BANJARMASIN – Taman Budaya, dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali membuka pendaftaran Lomba Tema dan Logo.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, baru-baru mengatakan, Lomba Tema dan Logo ini dalam rangka memperingati Hari jadi Provinsi Kalsel ke- 74. Dimana pihaknya sudah membuka pendaftaran mulai 20 Januari – 31 Mei 2024 mendatang.
Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti
“Lomba ini merupakan agenda rutin tahunan,” katanya
Ia menyampaikan, ada beberapa kriteria dalam pemilihan Tema dan Logo, yaitu akan dinilai keaslian, budaya lokal, kejelasan pesan Tema. Sedangkan pemilihan logo akan diberikan penilaian seperti dilihat budaya lokal, garis bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, nada gelap terang. Ia mengapresiasi, hingga saat ini antusias masyarakat cukup tinggi mengikuti lomba tersebut.
“Kami buka lomba ini untuk umum domisili di Kalimantan Selatan dengan memperlihatkan identitas diri,” ucapnya
Lebih lanjut Yanti (sapaan akrabnya) menambahkan, untuk Juri Tema dan Logo tahun ini , pihaknya bekerja sama dengan orang yang sudah ahli di bidangnya seperi budayawan, seniman serta akademisi. Sedangkan untuk pendanaan kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan total hadiah Rp14 Juta.
“Bagi warga ingin mengikuti perlombaan membuat Tema dan Logo Hari Jadi Kalsel ke-74 tahun, bisa langsung mendaftar melalui link https://bit.ly/LombaTemaLogo74HarjadKalsel.,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak klien binaan mereka untuk lebih meningkatkan kegiatan keagamaan selama Ramadhan.
Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati menjelaskan, selama Ramadhan klien anak-anak hanya mengikuti kegiatan Pesantren Ramadhan di sekolah. Sebabnya untuk mengisi waktu luang, setiap pagi anak-anak diajak sholat Dhuha berjamaah.
Kepala PPRSAR Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan, Sacik Kartikowati
“Kalau klien remaja selesai sholat Dhuha mereka lanjut lagi mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang,” katanya, Senin (25/3).
Sacik menambahkan, khusus klien remaja diwajibkan mengikuti tadarus bersama usai sholat Tarawih. Setiap hari mereka ditargetkan bisa menyelesaikan 1 juz Al-Qur’an.
“Supaya ibadah mereka selama Ramadhan ini benar-benar maksimal,” tuturnya.
Di sisi lain, klien binaan juga akan diberikan kesempatan mudik saat lebaran Idul Fitri terhitung mulai 5 – 15 April 2024.
“Seluruh klien nanti akan kita antar langsung kerumah masing-masing. Jadi keamanan mereka benar-benar terjamin,” ungkapnya.
Sekedar informasi panti di bawah naungan Dinas Sosial Kalsel ini memiliki 191 klien binaan yang terdiri dari 97 anak-anak, 2 orang bayi, 10 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan 82 orang remaja.
Klien anak diberikan pendidikan layak mulai dari PAUD hingga lulus SMA. Sementara klien remaja akan diberikan pendidikan keterampilan selama 6 bulan. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar, angkutan mudik lebaran gratis di tahun 2024 ini.
Foto : Net
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi menjelaskan, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyediakan angkutan gratis, untuk para pemudik mendatang, sama seperti tahun sebelumnya.
Kadishub Kalsel Fitri Hernandi
“Sama seperti tahun lalu kini angkutan mudik gratis kembali dilaksanakan,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Menurut Fitri, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan penyediaan angkutan mudik gratis tersebut.
“Kami pun telah berkomunikasi dengan pihak damri, Organda untuk dapat berpartisipasi, pada angkutan mudik gratis tersebut,” ujarnya.
Fitri mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan seribu penumpang pada angkutan mudik gratis tahun ini.
“Pada tahun sebelumnya angkutan mudik gratis membawa penumpang sebanyak 500 pemudik,” ucapnya.
Namun, lanjut Fitri, pada tahun ini pihaknya berharap terjadi peningkatan hingga seribu penumpang.
Sehingga, armada angkutan yang disediakan ditargetkan sebanyak 50 unit, ditambah bis damri, serta dari Organda.
“Untuk rencana keberangkatan angkutan mudik gratis sendiri pada tanggal 6 sampai 7 April 2024 mendatang,” katanya.
Sedangkan, untuk link pendaftaran akan dibagikan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) secara rutin melakukan layanan jemput bola terkait administrasi kependudukan (adminduk) di daerah-daerah yang sulit diakses.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman kepada wartawan, di sela acara buka puasa bersama Sahabat Ombudsman Kalsel sekaligus ekspos media terkait pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Kalsel, Jum’at (22/3).
Hadi mengungkapkan hingga saat ini, Ombudsman Kalsel telah menerima dan menindaklanjuti 108 Laporan Masyarakat (LM). LM ini berasal dari berbagai sektor, terbanyak dari Administrasi Kependudukan, Perhubungan dan Infrastruktur, Energi dan Kelistrikan, Jaminan Sosial, Kepegawaian, serta Pendidikan.
“Sektor Administrasi Kependudukan atau Adminduk diketahui paling banyak menyumbang LM di Ombudsman Kalsel,” jelasnya.
Hal ini, menurut Hadi, terutama terkait akses layanan di daerah- daerah yang jaraknya jauh dari pusat kota/kabupaten. Misalnya, di Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Masyarakat ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan namun terkendala transportasi, jaringan dan geografis yang jauh.
“Saat kegiatan On The Spot atau pemantauan langsung ke lapangan, kami sering menerima keluhan atau aduan masyarakat terkait hal tersebut. Masyarakat ingin mendapat layanan Adminduk seperti penerbitan akta lahir, perubahan KK (Kartu Keluarga) dan perekaman KTP-el,” terangnya.
Oleh karena itu, Hadi meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya Dinas Dukcapil, untuk membuat jadwal rutin kegiatan jemput bola di daerah-daerah yang sulit diakses.
“Juga aktif sosialisasi mengenai layanan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan yang tidak dipungut biaya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” tegasnya.
Acara Buka Puasa juga dihadiri oleh Pengurus dan Anak-anak Panti Asuhan Mizan Amanah Banjarmasin, rekan-rekan media Ombudsman Kalsel serta seluruh Insan Ombudsman RI Kalsel bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.
Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya Ombudsman Kalsel untuk terus memperkuat jaringan kerja pengawasan sekaligus berdiskusi dengan Sahabat atau Dangsanak Ombudsman Kalsel.
Acara buka puasa bersama juga diisi khataman Al Qur’an oleh Insan Ombudsman Kalsel serta ceramah keagamaan oleh Ustadz KH Asfihani Noor Hasani Lc. (NRH/RDM/RH)
HULU SUNGAI UTARA – Tim penilai utama dan tim penilai independen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI, melaksanakan giat penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahap II, berupa verifikasi lapangan dan wawancara langsung penerima manfaat. Giat penilaian ini, adalah untuk inovasi program unggulan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering) di lokasi pengembangan. Penilaian hari kedua pada Jumat (22/3), ada tiga lokasi yang dipilih di dua kabupaten. Yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Desa Tabudarat Hilir, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Mamar dan Desa Tambalang.
Didampingi langsung Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, Suparmi bersama jajaran, dan juga tim dari Bappeda Provinsi Kalsel, tim penilai melakukan kunjungan lapangan, yang merupakan bagian dari tahapan verifikasi langsung di lapangan, melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha terkait inovasi ini.
Kadisbunnak Kalsel (kerudung dan topi coklat) saat mendampingi tim PPD II
Tahap ini merupakan penggalian informasi lebih lanjut dari hasil penilaian dokumen dan pendalaman Focus Grup Discussion (FGD) di hari sebelumnya, berupa pembahasan dan sesi tanya jawab terkait inovasi program SITI HAWA LARI, kepada seluruh stakeholders terkait.
Tim penilai PPD 2024 sangat antusias ingin melihat secara langsung bagaimana program ini dijalankan, dan mengetahui secara spesifik untuk menjadi bahan penilaian bagaimana program inovasi ini dapat memiliki dampak dan peran penting, hingga mampu menjadi program unggulan Kalimantan Selatan dalam proses pembangunan daerah di Kalsel tahun 2024, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat KalSel.
Rasa penasaranpun terjawab, ketika tim penilai PPD 2024 bertatap muka secara langsung dengan para pelaku usaha peternakan itik yang tergabung dalam klaster Siti Hawa Lari. Melalui peninjauan ke kandang ternak itik maupun sesi wawancara atau tanya jawab langsung, tim penilai PPD 2024 dibuat kagum dengan keberhasilan program unggulan Paman Birin ini, dalam pengembangan usaha agribisnis itik yang sangat berdaya saing tinggi. Selain itu, program ini juga dinilai benar – benar berkerakyatan dan juga dapat berkelanjutan dalam pembudidayaan ternak itik yang bersifat diversifikasi terintegrasi secara maksimal.
Tim penilai PPD 2024 melihat SITI HAWA LARI sebagai upaya maksimal Pemprov Kalsel, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat peternak.
Sebuah sistem yang solid dan terintegrasi secara maksimal. Dengan alur proses yang jelas sebagai pengembangan agribisnis itik, mulai dari hulu sampai hilirisasi didukung keterlibatan kaum milenial dan kaum perempuan, membuat program SITI HAWA LARI pantas menjadi sebuah program unggulan.
“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, untuk menjelaskan dan memperlihatkan secara langsung dan rinci mengenai program inovasi pembangunan yang telah kami jalankan. Saya mewakili bapak Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor menyampaikan komitmen Pemprov Kalsel untuk memberikan kolaborasi penuh serta transparansi dalam proses penilaian ini,” ucap Suparmi dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (25/3).
Tahap wawancara dan verifikasi lapangan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah provinsi, untuk menunjukkan tidak hanya pencapaian yang telah diraih, tetapi juga upaya-upaya yang telah lakukan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan.
“Kami siap untuk memberikan informasi lebih lanjut dan berkolaborasi dengan tim penilai serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” sambung Suparmi.
Wawancara dan verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, lebih detail dan akurat mengenai capaian pembangunan di Provinsi Kalsel. Hasil dari penilaian tahap II ini akan menjadi dasar bagi penentuan apakah Provinsi Kalsel layak untuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 ini.
Masuknya Kalsel pada nominasi PPD 2024 ini, diharapkan memberikan pencapaian yang terbaik, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur, Sahbirin Noor akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kalsel demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif akan memfasilitasi masukan yang disampaikan oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI Kalsel. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, pada Kamis (21/3) sore.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, saat memberikan komentarnya
Awan mengatakan, pihaknya menerima keluhan para atlet biliar yang tergabung Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Provinsi Kalsel, karena terkendala latihan disebabkan rumah biliar harus tutup selama Bulan Suci Ramadhan yang menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Kota Banjarmasin.
“Raperda ini belum direvisi maka akan kita komunikasikan dengan Bapemperda DPRD Banjarmasin,” ucapnya
Ia menyampaikan, para atlet biliar Kalsel mulai sekarang harus mempersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Medan. Sehingga, jalinan koordinasi juga akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Mengingat Perda itu sudah berkekuatan hukum, maka satu-satunya cara dilakukan revisi
“Jika nanti direvisi, rumah biliar diperbolehkan buka pada Bulan Ramadhan, dalam rangka atlet melakukan latihan, bukan untuk hiburan,” jelasnya
Sementara itu, Ketua Pengprov POBSI Kalsel Mustohir Arifin menambahkan, DPRD Kota Banjarmasin dapat memperjuangkan aspirasi para atlet biliar, dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Kalsel yang menjadi cabang andalan pada ajang PON. Dengan cara rumah biliar di Banjarmasin diberikan kelonggaran atau dispensasi dari Pemkot Banjarmasin.
Ketua Pengprov POBSI Kalsel, Mustohir Arifin (ditengah)
“Rumah biliar ini dapat beroperasi, meski dibatasi dengan cara tertentu selama bulan Ramadhan,” tutupnya
Untuk diketahui, Komisi II DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI Kalsel, dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Puryani, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin Muzayyin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gebernur Kalimantan Selatan Sabirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin, memaparkan langkah atau upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Paman Birin melalui paparan tertulis, yang dipresentasikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Raden Suria Fadliansyah, pada rakor verifikasi isu atau masalah kebakaran hutan dan lahan, di salah satu hotel Banjarmasin, Kamis (21/3) siang.
Dari paparannya, berdasarkan evaluasi penanganan karhutla 2023, untuk menghadapi karhutla, Pemprov Kalsel saat ini telah menyiapkan empat langkah strategi di bidang penanggulangan bencana termasuk kabut asap akibat karhutla. Pertama adalah penguatan regulasi, kedua peningkatan kapasitas SDM, ketiga peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan keempat pemguatan kerja sama.
“Berkaitan dengan peningkatan peralatan sarana prasarana, Gubernur Kalsel telah memberikan atensi kepada SKPD terkait untuk meningkatkan atau menambah infrastruktur di daerah rawan potensi karhutla,” ucap Suria, saat menerangkan paparan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Semua SKPD terkait, di tahun 2024 ini, seperti PUPR sudah memprogramkan banyak kegiatan seperti pembuatan tabat, normalisasi sungai dan pembangunan infstruktur lain pendukung, serta paling penting juga adalah terus melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana.
“Alhamdulillah upaya penanganan karhutla di Kalsel sangat terbantu dengan kolaborasi bersama dengan TNI/POLRI, swasta, Pemerintah Pusat dan segenap elemen,” lanjut Suria.
Dalam rakor yang dipimpin Asdep 4 Kantibmas Menko Polhukam RI, Brigjen Pol Desman S Tarigan. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengingatkan kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel, bahwa pencegahan menjadi langkah paling utama, dalam bencana Karhutla.
“Sebisa mungkin, upaya yang dilakukan tidak sampai pada tahap pemadaman dan penanganan, dalam artian Karhutla tidak sampai terjadi,” tutup Suria.
Hal senada juga diutarakan Asdep 4 Kantibmas Menko Polhukam RI, Desman S Tarigan. Sebagaimana Inpres nomor 3 Tahun 2020 tentang Karhutla, diamanatkan pada kita semua dari pusat sampai daerah untuk melakukan pencegahan terjadinya Karhutla.
“Pencegahan inilah yang harus dikedepankan. Dengan pencegahan yang lemah, kebakaran akan terjadi. Diharapkan memang tidak sampai ke upaya pemadaman dan penanganan, pencegahan ini yang diharapkan,” ungkap Desman.
Selaku pimpinan Rakor, Desman mengingatkan bahwa penanggulangan Karhutla menjadi tanggungjawab banyak pihak. Inpres ini memerintahkan seluruh dari kementerian/lembaga terkait, untuk mengefektifkan upaya penanggulangan Karhutla.
Dalam Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2000 tentang Karhutla tersebut, Kemenko Polhukam diberi tugas untuk mengoordinasikan kebijakan, mengoordinasikan kementerian/lembaga, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait upaya penanggulangan Karhutla. (BPBD.KALSEL-MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Diseminasi Kinerja Fiskal Tahun 2023 dan Laporan Perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan Februari 2024 pada Jumat (22/3) dikantornya di Banjarmasin.
Kegiatan yang pertama kalinya digelar Kanwil DJPb Kalsel ini, terselenggara dengan kolaborasi bersama Bank Indonesia Provinsi Kalsel, yang juga mendiseminasikan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2024.
Kegiatan diseminasi antara DJPb dan BI ini merupakan salah satu bentuk sinergi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu melalui pengelolaan fiskal yang baik dan stabilitas moneter yang terjaga.
Hadir pada kegiatan ini, para pimpinan atau perwakilan berbagai instansi, diantaranya OJK Kalsel, BPS Kalsel, Biro Adbang dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Bappeda Kalsel, Bapenda Kalsel, BPKAD Kalsel, Disnakertrans Prov. Kalsel, serta sejumlah SKPD lingkup pemerintah provinsi lainnya.
Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel saat memberikan sambutan
Kepada wartawan, Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, fokus kebijakan fiskal konsisten diarahkan untuk melanjutkan arah perbaikan jangka pendek dan isu struktural demi mencapai visi Indonesia Maju 2045.
Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel saat dimintai keterangan wartawan
“Salah satu isu tersebut yakni kesenjangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan human capital. Pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan SDM Unggul yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Syafriadi menekankan, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi saat ini untuk menuju Indonesia Emas. Anggaran untuk SDM dan Pendidikan secara tepat akan memperpanjang dan meningkatkan kualitas bonus demografi.
“Ke depan, anggaran pemerintah akan sangat diandalkan dan dinikmati oleh usia lanjut. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan saat ini akan menjadi investasi untuk generasi di masa yang akan datang,” tambahnya.
Saat ini, menurut Syafriadi, pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang menguat telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 4,61 persen (2022) menjadi 4,29 persen (2023).
“Pertumbuhan ekonomi juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Per Agustus 2023, penduduk usia kerja di Kalsel berjumlah 3,12 juta,” tutupnya.
Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, realisasi belanja pendidikan dan belanja kesehatan di Kalsel, berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan berstatus “tinggi” dengan capaian IPM di atas 70 (74,66 pada 2023). (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Bank Kalsel berhasil memboyong tiga penghargaan, pada ajang prestisius TOP BUMD Awards 2024, yang diselenggarakan Majalah Top Business, pada Rabu (20/3) malam di Jakarta. Penghargaan ini menjadi kado istimewa ulang tahun Bank Kalsel, dan juga sebagai persembahan Bank Kalsel untuk Kalimantan Selatan.
Asisten Ekobang Pemprov Kalsel dan jajaran Bank Kalsel saat menerima penghargaan di Jakarta
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen serta telah melalui proses uji kelayakan dan penjurian yang ketat, penghargaan yang diraih Bank Kalsel pada ajang tersebut adalah, Top Pembina BUMD 2024 Sahbirin Noor – Gubernur Kalimantan Selatan, TOP BUMD Awards 2024 BUMD BPD Bintang 5, dan TOP CEO BUMD 2024, Fachrudin.
Prestasi gemilang tersebut diterima langsung Muhammad Amin, selalu Asisten 2 Ekobang Pemprov Kalsel, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Hatmansyah sebagai Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, dan Fachrudin, Direktur Utama Bank Kalsel.
Aspek yang dinilai dalam proses penjurian antara lain implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia, peningkatan kinerja keuangan dan layanan serta yang paling penting adalah optimisme pemenuhan kecukupan Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun. Dimana tanpa harus menunggu akhir Desember 2024, MIM Bank Kalsel akan terpenuhi pada Maret 2024.
Fachrudin, Direktur Utama Bank Kalsel menegaskan, bahwa raihan ini merupakan kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai serta komitmen yang luar biasa dari seluruh pemegang saham.
“Diulang tahun Bank Kalsel yang ke-60 kami mengambil tema SEMARAK (Selalu Bersama untuk Bergerak) yang sejalan dengan penghargaan ini, dimana Bank Kalsel bersama dengan Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemkot telah berkomitmen untuk memenuhi setoran Modal Inti Minimum sebesar Rp3 triliun dan Insya Allah pada hari ulang tahun Bank Kalsel 25 maret 2024 nanti, akan tercapai lebih dari Rp3 tiriliun,” ungkapnya.
Senada dengan Fachrudin, Hatmansyah, Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, mengaku bersyukur untuk kesekian kalinya Bank Kalsel menerima penghargaan dari Majalah Top Business, ini tentu sebagai kado khusus dan istimewa di ulang tahun Bank Kalsel.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh stakeholder, shareholder, seluruh pegawai, nasabah, mitra kerja dan pihak terkait lainnya. Semoga ini menjadi motivasi Bank Kalsel untuk menjadi lebih baik lagi ke depan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Amin, Asisten 2 Ekobang Pemprov Kalsel, mengucapkan terima kasih kepada Majalah Top Business atas penghargaan yang telah diberikan dan sangat mengapresiasi atas kerja keras dan prestasi yang diraih Bank Kalsel.
“Kami berharap semoga dengan penghargaan yang kita dapatkan ini Bank Kalsel menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Rumah Singgah Cancer Information Support Center (CISC) Kalsel, Kamis (21/3).
Ketua DWP Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Rizki Audina Jaini mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan serta menguatkan semangat para pasien dan keluarga yang tengah menghadapi perjuangan melawan penyakit kanker
“Memang agenda rutin DWP Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel adalah bakti sosial. Kali ini kita bersilaturahmi ke teman-teman kita yang merupakan cancer warrior,” tuturnya.
Sementara, Wakil Ketua DWP Sekretariat DPRD Kalsel, Hamita mengapresiasi program pendampingan yang dilakukan oleh Pengurus Rumah Singgah CISC Provinsi Kalsel secara swadaya, terlebih lagi pengurusnya juga sedang berjuang sembuh dari kanker.
Sebagai dokter, Hamita memahami betul bagaimana perasaan seorang pasien saat pertama kali didiagnosa suatu penyakit, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
“Terimakasih atas sambutannya yang hangat. Kunjungan ini membuat kita menjadi sadar bahwa ada komunitas se-supportif ini. Saya terharu juga mendengar cerita bahwa pengurus-pengurusnya sebenarnya juga pasien dan penyintas kanker, tapi mengurusi pasien kanker juga,” tambahnya.
Sementara, salah seorang pengurus Rumah Singgah CISC Kalsel, Nana Heruwati mengaku sangat terharu dengan kedatangan rombongan DWP Sekretariat DPRD Kalsel, karena selama ini rumah singgah untuk pasien kanker sering luput dari perhatian masyarakat yang ingin melakukan bakti sosial.
“Saya pribadi sering terharu kalau ada tamu yang berkunjung, ternyata ada juga loh orang-orang yang peduli dengan kami. Kami para pengurus rumah singgah ini adalah pejuang kanker juga, penyintas kanker juga. Jadi sambil berobat, kami juga aktif mendampingi pasien-pasien kanker yang berobat di Banjarmasin,” terangnya.
Nana menjelaskan Rumah Singgah CISC Kalsel adalah hasil swadaya pasien dan penyintas kanker, bahkan rumah yang dijadikan rumah singgah adalah hibah dari penyintas kanker.
Hanya saja, lanjutnya, saat ini Rumah Singgah CISC Kalsel masih menghadapi beberapa kendala diantaranya tidak bisa menyediakan sarana transportasi pulang pergi pasien berobat ke rumah sakit, belum adanya donatur tetap, serta ruangan terbatas tidak cukup untuk banyak pasien.
Dalam kesempatan itu, DWP Setwan Kalsel juga memberikan bingkisan dan santunan kepada pejuang kanker sebagai bentuk perhatian dan kepedulian mereka. (NRH/RDM/RH)
