Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang memberikan informasi tentang adanya aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Dinas Kehutanan Kalsel bergerak cepat untuk melakukan penelusuran.

Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan mengatakan, tambang emas tradisional yang dilakukan masyarakat tersebut mereka temukan Senin (27/9) tadi.

“Ada enam orang yang kami temukan sedang beraktivitas di sana,” katanya, Jumat (1/10).

Penemuan tambang emas ujarnya, berawal dari informasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang melihat sungai di sekitaran Kiram, Kabupaten Banjar keruh.

“Dari informasi beliau (Gubernur), kami lalu diminta ibu (Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel) untuk mencaritahu apa penyebab air sungai keruh,” ungkapnya.

Haris menyebut, setelah menerima arahan dari atasan, pihaknya kemudian mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) guna memastikan apa yang menyebabkan air di Sungai Kiram keruh.

“Dari hasil pulbaket, ternyata ada tambang emas ilegal di sana. Ini lalu kami laporkan ke pimpinan,” sebutnya.

Instruksi untuk mendatangi lokasi yang disinyalir menjadi tambang emas ilegal inipun langsung diberikan Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra.

“Saat kami tiba, ada seorang wanita yang kami temukan beserta mesin pompa yang mereka gunakan menambang. Kemungkinan suaminya lari, saat melihat kedatangan kami,” papar Haris.

Lebih lanjut, tim kemudian mendatangi titik lain yang jaraknya sekitar 100 meter. Di sana petugas menemukan lima orang, beserta mesin dan alat tambang emas tradisional.

“Kami datang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM,” ujarnya.

Atas hasil penelusuran ini, petugas lalu mengumpulkan warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal itu untuk diberi penjelasan bahwa aktivitas tersebut dilarang.

“Mereka lalu paham dan membuat pernyataan tidak mengulangi kegiatan itu lagi,” ucapnya.

Haris menuturkan, mereka memilih tidak memberikan sanksi kepada warga yang melakukan penambang liar tersebut, karena belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Namun sebagai bentuk efek jera kepada pelaku penambangan emas secara liar ini ujarnya, semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu telah mereka sita.

“Sudah kami bawa ke kantor semua alatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata menyampaikan, pihaknya akan terus mengawasi lokasi bekas aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas.

“Tahun lalu sudah kami stop juga kegiatan di sana. Tapi, tahun ini ada lagi,” ucapnya.

Dia mengatakan, para warga yang tertangkap mengaku baru beraktivitas di sana selama satu bulan setengah.

“Tapi kalau hujan mereka tidak beroperasi,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi pelaksanaan seleksi kompetensi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu pada saat melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi calon PPPK yang digelar oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel dan Kota Banjarbaru di Gedung Idham Chalid, Minggu (3/10).

Siti Nortita bersama dengan anggota komisi I lainnya yaitu, Gina Mariati dan Burhanuddin, memonitoring pelaksanaan seleksi dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan lancar dan tertib.

“Kami sangat apresiasi dengan pelaksanaan seleksi PPPK kali ini, prosesnya sangat transparan. Jadi untuk hasilnya kita bisa lihat langsung setelah ujian berakhir, sehingga meminimalisir kemungkinan kecurangan, seperti peserta menggunakan joki dan sebagainya,” kata Siti Nortita.

Sementara, Kepala BKD Provinsi Kalsel, Sulkan mengatakan seleksi kali ini menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT), sehingga akan sangat sulit untuk melakukan kecurangan pada tes dengan sistem seperti ini.

Sulkan menambahkan sistem CAT ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sistem CAT ini memiliki Face Recognition, jadi setiap peserta yang masuk akan dicocokkan wajahnya dengan foto pada saat pendaftaran.

“Selanjutnya peserta mendapatkan PIN masing-masing untuk mendapatkan soal ujian yang berbeda-beda, sehingga sangat transparan dan hasil ujiannya sangat cepat untuk diketahui oleh peserta,” jelasnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menghadiri acara silaturahmi dengan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, bersama para tokoh masyarakat  pada Jum’at (1/10) malam, di Mahligai Pancasila.

Acara ini juga dihadiri para tokoh perwakilan dan masyarakat Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, yang berdomisili di Kalsel.

Gubernur Sahbirin Noor dalam sambutannya mengungkapkan, dirinya tidak asing dengan masyarakat Kepulauan Kangean.

“Bagi saya masyarakat dan warga Kangean di Kalsel bukanlah hal yang asing, bahkan sering sekali bertemu. Apalagi yang berdomisili di Kelurahan Pemurus Baru, karena dulu saya lurah di sana, ” ungkapnya.

Menurut Sahbirin, Kalsel adalah miniatur Indonesia karena ada berbagai suku dan bangsa berdomisili Kalimantan Selatan.

Dirinya juga menyampaikan bahwa suku manapun akan selalu diterima di Kalimantan Selatan. Karena masyarakat Kalsel yang mayoritas muslim, selalu memuliakan pendatang atau tamu sesuai dengan ajaran Islam.

“Dan bagi kita masyarakat Banjar, tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang datang ke Bumi Lambung Mangkurat ini, kita akan menerimanya. Karena Kalsel mayoritas kaum muslimin, dan ajaran Islam selalu memuliakan tamu,” sampainya.

Pria yang biasa disapa Paman Birin ini juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel selalu terbuka dengan kemungkinan kerjasama, tak terkecuali dengan Kabupaten Sumenep.

Paman Birin tak lupa juga sampaikan ucapan selamat datang dan berharap Wakil Bupati Sumenep dapat menikmati waktunya selama di Kalsel, dan dapat kembali lagi di lain waktu.

“Kita ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Wakil Bupati, semoga bisa menikmati waktunya di Kalsel. Kata orang, kalau sudah datang kesini, kata orang kalau sudah terminum air sini, pasti ingin kembali lagi,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan ini, Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah juga menuturkan ujuannya mengunjungi Kalsel bukan hanya untuk silaturahmi, namun juga terbuka dengan segala kemungkinan sinergi dan kerjasama.

“Insya Allah kami terbuka untuk melakukan beberapa kerjasama. Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi ini menjadi kegiatan yang bisa kita sambungkan, bukan hanya dalam bidang ekonomi, mungkin nanti budaya, sosial dan lainnya,” harapnya.

Wanita yang juga dikenal dengan nama Nyai Eva ini juga menyampaikan pesan bahwa dirinya menitipkan masyarakat Kepulauan Kangean yang merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep.

“Kami titip masyarakat kami Bapak. Insya Allah masyarakat kami yang ini(Kepulauan Kangean) adalah masyarakat yang sangat suka membangun daerahnya dan pekerja keras. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk membantu pembangunan di Kalimantan Selatan, ” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jumat pagi (1/10).

Dijelaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, kunjungan kali ini dalam rangka untuk memonitoring pelayanan publik yang ada di kecamatan Anjir Muara.

“Kecamatan Anjir Muara merupakan salah satu kecamatan yang berdekatan dengan perbatasan provinsi tetangga, karenanya penting untuk memastikan sistem manajemen pelayanan yang ada, sebagai salah satu representasi wajah Kalsel,” ucap politisi partai PAN tersebut.

Rombongan Komisi I DPRD Kalsel diterima langsung oleh Camat Anjir Muara, Jaya Hidayatullah. Ia menyambut baik kedatangan sejumlah wakil rakyat dari komisi I ini.

“Terima kasih kami ucapkan, sebuah kebanggaan bagi kami dapat dikunjungi para wakil rakyat, sehingga menambah semangat kami untuk terus berbenah dan meningkatkan sistem manajemen pelayanan demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Ke depan, Jaya mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membangun beberapa perkantoran pelayanan di sekitar kantor camatnya, seperti koramil dan lain sebagainya.

“Hal tersebut kami upayakan agar semuanya dalam satu kompek kantor pemerintahan, tentunya juga untuk mempermudah urusan-urusan yang diperlukan oleh masyarakat,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I, DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria yang akrab disapa Tatum ini menanggapi positif dan mengapresiasi rencana pembangunan kantor pemerintahan di satu komplek tersebut.

“Hal ini tentu sangat positif dan orientasinya memang untuk kepentingan masyarakat, harus didukung, ke depan akan kita coba masukan dalam pokok pikiran (pokir) anggota dewan,” pungkasnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi yaitu tas ecoprint yang merupakan buatan warga Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Kamis (30/9) mengatakan, dari hasil kunjungan lapangan ke salah satu pengrajin Produk Ecoprint di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) baru-baru tadi, pihaknya sangat mengapresiasi salah satu produk kerajinan tas ecoprint.

“Tas ecoprint berbahan dasar kulit asli, yaitu kulit sintetis, dan dikombinasikan dengan kain, hal itu merupakan salah satu karya tangan bernama Dian Rianawati,” ucapnya.

Birhasani menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 ini, sangatlah tepat kaum hawa, menyempatkan waktu untuk belajar membuat usaha kerajinan melalui tas handmade, sehingga berawal dari hobby, tentunya akan menjadi peluang bisnis.

“Teknik membuat tas ecoprint dengan cara pewarna alami berbahan dedaunan dan bunga sekitar, untuk proses produksi menggunakan bahan dan peralatan sederhana seperti panci,kompor dan slang untuk menggulung, serta terhindar dari penggunaan bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan,” katanya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani mengatakan, selain produk tas, juga ada produk kain untuk baju wanita maupun pria, kemudian mukena, pajangan, home dekor lainnya, yang diolah melalui proses ecoprint, hasilnya sangat indah, tidak kalah dibandingkan dengan batik. Seluruh produk itu dijual baik melalui pasar offline maupun online, dan melayani pemesanan tidak hanya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun seluruh Kalsel bahkan nasional.

“Kita bangga ada produk banua yang mampu bertahan dimasa sekarang, bagi warga yang ingin membeli, bisa berkunjung ke rumah produksi yang beralamat di Pasar III Barabai, kami berharap masyarakat akan
mencintai dan membeli produk UKM Kalsel, yakni bangga buatan Indonesia,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan ribuan souvernir untuk peserta dan pendamping Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-29 yang akan digelar di Kalsel pada Agustus 2022 mendatang.

Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Mustajab menyebut, ada 5000 souvernir khas Kalsel yang sedang dipersiapkan untuk nantinya dibagikan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kalsel agar nantinya UMKM di Kalsel bisa lebih digalakkan produksinya untuk mengisi permintaan souvernir untuk MTQ nanti,” jelasnya.

Souvernir khas Kalsel misalnya purun, dan souvernir dari kabupaten kota lainnya di Kalsel diharapakan bisa mengisi penyediaan sovenir nantinya.

“Polanya masih kita pertimbangkan juga nanti, kalau perlu memang dari pemerintah kabupaten kota bisa mengirimkan souvernir andalan mereka,” ujarnya.

MTQ Nasional yang digelar di Kalsel harap Mustajab dapat membangkitkan perekonomian di Kalsel pasca Pandemi. Karenanya hingga kini ujarnya, gelaran MTQ masih diutamakan agar bisa digelar secara normal seperti sebelum Pandemi COVID-19.

Selain itu produk UMKM di Kalsel juga lebih dikenal di nasional dan diharapkan dapat menambah peminat produk lokal khas Kalsel.

Mustajab menyebut, untuk Provinsi Maluku Utara juga akan menggelar Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke-26 dengan gelaran normal dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau di 2020 ini mereka bisa menggelar secara normal dengan protokol kesehatan ketat, apalagi MTQ di Kalsel yang masih di 2022 nanti. Harapan kita tentunya kasus COVID-19 di Kalsel bisa benar-benar bisa melandai,” tambahnya.

MTQ Nasional ke 29 yang digelar di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura Kabupaten Banjar sendiri telah mendapatkan anggaran sebanyak Rp 63 miliar dari APBD Pemprov Kalsel.

Venue yang akan dibuat nantinya berjumlah 13 venue yang tersebar di tiga kabupaten kota tersebut. Namun untuk pembukaan dan penutupan MTQ Nasional ke-29 rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup wakil presiden Ma’ruf Amin.

“Lokasinya nanti di Masjid Al Karomah Martapura,” tambah Mustajab.

Selain itu juga pawai ta’aruf dengan konsep festival Pasar Terapung juga akan mengisi gelaran MTQ. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Forkopimda mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual pada Jumat (1/10), jam 09.00 – 09.30 WITA, di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Ditingkat pusat, upacara diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yakni “Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila”.

Presiden Joko Widodo memimpin jalannya upacara, didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma’ruf Amin.

“Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, utamanya pahlawan-pahlawan revolusi, mengheningkan cipta dimulai,” ucap Jokowi, mengawali upacara.

Tidak hanya di Monumen Pancasila, prosesi mengheningkan cipta di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, terpantau berjalan dengan khidmat.

Selanjutnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti membacakan teks Pancasila.

Disusul pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani naskah ikrar.

“Maka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pembacaan Doa dari Menag Yaqut menutup rangkaian upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021, yang juga diikuti secara daring oleh para menteri, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, dan keluarga pahlawan revolusi.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor usai mengikuti upacara mengatakan, Kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai usaha untuk membentengi peranan Pancasila sebagai dasar Negara serta sebagai ideologi bangsa. Pancasila juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dasar utama Negara Indonesia.

Tak hanya itu, makna Kesaktian Pancasila pun juga dimaknai sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, resmi dimulai pada Senin(14/9) yang lalu, tes ini diawali dengan seleksi kemampuan dasar (SKD) bagi pelamar CPNS, dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) untuk pelamar PPPK.

Kepala BKD Provinsi Kalsel Sulkan menyampaikan, pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja (PPPK) dengan formasi Non Guru, telah dijadwalkan untuk melaksanakan tes pada Minggu (3/10) mendatang.

“Untuk PPPK Non Guru itu dijadwalkan di akhir setelah pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah selesai, jadi dijadwalkan tanggal 3 Oktober 2021,” ungkap Sulkan.

Sulkan melanjutkan, ia mengakui pelamar PPPK lebih sedikit dibanding pelamar CPNS, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang menginginkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Karena peserta nya sedikit, jadi untuk satu hari kami mengadakan 3 sesi tes SKB,” lanjut Sulkan.

Ditambahkan Sulkan, pelaksanaan tes PPPK berbeda dengan pelaksanaan tes CPNS. Dikarenakan pelamar PPPK hanya mengerjakan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dan tidak mengerjakan tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

“Untuk formasi Pemerintah Provinsi Kalsel kami menyediakan  sebanyak 162 formasi, dan pelamar nya lumayan banyak juga, tapi kalau untuk Kab-Kota kami tidak tahu berapa jumlah formasi yang disediakan untuk PPPK,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti masa jabatan Penyelenggara Pemilu di beberapa kabupaten/kota di Kalsel yang akan berakhir mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan dari hasil monitoring Komisi I ke beberapa kabupaten/kota di Kalsel pada beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan krusial. Salah satunya, berakhirnya masa jabatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mendekati waktu pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang, diantaranya di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Barito Kuala (Batola).

“Hal tersebut dikuatirkan berdampak, utamanya dalam rangka proses estafet pelaksanaan Pilkada. Misalnya di Kabupaten Tabalong, penggantian anggota KPU sudah dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu 2024,” katanya kepada wartawan, Kamis (30/9).

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Suripno, pihaknya mewacanakan perpanjangan masa jabatan Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu menjelang Pemilu 2024. Selain dikhawatirkan proses rekrutmen akan mempengaruhi sejumlah tahapan yang telah dijadwalkan, perpanjangan masa jabatan diyakini dapat menghemat anggaran.

“Untuk pemilihan anggota KPU dan Bawaslu itu diprediksi memerlukan dana triliunan rupiah. Artinya jika masa jabatan mereka diperpanjang sampai pelaksanaan Pemilu 2024 maka kita akan bisa menghemat anggaran rekrutmen tersebut,” jelasnya.

Kalau wacana perpanjangan masa jabatan tersebut diterima, tambah Suripno, maka proses penggantian Anggota KPU dan Bawaslu bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 selesai.

Untuk diketahui, berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu 2024 tidak hanya di Kalsel, tetapi juga terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. (NRH/RDM/RH)