Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski kondisi daerah tidak lagi masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalimantan Selatan, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat, Senin (6/7).
Idris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan berada di luar 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.
Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Kalsel, Idris (kiri) saat menyampaikan hasil rakor inflasi
“Alhamdulillah Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, tingkat inflasi kita masih sekitar 4,47 persen, sementara nasional berada di kisaran 3,34 persen. Ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Idris, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun instansi terkait.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.
“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi ini dapat terus ditekan,” katanya.
Pemprov Kalsel menargetkan laju inflasi dapat bergerak mendekati kisaran yang diharapkan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat menghadiri Apel dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Senin (6/7).
Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel dipimpin langsung Gubernur, Muhidin selaku Inspektur Apel, didampingi Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau tahun 2026.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam rapat tersebut dibahas kondisi terkini wilayah rawan Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga rekomendasi penetapan status waspada bencana Karhutla di Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasi, atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Atas nama DPRD Kalimantan Selatan, kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan Satgas Karhutla. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla,” katanya.
Tak hanya itu, Supian HK juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
Menurutnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari bersama – sama dengan pemerintah mencegah Karhutla. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan anak-anak,” tegasnya.
Supian HK menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla, baik melalui fungsi penganggaran, pengawasan, maupun legislasi.
Dengan kesiapsiagaan yang telah dibangun sejak dini, Supian HK berharap Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau tahun 2026 tanpa kejadian Karhutla yang berdampak besar.
“Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan hari ini mampu menjaga Banua tetap aman, nyaman, bebas dari kabut asap, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan sehat dan produktif,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk asli daerah sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya Banua.
Plt. Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Sundusiah mengatakan, bahwa kecintaan terhadap produk lokal memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan terhadap produk-produk hasil karya sendiri.
“Jangan sampai kita lebih mengenal dan bangga menggunakan produk dari luar daerah dibandingkan produk yang dihasilkan masyarakat Banua. Padahal, di Kalimantan Selatan banyak produk unggulan seperti kain sasirangan, kerajinan purun, hingga aneka kuliner lokal yang memiliki kualitas dan daya saing,” ujarnya, Senin (6/7).
Kegiatan Bakesbangpol Kalsel dalam mendorong produk lokal
Ia menjelaskan, menggunakan produk lokal merupakan bentuk nyata bela negara di era modern. Semakin banyak masyarakat memilih produk asli daerah, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Selatan.
Selain memberikan manfaat ekonomi, penggunaan produk lokal juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi.
Sundusiah menilai, generasi muda perlu lebih dekat dengan produk-produk khas Banua agar identitas budaya tetap terpelihara dan tidak tergerus perkembangan zaman.
“Karena itu, masyarakat diharapkan menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari sekaligus ikut mempromosikannya kepada masyarakat yang lebih luas,” ucapnya.
Langkah tersebut diyakini akan memperkuat daya saing produk Banua sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Sundusiah berharap semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap produk asli daerah dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
“Melalui dukungan seluruh masyarakat, kami optimis produk – produk Banua akan semakin berkembang, memiliki daya saing yang tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026.
Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7) ini, dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai unsur terkait yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel, Muhidin
Usai apel, Gubernur Muhidin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, sinergi, serta kesiapan seluruh pihak menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Menurutnya, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah – langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar potensi kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ucap Muhidin.
Karena itu, Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran.
Selain memperkuat kesiapsiagaan aparat, Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin cukup kencang.
“Pencegahan, merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi,” lanjutnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Melalui kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kejadian kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan, sehingga keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin – Keluhan masyarakat terkait gangguan listrik di berbagai daerah mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, melalui rapat kerja bersama PT PLN (Persero), Kamis (2/7).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, jajaran PLN UID Kalselteng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Usai rapat Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pemanggilan PLN merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik.
Menurutnya, penjelasan dari PLN mengungkapkan bahwa gangguan dipicu kerusakan pada turbin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Meski demikian, DPRD meminta agar percepatan perbaikan menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak terus dirugikan.
Notulen Hasil Rapat sumber humas DPRD Kalsel
“Dari hasil rapat, Komisi III memperoleh kepastian bahwa kondisi sistem kelistrikan mulai menunjukkan perkembangan positif. PLN menyampaikan status sistem ditargetkan memasuki kondisi siaga dengan cadangan daya yang semakin kuat sebagai langkah awal menuju pemulihan penuh,” katanya.
Mustaqimah menegaskan, DPRD Kalsel tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen PLN hingga pasokan listrik benar – benar kembali stabil di seluruh wilayah terdampak.
Ia menilai persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian.
Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas pelaku usaha, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“DPRD memastikan proses pemulihan kelistrikan berjalan cepat sekaligus meminta PLN meningkatkan keandalan layanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” harapnya.
General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.
Ia memastikan seluruh jajaran PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem sekaligus melakukan perbaikan pada pembangkit agar keandalan pasokan listrik semakin meningkat.
“Saat ini sistem kelistrikan telah memasuki status siaga dengan cadangan daya yang terus diperkuat. Adapun proses perbaikan pembangkit ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang sehingga sistem kelistrikan dapat beroperasi lebih andal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan optimis nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, akan meningkat. Optimisme tersebut muncul setelah proses pemenuhan bukti dukung seluruh indikator berhasil diselesaikan sesuai jadwal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, seluruh proses pengunggahan bukti dukung telah rampung pada 7 Juni 2026.
Kasi Pengelolaan Data Statistik, Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah saat diwawancara
“Alhamdulillah, sampai dengan 7 Juni seluruh proses pemenuhan bukti dukung telah kami selesaikan. Dari total 38 indikator EPSS, lebih dari 90 persen telah kami penuhi beserta dokumen pendukungnya,” katanya, Kamis (2/7).
Menurut Hidayatullah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai EPSS Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu nilai EPSS Kalimantan Selatan masih berada pada kategori cukup. Tahun ini kami menargetkan minimal dapat meningkat ke kategori baik,” katanya.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2026.
“Setelah proses penilaian selesai, akan ada masa sanggah sekitar satu minggu. Pada tahap itu kami dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat bukti dukung yang belum sesuai atau masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung peningkatan nilai EPSS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hidayatullah menegaskan bahwa peningkatan nilai EPSS bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan konsistensi penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah semakin baik, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Kami optimis target kategori baik dapat tercapai. Ke depan, sinergi seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat agar kualitas statistik sektoral di Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pengenalan dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 resmi digelar sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Universitas Lambung Mangkurat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, pelaksanaan KKN Tematik Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Menurut Rahmat, persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agent of change yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengembangkan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, memperkuat peran bank sampah dan TPS3R, serta mengajak masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Rahmat, Kamis (2/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Banjarbaru mencapai sekitar 199 ton per hari, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 198 ton per hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Sebanyak 534 mahasiswa akan diterjunkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama 30 hari.
Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa mendapatkan pembekalan yang memadukan teori dan praktik lapangan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah.
Rahmat menambahkan, materi pembekalan meliputi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, strategi pengelolaan sampah, penghitungan timbulan sampah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti PDU Guntung Paikat, Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA Regional Banjarbakula.
“Dengan pembekalan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata mengenai sistem pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan sehingga mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif,” katanya.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pembekalan dengan sungguh – sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meninggalkan program yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah KKN berakhir.
Rahmat berharap melalui KKN Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, dan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DLHKALSEL-MRF/RIW/APR)
Tabalong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) terus mendorong lahirnya wirausaha muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong yang digelar baru-baru ini.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Pebriadin Hapiz, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab, didampingi Kepala Seksi Kewirausahaan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.
Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab
Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Dispora Kalsel untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang pemasaran.
“Dispora Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan peningkatan digitalisasi marketing bagi wirausaha muda, khususnya di tiga kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Masing-masing kabupaten mengirimkan 15 orang wirausaha mudanya untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran produk dan jasa. Karena itu, para pelaku usaha muda perlu memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai platform digital agar mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing usahanya.
Rika berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para peserta dalam menyusun strategi pemasaran digital yang efektif, mulai dari pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, hingga pengembangan branding produk.
“Kami berharap melalui pelatihan ini kompetensi para wirausaha muda semakin meningkat, sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana dengan menonjolkan nuansa religius.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, biro, badan, dan para asisten di Ruang H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (2/7).
Suasana rapat koordinasi persiapan Hari Jadi Kalsel ke-76
Muhidin mengatakan, peringatan Hari Jadi Kalsel tahun ini mengalami penyesuaian jadwal karena 14 Agustus bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu, puncak peringatan direncanakan digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026, sedangkan rapat paripurna bersama DPRD diusulkan berlangsung sehari sebelumnya.
Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, pelaksanaan Hari Jadi Kalsel kali ini tidak lagi menggunakan panggung utama yang megah. Seluruh rangkaian acara akan dipusatkan di masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sekaligus akan diresmikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Setelah rangkaian acara Hari Jadi dan peresmian masjid, kita langsung melaksanakan Salat Zuhur berjemaah. Besoknya juga Salat Jumat di masjid tersebut,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, seluruh SKPD juga akan diarahkan untuk ikut memakmurkan masjid dengan mengajak para pegawai menghadiri kegiatan tersebut.
Menurutnya, konsep ini dipilih agar peringatan Hari Jadi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan nilai spiritual bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah tetap menggelar Kalsel Expo sebagai salah satu agenda utama. Bahkan, area pameran akan diperluas karena tidak lagi digunakan untuk panggung utama seperti pada pelaksanaan sebelumnya.
“Di kawasan expo juga akan disediakan dua panggung hiburan yang menampilkan pertunjukan bernuansa religi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi,” bebernya.
Untuk memudahkan masyarakat mengunjungi lokasi pameran, Pemprov Kalsel menyiapkan layanan bus antar jemput gratis yang akan beroperasi selama penyelenggaraan expo.
Armada tersebut akan melayani rute melingkar dari kawasan Simpang Empat menuju area pameran melalui sejumlah ruas jalan utama di Banjarbaru, dengan jumlah armada yang akan ditambah sesuai kebutuhan.
Muhidin menambahkan, peringatan Hari Jadi ke-76 Kalsel juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat.
“Sejumlah cabang yang disiapkan di antaranya tinju, sambo, padel, sepeda, jalan sehat, lomba lari, hingga pushbike untuk anak-anak,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada Rabu (1/7) di kediaman Gubernur di Banjarmasin.
Audiensi ini menjadi wadah memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.
Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkhan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan penyampaian profil, tugas dan fungsi, serta peran strategis masingmasing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyampaian tersebut menjadi pengantar bagi diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, meliputi perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, serta penguatan koordinasi pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian, adalah kebijakan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Anton Budhi Setiawan menyampaikan bahwa sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting, mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.
Audiensi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaborasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbagai masukan danpandangan yang disampaikan diharapkan semakin memperkuat sinergi, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan aset yang efektif, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan daerah.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (DJPKalselteng-RIW/EPS)
