Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke XVII, para wartawan dapat semakin profesional dalam bekerja. Hal itu disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, usai menghadiri Uji Kompetensi Wartawan, pada Selasa (20/6).

Paman Birin (sapaan akrab gubernur) mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan UKW yang digelar oleh Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, ia berharap dapat semakin menjunjung tinggi profesi wartawan dengan bekerja, untuk lebih profesional di lapangan.

“Pemprov Kalsel sangat mendukung langkah PWI untuk meningkatkan kualitas SDM melalui UKW,” ucapnya

Disampaikan Sahbirin, saat ini sudah memasuki era reformasi dan komunikasi, dengan demikian kecerdasan komunikasi para jurnalis, tentunya harus diimbangi melalui UKW. Mengingat Kalimantan Selatan akan menjadi pintu gerbang bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kita sebagai provinsi tetangga, harus memiliki kualitas SDM profesional, yaitu wartawan harus bisa diandalkan,” kata Paman Birin.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyampaikan, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke XVII ini, merupakan kedua kalinya untuk tahun 2023,
diikuti sebanyak 23 Jurnalis terdiri dari media cetak, elektronik, dan online se Kalsel, yang dibagi 3 kategori jenjang, yaitu tingkat Muda dengan diikuti 12 wartawan, tingkat Madya 5 wartawan, dan tingkat Utama sebanyak 6 wartawan.

“Kami sangat apresiasi terselenggaranya UKW ini didukung penuh oleh Pemprov Kalsel dan PT PLN (Persero),” ungkapnya

Helmie menambahkan, para wartawan yang mengikuti UKW ni, merupakan calon pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan yang bekerja dengan profesional sesuai kode etik jurnalistik. Berdasarkan data sementara, ada sekitar 500 media di Kalsel. Namun, hanya sekitar 70 wartawan memegang sertifikat kompetensi utama, maka ini artinya tidak semua media memiliki wartawan untuk tingkat utama.

“Dengan UKW ini akan semakin banyak yang berkompeten,” tutupnya

Untuk diketahui, PWI Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan PT PLN (persero) menggelar Uji Kompetensi Wartawan ke XVII, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. UKW dibuka secara resmi, oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim. Dihadiri para Ketua PWI kabupaten di Kalsel.

UKW ini digelar selama dua hari, 20 – 21 Juni 2023.Dengan penguji Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmie, Ketua PWI Kalimantan Tengah, M Haris Sadikin, dan Dewan Kehormatan PWI Kalsel, Fathurrahman, serta Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan meluncurkan Polisi Rukun Warga (RW) dan Apel Kepala Satuan Keamanan Lingkungan (Kasatkamling) di Kota Banjarmasin, di Halaman Polresta Banjarmasin, Selasa (20/6).

Bertindak sebagai Pembina Apel Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Turman Sormin Siregar mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

“Polisi RW ini merupakan salah satu dari program Kapolri, untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat,” ungkap Turman, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjut Turman, targetnya seluruh RW di daerah ada petugas kepolisian yang turut membantu keadaan lingkungan setempat.

“Polisi tersebut bertugas setelah ia selesai bekerja. Kemudian membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi, di wilayah RW tersebut,” tuturnya.

Sehingga, diharapkan dengan adanya Polisi RW ini dapat menjaga keamanan dan ketentraman dapat tercapai diseluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalsel, termasuk di Kota Banjarmasin ini.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan dukungan, terhadap keberadaan Polisi Rukun Warga yang telah diluncurkan Polda Kalsel ini.

Seperti yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan, mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada saat menghadiri acara tersebut.

“Pemerintah Provinsi tentunya memberikan apresiasi tinggi terhadap diluncurkannya Polisi RW di Banua ini,” ungkap Sulkan.

Karena, lanjutnya, Polisi RW ini merupakan kewajiban bersama sama untuk menjaga keamanan dilingkungan tempat tinggal. Untuk kenyamanan dan ketertiban bersama.

“Diharapkan dengan suasana Kondusif maka pembangunan dapat terus dilaksanakan, untuk kesejahteraan bersama,” ucap Sulkan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tercatat lebih 150 UMKM mengikuti Expo UMKM Kemenkeu Satu, yang digelar di halaman kantor Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, di jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 Banjarmasin, mulai 20-22 Juni 2023. Expo ini digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kemenkeu Satu Kalsel), berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan dari expo ini, adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas dan memberdayakan UMKM, juga turut serta melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Khususnya di Kalimantan Selatan.

Perwakilan Kemenkeu Satu Kalsel, terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

Acara ini dibuka langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dan dihadiri Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Plt. Direktur Kemitraan BPDP KS Kabul Wijayanto. Turut hadir Forkopimda Provinsi Kalsel, Bupati Tanah Laut, Sukamta, serta Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel Ferdinan Lengkong.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana – Plt. Direktur Kemitraan BPDP KS Kabul Wijayanto mengatakan, sinergi antara BPDPKS dengan Kemenkeu Satu, telah menghasilkan kolaborasi kegiatan yang mendukung UMKM di beberapa wilayah. Diantaranya berupa pameran dan talkshow Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu di Pontianak dan Palangkaraya, BLU Expo di Jakarta, Dukungan Sawit Learning Centre BPPK Riau, Partisipasi UKM Sawit mitra BPDPKS dalam Asean Finance Minister Meeting di Bali dan PAStival Fair di Jakarta.

“Kami berharap kegiatan ini semakin mempercepat upaya membangun sinergi dalam pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM, peserta kegiatan dapat memanfaatkan beragam layanan dalam Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu satu untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas bisnisnya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Oza Olavia, Kemenkeu Satu didorong untuk langsung menyentuh dunia usaha dan masyarakat, melalui sejumlah proses analisis yang lebih baik.

“Kemenkeu satu tidak hanya terkait dengan fiskal APBN, namun lebih kepada memahami bagaimana cara mendorong perkembangan perekonomian,” tambahnya.

Selain itu, sesuai arahan Menteri Keuangan, Kemenkeu Satu di daerah diminta untuk dapat lebih dekat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, universitas, lembaga penelitian, dan mitra strategis lainnya untuk berdiskusi tentang perekonomian regional, sesuai dengan peran Kemenkeu Satu di daerah sebagai Regional Chief Economist (RCE), yang menjadikan Kemenkeu Satu sebagai advisor sektor keuangan maupun perekonomian di daerah.

Dalam sambutannya saat membuka Expo UMKM bertajuk “Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Tumbuh melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju”, Gubernur, Sahbirin Noor sangat mengapresiasi expo yang digagas Kementrian Keuangan ini. Apalagi kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi, untuk memajukan sejumlah sektor ekonomi, untuk menggantikan sektor pertambangan batubara, sebagai sumber penopang ekonomi Kalsel.

“Pengembangan UMKM naik kelas, saat ini menjadi prioritas pembangunan di Kalsel. Dimana diharapkan UMKM akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Prosesi pembukaan Expo UMKM ini dilakukan dengan pemukulan rebana, oleh Gubernur Kalsel, didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalsel, dan juga Bupati Tanah Laut. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Coffe Talk bersama belasan awak media, di salah satu kedai kopi, di Banjarbaru, Selasa (20/6).

Dalam Coffee Talk kali ini, tema yang diangkat yakni Kalsel Membangun Konektivitas Gerbang IKN. Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kalsel, Agung Rahmadi, dan Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kalsel, Wahid Ramadhan.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan tentang rencana transportasi pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Seperti Kereta Api, Kapal Laut, Pesawat serta transportasi umum lainnya.

“Yang jelas Dishub Kalsel mendukung segala moda transportasi menuju IKN. Kita juga bekerjasama dengan pemerintah Pusat serta Kaltim untuk merancang trayeknya,” ungkapnya.

Sementara itu Wahid Ramadhan, lebih menekankan kepada proyek prioritas Dinas PUPR Kalsel khususnya di bidang infrastruktur jalan menuju IKN.

“Kita punya enam prioritas infrastruktur jalan, diantaranya jalan akses menuju Bandara Syamsudin Noor serta jalan bebas hambatan Banjarbaru ke Batulicin,” terangnya.

Wahid menerangkan, pentingnya pembangunan jalan itu salah satunya agar seluruh distribusi Kalsel menuju IKN atau sebaliknya dapat berjalan lancar.

“Apalagi kita juga dinobatkan sebagai Pintu Gerbang IKN, tentu infrastruktur jalan harus maksimal,” tuturnya.

Untuk diketahui, Coffe Talk Dinas Kominfo Kalsel bersama awak media ini rutin digelar setiap bulan. Setiap pertemuan diselenggarakan dengan berbagai tema dan narasumber dari SKPD Pemprov Kalsel.

Diharapkan, dengan kegiatan ini sinergitas antar pemerintah dan media menjadi lebih meningkat. Terlebih, dalam kegiatan selalu dirangkai dengan tanya jawab antar para jurnalis dan narasumber.(SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali menyapa konstituennya, guna melaksanakan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), bertempat di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (20/6).

Menjadi bahan sosialisasi kali ini adalah Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah hari ini kita berada di tengah masyarakat. Ini merupakan bentuk konsistensi sebagai wakil ketua komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan untuk menyampaikan perda nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu) ini.

Selain itu, Paman Yani juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat wajib pajak tentang adanya pembebasan denda pajak oleh pemerintah provinsi dari Juli hingga September mendatang.

“Adanya pembebasan denda pajak ini merupakan kebijakan tepat yang diambil oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Karena ini akan menjadi hadiah bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena hampir semua masyarakat mempunyai kendaraan bermotor,” paparnya.

Adapun bagi wajib pajak yang taat, lanjutnya, juga akan mendapat pengurangan antara 2 hingga 4 persen.

Yani Helmi menyampaikan tentang banyaknya manfaat dari pembayaran pajak yang diwajibkan kepada masyarakat ini.

“Pajak ini tidak lain untuk membangun daerah. Jadi jalan, bangunan serta fasilitas umum lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB/BBNKB Hariyadi, menjelaskan tentang pembebasan denda pajak ini, yakni pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari mendapatkan pengurangan 2 persen dari pokok pajak. Adapun pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan pengurangan 4 persen dari pokok pajak.

“Sementara pajak kendaraan motor yang tertunggak 11 tahun ke atas mendapatkan pengurangan menjadi 10 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 6-10 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 5 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” jelasnya

Adapun pajak kendaraan motor yang tertunggak 5 tahun, lanjut Hariyadi, mendapatkan pengurangan menjadi 3 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Kemudian pajak kendaraan motor yang tertunggak 4 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 2 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan.

“Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 3 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 1 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” terangnya.

Hariyadi pun mengaku optimis dengan adanya program ini untuk bisa meningkatkan minat masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotor nya. Terlebih dengan adanya bantuan dari Paman Yani selaku wakil rakyat yang membantu dalam sosialisasinya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam, Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mempersiapkan infrastruktur penunjang sebagai “Pintu Gerbang” IKN.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor,  mengatakan ada beberapa program prioritas yang sudah disampaikannya ke Menteri Perekonomian dan PUPR. Diantaranya yakni pembangunan jalan bebas hambatan (bypass) Banjarbaru-Batulicin.

Jalan yang mampu memangkas hingga separuh waktu perjalanan itu, menurutnya akan sangat dibutuhkan untuk menunjang distribusi logistik dari kawasan Metropolitan Banjarbakula ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Jalan itu jelas juga akan menunjang percepatan logistik ke IKN,” ujarnya.

Ariadi menginginkan agar pembangunan bypass mendapat bantuan dari Pusat. Sebab selama tiga tahun terakhir, ABPD yang dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel diakuinya sudah lebih dari Rp 1 triliun untuk proses pembangunan jalan itu.

“Masih ada sekitar 50 Kilometer lagi, total biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya diperkirakan sekitar Rp 700 M,” ungkapnya, Senin (19/6).

Selain bypass itu, Ariadi menyebut, jembatan penghubung antara Pulau Laut dan Pulau Kalimantan juga jadi prioritas Pemprov Kalsel untuk mendukung distribusi perdagangan.

Jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 2 triliun itu, rencananya akan dibangun setinggi 21,45 meter dari permukaan laut.

“Kita sudah sampaikan pembangunan itu dalam Musrenbangnas. Semoga ada bantuan APBN supaya pembangunannya bisa dilanjutkan tahun 2024,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 77, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan bakti sosial peresmian Program Bedah Rumah dan Bantuan Sosial 500 paket sembako, untuk warga Kelurahan Pangeran, Kota Banjarmasin, Senin (19/6).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke 77, yang dilaksanakan secara serentak di Tanah Air. Termasuk di Kota Banjarmasin.

“Bantuan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat ini di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Andi, bakti dan Bantuan Sosial ini merupakan bentuk keperdulian Polri terhadap, masyarakat yang kurang mampu.

“Dipilihnya Kota Banjarmasin, karena didaerah ini tercatat memiliki kawasan ekstrim miskin,” ucapnya.

Sehingga, tambah Andi, dengan adanya kegiatan yang berdasarkan arahan Kapolri ini, dapat membantu warga kurang mampu di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan, apresiasi terhadap bantuan bedah rumah kepada warga di Banua ini.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah mengatakan, dengan adanya bakti sosial yang digelar oleh pihak Kepolisian ini, tentunya program tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dukungan yang diberikan dalam bentuk koordinasi, bersinergi, dalam pemberian data data warga yang layak, mendapat bantuan tersebut,” ujarnya.

Data yang diberikan tersebut, diambil dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kegiatan di Kota Banjarmasin ini, diberikan bantuan sosial untuk 10 rumah warga, yang diperbaiki. Hingga menjadi layak huni. Serta 500 paket sembako kepada warga kurang di Kelurahan Pangeran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mencermati maraknya praktik jurnalisme yang mengabaikan kode etik dan code of conduct atau kode perilaku, maka diperlukan kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam mengawal dan menjaga marwah serta martabat pers oleh kalangan masyarakat pers sendiri.

Karena itu, para pimpinan/ketua organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama. Kesepakatan itu dirumuskan dalam pertemuan bersama yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Desember 2022.
Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan sebuah wadah bersama bernama Konsorsium Pers Banua.

“Kami ingin menyatukan visi dan misi yang dirumuskan menjadi kesepahaman bersama. Karena itu, para ketua organisasi konstituten Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama yaitu Konsorsium Pers Banua,” ujar Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Kalsel, Anang Fadillah, dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Senin (19/6),

Adapun organisasi pers yang tergabung dalam Konsorsium Pers Banua adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasiona Indonesia (PRSSNI) Kalsel. Rencananya Konsorsium Pers Banua akan dideklarasikan pada Kamis, 22 Juni 2023, bertempat di ruang seminar Gedung FISIP ULM.

Kegiatan deklarasi ini juga ditandai dengan Dialog Nasional dengan tema “Pemilu Cerdas dan Pers Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua.” Hadir sebagai keynote speaker Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan narasumber Ketua KPU Kalsel Andi Tenri serta Dekan FISIP ULM Prof Budi Suryadi.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel, Milhan, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa menjaga kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi prinsip aturan UU Pers dan kode etik serta kode perilaku.

“Sebagai masyarakat pers, kita harus membangun kebersamaan di kalangan jurnalis dan perusahaan pers dari berbagai platform media dalam satu wadah bersama,” ujar Milhan.

Jurnalis senior di Kalsel ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas, integritas, dan intelektualitas masyarakat pers di Kalsel melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan bersama.

“Semua itu bisa diwujudkan secara bersama melalui wadah ini,” katanya.

Kepengurusan Konsorisum Pers Banua ini sendiri bersifat kolektif dengan status yang setara. Karena itu, bentuk kepengurusan berupa presidium yang dibantu oleh pelaksana fungsi administrasi.

“Kami bersepakat tidak ada aturan yang sifatnya tertulis seperti aturan dasar organisasi. Kepengurusannya kolektif dengan keputusan tertinggi adalah musyawarah. Semua ikut terlibat, karena ini merupakan wadah bersama,” jelas Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie.

Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Dina Qomariah, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa memperkuat peran masyarakat pers di Kalsel untuk memberikan kontribusi melalui pemberitaan yang berkualitas.

“Semoga pers di Kalsel bisa menjadi pilar demokrasi dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang, serta menjadi mitra bagi semua stakeholder dalam mewujudkan Kalsel yang lebih sejahtera,” katanya.

Ketua PRSSNI Kalsel, Sukma HA juga berharap hadirnya wadah bersama ini bisa saling melengkapi dari semua platform media pers di Kalsel.

“Sehingga tak ada lagi yang merasa lebih baik dari yang lain. Semua sama, apapun medianya adalah masyarakat pers. Jadi, dari pers dan untuk masyarakat pers sendiri,” ujarnya.
(PWI.KALSEL-RDM/RH)

TANAH BUMBU – Guna menjaring aspirasi masyarakat serta mengetahui secara pasti keinginan konstituen nya, Minggu (18/6) Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali melaksanakan reses di Kabupaten Tanah Bumbu, kali ini di RT 02 di Desa Gunung Besar serta di RT. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat.

Beberapa hal menjadi bahan yang disampaikan Paman Yani, seperti menjaga persatuan menjelang pemilihan umum serta kriteria memilih pemimpin yang mengerti dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Hari ini kita kembali berada di tengah masyarakat. Terasa lebih bermakna karena hari ini berasa bersama perkumpulan keluarga besar Manggarai atau PKBM,” ujarnya.

Paman Yani menyebut, PKBM merupakan keluarga, mengingat jalinan kebersamaan sudah terpatri sejak lama secara sosial kemasyarakatan.

“Domisili saya kan di sini, sehingga setiap kegiatan baik sosial maupun keagamaan saya sering hadir. Bagi saya PKBM adalah bagian dari solusi dan keberagaman budaya dan etnis di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua PKBM, Rudy mengatakan Paman Yani sudah menjadi bagian dari keluarga jauh sebelum menjabat. Hal ini berdasarkan kebersamaan yang terjalin baik sejak lama.

“Beliau ini tinggal disini, dekat dengan kita. Sehingga sudah menjadi saudara bagi kami secara prinsip. Apalagi Paman Yani sering membantu kami saat ada kesulitan,” tuturnya.

Rudy menambahkan, akan terus mendukung setiap langkah Paman Yani, karena kinerjanya yang sudah terlihat dan selalu hadir di tengah masyarakat. Terutama yang selama ini dirasakan masyarakat Manggarai yang ada di Tanah Bumbu.

Menutup kegiatan reses yang dilaksanakan selama delapan hari, Paman Yani menyampaikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah terserap. Terlebih menurutnya masih ada infrastruktur di Kabupaten Kotabaru yang belum memadai.

“Aspirasi masyarakat akan saya bawa dan suarakan. Karena reses adalah berkeliling, berkumpul, menyerap dan yang paling utama adalah ditindaklanjuti,” terangnya. (ASC/RDM/RH)