Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini yang menjadi salah satu lokasi kunjungan adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian di kawasan RO Ulin Kota Banjarbaru, Jum’at (25/11). Kedatangannya tersebut dalam rangka kunjungan kerja yang disertai dengan panen jagung JH – 35.

Dalam sambutannya Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel harus bisa memperbaiki lahan pertanian di 13 Kabupaten-Kota di daerah ini, seluas 1000 hektar disetiap Kabupaten. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Perbaikan lahan pertanian ini diharapkan, Januari 2023 sudah dapat terealisasi.

“Rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan. Kalsel memiliki lahan pertanian yang sangat subur sehingga tidak harus selalu bergantung pada sektor pertambangan,” ungkap Syahrul.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, Provinsi Kalsel merupakan satu – satunya Provinsi di Kalimantan yang mengalami surplus beras. Meskipun harga beras mencapai Rp14.000 perliternya, namun kualitas beras yang dijual meupakan beras premium sehingga sangat wajar apabila para petani mematok dengan harga yang relatif mahal.

“Kenaikan harga ini juga untuk mensejahterakan para petani, dikarenakan apabila petani menjual beras dengan harga yang murah, maka mereka tidak akan mendapatkan untung,” lanjut Syamsir.

Ia menambahkan, pihaknya siap melepas beras hingga 20 ribu ton pada akhir Desember nanti, hal ini menjadi bukti Pertanian di Kalsel yang mengalami surplus, berbanding terbalik dengan pemberitaan yang menyebutkan Pertanian di Kalsel mengalami fuso yang diakibatkan serangan hama tungro. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ratusan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan dipasang untuk jalan provinsi di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2023.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, belum lama tadi.

Menurutnya, semula Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel mengusulkan untuk menganggarkan sebanyak 200 lebih titik PJU dengan jenis Smart PJU dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel, beberapa waktu lalu.

“Namun kita usulkan Dishub memilih PJU yang konvensional saja, dan setelah dihitung-hitung bisa untuk 413 titik,” katanya.

Penggunaan lampu konvensional atau standar ini, lanjut Abidinsyah, dapat dibeli lebih banyak dan mudah dalam pengoperasian serta perawatannya yang lebih murah dibanding harus menggunakan smart PJU.

Abidinsyah menambahkan PJU tersebut difokuskan pada Jalan Trikora dan kawasan perkantoran Setdaprov Kalsel. Selanjutnya dapat dipasang juga pada kawasan jalan provinsi yang membutuhkan lebih banyak penerangan.

“Anggaran untuk PJU ini dianggarkan sebesar Rp10 miliar dengan PJU per titiknya sekitar Rp23 juta,” jelasnya.

Abidinsyah meminta kepada Dishub Kalsel agar usulan tersebut dapat diakomodir dan dijalankan sesuai dengan anggaran di APBD 2023. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 22 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023. Penetapan usulan Raperda yang masuk dalam Propemperda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (23/11).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan usulan 22 Raperda tersebut terdiri dari 12 Raperda inisiatif Dewan dan 10 Raperda usulan eksekutif.

“Untuk 10 Raperda usulan Pemprov, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka,” katanya.

Rosyadi menambahkan BP Perda DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel serta pihak eksekutif atas kerjasama yang solid dalam tahapan-tahapan penyusunan Propemperda Tahun 2023.

“Semoga kedepan, tugas-tugas kita dalam fungsi legislasi bisa dilaksanakan semakin optimal,” harapnya.

Adapun dari 22 usulan Raperda yang terbagi menjadi 10 usulan Raperda pihak eksekutif yaitu Raperda Pajak Dan Retribusi Daerah, Raperda Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalsel Tahun 2015-2023, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kalsel Tahun 2018-2038, Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 serta Raperda APBD Tahun 2024.

Sedangkan 12 usulan Raperda inisiatif DPRD Kalsel yaitu Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, Raperda Penyelenggaraan Penyiaran, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Raperda Penetapan BUMD Provinsi Sebagai SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Raperda Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Raperda Inovasi Daerah, Raperda Kepustakaan dan Pembudayaan Literasi, Raperda Penanggulangan Stunting serta Raperda Pedoman Pembentukan Perda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Finalis Nanang dari Kota Banjarmasin,  M. Rohit Rendra dan Galuh dari Kabupaten Banjar, Raudatul Jannah, terpilih menjadi Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022.

Proses penetapan Nanang Galuh Kebudayaan ini tidak mudah. 20 pasangan dari 12 Kabupaten/Kota harus mengikuti karantina sejak 21 November 2022 lalu dengan berbagai macam tes. Mulai dari wawancara hingga wawasan tentang seni budaya Kalsel.

Pasangan tersebut berhasil menjadi yang terbaik diantara pasangan lainnya, dalam grand final pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel Tahun 2022, di salah satu hotel Kota Banjarbaru, Rabu (23/11) malam.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Suparno, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, untuk menjadi pegiat budaya tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang budaya saja, tetapi juga perlu pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial, wisata, ekonomi hingga kepribadian.

Nanang Galuh Kebudayaan ini diharapkannya dapat mengawal budaya banjar dalam lingkungan integral kebudayaan nasional.

“Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan harus memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan yang ada di provinsi ini, agar selanjutnya dapat mempromosikannya dalam berbagai event lokal, nasional maupun internasional,” ucapnya.

Para Nanang Galuh Kebudayaan juga dimintanya sebagai penegak, pengawal dan pejuang budaya banjar agar terus mengalir ke masyarakat dengan terbuka dan dinamis.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat serta menginspirasi generasi muda lainnya dalam mengenal dan melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas daerah kita,” harapnya.

Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan tahun 2022 ini berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab setiap peserta diberikan ujian “speech” atau pidato sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia.

Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Raudatil Hildayati mengungkapkan, diberikannya ujian tersebut agar seluruh peserta dapat memberikan gagasan atau ide secara berani dan percaya diri dihadapan penonton dan dewan juri.

“Tentunya sebelumnya kita juga sudah membekali mereka dengan pelatihan public speaking dan wawasan pengetahuan tentang kebudayaan,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 telah mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Khususnya terangkum dalam tema RKPD Kalsel 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan” dimana efesiensi dan optimalisasi APBD 2023 tetap harus menjadi program prioritas bagi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin dalam sambutannya, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya

Saat ini, lanjut Paman Birin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada tahun 2021 sudah berada pada level tinggi di angka 71,28. Level ini harus ditingkatkan kembali agar kualitas SDM Kalsel juga semakin meningkat. Tiga komponen utama IPM yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan oleh seluruh SKPD.

“Ketiga komponen ini harus terus diperhatikan bersama. Untuk itu saya harapkan dukungan DPRD dalam upaya pencapaian pembangunan manusia di Kalsel,” harapnya.

Dari sisi ekonomi makro, menurut Paman Birin, semua pihak harus tetap optimis dengan kondisi perekonomian Kalsel. Walaupun kondisi resesi perekonomian terus mengancam, Pemprov Kalsel akan terus berupaya memprioritaskan APBD 2023 pada program perekonomian untuk mengendalikan tingkat inflasi.

“Pemprov Kalsel akan terus melakukan berbagai stimulus dengan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi,” tambahnya.

Kemudian APBD 2023 juga akan fokus pada optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

“Serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan sebagai pendukung food estate,” terangnya.

Secara garis besar postur APBD 2023 yaitu pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,7 triliun. Dengan demikian terdapat surplus sekitar Rp102,8 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD dan dana cadangan Pilkada serentak tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

Gubernur Lantik 72 Pejabat Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Setelah sempat kosong cukup lama, akhirnya posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terisi. Tidak lain yang menduduki posisi itu adalah Ahmad Solhan, yang selama ini bertindak sebagai pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi, sekaligus Kepala Biro Kesra Provinsi.

Terisinya jabatan Kadis PUPR ini, seiring juga dengan pelantikan 2 pejabat tinggi pratama lainnya, serta 69 pejabat administrator serta pengawas oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (23/11).

Dalam pesannya, Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menyampaikan, para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Jalankan tugas jabatan yang di percayakan kepada saudara dengan baik, bekerjalah dengan enak tapi jangan seenaknya, harus tahu diri,” ucapnya..

Paman Birin berharap, para pejabat jangan hanya bekerja di balik meja tetapi turun ke lapangan, dengan berbaur bersama masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat langsung.

Sementara itu, pasca pelantikan, KH Wildan Salman juga menyampaikan tausyiahnya tentang sumpah perbuatan atau pekerjaan agar para pejabat yang dilantik dapat terus mengingat kewajibannya.

“Mudah-mudahan dengan uraian tentang sumpah. Keseluruhan yang bersumpah bisa menjalankan tugas-tugas dalam sumpah-sumpah tadi, bisa mengerjakannya dengan ikhlas, mudah dan dihindarkan dari segala penyelewengan hingga mengakhiri tugasnya dengan bagus dan memberi manfaat bagi dirinya dan masyarakat Kalsel, serta menjadi amal baik di akhirat yang akan kita ambil,” pungkas KH Wildan.

Adapun 72 pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan berasal dari eselon 2 sebanyak 3 orang. Sementara itu, 11 orang dari eselon 3 dan 58 dari eselon 4. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diproyeksikan sebesar
Rp7.826.314.817.323,00 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Hal itu disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“Dengan alokasi tersebut, terjadi kenaikan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan pada Rancangan APBD 2023 yaitu sebesar Rp1.122.159.009.859,00,” katanya.

Pada sisi belanja daerah, total yang disampaikan ke DPRD Kalsel sebesar Rp7.723.477.817.323,00.
Adapun belanja yang dimaksud meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer yang mana terdapat surplus anggaran sebesar Rp1.122.159.009.859,00.

“Dengan postur APBD seperti ini diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin menjelaskan dalam Rancangan APBD Kalsel 2023 secara total pos pembiayaan daerah Rp162.837.000.000,00 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan, sebesar Rp60.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pengeluaran Pembiayaan, sebesar Rp. 162.837.000.000,00 berupa Pembentukan Dana Cadangan Rp100.000.000.000,00. dan Penyertaan Modal Daerah Rp.62.837.000.000,00.

“Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam alokasi anggaran pembiayaan daerah tentunya mengedepankan prinsip akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi yang cermat,” tambahnya.

Pemerintah Daerah dituntut harus melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan besaran pembiayaan daerah ini, jangan sampai terjadi adanya program kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang disebabkan kesalahan perhitungan dalam pembiayaan daerah.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menambahkan Perda APBD 2023 yang telah disetujui akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Ia berharap agar hasil evaluasi Kemendagri bisa segera diterima Kalsel.

“Evaluasi itu tidak mengubah substansi APBD 2023 yang telah ditetapkan dalam paripurna,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)