Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, bersama  pejabat, tokoh  dan masyarakat muslim di Kota Banjarmasin,  melaksanakan ibadah malam Nisfu Sya’ban  di Mahligai Pancasila, pada Kamis malam (17/3).

Ibadah malam Nisfu Sya’ban dimulai dengan shalat magrib berjamaan lalu dilanjutkan shalat hajad, pembacaan surat yasin tiga kali dan doa itu, juga diisi ceramah agama yang disampaikan Guru Mulkani, hingga diakhiri dengan shalat Isya.

Paman Birin yang mengenakan kemeja putih itu pun nampak khusyu melakukan rangkaian ibadah malam Nisfu Syaban hingga akhir, bersama jemaah lain.

“Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar ibadah malam Nisfu Sya’ban karena banyak keutamaan didalamnya. Nisfu Syaban 2022 jatuh pada hari Jumat, 18 Maret 2022, berdasarkan keputusan Lembaga Falakiyah PBNU, bahwa 1 Syaban 1443 H jatuh pada hari Jumat, 4 Maret 2022,” ujar Paman Birin usai acara.

Karena Nisfu Sya’ban 2022 jatuh pada hari Jumat, maka Malam Nisfu Syaban bertepatan dengan hari Kamis, 17 Maret 2022, malam.

“Banyak keutamaan pada malam Nisfu Syaban. Pada malam ini Allah akan membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya.
Karenanya, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunah pada malam Nisfu Sya’ban,” papar Guru Mulkani dalam ceramahnya.

Diantara keutamaan Malam Nisfu Sya’ban adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya.
Selain itu, Allah akan memberikan takdir untuk satu tahun ke depan kepada manusia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Klub Banjarmasin 2 berhasil meraih kemenangan pada festival Street Soccer yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M Nasir mengatakan, digelarnya Festival Olahraga Street Soccer Se Kalimantan Selatan ini, untuk seleksi peserta yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional KORMI di Palembang mendatang.

“Pada Festival Olahraga Street Soccer ini diikuti oleh 16 peserta dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan. Dan, saat ini sudah berakhir,” ucap Nasir, kepada sejumlah wartawan, Kamis Sore (18/3).

Dan, lanjutnya, saat ini telah dihasilkan pemenang sebanyak 4 klub Street Soccer. Yaitu, juara 1 dari perwakilan Banjarmasin 2, juara 2 dari perwakilan Banjarmasin 1, juara 3 dari perwakilan Tabalong serta Kabupaten Balangan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, gema olahraga di provinsi ini. Agar tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Nasir, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga tersebut. Seperti pertandingan Street Soccer serta lainnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya berharap olahraga Street Soccer dapat menghasilkan prestasi dan membanggakan bagi Banua ini,” ucap Nasir. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto mengharapkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tidak memicu konflik di masyarakat.

Hal itu diungkapkannya usai melakukan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh jajaran perangkat desa mulai dari kelurahan hingga karang taruna di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis (17/3).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini mengharapkan agar semua pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jangan sampai kondisi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng ini, lanjutnya, justru menimbulkan perpecahan dan melanggar azas-azas pancasila yakni persatuan indonesia sesuai dengan pembinaan ideologi pancasila yang ia sosialisasikan bersama dengan Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Kasman.

“Jadi kita jangan sampai bosan untuk terus mensosialisasikan pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena bagaimanapun juga di era komunikasi dan teknologi saat ini, yang namanya ancaman dan gangguan itu luar biasa. Sehingga kita jangan lengah terhadap sisi-sisi ini. Jangan sampai kita di kemudian hari menyesal karena lengah terhadap pengamanan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” jelasnya kepada wartawan.

Haryanto juga berharap agar semua pihak turun tangan mengatasi persoalan ini, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalsel. Apalagi, sekitar dua pekan lagi, masyarakat akan memasuki Bulan Suci Ramadhan dimana juga berpotensi terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti gula.

“Kita berharap di semua stakeholder Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten yang mengetahui persis permasalahannya untuk melakukan langkah real. Misalnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah harus bisa take action untuk langsung membantu mereka karena minyak goreng ini salah satu bagian dari bahan pokok,” harapnya.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus memberikan sambutan positif kepada Anggota DPRD Kalsel Haryanto yang telah melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Menurutnya hal ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan pemahaman tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai kalangan masyarakat.

“Kami kira ini kegiatan yang sangat bagus untuk memberikan dan menghidupkan kembali pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat khususnya para pemuda,” ucapnya.

Dalam sosialisasi ini, Haryanto juga menampung sejumlah permintaan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diharapkan menyasar seluruh element masyarakat hingga ke tingkat bawah. Sehingga isi dari Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bisa diimplementasikan keseluruh masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari dalam menangkal masuknya pengaruh negatif dari luar melalui media sosial. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Seluas 20.351 hektar lahan kritis belum ditangani oleh 23 pemegang IPPKH, karena belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp536 miliar. Hal itu diungkapkan Rudy Mahani Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Adapun agenda utama rakor ini, adalah mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari sektor penanggulangan kebakaran hutan, diungkapkan juga oleh Rudy, bahwa BPKP menemukan sebanyak 928 alat penanganan Karhutla yang tidak sesuai dengan standar, dan sebanyak 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik senilai Rp15,2 miliar.

“Kondisi peralatan yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan risiko tidak tertanganinya bencana kebakaran hutan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Pada Rapat Koordinasi tersebut, Rudy menyatakan, BPKP telah melakukan banyak upaya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di Kalsel. Upaya tersebut melalui pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, penanganan COVID-19, penanganan bencana akibat lahan kritis dan kebakaran hutan, serta dari governansi korporasi.

Terkait pajak daerah, BPKP telah menemukan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp962 miliar yang disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat di Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait isu-isu strategis lainnya, BPKP juga menyoroti program vaksinasi COVID-19.

“Vaksinasi dosis kedua se-Kalimantan Selatan di bawah 70 persen, sementara sebanyak 51.000 dosis vaksin sudah dinyatakan kadaluarsa walaupun bisa dipakai lagi,” ungkapnya.

Rudy juga menjelaskan isu strategis, yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rudy menambahkan, selama 5 tahun terakhir, BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp90,6 miliar di Kalimantan Selatan, melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara.

Rudy juga mengingatkan para Kepala Daerah mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi yang masih banyak pada posisi plt di Kalimantan Selatan.

“Jabatan-jabatan tersebut harus segera diisi untuk meningkatkan governansi dan mencegah peluang godaan korupsi, bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara,” tegasnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Diakui atau tidak, korupsi masih menjadi isu utama, dalam tata kelola pemeritahan dan pembangunan di Indonesia. Termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh kepala daerah di Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

“Berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik. Maka penting bagi pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota, mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, dan sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan,” kata Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Gubernur menuturkan, sebagai salah satu bentuk komitmen upaya pencegahan korupsi, telah banyak program-program yang ditunjukan ke arah perbaikan pelayanan publik, yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, dapat diketahui bersama, bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron yang hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut, membenarkan bahwa Kalsel mengalami peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.

“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ujar Ghufron.

Meski begitu, Ghufron juga menegaskan, KPK bukanlah musuh bagi kepala daerah, selama tugas pemerintahan dijalankan sesuai aturan, dan tanpa penyelewengan.

“KPK merupakan sahabat bagi kepala daerah, dalam menjaga kehormatan sebagai kepala daerah, untuk mewujudkan visi dan misi saat kampanye. Apalagi saat kampanye dilakukan, para kepala daerah ini dipastikan menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun visi dan misi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya dapat terlaksana, apabila pemerintahan yang dijalankan bebas dari korupsi. Apabila kepala daerah terbukti korupsi, maka jabatan terhormat yang diembannya selama ini, akan menjadi terhina. Baik secara struktur hukum, maupun sosial di masyarakat.

Disisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap menyampaikan paparannya selama satu tahun ini telah melakukan observasi dalam mengendalikan korupsi, terkait aspek keuangan daerah, keuangan desa, bencana, penanganan COVID-19, hingga reformasi birokrasi yang ada di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Jadi, tantangan kita kedepannya tidak hanya bebas dari korupsi terhadap peraturan, tetapi harus juga profesional,” kata Rudy.

Rudy juga mengingatkan 2 kabupaten yang mendapatkan raport merah governansi untuk terus melakukan perbaikan. Terutama pada SPI, MCP, dan juga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat eksekutif dan legislatif. Yakni kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Dimana kedua kabupaten ini, pernah mengalami Operasi Tangkap Tangan KPK, saat kepala daerahnya masih menjabat. (RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Pemanfaatan teknologi menjadi titik fokus yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Desa Maju Sejahtera, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (17/3).

Pelaksanaan yang diikuti oleh mayoritas oleh tenaga pengajar dan peserta didik serta masyarakat setempat ini menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Plt Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Husnul Huda serta Plt Kasubbid implementasi kebijakan Publik dan Pendidikan Politik, Arif Rahman Hakim.

“Sosialisasi Wasbang ini tentu saja untuk menguatkan akar rumput kita untuk cinta kepada tanah air. Terlebih wilayah disini multietnis. Ada berbagai suku, ada Banjar, Jawa, Bali bahkan Lombok,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi usai digelarnya kegiatan Soswasbang.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat kembali menumbuhkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI terlebih di Kalsel.

“Toleransi di daerah sini perlu untuk terus dipertahankan,” katanya.

Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini juga memaparkan tentang konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang saat ini berimbas pada ekonomi dunia. Hal tersebut menurutnya, terjadi karena rusaknya persatuan.

“Rusia dan Ukraina ini dulunya bersatu. Sedangkan kita Indonesia mempunyai 34 Provinsi dengan keragaman budaya dan suku. Jangan sampai persatuan ini rusak. Kita tidak ingin seperti mereka,” tegasnya.

Kemudian mengenai kemajuan teknologi yang bisa menjangkau hingga pelosok, Yani Helmi memperingatkan agar terus waspada, mengingat teknologi bagai dua sisi mata pisau yang mempunyai sisi baik dan buruk apabila tidak tepat dalam penggunaan, terutama bagi generasi muda dan perlunya pengawasan dari orang tua.

“Pembatasan dalam penggunaan teknologi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Karena ruang penyebaran radikalisme juga bisa masuk disitu,” terangnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menjaga kearifan lokal dan tentu saja pengawasan orang tua. Sehingga ruang gerak dari budaya luar atau hal-hal negatif lainnya dapat teratasi.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Husnul Huda, menyampaikan pentingnya menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa di Kalsel.

“Toleransi berbangsa di Kalsel harus terus dijaga,” ujarnya.

Terkait dengan kewenangannya di Kesbangpol menurut Indra, pihaknya selalu meminta kepada pihak partai politik agar terus menjaga kondusifitas dalam setiap kegiatan terutama saat menghadirkan banyak orang.

“Pertengahan tahun ini kita juga akan melaksanakan silaturahmi antara Pemprov Kalsel dan seluruh partai politik yang bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan persatuan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan di masa COVID-19. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT Bank Kalsel.

Pengajuan raperda itu disampaikan Gubernur Kalsel dalam penjelasannya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (16/3).

Menurut Gubernur, pengajuan Raperda ini erat kaitannya dengan dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global sehingga diperlukan penguatan struktur ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional.

“Hal itu bertujuan untuk mendukung stabilitas dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Selain itu, lanjut Gubernur, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemda dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta
modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD berupa uang dan/atau barang milik daerah.

“Sedangkan untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi Bank umum perlu dilakukan peningkatan modal oleh PT Bank Kalsel untuk tetap menjadi bentuk bank umum yang mana modal inti minimum Bank Umum dan Bank milik Pemda paling sedikit Rp3 triliun,” jelasnya.

Diharapkan melalui penambahan penyertaan modal Pemprov Kalsel ke PT Bank Kalsel tersebut dapat menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tersebut, juga diajukan 4 Raperda inisiatif Dewan yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (inisiatif komisi I), Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah (inisiatif Komisi III), Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (inisiatif komisi IV), serta Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren (inisiatif BP Perda). (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, menggelar workshop Finalisasi Rencana Kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Selatan, pada 15 – 16 Maret 2022, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Workshop ini, sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas TP2DD, khususnya mendorong peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kalimantan Selatan.

Workshop dibuka Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, OJK Regional IX Kalimantan dan Bank Kalsel. Sedangkan peserta berasal dari Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta seluruh anggota TP2DD 13 kabupaten/kota, yang mengikuti secara online untuk dapat melakukan finalisasi rencana kerja TP2DD.

“Pembentukan TP2DD merupakan komitmen Pemerintah Pusat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Tata Cara Implementasi ETPD”, ujar Bimo Epyanto dalam sambutannya.

Lebih lanjut Bimo mengatakan, sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, maka sejak 2021 lalu telah terbentuk 14 (empat belas) TP2DD di Kalimantan Selatan, sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Selanjutnya, pencapaian ETPD diukur berdasarkan Indeks ETPD yang merupakan asesmen terhadap implementasi dan realisasi dari penggunaan kanal pembayaran non tunai, baik pada transaksi penerimaan maupun belanja pemda dan pemanfaatan kanal pembayaran digital maupun semi digital. Seperti QRIS, e-commerce, EDC, teller bank dan kanal pembayaran lainnya. Begitu pula dukungan pemda terhadap governance dan transparansi keuangan, melalui integrasi sistem keuangan transaksi daerah, dan dukungan terhadap peningkatan akseptasi dan literasi digital masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi”, tambahnya.

Berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD), pada posisi Triwulan IV 2021, Indeks ETPD di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3 Pemda yang tergolong dalam kategori digital. Yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara dan Kotabaru. Ketiga pemda tersebut sudah mendekati 100 persen dalam mengimplementasikan kanal pembayaran digital pada transaksi belanja pemda, dan juga transaksi pendapatan daerah. Beberapa transaksi pendapatan yang telah mengimplementasikan kanal pembayaran digital adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat dibayar menggunakan QRIS, e-commerce, Electronic Data Capture (EDC), teller bank.

Sedangkan untuk 11 Pemda lainnya tergolong dalam kategori maju, yang secara bertahap terus meningkatkan implementasi kanal pembayaran digital khususnya pada transaksi pendapatan daerah sejalan dengan arah rencana kerja TP2DD.

Saat ini, Bank Indonesia terus bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menyukseskan TP2DD bersama dengan OJK Regional IX Kalimantan dan Bank Kalsel, dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menuju Banua yang digital. Hal ini guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, perbaikan tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga pendapatan daerah akan lebih optimal. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dekranasda Kalimantan Selatan harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan zaman dan tekhnologi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, saat pembukaan Rakerda Dekranasda se-Kalsel dan Syukuran HUT Dekranas ke-42 di Gedung Dekranasda Provinsi jalan A. Yani kilometer 5 Banjarmasin, Rabu (16/3).

Dalam sambutan tersebut, Muhidin mengatakan, Dekranasda sebaiknya mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan zaman, seperti upaya untuk mengelola market place kerajinan Kalsel melalui pasar-pasar online baik yang difasilitasi pemerintah maupun pihak swasta, agar produk yang dihasilkan mampu dipasarkan tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar dunia.

“Seluruh pengurus Dekranasda harus memiliki komitmen untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dekranasda harus mampu tampil sebagai agen perubahan dalam perkembangan industri kerajinan Kalsel,” katanya.

Ia menambahkan, keunggulan Dekranasda dalam jaringan dengan industri-industri kerajinan yang ada di Kalsel serta mitra kerja yang dimiliki di 13 kabupaten/kota, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi majunya industri kerajinan serta dapat membangun inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi.

“Dekranasda semakin membangun jaringan yang kuat serta mengedepankan kolaborasi terhadap perkembangan kerajinan Kalsel dan dapat mengakomodir kepentingan serta keunggulan yang dimiliki perajin Kalsel agar mampu bangkit di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” ucapnya.

Ia berharap melalui rapat kerja daerah ini, segala tantangan pengembangan kerajinan Kalsel dapat dicarikan solusinya dan mendapatkan hasil yang diharapkan serta masyarakat pun turut merasakan peningkatan kesejahteraannya.

“Semoga dengan rapat kerja hari ini, visi dan misi dekranasda provinsi Kalimantan Selatan dapat terwujud dan produk kerajinan dari masyarakat dapat menjadi pengungkit perekonomian Kalsel,” pungkasnya.

Sementara itu terkait dengan perayaan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-42, Wakil Ketua Dekranasda Kalsel Fathul Jannah Muhidin mengatakan, di usia Dekranas ke-42 ini harus dijadikan momentum dalam mendorong kreativitas dan semangat para perajin atau pelaku UMKM di Banua agar terus berkarya. Kemudian Dekranasda Kalsel diharapkan bisa lebih mngenalkan produk-produk di daerah ke pasar milenial.

“Dengan HUT Dekranas ke-42 ini kita harus betul-betul dalam memberikan pemikiran serta menyusun rencana kerja yang menyentuh masyarakat, khususnya untuk mengangkat harkat dan martabat para perajin lokal kita di bidang produk-produk unggulan khas daerah. Khususnya bagi generasi milenial agar lebih mengenal dan mencintai produk daerah kita,” kata Fathul Jannah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggaran untuk KONI Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2022, hanya sebesar Rp500 juta.

“Untuk anggaran yang diterima KONI Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini hanya sebesar 500 juta rupiah,” ungkap Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama, kepada sejumlah wartawan, Selasa (16/3).

Sedangkan, lanjutnya, KONI Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan sebesar Rp27 Miliar, ternyata direalisasi hanya sebesar Rp500 juta.

“Untuk masalah anggaran tersebut, telah dibicarakan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berjanji akan melakukan penambahan pada anggaran perubahan mendatang, dan pihaknya berharap hal tersebut dapat terealisasi.

Sementara itu, Wakil Gubenur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan tambahan, anggaran untuk KONI Provinsi Kalimantan Selatan pada anggaran perubahan mendatang.

“Masalah dana yang diberikan kepada KONI Provinsi Kalimantan Selatan, akan ditinjau kembali,” ucapnya.

Peninjauan kembali tersebut, dilakukan karena KONI Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022 ini, hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp500 juta.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada anggaran perubahan akan dilakukan penambahan untuk KONI Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Rendahnya anggaran yang diberikan karena anggaran untuk cabang olahraga tidak masuk ke KONI Provinsi Kalimantan Selatan tetapi masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurut Muhidin, meski anggaran rendah diterima KONI Provinsi Kalimantan Selatan, diminta untuk dapat menjaga prestasi atlet.

“Saat ini meski anggaran yang ada di KONI Provinsi Kalimantan Selatan rendah. Namun, untuk prestasi atlet harus tetap dijaga,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Muhidin, atlet jangan sampai berpindah ke provinsi lain. Hanya karena anggaran rendah tersebut.

“Oleh karena itu, para pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan diminta, untuk dapat berjiwa sosial,” ujar Muhidin. (SRI/RDM/RH)