Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.

Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.

Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.

Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.

“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.

Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.

Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.

“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.

Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.

Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.

“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.

“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.

Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.

Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.

“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.

Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Provinsi ini memperoleh skor 3,65 dan menjadi daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di regional Kalimantan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Thaufik, peningkatan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, hingga dukungan infrastruktur yang semakin membaik.

“Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaufik, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang terus berupaya mendorong inovasi serta penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Thaufik menilai, keberhasilan Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

“Selain mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan indikator yang terukur. Salah satunya, dengan mengintegrasikan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” lanjut Thaufik.

Menurut Thaufik, langkah tersebut penting, agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan target pembangunan nasional.

“Dengan memasukkan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, hingga kualitas infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa integrasi indikator daya saing juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam berbagai indikator pembangunan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan perencanaan yang berbasis data dan hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus mendorong penguatan berbagai pilar daya saing daerah, termasuk peningkatan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebanyak 116 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menerima Surat Keputusan (SK), serta diambil sumpah jabatannya oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (9/3).

Para ASN tersebut terdiri dari CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) tahun 2025, PNS, serta pejabat fungsional dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang menerima amanah baru.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah negara. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas, serta terus tingkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Syarifuddin juga menekankan bahwa pengembangan karier ASN di Kalimantan Selatan saat ini diarahkan pada penerapan sistem merit, yakni sistem pengelolaan aparatur yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.

Menurutnya, keberadaan jabatan fungsional memiliki peran strategis karena menempatkan keahlian dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan karier ASN.

“ASN mengemban tugas negara dan hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, teruslah meningkatkan kompetensi dan kinerja agar pelayanan publik semakin prima,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 116 peserta dari 30 SKPD yang dilantik, atau menerima pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Ia merinci, jumlah tersebut terdiri dari 100 orang melalui pengangkatan pertama, 4 orang melalui perpindahan jabatan, serta 12 orang melalui alih kategori jabatan.

“Berdasarkan jenjang jabatan, terdiri dari 88 orang pada jenjang Ahli Pertama, 23 orang jabatan Terampil, 4 orang Ahli Muda, dan 1 orang Ahli Madya,” jelasnya.

Noryadi menambahkan, untuk pengangkatan pertama terdapat 100 ASN dari 25 SKPD dengan delapan jenis jabatan fungsional, yakni Arsiparis Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, serta Polisi Pamong Praja Terampil.

Sementara itu, perpindahan jabatan diikuti 4 ASN dari 3 SKPD dengan tiga jenis jabatan fungsional, yaitu Perencana, Administrator Kesehatan, dan Dokter Pendidik Klinis.

Adapun alih kategori jabatan melibatkan 12 ASN dari 2 SKPD dengan empat jenis jabatan fungsional, yakni Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Perawat, serta Teknisi Elektromedis.

“Melalui pelantikan ini, para ASN yang menerima amanah baru dapat terus meningkatkan profesionalitas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menggali berbagai potensi yang dimiliki desa, untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi berbeda-beda yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Iwan, potensi desa tersebut dapat berasal dari berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, hingga usaha ekonomi kreatif.

Potensi tersebut perlu digali dan dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa.

“Setiap desa memiliki keunggulan masing – masing. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka tidak hanya akan meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga mampu membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” ujar Iwan, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang terus didorong pemerintah daerah adalah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui BUMDes, potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih terstruktur dan profesional sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Iwan.

Selain itu, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pendampingan serta pembinaan kepada pemerintah desa agar pengembangan potensi desa dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut meliputi penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perencanaan usaha berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Iwan berharap melalui upaya tersebut, desa – desa di Kalimantan Selatan dapat tumbuh lebih mandiri, memiliki daya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Harapannya desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing,” tutup Iwan. (MRF/RIW/EPS)