Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel berharap, dengan digelarnya Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2023, dapat memajukan Kebudayaan.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, pada akhir pekan tadi mengatakan, pihaknya sangatlah mengapresiasi digelarnya Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2023 ini, sebagai wadah memperkenalkan warisan budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, dan salah satunya pasar terapung. Ia berharap, kegiatan ini suatu bentuk dalam pemajuan kebudayaan.

“Kami apresiasi PKN 2023, agar regenerasi turut serta mengetahui melestarikan budaya di Banua sendiri,” ucapnya.

Disampaikan Raudati, saat ini Pasar terapung merupakan salah satu yang tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, dengan demikian baik Pemerintah Provinsi dan kota Banjarmasin, akan terus berupaya untuk mempromosikan berbagai kegiatan di pasar terapung tersebut.

“Pekan Kebudayaan Nasional 2023 ini, telah mempertemukan komunitas lokal dengan seniman dari lintas daerah, dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman,” jelasnya

Sementara itu, Dewan Kurator dari perwakilan Kemendikbudristek RI, Josh Marcy menjelaskan, pihaknya memilih Pasar Terapung Muara Kuin, Pekan Kebudayaan Nasional 2023, dikenal sebagai pasar terapung tradisional tertua dari jejak rekam sejarah di Indonesia, yaitu sejak abad ke-14 lalu. Ia berharap, melalui kegiatan itu dapat menggerakkan kembali potensi berupa warisan budaya berbasis kepariwisataan.

“PKN 2023 bukan hanya di Kota Banjarmasin, juga ke 9 lokasi lain untuk kegiatan Laku dalam Ruang Pekan Kebudayaan Nasional 2023 di Indonesia, yaitu Padang Panjang, Solo, Lampung, Bekasi, Samarinda, Jayapura, Timika, dan Makassar,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pekan Kebudayaan Nasional 2023, puncak kegiatan Laku Dalam Ruang, bertajuk ‘Batiti Ka Muara’, bertempat di dermaga muara kuin pasar terapung, Kelurahan Alalak Selatan, dihadiri Dewan Kurator, Kasi Kesenian Disdikbud Kalsel, Sunjaya Adhiarso, Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Zul Faisal, Plh Camat Banjarmasin Utara Edy Nawahyuni, para Seniman, Budayawan, serta warga sekitar. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, kembali menggelar gerakan pangan murah di halaman Kantor Dinas PKP di Banjarbaru, Jum’at (8/9).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, gerakan pangan murah digelar selama dua hari mulai 7 – 8 September 2023. Kegiatan gerakan pangan murah tersebut dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Tujuan kegiatan untuk membantu masyarakat Kalsel khususnya di sekitar Banjarbaru untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga relatif murah dibandingkan harga di pasar,” ucap Syamsir.

Pada gerakan pangan murah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel menjual 9 bahan pokok. Seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, sayuran segar, nugget frozen food dan lainnya.

“Jadi kita jual 9 kebutuhan bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Sehingga masyarakat berpenghasilan ke bawah dapat membelinya,” lanjut Syamsir.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel juga memberikan diskon kepada masyarakat yang membeli bahan pokok mulai dari diskon seribu hingga lima ribu rupiah pada setiap bahan pokok.

“Jadi harga sudah dibawah pasar. Ditambah lagi dapat diskon langsung dari panitian bagi masyarakat yang berbelanja di sini,” lanjut Syamsir.

Syamsir menambahkan, gerakan pangan murah juga merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, selain membantu masyarakat kurang mampu, juga dapat menurunkan angka inflasi di Kalsel.

“Kegiatan pangan murah ini sebagai salah satu upaya Pemprov dalam menurunkan angka inflasi. Apalagi angka inflasi kalsel sudah di bawah nasional,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan jemput bola mengadakan pangan murah di setiap kelurahan, dan akan turun ke kabupaten untuk membatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.

“Kita harapkan Pemerintah Kabupaten/kota dapat menyiapkan pangan murah untuk membantu masyarakat,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Menindaklanjuti perintah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, terkait pembagian air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih dimusim kemarau ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel turun langsung kepada masyarakat, untuk membagikan air bersih disejumlah titik lokasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, air bersih merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup. Dimusim kemarau seperti sekarang ini, banyak area sungai dan sumur di kelurahan-kelurahan yang mengalami kekeringan. Oleh karena itu, pembagian air bersih sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak hanya mengurus bidang hortikultura dan pangan, namun juga membagikan air bersih untuk masyarakat,” ungkap Syamsir Rahman saat mengunjungi gerakan pangan murah di Kantornya, Jum’at (8/9).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memerintahkan, agar tidak ada lagi air mata rakyat yang menetes akibat kekurangan air bersih. Maka kata-kata tersebut sangatlah besar untuk kemakmuran masyarakat Kalsel yang kekurangan air bersih.

“Karena melihat masyarakat yang membutuhkan, maka wajib kita hadir ditengah-tengah masyarakat kalsel,” tutup Syamsir Rahman.

Untuk diketahui, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel telah mensuplai kebutuhan air bersih kesejumlah pelosok Daerah di Kalsel, salah satunya di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Takisung, Tanah Laut, dan pelosok Daerah lainnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Proses pembersihan lahan kini telah berhasil dilakukan, proyek nasional melalui dana Inpres untuk pembangunan jalan alternatif tercepat menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor segera dikerjakan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kabid Bina Marga, Azan Syariful Muaz, mengungkapkan, meski bakal dikerjakan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Kalsel. Tetapi, dipastikan pengelolaanya nanti bakal diserahkan ke Pemprov Kalsel.

“Memang statusnya nanti akan jalan provinsi meski pun yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR,” ujarnya, baru-baru tadi.

Kendati tak mengetahui kapan tanggal dilaksanakannya proyek ini, dia memastikan, pembangunan itu segera dikerjakan.

“Di lapangan kan sudah dimulainya clearing (pembersihan) lokasi dan selanjutnya akan dilakukan pengerjaan kontruksi,” bebernya.

Jarak tempuh keseluruhan dari jalan tersebut, kata dia, kurang lebih panjangnya sekitar 3 Kilo meter (KM).

“Lebih tepatnya sekitar 3,2 KM dengan konsep dua lajur, empat jalur,” ungkap Azan.

Setelah proses hibah selesai, ia membeberkan, akan dilanjutkan dengan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sepanjang jalan tercepat menuju bandara tersebut.

“Pemeliharaan memang akan dilakukan Pemprov Kalsel. Untuk PJU nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali membuat gebrakan, dalam upaya menumbuhkembangkan minat baca masyarakat.

Kali ini, pihaknya akan mendatangkan seorang pemengaruh yang sedang naik daun, yakni Gusti Gina, yang juga merupakan seorang penulis, dengan buku perdananya “Mencari Saranjana Kota Ghaib di Pelosok Kalimantan”.

Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani Dardie, mengatakan kedatangan Gusti Gina dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan.

“Kita akan gelar pada Kamis, 14 September 2023 nanti, di Aula Kantor Dispersip Kalsel Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 Banjarmasin,” katanya, dalam rilisnya, Jum’at (8/9).

Kedatangan penulis itu nantinya, sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan penulis di Kalsel.

“Selain itu juga, kita ingin Gusti Gina berbagi pengalaman, hingga memotivasi para penulis Banua untuk bersemangat dalam menulis,” tuturnya.

Sementara, penulis buku yang bercerita tentang mencari kota gaib di pelosok Kalimantan, Gusti Gina Madinatul Munawarni mengaku bangga diundang oleh Dispersip Kalsel untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di perpustakaan palnam.

“Suatu kebanggaan mendapat apresiasi dan dukungan pemerintah provinsi sebagai penulis,” jelasnya.

Dikatehui, Gusti Gina juga seorang aktor baru dan telah membintangi dua film, salah satunya “Saranjana Kota Ghaib”, yang akan tayang di bioskop.

Bagi warga yang ingin mengikuti acara secara onsite bisa mendaftar melalui isi link : bit.ly/GustiGina. Acara ini juga akan disiarkan langsung melalui Channel Youtube Dispersip Provinsi Kalsel.(DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Capaian Pajak Air Permukaan (PAP) yang dikumpulkan secara keseluruhan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah terealisasi sebesar Rp10 miliar atau 20,89 persen.

Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Riandy Hidayat, menyebut, angka ini sudah jauh melampaui capaian tahun 2022 lalu. Di mana, realisasi Rp10 miliar itu sama dengan yang diterima di semester pertama ini.

“Jadi, 10 M itu yang kita terima pada Agustus 2023 itu sama seperti penerimaan satu tahun yang lalu di 2022,” ujarnya, baru-baru tadi.

Ia memastikan, penerimaan PAP yang dikumpulkan seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kalsel selama satu tahun ini dapat merangkak naik secara positif hingga 100 persen.

“Ini kita coba maksimalkan, nanti diproyeksikan di perubahan,” bebernya.

Kedepan, kata dia, bakal mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kalsel hingga diangka Rp20 miliar.

“Kita optimalkan hingga Desember 2023,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Informasi tentang program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) terus didongkrak guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, memperingati Hari Jadi ke-73 Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemprov Kalsel menggelar program relaksasi PKB sejak 1 Juli 2023. Didalamnya terdapat penghapusan denda pajak, pengurangan pokok pajak dan tidak adanya pajak progresif.

Promosi tentang program “diskon” PKB ini juga tak luput dari perhatian Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, sangat disayangkan jika masyarakat melewatkan program yang dibatasi hingga 30 September nanti.

“Tidak sedikit masyarakat kita yang belum mengetahui program pembebasan pajak Harjad Kalsel ini. Tentu saja ini sangat disayangkan karena programnya dibuat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya pas-pasan,” kata Paman Yani (sapaan akrab), usai melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sorper) Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak, di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Tanah Bumbu, Jumat (8/9).

Disi lain, lanjut Legislator Dapil IV Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, tujuan sosialisai juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pajak.

Paman Yani mengungkapkan keutamaan pajak untuk membangun banua. Misalnya kelanjutan mega proyek Jembatan Penghubung Antar Pulau Laut dan Pulau Kalimantan yang sempat terhenti pada 2017 silam.

“Biaya pembangunannya jelas tidak sedikit. Disinilah manfaat  hasil pemungutan pajak dari masyarakat. Kalau bukan dari pajak, pemerintah pasti keteteran mencari dana. Tujuannya tentu demi kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi warga Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah,  mengaku hasil perolehan pajak selama program relaksasi cukup memuaskan. Terhitung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2023, realisasinya mencapai Rp 14,1miliar.

“Secara keseluruhan sejak Januari sampai Agustus, realisasi pajak yang kita terima sudah 48,3 miliar Rupiah atau 70,05 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, hasil itu menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Indra menilai, semua itu tidak terlepas dari program inisiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, serta dukungan Paman Yani melalui sosialisasi langsung ke masyarakat.

“Saya harap hingga akhir bulan ini seluruh warga Tanah Bumbu sudah membayarkan PKB nya. Apalagi program relaksasi ini akan segera berakhir,” imbuhnya.

Kepala Desa setempat, Kabul Budiono mengaku sangat mengapresiasi kemauan Paman Yani ke lokasi yang jarang dikunjungi pejabat ini.

Ia menilai, sosialiasi dari Paman Yani mengenai Perda tentang PKB sangat mudah dipahami dan menambah perbendaharaan ilmu bagi dirinya dan warga Desa Pandansari.

“Selama ini mungkin kami sedikit buta tentang regulasi baru. Ternyata apa paparan dari Paman Yani dengan gamblang, dengan mudah, kami bisa menerima semua materi yang diberikan,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel memfasilitasi ruang diskusi publik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) soal perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional di Kalsel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan, dibukanya diskusi itu tentu diharapkan secara tak langsung mampu menumbuhkan solusi tepat ditengah permasalahan yang dialami masyarakat adat. Terlebih, soal isu pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini bagus sekali dilaksanakan, kita selaku dari Pemprov dan Gubernur menyambut baik adanya dialog tersebut. Berkenaan bagaimana solusi terbaik antara petani pengelola lahan yang diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel yang membawa delapan kabupaten,” ujarnya, usai mengikuti diskusi publik perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, di aula kantor Bappeda Provinsi Kalsel, Kamis (7/9) siang.

Ia berharap, dengan hadirnya sejumlah undangan baik pemerintah daerah (pemda), Polri dan TNI sekiranya dapat benar-benar mendapatkan kesepakatan untuk menanggulangi permasalahan yang ada termasuk mengantisipasi karhutla.

“Kita sedang menghadapi dua situasi cukup rumit ya. Satu sisi kita berhadapan dengan kondisi alam ekstrim yang mana lingkungan dengan kemarau panjang. Disisi lain, ada masyarakat yang ingin bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kegiatan mereka dengan cara membakar lahan. Nah, ini kami fasilitasi dan berdiskusi agar mendapat solusi terbaik,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata, turut menjunjung tinggi adanya kearifan lokal dari masyarakat adat termasuk kelestarian alamnya. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentu mengakomodir hal itu.

“Nah, ini bisa menjadi solusi. Tinggal pelaksanan di lapangan saja lagi, hingga bagaimana pengawasannya apabila tidak maka juga berdampak buruk,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengatakan, apabila dilakukan secara benar dipastikan tak mudah menjalar kemana pun. Apalagi, kondisi geografis pegunungan Meratus adalah mineral. Artinya, mudah padam berbeda halnya dengan dataran rendah seperti lahan gambut.

“Yang penting adalah pengawasannya. Bahkan, sudah ada produk undang-undangnya dari pusat yang mengatur itu,” papar Panjta.

Dilokasi yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi, menyampaikan, dengan adanya diskusi ini setidaknya masyarakat adat yang berkenan hadir dari delapan kabupaten di Kalimantan Selatan mengerti dan teredukasi. Sehingga, tak ada lagi pandangan negatif bagaimana cara membakar lahan yang aman.

“Apa yang menjadi keinginan masyarakat adat dayak tentang peraturan yang jelas dalam hal berladang. Mungkin apakah nanti sifatnya Perda, SK bersama atau Perkada itu lah yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau kita ketahui berladang itu sudah turun temurun sejak nenek moyang bahkan sebelum merdeka pun ada kegiatan ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Warga Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mengusulkan program bedah rumah.

Hal itu disampaikan, Ketua RT 5 Desa Manarap Tengah, Sulaiman saat mengikuti sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, baru-baru tadi.

Sulaiman mengucapkan terimakasih atas bantuan legislator Kalsel tersebut sehingga program bedah rumah di desanya bisa terealisasi. Namun, lanjutnya, warga kembali mengusulkan program bedah rumah karena masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Manarap Tengah.

“Alhamdulillah berkat perjuangan pak Isra, program bedah rumah sebanyak enam buah sudah terealisasi. Harapan ke depannya, mudah-mudahan ada lagi program bedah rumah di desa kami,” jelasnya.

Sementara, Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail menambahkan, selain usulan program bedah rumah, warga desa juga mengharapkan bantuan bibit perikanan dan bantuan di sektor pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga setempat.

“Dalam sosialisasi ini, warga menyampaikan beberapa harapan, diantaranya agar bisa kembali mendapatkan program bedah rumah, karena sebagian warga ada yang bertani, mereka juga mengharapkan bantuan pertanian serta bantuan bibit ikan,” terangnya.

Menanggapi usulan warga tersebut, Isra akan menyampaikan dan memperjuangkannya kepada pihak-pihak terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten Banjar. (NRH/RDM/RH)