Banjarbaru – Laman 35 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemprov Kalsel Beserta Sejumlah Daerah di Kalsel Terima LHP BPK RI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/1) siang.

Selain Pemprov Kalsel, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Bank Kalsel, turut menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berhadir langsung untuk menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023 bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Daerah diwilayah Kalsel, Pimpinan DPRD diwilayah Kabupaten-Kota di Kalsel, serta pimpinan Bank Kalsel.

*Wakil bupati Kab Banjar (kanan) bersama Kepala BPK RI Kalsel (tengah) serta Wakil Ketua DPRD Kab Banjar (kiri)*

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Rahmadi menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Namun, masih terdapat permasalahan yang diperhatikan, yakni pengembangan kawasan perkotaan, serta pembangunan kawasan perdesaan.

“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Rahmadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kerja sama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. melalui kerja sama yang erat ini, bersama-sama dapat mewujudkan tujuan dan berbagai sasaran pembangunan.

“kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” ucapnya.

Secara umum, laporan hasil pemeriksaan yang diserahterimakan pada hari ini, merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kontrol dan pengawasan kinerja, yang dijalankan oleh BPK. salah satunya, melalui pemeriksaan oleh BPK yang ditindaklanjuti dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

“Setelah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan oleh BPK hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran akan segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/APR)

ODGJ Menjadi Sasaran Bakesbangpol Kalsel Untuk Diberikan Pendidikan Politik

BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 mendatang, untuk meningkatkan partisipatif di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, akan memberikan sosialisasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepada Abdu Persada FM, disampaikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel Heriansyah melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin, pihaknya memiliki program kegiatan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kalsel. Ditahun 2023 yang lalu, program sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk 2024 ini, pihaknya akan kembali melaksanakannya dengan sasaran ODGJ.

“Jadi program ini akan kami selenggarakan di RS Jiwa Sambang Lihum dengan menghadirkan peserta mulai dari para Petugas RS hingga ODGJ,” ungkap Hasanuddin, Rabu (3/1).

Dilanjutkannya, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dengan memberikan pemahaman sebagai narasumber kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan.

“Semoga pada saat pemilihan nanti para ODGJ bisa ikut berpartisipasi,” lanjut Hasanuddin.

Hasanuddin berharap, dengan adanya sosialisasi kepada para ODGJ ini, dapat meningkatkan jumlah partisipan pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 ini. (Tim/RDM/APR)

Polres Banjarbaru Raih Belasan Penghargaan Sepanjang Tahun 2023, Kapolres : Terimakasih Atas Kepercayaan Masyarakat

BANJARBARU – Sepanjang tahun 2023, Polres Banjarbaru berhasil mendapatkan prestasi membanggakan. Bukan hanya yang didapat dari internal kepolisian, tapi juga pihak luar.

Dihadapan sejumlah wartawan, Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah didampingi Wakapolres Kompol Winda Adhiningrum dan Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Indra Agung Perdana Putra dalam konferensi persnya mengatakan, pihaknya bersyukur 2023 ini mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga berbagai penghargaanpun banyak diterima pihaknya.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat, khususnya warga Banjarbaru. Berkat penilaian dari masyarakat yang didatangi langsung oleh instansi penilai, sehingga kita banyak mendapatkan penghargaan. Karena penilaian mereka langsung ke masyarakat,” ucap Dody, Jumat (29/12).

Adapun penghargaan yang didapat Polres Bnajarbaru pada tahun 2023 diantaranya, sebagai penyelenggaraan pelayanan publik atau publik layanan prima dilingkup Polri oleh Kementerian PAN-RB, predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI, penghargaan capaian nominasi 5 besar terbaik tingkat Polres/ta kelompok B dalam rangka Kompolnas Awards 2023 oleh Kompolnas, penghargaan kategori Pelayanan Prima dari KemenPAN-RB yang diberikan oleh Kapolri, Prestasi Baik dalam hal ungkap perkara anak dan tindak pidana perdagamgan orang yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanganan PPA, penghargaan terbaik ketiga pengelolaan UP/TUP yang diberikan KPPN Kalsel, serta masih banyak lagi sejumlah prestasi dan penghargaan lainnya

“Sekali lagi kami mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Polres Banjarbaru,” ujar Kapolres bangga.

Selain menyampaikan capaian prestasi, dalam kesempatan ini Kapolres Banjarbaru juga memaparkan berbagai kasus kriminalitas yang berhasil ditangani dan diungkap pihaknya. Mulai dari kasus kejahatan kamtibmas, narkoba, hingga laka lantas sepanjang tahun 2023 ini. (RDM/RH)

Pemprov Kalsel Ingin Universitas Ahmad Yani Banjarmasin Lahirkan SDM Berkualitas

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan dies natalis dan wisuda Universitas Achmad Yani yang ke 35 sarjana (S-1) tahun 2023 dengan total 267 wisudawan dan wisudawati.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah menyampaikan, wisuda ini adalah akhir dari proses pembelajaran di jenjang sarjana, namun ini adalah awal dari tantangan baru untuk para wisudawan maupun wisudawati

*Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah*

“Dunia kerja akan sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Mulai hari ini, kalian semua akan memasuki dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan persaingan karena kalian tidak lagi berada di zona nyaman yaotu kampus,” ungkap Husnul, usai menghadiri acara dies natalis dan wisuda Universitas Ahmad Yani, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (21/12).

Husnul menambahkan, sebagai fresh graduate (lulusan yang baru lulus), wisudawan dan wisudawati dituntut untuk dapat mengenali minat dan keahlian diri serta peluang karir yang ada di pasar kerja.

“Sehingga harus dapat bersikap professional dan kompetitip, serta terus meningkatkan keahlian agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman,” lanjut Husnul.

Para wisudawan dan wisudawati ini merupakan generasi muda yang saat ini menjadi tumpuan besar masyarakat kalimantan selatan dalam membangun Daerah. Saat ini pemprov kalsel sedang mengembangkan berbagai program dalam rangka peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan potensi ekonomi khususnya bagi pelaku usaha baru.

“Semoga momentum ini makin menegaskan Universitas Ahmad Yani Banjarmasin sebagai Universitas di Kalsel yang telah berhasil melahirkan SDM yang berkualitas dengan menguasai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan banua dengan mengedepankan nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan,” tutup Husnul. (MRF/RDM/APR)

Terbaik II Penyaluran KUR, Pemprov Anugerahkan Penghargaan Kepada Bank Kalsel

Banjarbaru – Komitmen dan konsistensi Bank Kalsel membantu pemerintah provinsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbuah manis. Hal itu setelah Pemprov bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Bank Kalsel, untuk kategori terbaik II dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2023.

Penghargaan yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan KaKanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi ini, diberikan disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang digelar pekan lalu di Banjarbaru.

Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin yang menerima langsung penghargaan tersebut, berterimakasih atas penghargaan yang diberikan Pemprov Kalsel dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.

“Ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus konsisten dalam melakukan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Banua. Dengan demikian harapan kita ekonomi Kalsel bisa terus bergerak menjadi semakin maju,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar penyaluran KUR, Bank Kalsel juga secara konsisten melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di Banua melalui berbagai kegiatan hingga kolaborasi dengan banyak pihak.

“Dengan pembinaan yang kita lakukan, harapan kita UMKM yang ada di Banua dapat semakin professional dan berkembang usaha mereka. Ujungnya mereka tidak hanya memerlukan tambahan modal usaha tapi juga mampu memberikan kontribusi lainnya untuk daerah, baik itu penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi melalui pembayaran pajak,” tambahnya.

Sekadar diketahui, pada sektor keuangan hingga 31 Oktober 2023, untuk KUR di Provinsi Kalsel telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun untuk Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,84 Miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. (ADV-RIW/APR)

Kembangkan Potensi TWA, BKSDA Kalsel Gelar Bimtek

Banjarbaru – Untuk mengembangkan Potensi kunjungan sejumlah Taman Wisata Alam (TWA) di Kalimantan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas SDM Pemandu Wisata dan Pengelolaan Jasa Wisata Alam pada 5 – 7 Desember 2023 yang dipusatkan di salah satu hotel di Banjarbaru.

Dalam sambutannya saat membuka, Kepala BKSDA Kalsel Mahrus Aryadi menyampaikan, kegiatan ini sengaja pihaknya laksanakan, bukan hanya untuk meningkatkan profesionalisme SDM BKSDA sendiri, tapi lebih kepada meningkatkan komunikasi kekerabatan dengan para peserta yang sebagian besar adalah pelaku dan pengelola kawasan parwisata di Banua.

“Kita berharap nantinya ada inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kita, sebagai pengelola TWA. Agar wisatawan yang datang akan kembali lagi dengan kesan yang baik dari kita,” ucap Mahrus.

Ia juga berharap, dengan beberapa narasumber yang pihaknya datangkan, peserta yang sebagian besar merupakan perwakilan kelompok binaan BKSDA Kalsel dapat menularkan ilmunya yang nanti didapat kepada anggota kelompoknya.

“Dalam kegiatan ini ada narsum yang berbicara soal bagaimana prinsip-prinsip dalam menerima para wisatawan, ada pula soal fotografi dan penulisan buku. Ilmu-ilmu inilah yang nantinya bisa diterapkan ketika pupang dari bimtek ini,” tutup Mahrus.

Untuk diketahui, bimtek ini menghadirkan ßejumlah narasumber, diantaranya Ketua Litbang DPD ASITA Kalimantan Selatan Dewi Setiawati, Fotografer Harian Radar Banjarmasin Wahyu Ramadhan dan Redaktur Harian Radar Banjarmasin Muhammad Syarafuddin. (RDM/APR)

Puluhan Ribu Sertifikat Tanah, Telah Diserahkan Kepada Masyarakat Kalsel

BANJARBARU – Puluhan ribu sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, selain penyerahan sertifikat tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan juga meluncurkan sertifikat elektronik yang diklaim mampu terhindar dari kehilangan dan kebocoran data.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan Alen Saputra menyampaikan, di kalimantan selatan saat ini sudah mulai diterapkan penggunaan sertifikat elektronik. Namun hanya untuk Instansi Pemerintah dan di masyarakat pihaknya menargetkan pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Dirinya menjelaskan, beberapa kelebihan dari sertifikat elektronik yakni sertifikat ini tidak mudah terjadi kebocoran data.

“Untuk Kalsel ada 65 ribu yang diserahkan, diwakili 200 penerima hari ini,” ungkap Alen Saputra, usai menghadiri penyerahan Sertifikat Tanah masyarakat Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (4/12).

Ia menambahkan, pihaknya mengharapkan dengan adanya pembagian 58 ribu sertifikat ini, bisa menekan konflik sengketa tanah di Banua. Pihaknya juga mengajak institusi Pemerintah Daerah maupun Kabupaten – Kota, untuk segera mengubah sertifikat aset tanah yang dimiliki dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik.

“Di Kalimantan Selatan akan dimulai sosialisasi secara bertahap dan perpindahan ke sertifikat elektronik ditarget pada pertengahan tahun 2024 mendatang” tutup Alen Saputra. (MRF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Terus Perjuangkan Hak Kerja Penyandang Disabilitas

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2023, yang kali ini dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Selasa (5/12).

Peringatan Hari Disabilitas Internasional, diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah menyampaikan, di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan PERDA perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, telah kita serahkan secara langsung kepada ketua perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita ingin penyandang disabilitas mendapat akses yang sama, baik akses pendidikan, akses ekonomi, akses lapangan pekerjaan, akses olahraga, dan akses apapun yang berhubungan dengan kehidupan mereka,” ungkap Husnul.

Ia menambahkan, untuk mendukung penyandang disabilitas, membutuhkan aksi-aksi nyata dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya berkaitan dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti pemenuhan persentasi pekerja disabilitas dalam dunia kerja, dimana disabilitas mendapat dua persen jatah tenaga kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan satu persen untuk lingkup swasta.

“Memang kita menyadari bahwa menangani penyandang disabilitas bukan tugas yang ringan. Namun bukan alasan bagi kita untuk tidak memenuhi hak-hak mereka, yang jelas-jelas dilindungi oleh Perundang-undangan,” tutup Husnul.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Jumri mengatakan, momentum hari disabilitas internasional, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak, dalam bentuk perlindungan berkelanjutan. Pihaknya menginginkan hari disabilitas bukan hanya seremonial saja, namun dapat mengajak semua pihak, yakni dunia usaha, pemerintah daerah, agar bergotong royong memenuhi dan melindungi hak disabilitas.

“Kami terus mendorong penghuni panti fajar harapan, agar dapat berkembang, sehingga dapat menghadapi tantangan pada saat sudah keluar dari panti,” tutup Jumri. (MRF/RDM/APR)

Pimpin Apel Gabungan, Paman Birin Serahkan Hadiah Undian Simpeda KPE Periode IX

Banjarbaru – Saat apel gabungan di perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru, pada Senin (4/12), Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, secara simbolis resmi menyerahkan hadiah Undian SIMPEDA KPE Periode IX Tahun 2023 kepada 6 dari 20 orang total pemenang, dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemprov Kalsel. Acara ini merupakan kelanjutan dari pengundian yang telah dilaksanakan pada Rabu (15/11) di Kantor Pusat Bank Kalsel.

Pemenang undian menerima hadiah secara langsung dari Gubernur Kalsel dengan didampingi Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya. Pemberian hadiah ini, memperlihatkan dukungan nyata bank Kalsel terhadap ASN yang aktif menggunakan produk dan layanan Bank Kalsel.

Disela kegiatan, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya mengungkapkan, hadiah Undian Simpeda KPE bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi kepada para ASN yang konsisten memilih produk dan layanan Bank Kalsel.

“Kami akan lakukan upaya terus-menerus untuk para ASN tidak hanya memilih Bank Kalsel karena kepemilikan Pemerintah Daerah, tetapi juga agar ASN merasa memiliki dan menikmati kualitas produk dan layanan Bank Kalsel, salah satunya melalui pembenahan layanan Mobile Banking Aksel by Bank Kalsel,” ungkap Prasetya.

Salah satu penerima hadiah, Sutikno, ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, mengungkapkan rasa syukur atas hadiah yang diterima dari Bank Kalsel. Rencananya hadiah ini akan disumbangkan sebagian untuk orang yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas hadiah yang diserahkan pada hari ini, tidak pernah menyangka bakal terpilih untuk menerima hadiah dari Bank Kalsel sebesar 10 juta rupiah, rencana hadiah ini akan saya gunakan untuk uang muka rumah nantinya,” ucap Sutikno.

Pada kesempatan yang sama, Bank Kalsel juga memberikan hadiah kepada ASN berupa doorprize kepada peserta upacara di Kantor Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel, untuk menunjukkan keterlibatan aktif bank dalam mendukung kegiatan komunitas di wilayah tersebut. (ADV-RIW/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Gelar Hari Disabilitas Internasional 2023

BANJARBARU – Bertempat di SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalsel, pada Kamis (4/12) Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2023, dengan mengangkat tema “Bersama Memantapkan Pola Asah, Asih, Asuh, Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Menjadikan Pribadi Mereka Lebih Kreatif dan Terdepan”.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel akan selalu ada bersama penyandang disabilitas, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, yang telah diakui secara Hukum Internasional dan di Negara Republik Indonesia.

“Bagi kami, tidak ada perbedaan penyandang disabilitas dengan manusia lainnya, karena kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu, penyandang disabilitas tidak boleh patah semangat, terus optimis dan pantang menyerah dalam mengarungi kehidupan,” ucap Husnul, usai menghadiri peringatan hari disabilitas Internasional, Senin (4/12).

Sebagai komitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Provinsi Kalimantan Selatan, telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas mendapat akses yang sama, baik akses pendidikan, akses ekonomi, akses lapangan pekerjaan, akses olahraga dan akses apapun yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

“peringatan hari disabilitas internasional ini, kita selenggarakan sebagai bentuk nyata perhatian, dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap penyandang disabilitas,” Lanjut Husnul.

Sementara itu, Kepala Sekolah SBC C Pembina Provinsi Kalsel Rosita Sari menyampaikan, untuk memberikan pendidikan terbaik terhadap 239 murid SLB C, pihaknya mengarahkan sebanyak 105 orang Tenaga pengajar, sehingga 1 orang tenaga pengajar dapat menangani 2 murid SLB C.

“Tenaga guru SLB lebih banyak dibandingkan guru umum karena kami memiliki sertifikasi, yakni 1 guru hanya bisa mengajar 2 murid autism,” ungkap Rosita.

Ia melanjutkan, untuk membentuk bakat murid-murid autism di SLB C, pihaknya membentuk divisi khusus untuk membina murid – murid autism, sehingga talenta mereka dapat terasah. (MRF/RDM/APR)