Kategori: Provinsi Kalsel

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalsel dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel berkunjung ke Direktorat Prasarana Transfortasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Jum’at (12/1).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil monitoring Komisi III DPRD Kalsel di perempatan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala (Batola) pada Rabu (3/1) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya sepakat mengusulkan pembangunan lampu lalu lintas untuk mengurai kemacetan di perempatan Handil Bakti tersebut.

“BPTD Kelas II Kalsel ada melakukan kajian terkait kondisi lalu lintas di tempat tersebut dan akhirnya kajian tersebut kami dorong dan sampaikan dari DPRD Provinsi dan Dishub untuk kita tindak lanjuti secara menyeluruh. Jadi kita berharap kesemrawutan permasalahan lalulintas di simpang empat handil nanti bisa kita tangani,” harapnya.

Lebih lanjut, Sahrujani berharap usulan pembangunan lampu lalulintas di perempatan Handil Bakti tersebut bisa segera terealisasi.

“Kita akan membuat surat untuk dukungan supaya program ini bisa dilaksanakan paling tidak di tahun 2024. Kalau bisa pengeseran melalui APBN dan kalau memang tidak ya di tahun 2025,” terangnya.

Di lain sisi, Kepala Sub Direktorat Perlengkapan Jalan Direktorat Prasarana Transfortasi Jalan Kemenhub RI, Suhendro Wagiyono menyambut baik kedatangan rombongan dari Kalsel untuk membahas mengenai permasalahan perempatan ini.

“Jadi saya setuju saja kalau misalnya ini menjadi prioritas untuk menangani simpang empat,” ungkapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Diawal tahun 2024 ini, Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) langsung memadatkan beberapa agenda kegiatan. Salah satunya menggali informasi untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kalsel.

Atas dasar inilah, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kaji tiru ke Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (APSDA ) Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (12/01).

Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannoor diterima langsung oleh Kepala Biro APSDA Sekretariat DIY, Yuna Pantawati beserta jajarannya.

Kepala Biro APSD Setda Yogyakarta, Yuna Pantawati menyampaikan beberapa potensi lokal sudah mengalami peningkatan sesuai instruksi Gubernur Nomor 27/INSTR/2022 terkait Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix Pengembangan Potensi Lokal untuk seluruh kabupaten/kota. Hal ini sebagai dasar pengembangan potensi lokal khusunya ke pelosok daerah untuk mewujudkan pertumbunhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

“UMKM yang sudah terdata di di Platform “SiBakul” sebanyak kurang lebih 340 ribu yang tersebar di kabupaten/kota. Platform ini tidak hanya pendataan saja, tetapi juga pembinaan dan pendamingan dari dinas Koperasi UMKM dan stakeholder,” jelasnya.

Sementara , Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor menuturkan bahwa potensi SDA di Kalsel tak perlu diragukan lagi. Tak hanya sektor perkebunan, daerah ini juga memiliki potensi tanaman pangan, hortikultura serta peternakan yang sangat berpotensi bila diolah dengan baik.

“Salah satu alternatif untuk mendukung pengembangan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang ada di suatu wilayah dapat dilakukan melalui penyusunan Neraca Sumber Daya Alam,” terangnya.

Iqbal menerangkan penyusunan neraca sumber daya alam ini berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menguntungkan baik secara ekonomi dan lingkungan serta adanya kelangsungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang dan generasi penerusnya.

“Neraca ini tidak mengarah kepada SDA saja, sektor kelautan dan UMKM itu juga kita tingkatkan dua kali lipat,” tambahnya.

Iqbal berharap kedepannya, dengan adanya optimalisasi neraca perkonomian ini, potensi lokal di Banua dapat meningkat dan kesejahteraan para pelaku UMKM juga semakin meningkat. Itu juga beimbas pada SDA yang melimpah dan dipergunakan secara baik.

“SDA kita sudah cukup ya baik, hanya pengolahannya saja yang kita tingkatkan,” tegasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki usia ke-45 tahun, Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan pengembangan yang lebih maju.

Di sela syukuran HUT ke-45, pada Rabu (10/1) di Banjarbaru, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar mengatakan, museum kebanggaan Kalsel itu tahun demi tahun sudah terus peningkatan pengunjung.

Meski begitu, Akbar menginginkan agar museum menjadi salah satu rekreasi wajib dikunjungi oleh masyarakat di segala usia.

“Tentunya itu bisa diwujudkan dengan peningkatan fasilitas di museum,” ujar Akbar.

Selain itu, Akbar menyebut juga akan menyesuaikan perkembangan zaman melalui pemanfaatan digital di museum, termasuk menambah barang koleksi mereka yang tentu saja memiliki sejarah dan budaya penting didalamnya.

“Apalagi museum sudah memasuki usia 45 tahun ini, harus lebih maju kedepannya,” tutur Akbar.

Bahkan, Akbar juga meminta dukungan dan masukan dari pegawai museum yang sudah purna tugas demi pengembangan museum.

“Bisa saja ada rencana mereka yang belum terealisasi, dan kalau memang bagus kita usahakan bisa mewujudkannya,” ungkap Akbar.

Diketahui Museum Lambung Mangkurat Kalsel didirikan sejak 10 Januari 1978.

Hingga saat ini, museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel itu telah memiliki ribuan benda koleksi baik dari peninggalan sejarah maupun hibah dari ahli waris dan kolektor. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembenahan yang dilakukan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan pada beberapa tahun terakhir ini mulai menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini ke kas daerah Kalsel terus meningkat.

Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Bayu Budjang mengatakan kontribusi ke kas daerah Kalsel sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp3 miliar pada tahun 2023 atau meningkat 100 persen jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp 1,6 miliar.

“Hal itu sumbernya dari anak-anak perusahaan PT Bangun Banua Kalsel seperti PT Ambang Nusa Persada dan anak perusahaan lainnya serta divisi yang ada seperti hotel, gas elpiji, semua pendapatannya meningkat sehingga otomatis deviden yang didapatkan Bangun Banua juga meningkat,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/1).

Bayu menambahkan pihaknya memprediksi kontribusi ke kas daerah ditargetkan sebesar Rp5 miliar pada akhir 2024 nanti. Mengingat PT Bangun Banua terus berupaya melakukan optimalisasi dan mengembangkan sayap bisnisnya, termasuk pada sektor migas, properti, hotel dan divisi usaha pangan.

“Divisi usaha pangan ini nanti Bangun Banua ditunjuk sebagai pengelola kebutuhan pangan di Kalsel. Hal ini sebagaimana amanah Pemprov Kalsel bahwa PT Bangun Banua masuk dalam tim pengendali inflasi daerah. Jadi tidak hanya beras saja, termasuk kebutuhan pokok seperti daging, bawang merah, bawang putih, cabe rawit dan minyak goreng, semua nanti akan didistribusikan oleh Bangun Banua,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bayu, di tahun 2024 ini, Bangun Banua akan mengembangkan usaha keagenan LPG (Elpiji) 3 Kilogram kerjasama dengan PT Pertamina Retail ke kabupaten/kota di Kalsel.

“Keagenan LPG ini baru dua daerah yaitu kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar pada 2023. Sedangkan 2024, kita akan target semua kabupaten/kota di Kalsel sudah terjangkau distribusi agen LPG,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel melalui Polresta Banjarmasin menggelar, Deklarasi Pemilu Damai bersama Komunitas Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), Balakar, Ojol, serta masyarakat, di Deklarasi Pemilu Damai yang digelar ini untuk wilayah hukum Polresta Banjarmasin, Rabu Sore (10/1).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto. Kapolda mengharapkan bagi peserta deklarasi dapat menjaga ketertiban pada saat Pemilu 2024.

“Pemilu Damai yang dijaga tersebut, baik pada saat menjelang, saat pemilu berlangsung, serta setelah Pemilu Berakhir,” ucap Kapolda.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat diminta menjaga suasana kondusif di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta daerah lainnya, di Banua, dapat melaksanakan deklarasi damai bersama masyarakat.

Seperti yang disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Politik, dan Hukum Sulkan

“Gubernur Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai di Kota Banjarmasin, oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan,” ungkap Sulkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, Deklarasi Pemilu Damai bersama masyarakat oleh pihak Kepolisian di Kota Banjarmasin, hendaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Sulkan, dengan adanya Deklarasi Pemilu Damai ini membuktikan bahwa Pemerintah maupun Kepolisian serta didukung oleh masyarakat, bersama sama menjaga kedamaian terhadap pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut.

“Maka dengan begitu Kalimantan Selatan dapat menyelenggarakan Pemilu serentak di Tahun 2024 ini dengan baik,” ucap Sulkan.

Pada kegiatan ini juga diserahkan bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas, bantuan BPJS ketenagakerjaan untuk petugas Balakar, bantuan paket sembako gratis, serta lain.

Hadir pada kegiatan tersebut, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – KTP elektronik merupakan identitas kependudukan yang harus dimiliki setiap warga negara, termasuk warga binaan di Lapas. Untuk memastikan hak para warga binaan ini, maka pads Selasa (9/1), Disdukcapil Provinsi Kalsel melakukan screening biometrik dan pencetakan KTP elektronik bagi warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Banjar. Tercatat 251 warga binaan mengikuti kegiatan ini.

“Kami menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Banjar, kota Banjarbaru dan Kabupaten Tapin, untuk pelaksanaan kali ini,” jelas Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Zulkipli, dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, Kamis (11/1).

Zulkipli menambahkan, pada proses pengecekan biometrik, apabila data yang bersangkutan sudah masuk dalam database, maka akan langsung dilakukan pencetakan KTP elektronik. Sedangkan bagi yang belum, maka dilakukan perekaman.

Selain itu menurut Zulkipli, perekaman data di lapas ini, juga sebagai bentuk komitmen perjanjian kerjasama yang sudah terjalin antara Disdukcapil Provinsi Kalsel dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, tahun 2023 lalu.

“Ini juga sebagai upaya memaksimalkan target perekaman data penduduk di Kalsel,” tutupnya. (DISDUKCAPIL.KALSEL-RIW/ RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen, terus melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap eks permukiman transmigrasi pada tahun 2024.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, mengatakan pada tahun 2023 lalu Disnakertrans Kalsel telah melakukan berbagai macam program pengembangan eks permukiman transmigrasi melalui kegiatan-kegiatan.

“Salah satunya, budidaya ternak seperti domba di eks permukiman transmigrasi Lajar Papuyuan di Kabupaten Balangan dan ternak kambing di UPT Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, kami juga memberikan bantuan bibit sapi ke kabupaten Barito Kuala,” katany kepada wartawan, Rabu (10/1).

Disisi lain, lanjut Irfan, di eks permukiman transmigrasi tersebut juga dilaksanakan pelatihan wirausaha mandiri kepada masyarakat setempat, berupa pelatihan pembuatan kain sasirangan dan tata boga pembuatan kue-kue kering.

Irfan mengungkapkan dari hasil monitoring dan evaluasi di akhir tahun 2023 lalu, untuk budidaya ternak di tiga kabupaten tersebut sudah berkembang. Terutama ternak domba, ada yang hamil dan beranak.

“Diharapkan dengan kelahiran anak domba dan kambing tersebut dapat menguntungkan bagi para peternak di eks pemukiman transmigrasi,” tuturnya.

Sementara, untuk pelatihan wirausaha mandiri juga mulai berkembang, seperti di eks permukiman transmigrasi Lajar Papuyuan. Masyarakat setempat sudah dapat memproduksi dan turut serta dalam meningkatkan hasil-hasil produk kain sasirangan di kabupaten Balangan.

“Malah mereka dilibatkan oleh dinas setempat yang menangani ketenagakerjaan dan UMKM untuk produksi skala kecil dan menengah untuk kebutuhan disana apabila ada event-event,” terangnya.

Irfan menambahkan pelatihan wirausaha dan pembudidayaan ternak tersebut untuk mendukung peningkatan produktifitas dan perekonomian daerah sesuai dengan arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dalam upaya pengembangan perekonomian, infrastruktur dan kelembagaan pada kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2024, Pemprov Kalsel melalui Disnakertrans akan terus melakukan upaya pembinaaan dan pengembangan dua eks permukiman transmigrasi tersebut mengingat permukimannya belum menjadi desa definitif.

“Sehingga terus diupayakan pembinaan dan pengembangan. Meskipun demikian, kami juga tetap memperhatikan eks kimtrans lainnya untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan apa yang perlu dikembangkan dan dibutuhkan di daerah tersebut,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong optimalisasi peran sektor keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepada sejumlah wartawan, melalui Siaran Persnya, Kepala OJK Kalsel Darmansyah, pada Rabu (10/1) siang mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan bulanan rutin dengan awak media, membahas kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menilai, tetap terjaga stabil dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan konsisten tumbuh. Sehingga, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perkembangan Industri Perbankan pada November 2023, sektor Perbankan tumbuh dengan intermediasi, likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai,” ucapnya

Disampaikan Darmansyah, aset perbankan Kalimantan Selatan tumbuh 11,81 persen yoy (25,48 persen ytd). Kredit perbankan tumbuh meningkat menjadi 11,06 persen yoy (6,70 persen ytd), utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 22,21 persen yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2023 tercatat tumbuh 9,08 persen yoy (18,58 persen ytd) menjadi Rp82,59 triliun dan 18,58 persen ytd.

“Utamanya didorong peningkatan deposito sebesar 22,50 persen yoy dan tabungan sebesar 7,68 persen yoy,” jelasnya

Lebih lanjut Darmansyah menambahkan, untuk rasio LDR 76,56 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,94 persen dan 2,42 persen. Hal ini menunjukkan Perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit dengan tetap menjaga kualitas kredit. Dimana, Proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit di Kalimantan Selatan, posisi November 2023 sebesar Rp22,9 triliun atau 36,33 persen dari total kredit dengan risiko kredit yang terjaga tercermin dari rasio NPL gross Kredit UMKM sebesar 3,24 persen. Berdasarkan Sektor, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan tertinggi pada Perdagangan Besar, disusul Pertanian, lalu Jasa Kemasyarakatan.

“Hingga triwulan III Tahun 2023, penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp3,65 triliun kepada 63.088 debitur. BRI merupakan bank penyalur KUR tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan total penyaluran Rp2,17 triliun kepada 48.459 debitur, menyusul BPD Kalsel sebesar Rp647 miliar kepada 5.204 debitur, Bank Mandiri sebesar Rp374 miliar kepada 4.123 debitur, BNI sebesar Rp293 miliar kepada 1.745 debitur dan BSI sebesar Rp96 miliar kepada 1.245 debitur,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)