Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pihak Eksekutif dan Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mencapai kesepakatan bersama dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel pada Jum’at (12/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan dinamika perkembangan perekonomian daerah di Kalsel mulai menuju ke arah yang semakin membaik. Dimana perekonomian Kalsel triwulan II Tahun 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 7,94 persen. Sedangkan perekonomian Kalsel triwulan II Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,81 persen.

“Momentum perbaikan ini sebagai hasil dari sinergi dan kinerja seluruh elemen pembangunan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif serta kontribusi dari sektor usaha dan seluruh masyarakat Kalsel,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Kepala Daerah yang akrab disapa Paman Birin ini, dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memanfatkan momentum perbaikan ini sebagai upaya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Kalsel maka Pemprov dan DPRD Kalsel telah mencapai kesepakatan bersama dalam menetapkan KUA PPAS APBD Tahun 2023.

“Telah kita ketahui bersama, tema pembangunan Kalsel Tahun 2023 adalah penguatan daya saing sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan,” jelasnya.

Ditambahkan Paman Birin, fokus pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan, UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta persiapan penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum dinyatakan berakhir.

“Kesepakatan bersama KUA PPAS APBD Tahun 2023 telah dicapai sebagai bentuk sinergi dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk memantapkan pencapaian target-target pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUA PPAS tahun 2023 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan dihadiri oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD Lingkup Pemprov Kalsel dan Forkopimda. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan melalui Dinas Pariwisata, sukses menggelar Festival Wisata Budaya Pasar Terapung.

Kepada sejumlah wartawan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira, usai menutup acara, Festival Wisata Budaya Pasar Terapung ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 72 tahun dan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun.

“Kegiatan ini merupakan langkah Pemerintah menjaga eksistensi budaya dan pemulihan ekonomi,” katanya

Disampaikan Fajar, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak, terlaksananya Festival Wisata Budaya Pasar Terapung tahun ini, mereka datang untuk langsung menyaksikan baik pembukaan hingga penutupan di Siring Nol Kilo Meter sejak 12 – 14 Agustus 2022.

“Berbagai kegiatan lomba digelar seperti perahu hias, lomba masak boom antar SKPD, lomba masakan Banjar kalangan pelajar, fashion carnaval dan kampung Banjar. Selain dihibur penampilan kesenian Madhihin dan Mamanda, Band Ibukota,” ungkap Fajar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, kegiatan ini telah berjalan sukses dari pembukaan hingga penutupan yaitu tercipta keamanan dan suasana kondusif dilapangan. Ia berharap tahun depan akan digelar lebih meriah.

“Kita apresiasi seluruh warga yang datang mengutamakan aman dan nyaman dalam berwisata,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dalam kegiatan Festival Wisata Budaya Pasar Terapung, kunjungan ini tidak hanya dari 13 kabupaten dan kota, namun banyak juga turis mancanegara, hal ini tentu turut berkontribusi dalam pembangunan sektor pariwisata di Banua.

“Adanya atraksi budaya jukung sebagai salah satu sarana transportasi yang masih digunakan masyarakat Banjar dalam berpromosi,” tutup mantan Pj Bupati Kotabaru.

Untuk diketahui, dalam Festival Wisata Budaya Pasar Terapung tahun 2022, Juara Lomba Perahu Hias, Juara satu SKPD Dinas Sosial,Dinas ESDM, RSUD Ansari Saleh, Biro Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan, Juara dua dari SKPD Dispora, BKD, BPBD dan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, serta Juara tiga dari SKPD Dinas lingkungan hidup, DPMPTSP, dan Biro Administrasi Pembangunan. Selanjutnya Juara kampung Banjar, Juara satu dari Kabupaten Kotabaru, Juara dua Kota Banjarmasin, dan Juara tiga Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk Lomba Pawai Budaya Juara pertama dari Kabupaten Balangan, Juara dua Tanah Bumbu dan Juara tiga Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Lomba masak Boom (masak merah tradisional) Juara pertama dari Dinas Pariwisata, Juara dua Dinas Kesehatan dan Juara tiga RSUD Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Lomba masak antar pelajar Juara pertama peserta 7 MAN 2 Banjarmasin, Juara dua peserta 13 MAN 2 Banjarmasin, dan Juara tiga SMKN 4 Banjarmasin, serta Lomba Fashion Carnaval Kategori Pelajar Juara satu dari SMA 1 Kotabaru, Juara dua SMA 10 Banjarmasin dan Juara tiga SMKN 4 Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Bank Kalsel, menggelar pasar murah selama tiga hari.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Jumat (12/8), pasar murah ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-72 dan HUt Kemerdekaan RI ke-77. Kegiatan dimulai sejak 12 – 14 Agustus 2022 yang berlokasi di depan Siring 0 KM Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

“Warga bisa datang langsung berbelanja mulai Jam 08.00 WITA,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan pasar murah ini beberapa SKPD terkait ikut meramaikan diantaranya Dinas Perkebunan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Puluhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dari masing-masing stand tidak hanya menjual keperluan bahan pokok, juga ada kain sasirangan, tas purun dan kriya,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Bahriah menyampaikan, pihaknya sangat senang mengikuti pasar murah ini, untuk menjual beberapa produk andalan seperti baju blazer, hijab dan sepatu dari kain sasirangan serta beberapa tas purun dengan beragam bentuk, dengan bahan dasarnya dari Ecoprinting.

“Untuk harga bervariasi dari Rp35 ribu rupiah, Rp 100ribu rupiah, hingga Rp 500ribu rupiah, tutupnya.

Untuk diketahui, Ecoprinting adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah, melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai tidak serius dalam mendukung program “Merdeka Sampah” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

Nyatanya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar masih banyak ditemukan di sejumlah titik jalan protokol, salah satunya di sisi jalan Gubernur Subarjo yang masuk wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hanifah Dwi Nirwana, saat menjadi pionir dalam aksi bersih-bersih jalan protokol yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Jumat (12/8).

Hanifah menyayangkan, pemerintah kabupaten/kota seakan tidak mengapresiasi dan tidak memiliki atensi yang kuat, serta tidak serius dalam mendukung program merdeka sampah jalan protokol. Padahal program ini didedikasikan untuk kabupaten/kota.

“Banyak TPS yang masih harus dirapikan, karena ini tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya disela kegiatan aksi bersih-bersih jalan protokol di Jalan Gubernur Subarjo.

Dalam penanganan sampah, lanjut Hanifah, Pemprov Kalsel bahkan telah menginisiasi bantuan melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR) dari perusahaan di wilayah Kalsel, untuk menyediakan sarana prasarana armada sampah ke pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini diakuinya, sejumlah bantuan tersebut masih belum dioperasionalkan.

“Seperti di Kabupaten Banjar, kami telah memberikan beberapa tosa, satu buah mobil pick up dan juga kontainer. Tetapi (bantuan itu) belum juga dioperasionalkan,” lanjutnya menyayangkan.

Sebab itu, Hanifah mengajak pemerintah daerah agar lebih serius lagi dalam menangani persoalan sampah, agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Ayo kita sama-sama peduli akan persoalan sampah ini,” imbuhnya.

Aksi bersih-bersih program merdeka sampah kali ini menyasar beberapa ruas jalan, yakni 7 lokasi di Kabupaten Banjar, 1 lokasi di Kota Banjarmasin , dan 1 titik di Kota Banjarbaru.

Selain merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalsel terhadap penanganan sampah, aksi bersih-bersih ini juga dilakukan demi menyambut Hari Jadi Kalsel ke 72 serta HUT RI ke 77.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat direplikasi di kabupaten/kota, karena mereka (pemerintah kabupaten/kota) yang justru punya tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan sampah,” tegasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRPSLU) Budi Sejahtera Kalimantan Selatan masih enggan menerima kunjungan dari luar setelah akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali menghantui.

Kepala Panti PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, tidak diperkenankannya tamu atau pengunjung dari luar memasuki lingkungan wisma adalah bertujuan untuk menekan penularan.

“Sampai saat ini kami tidak memperkenankan warga (pengunjung) lansia untuk bertemu langsung di dalam wismanya,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (12/8) siang.

Alasan diberlakukannya itu, menurut dia, merupakan kebijakan bersama yang sebelumnya telah dijalankan pengelola panti bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel selama masih adanya penyebaran pandemi COVID-19.

“Saat ini kondisi lansia masih aman, tetap saja, minimal kami tetap menjaga agar mereka tidak terpapar COVID-19 lagi,” ucapnya.

Meski rata-rata lansia dilingkungannya telah mendapatkan dosis ketiga (booster). Namun, dirinya mengungkapkan, proteksi pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya.

“Salah satunya tetap menggunakan masker saat berkomunikasi dengan lansia dan menjaga jarak sesuai anjuran,” ungkapnya.

Sebagai bentuk solusi kepada pengunjung apabila ingin melepas rindu, lansia akan difasilitasi pengelola panti berupa video call melalui smartphone untuk berkomunikasi.

“Biasanya kami fasilitasi video call melalui handphone pintar (smart phone) baik Whatsapp ataupun Zoom Meet,” bebernya.

Meski ada larangan kunjungan diseputar kawasan wisma PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, ternyata pengunjung masih mendapat pelonggaran untuk bertemu dengan lansia secara tatap muka. Tetapi, harus dilokasi yang telah disediakan.

“Seperti biasa kami sediakan ruangan dikantor karena memudahkan untuk pengawasan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.

“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.

“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.

“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.

Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).

“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.

Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.

“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.

Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rusaknya server lift menuju Lantai IV Gedung B atau ruang rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel membuat banyak tamu mengeluh hingga menjadi sorotan Anggota Dewan di ‘Rumah Banjar’.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas meminta permasalahan ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. Mengingat banyaknya agenda dewan yang mempergunakan ruangan tersebut.

“Saat ini untuk menjangkau ruangan rapat tersebut, satu-satunya cara menggunakan alternatif tangga. Itu cukup melelahkan apalagi bagi saya dan beberapa anggota dewan lain yang sudah tua,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/8).

Lebih jauh dijelaskan Suripno, perbaikan lift tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun realisasinya baru bisa dilakukan pada Oktober mendatang.

“Jadi harus menunggu kurang lebih dua bulan lagi, ini lama. Harus ada solusi lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suripno meminta Sekwan DPRD Kalsel bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bisa dicarikan solusi anggarannya.

“Karena untuk anggaran kita sudah siapkan di APBD-P 2022, sehingga dari pemprov apakah teknisnya pinjam dan kemudian dikembalikan. Bisa juga bantuan pihak ketiga yang mau mengerjakan lebih awal dengan pembayaran belakangan agar secepatnya lift dewan dapat diperbaiki,” jelasnya.

Sebelumnya, dua dari tiga unit lift gedung A DPRD Kalsel mengalami kerusakan pada servernya. Dimana setiap lift di gedung dewan dilengkapi dua server untuk pengoperasiannya. Anggaran pengadaan server tersebut diusulkan sebesar Rp800 juta untuk perbaikan dua unit lift di Gedung A DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, melepas kunjungan kerja 2 hari Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, pada Kamis (11/8) siang.

Saat pelepasan Wapres dan istri Wury Ma’ruf Amin itu, tampak mendampingi Paman Birin diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. M. Yulmaizir Chaniago serta Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr Hanla.

Selama 2 hari kunjungan kerja sejak datang pada Rabu (10/8) di bumi Lambung Mangkurat, Kalsel Babussalam itu, Wapres melakukan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo Kalsel 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru dan meninjau Posyandu Kenanga di Banjarbaru Selatan pada Kamis (11/8).

Pada pembukaan OPOP Expo Kalsel 2022 misalnya, Wapres berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan menunju Indonesia Maju.

Wapres juga menyebut pesantren selain mencetak ulama, juga melahirkan pejuang tanah air.

“Makna melahirkan pejuang tanah air pada era sekarang ini dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres dalam sambutannya saat membuka OPOP Kalsel Expo 2022.

Sementara itu, saat di Posyandu Kenanga, Wapres dan Wury Ma’ruf Amin memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh posyandu berjalan secara aktif, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan deteksi dini dan penanganan balita stunting.

Pada kesempatan itu, Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kalsel untuk mempercepat penurunan stunting.

Momentum kunjungan Wapres dan Wury Ma’ruf Amin ke posyandu pada bulan Agustus ini, juga bertepatan dengan momen bulan timbang, ukur dan pemberian vitamin A di Posyandu. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)