

Agus juga berharap, kedepan warga binaan dapat menjadi lebih baik.

“Saya harap kedepan rekan-rekan bisa lebih baik, tadi ditempat Pak Kalapas, saya melihat ada beberapa hasil karya WBP yang terpajang, itu sangat luar biasa, dan terus kembangkan agar lebih produktif setelah keluar dari lapas,” terangnya

Tidak lupa, dalam kesempatan itu Agus menyampaikan tentang persoalan narkotika.

“Saya dan pak kalapas sudah bekerjasama dan berkolaborasi, kita bersama-sama membina rekan WBP untuk menjadi lebih. Kalau ada teman yang pemakai narkoba, segera datangi kami di BNN untuk direhabilitasi, gratis dan jangan takut,” ungkapnya

Lebih lanjut, Agus juga mengingatkan agar semua tetap menjaga prokes meskipun saat ini sudah adanya kelonggaran-kelonggaran.

“Saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan wbp yang mengikuti upacara ini, semoga timbul rasa kesadaran dan cinta kita terhadap NKRI, dengan cara mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita,” ujarnya.

Tak lupa ia mengucapkan terimakasih kepada Kalapas dan Jajaran dan berharap selalu dapat bisa bersinergi.

“Semoga kedepannya tetap akan kita laksanakan kerjasama antara Lapas Banjarbaru dengan BNN Kota Banjarbaru,” tutupnya. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Hasil evaluasi tahun 2021, sebanyak 27 Polres/Polresta/Polrestabes se Indonesia, berhasil mendapatkan penghargaan Kategori Pelayanan Prima. Polres kota Banjarbaru adalah salah satunya. Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Khamid menerima langsung penghargaan tersebut, yang diberikan di Aula Awaluddin Djamin Gedung Bareskrim Polri Lantai 9, Jakarta, Kamis (10/3).

Kepada sejumlah wartawan, Kapolres kota Banjarbaru AKBP Nur Khamid, melalui Waka Polres Kompol Boma Wedhayanto Purnomo, Jum’at (11/3) mengungkapkan rasa syukurnya, instansi yang ia pimpin telah berhasil meraih Penghargaan Kategori A Pelayanan Prima.

“Alhamdulillah, Polres Banjarbaru meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori A (pelayanan prima) tahun 2021, dari Kemen PANRB,” ujarnya.

Disampaikan Boma pula, sebelumnya Polres Banjarbaru selama 3 tahun berturut-turut telah mendapatkan predikat sangat baik.

“Jadi, selama 3 tahun dari 2018, 2019 dan 2020 lalu, Polres Banjarbaru berhasil pula meraih predikat sangat baik dalam evaluasi pelayanan publik dari Kemen PANRB dengan nilai yang terus meningkat,’ ungkapnya lagi.

Kedepan disampaikan Boma, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan yang dinilai prima ini untuk masyarakat Banjarbaru.

“Inovasi yang kami miliki saat ini kami akan pertahankan dan maksimalkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Yang pastinya inovasi-inovasi yang kami miliki ini akan kami sesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga terus menyesuaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita,” pungkas Boma.

Untuk diketahui, dari 6 (enam) aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017, yang berfokus pada kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik, Polres Kota Banjarbaru memiliki 8 (delapan) inovasi dibidang pelayanan publik. Yakni; Pelayanan SIM hari Sabtu, Pelayanan Café SIM (Samsat), SIM Delivery, SKCK Delivery, Pelayanan SKCK Kolektif atau Komunitas, Pendaftaran SKCK Online, Pendaftaran SIM Online serta membuka pelayanan Bersama di gerai layannan terpadu dan Mall Layanan Publik. (RDM/RH)

Banjarbaru – Guru honorer SMA sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai dapat bernafas lega, pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memperkirakan insentif guru honorer bulan Januari – Februari akan cair pada pekan depan.

“Pihak kita (Disdikbud) sudah menyampaikan ke Bank Kalsel, mudah-mudahan pekan depan sudah dapat tersalurkan,” ucap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, pada Rabu (2/3).

Keterlambatan pencairan insentif pada bulan Januari lalu, disebutkan Rahim, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya keterlambatan pengiriman data oleh pihak sekolah. Padahal Rahim mengaku, Disdikbud Kalsel sudah memberi peringatan pengumpulan data paling lambat di akhir Desember 2021 lalu.

“Ternyata masih ada (sekolah) yang kekurangan datanya,” ujar Rahim.

Menurut Rahim, keterlambatan pengiriman data oleh sekolah-sekolah bisa jadi akibat pelaksanaan penandatanganan antara guru honorer dan Kepala Sekolah.

“Semua kendala sudah beres,  jadi kita tinggal menunggu kabar baik dari Bank Kalsel,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini tidak kurang ada 6 ribu lebih guru honorer di provinsi ini. Pemprov Kalsel sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.315.613.899.788 atau 21,07 persen dari total ABPD untuk bidang pendidikan termasuk upah guru non PNS.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, dapat lebih cepat lagi pencairannya,” harapnya. (SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar masih menjadi pemegang tertinggi untuk nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar. Meski secara korporasi diakuisisi tiga instansi pemerintah, namun, nilai yang dimiliki mencapai 51,51 persen.

“Untuk bisa merubah badan hukum ini syaratnya ada beberapa pemegang saham dan minimal salah satu pemilik saham harus berada diatas 50 persen terkait dalam perubahan itu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan usai melakasanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, di lobi kantor PT Air Minum Intan Banjar, Rabu (2/3) siang.

Ia menyampaikan, perubahan status dari Perseroda menjadi Perseroan Terbatas (PT) telah mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami telah menerima laporan pelaksana kinerja Dirut PT Air Minum Intan Banjar dan menerima penilaian dari dewan pengawas,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar ini.

Adanya kolaborasi dengan tiga instansi pemerintah, dia menyebut, nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar yang kini dipegang secara total keseluruhan berjumlah 100 persen.

“Ini nilai keseluruhan yang digabung dari Pemkab Banjar, Pemko Banjarbaru dan Pemprov Kalsel,” bebernya.

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, Syaiful Anwar kembali terpilih menjadi Dirut PT Air Minum Intan Banjar yang ketiga kalinya. Bahkan, dirinya langsung dilantik oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Berdasarkan kesepakatan oleh pemegang saham maka ditetapkan memperpanjang jabatan dirut periode sebelumnya dan dilantik hari ini,” jelas Sekdakab Banjar, Hilman.

Selain Gubernur Kalsel, paman Birin, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang sekaligus acara pelantikan itu juga turut dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyie dan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Untuk diketahui, Pemkot Banjarbaru secara akuisisi juga menjadi pemegang hak atas PT Air Minum Intan Banjar dengan nilai saham 39,32 persen. Begitu pula, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 9,17 persen. (RHS/RDM/APR)

Banjarbaru – Hasil pengawasan BPKP Kalsel atas pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kasel dan kerjasamanya dengan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, cukup berhasil mendorong penggunaan vaksin Astra Zeneca yang akan kadaluarsa per 28 Februari 2022. Yakni dari keadaan stok per 23 Februari sebanyak 148.540 dosis, hingga 28 Februari hanya tersisa 51.630 dosis.

“Kami aktif mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian khusus pada stok vaksin yang berisiko kadaluarsa yaitu Astra Zeneca,” ujar Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap.

Pada 23 Februari 2022, terdapat stok vaksin Astra Zeneca sebanyak 148.540 dosis. Kemudian secara berurutan pads 24 Februari 119.560 dosis, 25 Februari 101.710, 26 Februari 76.280, 27 Februari 66.300, dan akhirnya pada 28 Februari 2022 stok vaksin Astra Zeneca tersisa 51.630 dosis.

Ditengarai, vaksin Astra Zeneca yang paling berisiko tinggi mengalami kadaluarsa, karena vaksin ini merupakan hibah dari sejumlah negara, dimana masa kadaluarsanya sangat singkat. Selain itu, banyak masyarakat yang anti pada vaksin ini, karena alasan tidak halal.

Lebih jauh Rudy menyarankan, agar vaksin kadaluarsa tetap disimpan sesuai prosedur baku, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Kesehatan/BPOM, sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan COVID-19 oleh Kemenkes, pada 23 Februari 2022.

Rudy mengingatkan, agar para kepala daerah masih tetap harus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis 2 dan booster, disamping juga dosis 1.

“BPKP Kalsel akan terus melakukan pengawasan kegiatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat dan tepat administrasi,” imbuh Rudy.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Sukamto, pemerintah daerah diseluruh Kalimantan Selatan sudah sangat maksimal memanfaatkan vaksin Astra Zeneca, hingga akhir Februari lalu. Termasuk pemerintah provinsi melakui kegiatan Vaksinasi Bergerak, yang dimotori langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Harusnya dapat kita maksimalkan semua vaksin yang akan kadaluarsa itu. Namun ada sejumlah kendala yang tidak dapat dihindarkan. Salah satunya adalah jadwal pemberian vaksin kedua, yang belum dapat dilakukan kepada penerima. Mengingat banyak penerima vaksin pertama pada Desember 2021, mendapatkan suntikan Astra Zeneca. Sementara jeda waktu antara vaksin 1 dan 2 untuk jenis Astra Zeneca, adalah 8 hingga 12 pekan,” urainya.

Meski begitu, menurut Sukamto, hingga akhir Februari 2022, pihaknya berhasil meningkatkan capaian vaksinasi, baik dosis 1, 2 dan 3 atau booster. Dengan rincian dosis 1 sebanyak 87,62 persen (2.769.7866 jiwa), dosis 2 53,25 persen (1.683.300 jiwa), dan booster 3,99 persen (126.159 jiwa). (BPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru menambah waktu operasional Samsat Corner bagi wajib pajak. Pelaksanaan ini resmi berlaku mulai 1 Maret 2022 dari jam 08.30 – 20.00 WITA.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi, mengatakan, tujuan dilakukannya program tersebut guna meningkatkan pelayanan secara optimal kepada wajib pajak khususnya warga Kota Banjarbaru.

“Jam operasional yang ditetapkan sebelumnya hanya berlaku dari jam 08.30 – 16.00 WITA . Tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan totalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (1/3).

Selain sebagai langkah meningkatkan penerimaan kas daerah, layanan Samsat Corner yang beroperasi di salah satu mall terbesar di Banjarbaru ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam menyelesaikan perpanjangan pajak kendaraan bermotor.

“Ini sangat membantu dalam menyelesaikan waktu perpanjangan pajak kendaraan bermotor (STNK) apabila di jam kerja tidak sempat mengurusnya. Maka, ditambahkannya waktu operasional sampai jam 8 malam tentu lebih memberikan kenyamanan kepada wajib pajak di Banjarbaru dan tidak membuat tergesa-gesa dalam mengurusnya,” papar Tommy.

Meski berada di level 3, unit bantu pelayanan milik UPPD Samsat Banjarbaru ini dipastikan juga tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai yang dianjurkan dari Satgas COVID-19 Kalsel.

“Selain menyediakan hand sanitaizer dan menerapkan prokes lainnya, kami juga menyediakan tempat untuk warga yang ingin ikut bervaksinasi baik dosis pertama, kedua hingga ketiga (booster) pelaksanaannya ada di depan Samsat Corner,” ungkapnya.

Selain itu, UPPD Banjarbaru juga sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari pembina Samsat untuk mengoperasikan mobil Samsat Keliling (Samkel) sebagai upaya dalam meningkatkan layanan terhadap wajib pajak di Kota Banjarbaru.

“Tercatat pada 1 Maret 2022, Samkel diberikan kewenangan untuk beroperasi kembali. Untuk jadwal kegiatannya ada di halaman kantor Polsek Banjarbaru Timur, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru saja dilantik pada Jumat (25/2) lalu, Muhammad Muslim, mengajak ASN untuk bekerjasama dalam mengejar indikator kerja.

“Saya minta kerjasamanya, terutama dalam hal yang memang menjadi perhatian publik kita,” pinta Muslim saat melaksanakan serah terima jabatan dengan Gusti Yanuar Noor Rifai di Aula Diskominfo Kalsel, pada Selasa (1/3).

Indikator yang berhubungan dengan persepsi publik, ucap Muslim, harus terus dijaga kesinambungannya. Sama halnya dengan prestasi yang telah di ukir, lanjut Muslim, perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

“Sepanjang kita mempunyai komitmen, saya pikir apapun akan bisa kita lakukan,” tutur pria yang dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Muslim meminta kepada setiap bidang untuk mengidentifikasi bagaimana kemajuan indikator kinerja masing-masing, serta memetakan kendala dalam mencapai indikator kinerja tersebut.

“Setiap Kepala Bidang harus dapat merumuskan apa yang bisa dijadikan bahan. Apakah itu menjadi sebuah keputusan, atau indikasi dari pimpinan kita (Gubernur),” ucap Muslim.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kalsel sebelumnya, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh staf, pejabat, dan fungsional yang telah bekerja dengan baik selama masa kepemimpinannya.

“Terima kasih atas kerja samanya selama ini dan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan,” ucap Rifai.

Ia juga menjelaskan beberapa program yang telah berjalan di Diskominfo Kalsel.

“Ada beberapa program yang telah berjalan dan telah menghasilkan prestasi luar biasa,” terangnya.

Selain menjelaskan program, Ia juga memperkenalkan staf, pejabat, dan fungsional kepada Kepala Diskominfo Kalsel yang baru. (SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – BPKP Kalimantan Selatan memberikan kontribusi besar dalam efisiensi dan penyelamatan APBN serta APBD selama tahun 2021. Hal itu diutarakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, kepada Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhidin, pada acara Coffee Talk di Library Café BPKP Kalsel, akhir pekan lalu.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, yang kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, serta pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lainnya.

“Total potensi efisiensi dan penyelamatan tahun 2021 1,5 trilyun rupiah”, ujar Rudy saat Coffee Talk.

Sebagai contoh, pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan kontribusi Rp969 miliar.
Rudy menjelaskan lima kontribusi BPKP Kalimantan Selatan lainnya. Pertama, efisiensi pengeluaran daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD, evaluasi penggunaan Dana Transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan Almatkes dengan potensi efisiensi Rp447 miliar.

Kedua, penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp11,79 miliar.
Ketiga, penghematan/efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim, senilai Rp20,40 miliar.
Keempat, penyelamatan keuangan negara, dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, reviu bantuan subsidi upah, reviu progres pembangunan fasilitas, reviu tunggakan honorarium, dan reviu pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam, senilai Rp12 miliar. Kelima, optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan, senilai Rp1 miliar.

Di samping memberikan kontribusi atas efisiensi dan penghematan APBN dan APBD, diungkapkan Rudy, BPKP Kalimantan Selatan juga memiliki program inovasi strategis, yaitu memediasi permasalahan pembangunan Insinerator pada Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan fasilitas layanan Drive-Thru untuk tes Rapid Antigen dan PCR.

Secara khusus, kata Rudy, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Provinsi, pelaku UMKM, dan universitas untuk mempercepat transformasi digital di Kalimantan.

“Program inovasi strategis ini akan mendorong berbagai pihak menciptakan program inovasi lainnya guna membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju,” tegas Rudy, yang juga Ketua Umum Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan di Library Café tersebut, Rudy juga menyampaikan hasil pengawalan BPKP Kalimantan Selatan atas governansi atau tata kelola Pemerintah Daerah, seperti penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Maturitas SPIP pada 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah mencapai Level 3. Hanya satu Pemerintah Daerah yang masih pada maturitas SPIP level 2.
Sayangnya, kapabilitas APIP yang telah mencapai Level 3 baru pada 6 Pemerintah Daerah, sedangkan sebanyak 4 Pemerintah Daerah masih pada Level 2+, dan 3 Pemerintah Daerah pada Level 2″, jelasnya.

Ditambahkan Rudy, dilihat dari hasil penilaian Integritas Pemerintah Daerah, sebanyak 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan memiliki skor di atas 70 dan hanya 1 Pemerintah Daerah dibawah 70.
Di sisi pencegahan korupsi, BPKP Kalimantan Selatan juga mensosialisasikan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan sasaran perangkat desa di Hulu Sungai Utara dan Tapin. Hal ini menghasilkan pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Secara khusus, BPKP Kalimantan Selatan juga melakukan pengawasan terhadap harga pupuk yang melebihi ketentuan, sebagai salah satu aspek ketahanan pangan, energi dan bencana. Tak hanya itu, BPKP Kalimantan Selatan telah memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Sauqi Kamal, atas kemacetan pembangunan jalan dan infrastruktur fisik lainnya di Kalimantan
Selatan. Hal ini berhasil mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memitigasi risiko. BPKP Kalimantan Selatan juga mengawasi kinerja, efektivitas, dan governansi BUMD/BLUD/BUMDes.

“Sebanyak 9 dari 12 PDAM masih rugi di Kalimantan Selatan, dengan tingkat kehilangan air berkisar 17,51 persen – 37,55 persen, yang di atas tingkat nasional,” tutup Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Aditya-Wartono, sejumlah prestasi telah berhasil dicapai hingga saat ini.

“Sepanjang tahun 2021, kota Banjarbaru sudah menerima 28 penghargaan,” ucap Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin, usai menggelar pertemuan satu tahun masa kepemimpinannya di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, pada Jumat (25/2).

Capaian tersebut, dikatakan Aditya, merupakan hasil bersama terutama Forkopimda Banjarbaru serta seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemko dalam menuju Banjarbaru JUARA.

Di sisa kurang lebih 2,5 tahun masa jabatannya, Aditya berkomitmen untuk menyempurnakan realisasi pembangunan di kota berjuluk Kota Pendidikan ini.

“Target kita tahun ini untuk merealisasikan janji-janji politik kita kemarin, seperti home care, RT Mandiri, urban farming dan lain-lain,” sebutnya.

Hal ini diakuinya, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kota ini. Terlebih pada pertengahan bulan tadi, kota Idaman ini telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami patut bersyukur di era kepemimpinan kami, Banjarbaru menjadi Ibu Kota Kalimantan Selatan, tinggal PR besar bagaimana kita menata kota ini agar benar-benar layak menjadi Ibu Kota Provinsi ini,” tuturnya.

Hal ini menyusul akan dibenahinya struktur tata kota, sarana dan prasarana yang akan ditingkatkan hingga pelayanan yang harus lebih baik lagi di Banjarbaru.

“Kedepannya kita ingin meningkatkan minat para investor, pelancong, wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk bisa datang ke Banjarbaru. Dan tentunya nilai jual Banjarbaru keluar daerah lebih besar lagi,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Menjalani iklim yang sering silih berganti beberapa tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalsel, mengajak seluruh petani di banua dapat beradaptasi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, belum lama tadi.

Syamsir Rahman mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, pemanasan global juga berdampak disektor pertanian, seperti berkurangnya hasil panen dan adanya perubahan waktu panen bagi para petani, sehingga para petani diwilayah Kalsel harus dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

“Pemanasan global yang terjadi saat ini disebabkan karena melimpahnya gas rumah kaca. Hal ini terjadi dikarenakan petumbuhan industri di seluruh dunia dan berkurangnya luas hutan serta sering adanya eksploitasi kayu,” ungkap Syamsir.

Syamsir menambahkan, dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini, harus terdapat antisipasi yang dilakukan oleh para petani mulai dari sekarang. Apabila antisipasi ini tidak dilakukan secara perlahan, maka akan berdampak pada masa depan tani.

“Efek dari musibah yang terjadi pada tahun lalu membuat para petani saat ini sudah mulai beradaptasi sendiri dengan cara membaca alam, dengan cara mengurangi emisi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan menghadapi pertanian dengan perubahan iklim, seperti ladang yang dikelola secara organik dapat menyerap lebih banyak karbon di tanah dari pada ladang yang dikelola secara metode konvensional, kemudian menggunakan pengolahan tanah konservansi bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, dan irigasi tetes bawah permukaan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari pemotongan penutup.

“Tujuan adaptasi ini ialah untuk mengurangi kerentanan kita terhadap efek berbahaya dari perubahan iklim yang terjadi,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)