Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Presiden RI, Joko Widodo, meresmikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) tahap II berkapasitas 500 liter perdetik di Balai Penyedia Air Minum (BPAM) regional Banjarbakula, Banjarbaru, Jumat (17/3).

Selain berkapasitas 500 liter perdetik, di BPAM Banjarbakula juga terdapat SPAM tahap I berkapasitas 250 liter perdetik.

Total biaya yang diperlukan untuk membangun keduanya mencapai Rp 787 miliar.

Presiden mengungkapkan dengan kedua bangunan itu, saat ini ada sekitar 60.000 Sambungan Rumah (SR) yang sudah tersalurkan air minum.

“Ini airnya langsung diambil dari sungai Riam Kanan, kira-kira 20 kilometer dari sini (BPAM Banjarbakula), diolah dari sini dan di suplai ke rumah-rumah,” ungkap Joko Widodo.

SPAM regional Banjarbakula menjadi yang pertama di Kalimantan yang mampu menyalurkan ke lima Kabupaten/Kota sekaligus, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala.

Direktorat Jenderal Cipra Karya Kementrian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, dengan total kapasitas 750 liter perdetik, SPAM regional Banjarbakula kini dapat mencukupi kebutuhan air minum hingga ke pelosok.

“Contohnya seperti di Kabupaten Tanah Laut, masyarakatnya kini sudah bisa mendapatkan air, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semuanya,” ucap Diana.

Diana mengungkapkan, meski sudah mencukupi untuk 60.353 SR, namun masih terdapat 14.000 liter air yang belum dimanfaatkan (idle capacity) dari hasil pengolahan. Idle itu diakuinya, akan dialirkan ke daerah sekitar bandara Syamsuddin Noor dan Kabupaten Tanah Laut.

“Tadi (kabupaten) Tanah Laut masih membutuhkan,” bebernya.

Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Tanah Laut, Sukamta menuturkan, jaringan air dari SPAM itu sudah menjangkau ke sejumlah Kecamatan.

“Jaringannya pun sudah saya bangun hingga ke Desa-Desa. Seperti di Desa Tungkaran dan Desa Panjaratan misalnya,” tuturnya.

Sukamta membeberkan, sampai sekarang sudah ada sekitar 3.000 SR yang menikmati air dari SPAM Banjarbakula.

Jumlah itu, diakuianya, akan terus ditambah dalam waktu dekat, terutama diperuntukkan ke perusahaan industri agar meminimalisir eksploitasi air bawah tanah.

“Jadi nanti perusahaan industri yang memuat air bawah tanah akan kita batasi hanya 50 persen saja, 50 persen lainnya akan menggunakan air dari SPAM Banjarbakula,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberikan hadiah sepeda kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar BPAM Banjarbakula dan yang hafal Pancasila. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana mengubah ketergantungan ekonomi dari semula sektor pertambangan ke sektor pertanian.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi kepada wartawan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (16/3).

Oleh karena itu, Firman berharap hal ini tidak hanya tanggung jawab dari Dinas Pertanian, tetapi juga tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia.

“Kita harapkan Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan SDM-nya, kaitannya dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjurusan pertanian, maka ini harus dimobilisasi. Jadi sumber daya yang kita punya harus dimobilisasi untuk memperkuat SMK-SMK kita yang memiliki jurusan pertanian”, katanya.

Ditambahkan Firman Yusi, Dewan menginginkan minat anak zaman sekarang tertarik dibidang pertanian karena hal ini menjadi problem usia nasional juga, bahwa petani usia muda itu jumlahnya sangat rendah. Bahkan, lanjutnya, ada penelitian Bappenas yang menyatakan di tahun 2029, petani Indonesia akan punah kalau kondisi ini dibiarkan.

“Oleh karena itu tanggung jawab dinas pendidikan adalah bagaimana membuat sektor pertanian menjadi sektor menarik melalui update dari SMK-SMK yang berjurusan pertanian”, jelasnya.

Firman Yusi juga mengharapkan fokus pendidikan diarahkan untuk memenuhi SDM sesuai dengan kebutuhan IKN yang dalam jangka waktu dekat akan terwujud. Sehingga ketika IKN sudah berdiri, maka akan banyak tenaga kerja lokal yang terserap.

“Kita harapkan Disdik memfokuskan program pendidikannya untuk memenuhi kebutuhan di IKN nantinya jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. IKN misal didesain sebagai kota yang smart city dan ramah lingkungan maka bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku dalam kota yang smart dan ramah lingkungan itu,” terangnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga Pencak Silat akan menggelar, seleksi Pra PON di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana seleksi Pra PON ini dikatakan langsung Pelatih Senior Pencak Silat Kalsel Muhrani, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

“Saat ini kami terus melakukan pemantauan terhadap prestasi atlet pencak silat Kalsel,” ungkap Muhrani.

Menurutnya, untuk seleksi atlet yang akan mewakili Provinsi Kalsel pada Pra PON 2023 di Solo mendatang. Akan dilakukan seleksi oleh Pengurus Pencak Silat Kalsel.

“Rencana digelarnya seleksi tersebut, setelah Lebaran Idul Fitri,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Muhrani mengatakan, Pencak Silat menargetkan dapat meloloskan atlet sebanyak banyaknya pada ajang Pra PON Tahun 2023 di Solo mendatang.

“Target tersebut untuk mengantarkan lebih banyak lagi, atlet pencak silat ke ajang PON Tahun 2024 di Medan Sumatera Utara dan Aceh,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Muhrani, pada pelaksanaan PON di Papua Tahun 2021 lalu, Cabang Olahraga Pencak Silat mengirimkan 3 atlet.

“Sehingga diharapkan pada PON mendatang dapat diikuti atlet Banua melebihi dari PON di Papua tersebut,” ucap Muhrani. (SRI/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, tak hentinya menyebarluaskan nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda dalam mengimplementasikan berbangsa dan bernegara.

“Tentu saja kehadiran kami disini menanamkan sekaligus memberikan penguatan terhadap nilai Pancasila sebagai landsaran dasar kita dalam bernegara,” ujarnya, kepada awak media, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revilatilasasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di SMK Negeri 2 Kotabaru, Jumat (17/3).

Dari penyelenggaraan tersebut, legislatif yang membidangi ekonomi dan keuangan ini turut bangga atas antusias serta keseriusan dari generasi muda khususnya peserta didik di SMK Negeri 2 Kotabaru dalam menyerap ilmu bernegara.

“Hari ini luar biasa peserta yang hadir dalam menerima materi nilai-nilai Ideologi Pancasila. Kita berharap generasi muda ini adalah calon penerus bangsa dan jangan sampai bergeser,” paparnya.

Disamping itu, ia mengimbau, ditengah konflik peperangan yang saat ini masih terjadi. Ia juga berharap, agar masyarakat khususnya generasi muda dapat menjaga negara ini dengan baik dan tidak terprovokasi dan termakan isu hoax.

“Kita tidak menginginkan adanya ini dan jangan sampai adanya pemaksaan ideologi baru. Hal tersebut tidak kami inginkan, makanya, sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila hadir untuk memberikan penguatan mereka,” jelas legislatif yang akrab dikenal dengan sapaan Paman Yani itu.

Sementara itu, Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Harry Widhiyatmoko, berpesan, dalam sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila yang digelar ini, setidaknya generasi muda bisa lebih memahami apa itu kecintaan terhadap negara yang diukur ke dalam materi.

“Ini tentu merupakan modal awal mereka supaya cinta terhadap tanah airnya serta tetap menjunjung empat pilar berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan, generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan radikalisme yang dapat menumbuhkan konflik dan perpecahan.

“Yang jelas tidak bertentangan dengan nilai serta ideologi dari Pancasila karena itu kewajiban dasar kita dalam menjaga NKRI di banua,” tuturnya.

Dilokasi yang sama, Kepala SMK Negeri 2 Kotabaru, Edi Rohaedi, mengucapkan, terima kasih atas kesempatan materi yang diberikan legislatif dari Dapil VI Kotabaru dan Tanbu ini. Ia mengharapkan, peserta didiknya dapat mengimplementasi apa yang telah diserap melalui revitalisasi nilai Pancasila.

“Karena dengan adanya penanaman wawasan untuk tetap mencintai bangsa dan negara ini tentu akan menghindarkan sikap negatif. Sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah sepantasnya kita harus tetap menjaga kesatuan serta persatuan,” harapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kehutanan, menggelar penanaman bersama di Jaln Golf Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada Kamis (16/3). Penanaman pohon tersebut dalam rangka memperingati hari bakti rimbawan tahun 2023, yang dikomandoi langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, seluruh Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta para Mahasiswa, Santri, dan Pramuka se- Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan tertulis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar melalui Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, Hari Bakti Rimbawan ke-40 mengambil tema “Hijaukan Bumi, Birukan Langit”, mengandung makna reflektif atau evaluasi atas apa yang telah dilakukan bersama sebagai rimbawan dalam terus memelihara dan menumbuhkan jiwa korsa. Indonesia sebagai pemilik hujan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global.

“Perlindungan yang lebih baik dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif,” ucapnya.

Ia juga mengajak kepada seluruh rimbawan, baik di Kementerian LHK, pemerintah daerah, bisnis leaders, para aktivis, para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata dilapangan dalam menyukseskan upaya pengendalian perubahan iklim secara masif dan terukur.

“Mari terus lakukan konsolidasi rimbawan dari berbagai elemen fungsi di masyarakat dan mengambil langkah aksi nyata pengendalian iklim Indonesia untuk bumi yang lebih baik dan dedikasi semua insan rimbawan untuk alam Indonesia,” lanjut Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fatimatuzzahra menyampaikan, kegiatan penanaman bersama dalam rangka Hari Bakti Rimbawan ke-40 pada area tanah seluas 23 hektare milik ditanam dengan jumlah bibit sebanyak 25.000 batang pohon pulai dan nantinya akan ditambah aneka ragam tanaman dengan jenis lainnya sesuai kondisi lahan secara bertahap dan akan menjadi area kedua untuk lokasi Forest City di Provinsi Kalsel.

“Penanaman Hari Bakti Rimbawan ke-40 juga dipadukan dengan peringatan Hari Desa Asri Nusantara dan dilaksanakan oleh UPT Kementerian LHK dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lingkup Dishut Provinsi Kalsel bersama masyarakat Desa di wilayah kerja/kelolanya masing-masing dan tercatat ada 100 batang bibit tanaman yang disediakan per desa untuk ditanam di wilayahnya masing-masing serta telah terkonfirmasi 709 desa telah menanam sebanyak 72.000 bibit tanaman dengan jenis kayu-kayuan, tanaman serbaguna dan MPTS,” ucap Fathimatuzzahra.

Dilanjutkan Aya (sapaan akrabnya), luas lahan kritis di Provinsi Kalsel pada 2013 tercatat 640.000 hektare dan 2018 tercatat 511.000 hektare serta di 2022 tercatat berdasarkan rilis dari Kementerian LHK luas lahan kritis di Provinsi Kalsel 450.8000 hektare.

“Sehingga terdapat penurunan lahan kritis yang signifikan dari kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Revolusi Hijau yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel,” Lanjut Fathimatuzzahra.

Untuk diketahui, pada Penanaman Pohon serentak, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama usaha antara tujuh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan pemegang Perhutanan Sosial atau Hutan Sosial terkait pembangunan sentra kayu Kalsel dan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri dan oprasionalisasi perhutanan sosial.

Dilanjutkan penyerahan serah terima hasil kegiatan penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 2016 hingga 2022 dari Kementerian LHK kepada Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, meminta masyarakat agar ikut berperan aktif merealisasikan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital yang saat ini juga turut didorong Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi, silahkan kepada kabupaten/kota untuk sebanyak-banyaknya dalam menyegerakan perubahan dari transformasi ini,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Apalagi, tutur dia, target yang diberikan tahun 2023 untuk KTP Digital mencapai 25 persen.

“Sebelum terjun ke masyarakat, terlebih dahulu kita mulai dilingkungan PNS. Selanjutnya kami menghimbau agar masyarakat dapat berperan aktif dan partisipatif melaporkan diri untuk mendapatkan KTP Digital tersebut,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menegaskan , terkait penghapusan KTP elektronik (e KTP) sampai saat ini belum ada Undang-Undang (UU) yang mengatur. Artinya, e KTP masih tetap berlaku, meskipun penerapan digital diberlakukan.

“Memang ada yang sempat menyebutkan batas atau tahun tertentu e KTP tidak berlaku lagi, karena belum ada regulasinya. Jadi, jangan salah paham yang mengatakan ada isu-isu penghapusan, itu tidak benar. Perlu diketahui, elekronik dan digital turut berdampingan,” paparnya.

Difasilitasinya secara digital, menurutnya, merupakan program dalam rangka mengentaskan berbagai permasalahan seperti rusak dan hilang.

“Masyarakat yang telah memiliki e KTP tidak masalah karena digital ini sifatnya memback up data yang ada di dalam jejaring internet. Nah, untuk data dipastikan kerahasiannya dijamin aman. Namun, sementara KTP digital lebih difokuskan di perkotaan dulu karena masih mudah diakses,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Induk Olahraga atau Indorga Sumpitan diikuti 80 pengiat dari perwakilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Pengurus Provinsi Indorga Sumpitan Kalsel Mursyidi Ansyari mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menggelar, Pekan Olahraga Tradisional Daerah atau Portada, dan menjadi Sumpitan salah satu Indorga yang dipertandingkan.

“Kami sangat bersyukur atas digelarnya Pekan Olahraga Tradisional Daerah (Indorga) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/3).

Untuk daerah yang mengikuti Portada Indorga Sumpitan sebanyak 10 daerah, diantaranya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Batola, Balangan, Tanjung, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin, Kandangan, serta lainnya.

“Pada Indorga Sumpitan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan trophy juara, serta uang pembinaan kepada pemenang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Mursyidi mengaku, jika saat ini olahraga tradisional Sumpitan digemari oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hal tersebut terbukti dengan banyaknya bermunculan pengiat Sumpitan di daerah daerah, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Menurut Mursyidi, peningkatan Indorga Sumpitan ini terdapat di kawasan Banua Enam khusus di Kabupaten Balangan, Kandangan, Kota Banjarmasin, serta Batola.

“Daerah daerah tersebutlah yang gencar melakukan pelestarian Olahraga Sumpitan tersebut,” ucap Mursyidi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Keresahan masyarakat akan kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terkhusus Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Salah satunya dibuktikan oleh Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dengan mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya untuk mengikuti rapat kerja, antara lain, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Rabu (15/3).

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, selaku pimpinan rapat, mengatakan kegiatan ini untuk mempertanyakan perkembangan harga dan stok sejumlah bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat Kalsel secara khusus.

“Menjelang Ramadan, kita menanyakan stok pangan. Tidak hanya itu, pada hari raya Idul Fitri-pun juga masyarakat kita membutuhkan banyak kebutuhan bahan pokok. Inilah yang betul-betul menjadi konsentrasi kita, yaitu ketersediaan pangan,” katanya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Imam, melihat tahun-tahun sebelumnya akan akan ada kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang hari-hari besar, termasuk juga Ramadan dan hari raya Idul Fitri ini.

Hal tersebut menurut Imam sulit untuk dihindari, mengingat kebutuhan masyarakat yang besar, terkadang tidak sebanding dengan stok yang tersedia, terutama untuk saat ini ia mengakui bahwa stok beras termasuk yang mengkhawatirkan.

“Terutama perihal beras, sangat minim. Karena, beberapa daerah hasil panennya juga belum optimas. Sampai dengan bulan Februari 2023 kemarin data-datanya masih minim sekali untuk hasil panennya,” ungkapnya.

Selain beras, menurut Imam, stok yang mengkhawatirkan dan berpotensi kelangkaan yakni ayam dan telur. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi, yakni perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar. Sehingga, harus ada perencanaan secara khusus. Imam berharap adanya ketersediaan sehingga tidak ada kelangkaan dan kekurangan pasokan.

“Mengenai harga, sepanjang stok ada, saya kira masih aman. Kalau tidak ada stok, sama saja masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Tim Pidato Sekretariat Wakil Presiden RI menyambut baik atas terselenggaranya pelaksanaan workshop penyusunan naskah sambutan/pidato yang digelar Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel.

Kegiatan yang digelar di aula kantor Bappeda Kalsel, Rabu (15/3) tercatat diikuti ratusan peserta dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi.

Notulis Wapres RI, Muchammad Zulkarnain, mengungkapkan, untuk bisa meningkatkan nilai isi di dalam naskah pidato. Tentu, yang perlu menjadi perhatian serius adalah akurasi data.

“Tetapi perlu juga up to date alias tidak bisa, ini juga sangat penting dalam penyusunan pembuatan naskah sambutan pimpinan,” ungkap penulis senior naskah pidato Wapres RI periode 2014 – 2016.

Zulkarnain yang juga menjabat Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut mengingatkan, dalam mengembangkan pidato pimpinan agar bisa lebih baik lagi perlu diasah supaya ketajaman penyusunannya dapat dipamahami.

“Saya kira ini adalah kegiatan yang sangat bagus. Tentu, harus terus kembangkan dan ditingkatkan karena teori dalam pemberian materi saja tidak cukup tanpa melakukan praktik. Terus itu, kemampuan untuk mengasah ketajaman susunan naskah sambutan/pidato juga perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Kalsel, Rizal Akbar, turut pula memberikan dukungan dan dorongan kepada para peserta untuk bisa meningkatkan kapasitasnya dalam rangka penyusunan naskah sambutan/pidato.

“Harapan kita tadi, tentu kaidah-kaidah penulisan dan penyusunan juga menjadi perhatian. Sehingga, tahapannya bisa tertata dan bagus. Kalau keinginan gubernur jelas tadi up to date, clear and clean. Jangan sampai nanti data main ambil saja yang ujungnya membuat salah dan berbahaya,” ungkap dia.

Disamping itu, dirinya juga mengharapkan lagi dengan adanya rangkaian yang digelar Adpim tentu dapat menumbuhkan generasi baru dalam keahlian menyusun naskah sambutan/pidato.

“Yang tentunya dapat melahirkan kader-kader baru lagi agar keberlangsungan ahli dalam menata sambutan untuk pimpinan bisa berjalan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, usai membuka workshop pelatihan penyusunan naskah/pidato pimpinan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, Berkatullah, membeberkan, sebagai tindaklanjut agar dapat lebih mempertajam penyusunan naskah pidato pimpinan. Salah satu langkah nyatanya adalah menggelar kegiatan serupa namun dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita akan lanjutkan pengembangan berikutnya Focus Group Discussion (FGD) atau workshop yang skala lingkupnya lebih besar lagi,” bebernya.

Tekait akurasi data dalam menyusun sambutan pimpinan, dirinya membeberkan, harus berasal dari dinas terkait yang menggelar kegiatan. Agar dalam penyusunan pidato bisa menyesuaikan.

“Sumber data itu memang ada pada SKPD. Jadi, kita tidak hanya menerima surat permohonan sambutannya saja, tetapi, bagaimana makna dan isi dari kegiatan tersebut. Tentu sambutan yang disampaikan bisa menjadi rujukan berbagai media makanya perlu disusun dengan baik,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)