Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan, kembali melaksanakan Program Mudik Gratis untuk masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, di kampung halaman.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi mengatakan, program Mudik Gratis tahun ini memberikan 300 sampai 400 kursi bagi masyarakat.
Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi
“Tahun ini kami kembali melaksanakan mudik gratis,” ungkap Fitri, Senin (9/3).
Dengan tujuan, lanjutnya, ke sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Yakni Banua Anam serta Kotabaru.
Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sedang melakukan pendataan serta pengecekan kesiapan kendaraan yang akan digunakan, untuk memastikan armada layak jalan dan aman, bagi para pemudik.
“Untuk kendaraan yang akan digunakan masih dalam pendataan serta pengecekan kesiapan armada, serta sopir,” ucapnya.
Sama seperti tahun lalu, Dishub Kalsel juga menggandeng BNN dan Dinkes, untuk pemeriksaan kesehatan sopir dan bebas narkoba atau napza.
Ket foto : Pelepasan Mudik Gratis Tahun Lalu (Net)
Sedangkan untuk pendaftaran, tambahnya, mulai dibuka pada 9 sampai 10 Maret 2026 secara daring.
“Peserta yang telah mendaftar diwajibkan melakukan registrasi ulang pada 11 Maret 2026 di lokasi yang telah ditentukan dengan membawa kartu Identitas,” ungkapnya lagi.
Keberangkatan dijadwalkan dari dua titik, yaitu dari Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, serta kantor Dinas Koperasi dan UKM Kalsel atau kawasan Lapangan Murjani Banjarbaru, pada 14 Maret 2026 pukul 08.00 WITA.
“Kami berharap para pemudik dapat datang lebih awal, dan pelaksanaan mudik gratis Pemprov Kalsel, dapat berjalan lancar dan aman,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Iskaya Banaran Kalsel, menyesuaikan sejumlah kegiatan pembinaan bagi klien selama bulan Ramadan. Penyesuaian dilakukan agar para klien dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman tanpa mengurangi aktivitas pembinaan di panti.
Kepala PRSPD Iskaya Banaran, Gusti Muhammad Reza Pahlevi mengatakan, salah satu perubahan kegiatan dilakukan pada jadwal pagi hari.
Kepala PRSPD Iskaya Banaran Kalsel
Kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilaksanakan setelah apel pagi diganti dengan kegiatan ibadah.
“Pada bulan Ramadan ini ada sedikit perubahan. Biasanya setelah apel pagi kami melaksanakan bimbingan belajar, namun sekarang diganti dengan salat dhuha bersama yang diikuti seluruh klien dan juga karyawan di PRSPD Iskaya Banaran,” ujarnya, belum lama tadi.
Selain itu, pihak panti juga mengadakan tausiah rutin setiap hari Jumat yang diikuti para klien serta pegawai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan spiritual selama Ramadan.
Meski ada penyesuaian jadwal, kegiatan pembinaan keterampilan tetap berjalan seperti biasa, hanya saja dengan porsi yang sedikit dikurangi agar tidak terlalu membebani para klien selama berpuasa.
“Untuk kegiatan keterampilan tetap berjalan, tetapi porsinya agak sedikit dikurangi supaya tidak mengganggu teman – teman klien selama menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.
Selama Ramadan, PRSPD Iskaya Banaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak, untuk menggelar kegiatan sosial bagi para klien.
“Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan hotel untuk melaksanakan buka puasa bersama, sekaligus berbagi dan memberikan bingkisan kepada klien,” katanya.
Pada tahun 2026, PRSPD Iskaya Banaran tengah membina angkatan ke 8 dengan jumlah 20 klien, yang seluruhnya merupakan perempuan.
Dalam satu tahun, panti ini menerima total 45 klien yang dibagi dalam dua angkatan.
“Nanti angkatan ke 9 akan berjumlah 25 orang. Semuanya laki-laki yang dimulai dari Juli sampai Desember,” jelasnya.
Selama masa pembinaan, para klien mendapatkan pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian setelah menyelesaikan program di panti.
Untuk angkatan ke 8, terdapat empat jenis pelatihan keterampilan, yaitu Tata boga, Tata rias, Menjahit dan Komputer.
“Sementara untuk klien laki-laki, program keterampilan sedikit berbeda. Pelatihan tata rias diganti dengan barbershop serta ditambah keterampilan perbengkelan,” paparnya.
Selain pelatihan di dalam panti, PRSPD Iskaya Banaran juga memiliki program magang bagi para klien. Program dilaksanakan menjelang akhir masa pembinaan yang berlangsung selama enam bulan.
“Satu bulan sebelum masa pembinaan berakhir, kami melaksanakan magang bekerja sama dengan beberapa UMKM, perhotelan, dan perusahaan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan UPTD Kebun Raya Banua, untuk menghadirkan kawasan wisata edukasi yang lebih nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat.
Sejumlah pembangunan infrastruktur pun ditargetkan selesai pada tahun 2026, untuk mendukung konektivitas antar area di dalam kawasan kebun raya.
Ket : Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto
Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, bahwa peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan, agar pengunjung dapat menikmati seluruh area kebun raya dengan lebih mudah.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan Kebun Raya Banua.
Sebelumnya, sebagian akses jalan masih berupa batu kerikil sehingga kurang nyaman dilalui.
“Alhamdulillah pada tahun 2025 kita sudah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan. Yang sebelumnya masih berupa jalan kerikil, sekarang sudah beraspal sehingga akses bagi pengunjung jauh lebih nyaman dan aman,” ujarnya.
Melanjutkan pembangunan tersebut, pada tahun 2026 UPTD Kebun Raya Banua memprogramkan penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan area parkir dengan kawasan utama kebun raya.
Menurut Rahmat, selama ini pengunjung yang memarkir kendaraan di bagian belakang kawasan harus keluar terlebih dahulu dari area kebun raya, untuk kemudian masuk kembali melalui gerbang utama.
“Insya Allah tahun ini kita menargetkan pembangunan jembatan bisa rampung. Nantinya pengunjung dari area parkir bisa langsung menuju area utama tanpa harus keluar lagi melalui gerbang satu, karena sudah terhubung secara langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan berbagai spot baru yang sebelumnya belum banyak dijangkau.
Rahmat menuturkan, sebenarnya beberapa area kebun sudah dapat diakses dengan berjalan kaki melalui jalur di sekitar embung.
Namun akses tersebut masih terbatas dan belum optimal untuk menjangkau seluruh kawasan.
Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, pihaknya optimis, Kebun Raya Banua dapat memperkenalkan lebih banyak koleksi tanaman serta zona kawasan kepada masyarakat.
Pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Kebun Raya Banua sebagai ruang terbuka hijau, yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi juga sebagai pusat konservasi tanaman khas Kalimantan Selatan.
“Kami terus berupaya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun sumber pendanaan lainnya agar pembangunan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan,” katanya.
Rahmat pun berharap, pembangunan jembatan yang direncanakan tahun ini dapat selesai sesuai target sehingga fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum akhir tahun.
“Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, target pembangunan tahun ini bisa selesai dan fasilitasnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, Kebun Raya Banua diharapkan semakin representatif sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan sekaligus menjadi ruang edukasi dan konservasi yang membanggakan bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merealisasikan sejumlah program yang masuk dalam 10 janji Gubernur Kalsel, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan penguatan kawasan ekonomi.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengatakan, beberapa program strategis tersebut sudah mulai berjalan dengan dukungan anggaran dari APBD, maupun pemerintah pusat.
“Sepuluh janji Pak Gubernur itu sebenarnya sudah mulai banyak berjalan. Dari 10 janji itu, Pak Gubernur sudah menggelontorkan anggaran APBD untuk mendukung berbagai program prioritas,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan, adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kalsel dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta Bupati Kotabaru dan Bupati Tanah Bumbu.
Kerja sama tersebut mencakup beberapa proyek strategis, diantaranya peningkatan jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu, pembangunan jembatan penghubung Kotabaru (Pulau Laut) dengan Tanah Bumbu, serta pengembangan jalan lintas tengah yang nantinya terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
Menurut Tuti, sapaan akrab Suprapti Tri Astuti, sejumlah pekerjaan fisik bahkan sudah mulai berproses.
“Beberapa perbaikan alinyemen jalan yang menghubungkan Banjarbaru ke Tanah Bumbu sudah mulai berjalan. Kita berharap saat Lebaran nanti aksesnya sudah jauh lebih baik,” katanya.
Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan Tanah Bumbu juga kembali dilanjutkan.
Untuk mendukung proyek-proyek tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBD, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan sekitar Rp3 triliun, untuk tiga paket kegiatan pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga terus mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
Suprapti menjelaskan, proses pengajuan KEK tersebut saat ini masih dalam tahap pemenuhan administrasi sesuai ketentuan Dewan KEK nasional.
“Berbicara terkait KEK Mekar Putih sebenarnya sudah berproses lama. Persyaratan yang diminta sudah kita lengkapi, termasuk soal lahan yang kini sudah terpenuhi,” jelasnya.
Pemprov Kalsel juga telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan terkait status Pelabuhan Mekar Putih Baru, yang akan menjadi infrastruktur utama penunjang kawasan industri tersebut.
“Hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pelabuhan itu nantinya akan dimasukkan dalam status pelabuhan nasional di Indonesia,” ujarnya.
Setelah status tersebut ditetapkan, Pemprov Kalsel akan mengusulkan KEK Mekar Putih menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Bappenas.
Usulan tersebut direncanakan disampaikan pada Musrenbang Nasional 2026, dengan harapan kawasan tersebut dapat memperoleh dukungan anggaran dari kementerian terkait mulai tahun 2027.
Sementara itu, pembangunan pelabuhan nantinya akan menjadi tanggung jawab operator atau perusahaan yang mengelola kawasan ekonomi khusus tersebut.
“Pemerintah nanti akan fokus membangun infrastruktur di luar pelabuhan, seperti jalan penghubung dan kawasan penunjang lainnya,” katanya.
Ia berharap pengembangan KEK Mekar Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di Kalimantan Selatan, terutama bagi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
“Kalau KEK ini terwujud, bersama KEK Stagen dan rencana KEK Setui, tiga kawasan ini diharapkan bisa sama – sama mendorong peningkatan perekonomian di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat capaian registrasi ulang kendaraan dinas, terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan hingga awal tahun 2026, angka registrasi menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, bahwa komitmen kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menjadi faktor penting dalam mendorong ketertiban administrasi kendaraan dinas.
Menurutnya, sejak tahun 2025 para kepala daerah telah berkomitmen agar kendaraan dinas serta aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakannya, dapat menjadi contoh bagi masyarakat, dalam hal kepatuhan administrasi kendaraan dan pembayaran kewajiban pajak.
“Komitmen pimpinan daerah sangat penting agar kendaraan dinas bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ketertiban administrasi dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan,” ungkap Indra, baru-baru ini.
Berdasarkan data Bapenda Kalsel, total kendaraan dinas di Kalimantan Selatan, baik milik instansi vertikal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 11.728 unit. Dari jumlah tersebut, 9.024 unit telah melakukan registrasi ulang.
Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.000 unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang. Namun sebagian di antaranya telah terverifikasi dengan berbagai kondisi.
Rinciannya, 235 unit telah dibayarkan tetapi dalam kondisi rusak berat, 350 unit dalam proses atau telah dilelang, 15 unit dilaporkan hilang, serta 78 unit telah dihibahkan.
Indra menambahkan, pihaknya menargetkan seluruh tunggakan registrasi kendaraan dinas tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir tahun 2027 atau awal 2028.
Untuk mencapai target tersebut, Bapenda terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan agar setiap kendaraan dinas dapat segera menyelesaikan proses registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami terus mendorong agar seluruh instansi pemerintah dapat menyelesaikan kewajiban registrasi kendaraan dinasnya. Dengan demikian, tertib administrasi dapat terwujud sekaligus memberikan teladan kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pajak kendaraan,” jelas Indra.
Ia berharap, meningkatnya registrasi ulang kendaraan dinas tidak hanya berdampak pada tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar ceramah agama dalam rangka pembinaan mental spiritual Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (5/3).
Kegiatan kali ini mengangkat tema Fiqih Puasa Ramadan, dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muslimin, sebagai penceramah.
Ket : Suasana Ceramah Agama Diskominfo Kalsel
Acara dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, serta seluruh ASN dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalimantan Selatan.
Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, ceramah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai klasifikasi puasa, mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan tertinggi yang berorientasi pada perolehan pahala dan keridaan Allah SWT.
“Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik ASN maupun non ASN di Diskominfo Kalsel mendapatkan wawasan baru tentang tingkatan – tingkatan puasa, sehingga ibadah yang kita jalankan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar bernilai di sisi Allah SWT,” ujar Mashudi.
Menurutnya, pembinaan kerohanian tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.
Program ini bertujuan memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
“Ini merupakan program Bapak Gubernur melalui Tim Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, bahkan lebih intens, agar menjadi fondasi moral dan spiritual dalam bekerja,” tambahnya.
Mashudi juga menekankan, bahwa pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ASN. Dengan pemahaman agama yang baik, diharapkan para pegawai mampu bekerja secara profesional, berintegritas, serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai keimanan.
“Melalui kegiatan ini, kita diajak untuk refleksi dan koreksi diri. Spiritualitas yang kuat akan berdampak pada etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.
Sementara itu, TAG Bidang Keagamaan, Muslimin, dalam ceramahnya menegaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, melainkan ibadah yang memiliki aturan dan tuntunan jelas sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.
“Puasa bukan hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala. Jangan sampai kita berpuasa, tetapi ibadah itu menjadi sia-sia karena tidak dijaga dengan baik,” tuturnya.
Mengutip klasifikasi dari Al-Ghazali, Ia menjelaskan bahwa puasa terbagi menjadi tiga tingkatan.
Pertama, Puasa Awam, yakni puasa kebanyakan orang yang hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah.
Kedua, Puasa Khawas, yaitu puasa orang-orang saleh yang tidak hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan penyakit hati.
Ketiga, Puasa Khawasul Khawas, yakni tingkatan tertinggi di mana hati sepenuhnya terfokus kepada Allah SWT, serta menjauh dari segala hal yang dapat melalaikan dari-Nya.
“Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu, seorang mukmin akan meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat,” jelas Muslimin.
Ia pun mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi pegawai.
“Ini langkah yang sangat baik. Pembinaan seperti ini penting agar ASN tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Selama bulan suci Ramadan 1447 Hijrah, Kebun Raya Banua melakukan penyesuaian jam operasional sekaligus berencana memperpanjang layanan hingga waktu berbuka puasa pada pekan depan.
Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto menjelaskan, bahwa selama Ramadan kawasan wisata edukasi tersebut tidak lagi dibuka sejak pagi hari seperti biasanya.
“Selama bulan Ramadan ini, jam operasional kami sesuaikan. Jika pada hari biasa buka sejak pagi, maka khusus Ramadan kami mulai pukul 14.00 hingga pukul 18.00 WITA,” ujar Rahmat.
Menurutnya, perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung yang cenderung datang pada sore hari.
“Penyesuaian ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan area kebun dan menikmati suasana sore yang lebih sejuk, sekaligus menunggu waktu berbuka puasa,” tambahnya.
Tak hanya itu, tingginya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan area kebun sebagai lokasi berkumpul saat Ramadan, mendorong pihak pengelola untuk mengambil langkah lanjutan. Kebun Raya Banua berencana memperpanjang jam operasional hingga waktu berbuka puasa pada pekan depan.
“Memang sejak awal masuk bulan puasa ini banyak yang bertanya, apakah bisa buka puasa bersama di kebun. Permintaan itu kami terima, baik dari pengunjung langsung maupun yang menghubungi admin melalui WhatsApp,” jelas Rahmat.
Sebagai respons atas permintaan tersebut, pihaknya akan melakukan uji coba layanan buka puasa bersama selama satu pekan penuh, mulai Senin hingga Minggu pada minggu depan.
“Mulai minggu depan kita coba selama satu minggu untuk membuka layanan hingga waktu berbuka puasa,” katanya.
Meski demikian, Rahmat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait fasilitas penerangan di area kebun saat malam hari.
“Kondisi penerangan menjadi tantangan bagi kami. Ini kami sampaikan sebagai informasi awal agar pengunjung tidak terkejut jika pencahayaan di area kebun pada malam hari masih terbatas. Mudah – mudahan ke depan ada penambahan fasilitas penerangan,” ungkapnya.
Terkait mekanisme kunjungan, masyarakat dapat datang secara langsung tanpa reservasi. Namun, untuk rombongan dalam jumlah besar, pihak pengelola menyarankan melakukan pemesanan terlebih dahulu.
“Untuk rombongan di atas 20 orang kami sarankan reservasi, agar kami bisa menyiapkan tempat dan memantau kapasitas spot-spot duduk untuk buka puasa. Tujuannya supaya jumlah pengunjung terdata dan semuanya tetap nyaman,” terangnya.
Dengan perpanjangan jam operasional hingga waktu berbuka puasa ini, Kebun Raya Banua diharapkan menjadi salah satu alternatif lokasi ngabuburit dan buka bersama yang nyaman di Kota Banjarbaru selama bulan Ramadan. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, memastikan rencana pembangunan SMA Negeri 6 Banjarbaru mulai direalisasikan tahun ini. Sekolah baru tersebut, ditargetkan sudah beroperasi pada tahun ajaran 2027.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat mengatakan, pembangunan SMA 6 Banjarbaru dilatarbelakangi tingginya animo masyarakat, khususnya di kawasan sekitar bandara dan pemukiman yang terus berkembang.
“SMA 6 Banjarbaru memang saat ini sudah kita rencanakan. Jadi melihat animo masyarakat juga yang cukup tinggi di daerah sana, di daerah bandara, yang juga pemukiman cukup tinggi juga,” ujarnya belum lama tadi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menghibahkan lahan kepada Pemprov Kalsel untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Untuk tahap awal, Pemprov Kalsel telah menganggarkan sekitar Rp2,9 miliar. Saat ini prosesnya masih dalam tahap review di Inspektorat, sebelum masuk ke proses lelang.
“Pagu saat ini mungkin sekitar 2,9 miliar, nanti kita lelang. Ini saat ini kita sedang proses review di Inspektorat untuk HPS-nya, dan setelah itu baru kita lelang,” katanya.
Pembangunan tahap pertama akan difokuskan pada fasilitas dasar penunjang operasional sekolah, seperti ruang kepala sekolah, ruang kantor, kemudian juga ruang kelas.
“Ruang kelas mungkin satu atau dua dulu, kemudian toilet untuk pemenuhan. Pagar sementara kita belum, karena mungkin kita lebih diutamakan yang standar untuk pembelajaran” terangnya.
Lokasi pembangunan SMAN 6 Banjarbaru
Secara lokasi, SMA Negeri 6 Banjarbaru akan dibangun di lahan seluas kurang lebih dua hektare, berada di belakang SMP Negeri 15 Banjarbaru.
Pembangunan dilakukan secara bertahap sebagaimana skema Unit Sekolah Baru (USB). Pada tahun pertama operasional, sekolah hanya akan menerima siswa kelas X.
“Karena untuk USB itu kan bertahap. Tahun pertama kelas satu dulu. Nanti rombelnya kita hitung, salah satunya tarikan dari SMP 15 yang terdekat,” katanya.
Menurut Dedi, pembangunan SMA 6 bukan tanpa kajian. Disdikbud Kalsel telah melakukan analisis kelayakan (feasibility study/FS), termasuk mempertimbangkan kepadatan pemukiman dan akses siswa.
“Memang pemukiman sudah mulai padat di daerah sana. Ada beberapa keluhan, lulus dari SMP 15 ternyata terlalu jauh sampai ke Liang Anggang. Ongkos juga masuk. Jadi kita bagaimana mendekatkan sekolah,” ungkapnya.
Saat ini, jumlah SMA negeri di Banjarbaru masih terbatas, yakni enam sekolah. Bahkan SMAN 5 yang dibangun beberapa tahun lalu sudah penuh dan harus ditambah ruang kelas baru.
“Banjarbaru kan masih sedikit SMA negerinya, baru enam. SMA 5 kemarin kita bangunkan lagi sekitar enam kelas baru, itu juga full. Jadi ternyata memang kita kekurangan,” ungkapnya.
Dengan pembangunan bertahap ini, Disdikbud Kalsel menargetkan SMAN 6 Banjarbaru dapat mulai operasional pada 2027, termasuk proses penunjukan kepala sekolah dan izin operasional sebelum penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Tahun 2027 Insya Allah bisa operasional. Nanti mengikuti PPDB sekitar pertengahan 2027,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat di lingkungan dinas dan UPTD, di halaman Kantor Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/3).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie.
Dalam arahannya, Farhanie menyampaikan sejumlah pesan penting, kepada pejabat yang baru dilantik, maupun yang mengalami pergeseran tugas.
Farhanie menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, khususnya bagi pejabat dan pegawai yang ditempatkan di unit pelayanan sosial dan panti. Menurutnya, lingkungan panti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan perangkat daerah lainnya.
“Panti ini sifatnya unik dan eksklusif. Kita tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengelola manusia yang membutuhkan perlakuan khusus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para penghuni panti terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, hingga lanjut usia (lansia).
Karena itu, selain kompetensi administratif, pegawai juga dituntut memiliki kesabaran, empati, serta jiwa sosial yang tinggi dalam memberikan pelayanan.
Ket : Foto bersama usai Sertijab Dinsos Kalsel
Lebih lanjut, Farhanie mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terlebih praktik korupsi di lingkungan panti sosial.
“Jangan sampai kita hidup di panti justru untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus berjiwa sosial dan benar-benar mengabdikan diri untuk pelayanan,” tegasnya.
Selain aspek integritas, Farhanie juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.
Ia menyebut, perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk Permensos, Permendagri, hingga ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 2025, harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
“Kalau kita tidak update aturan, bisa terjadi kesalahan administrasi yang berujung temuan. Maka harus terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi,” katanya.
Di akhir arahannya, Farhanie menyampaikan doa dan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi agar senantiasa amanah dan mampu meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru.
“Diharapkan melalui penyegaran organisasi ini, kinerja kita dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 2.700 unit rumah, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa program perumahan melalui Kementerian PKP ini telah memasuki tahap pengusulan. Aplikasi resmi pengajuan program tersebut sudah dibuka sejak Februari 2026.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan (kanan) bersama Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (kiri)
Menurut Miftahul, usulan 2.700 unit rumah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.
“Program BSPS ini sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujar Miftahul, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, program BSPS bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan bantuan dana yang digunakan masyarakat, untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.
Pelaksanaan program ini tetap mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Dengan pola tersebut, diharapkan tidak hanya kualitas fisik rumah yang meningkat, tetapi juga tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat.
Program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material di sekitar lokasi pembangunan.
Di sisi lain, capaian sektor perumahan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 besar nasional capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Isma Agrianti mengatakan, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.
“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau. Tingginya realisasi di Kalimantan Selatan juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma.
FLPP sendiri, merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan bunga tetap dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Isma menambahkan, capaian 10 besar nasional ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pembangunan perumahan yang sesuai standar kelayakan.
“Sinergi antara program BSPS dan FLPP menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jika BSPS menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pola swadaya, maka FLPP membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah baru bersubsidi,” lanjut Isma.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalsel optimis, sektor perumahan akan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)
