BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilan perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin menyampaikan, pihaknya baru saja kembali dari Aceh, untuk melakukan peninjauan kepada Cabor Cabor Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti PON di Aceh.
Plt Kadispora Kalsel Diauddin
“Kami baru saja kembali dari Aceh,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (11/9).
Dan, lanjutnya, Pemprov Kalsel bersyukur karena para atlet telah bertanding dengan maksimal sehingga perolehan medali dapat diraih. Seperti, medali emas, perak, serta perunggu.
“Medali disumbangkan dari cabang olahraga dayung, berkuda, loncat indah, berkuda, serta lainnya,” ucapnya.
Masih ada cabang olahraga lainnya yang bertanding, seperti gulat.
“Cabor Gulat ini merupakan salah satu andalan Provinsi Kalimantan Selatan dalam perolehan medali,” ujar Diauddin.
Perolehan medali, harapnya, dapat terus mengalami penambahan dari cabang olahraga lainnya, yang mengikuti PON Aceh-Sumut ini.
“Kami berharap atlet Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus memperoleh medali,” ucapnya.
Salah satu cabor yang telah menyumbangkan medali yaitu Berkuda di Aceh melalui Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mengatakan, Cabang Olahraga Berkuda saat ini memperlombakan 5 kelas, dan atlet berkuda Kalsel berhasil meraih medali 3 emas, serta 1 medali perak.
Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama
“Tentunya, keberhasilan ini merupakan kerja keras dari tim berkuda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membawa nama harum Banua,” ungkapnya.
Bambang berharap, Cabor berkuda Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus meraih medali pada PON Aceh dan Sumut ini. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin diwakili Direktur Bisnis, Ahmad Fauzi Noor bersama Direktur Utama Jamkrida Kalsel, Suyanto, menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) Penjaminan (Kafalah) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, pada Rabu (11/9) siang di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Penandatanganan disaksikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, para pimpinan Kementrian Keuangan Satu Kalsel, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kepala OJK Provinsi Kalsel, serta perwakilan perbankan.
Gubernur diwakili Sekdaprov Kalsel (empat dari kanan) menyaksikan penandatanganan kerjasama Bank Kalsel dan Jamkrida Kalsel
Usai acara, kepada wartawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, selama ini performa penyaluran KUR Bank Kalsel sudah sangat baik. Bahkan hingga Agustus lalu, penyaluran KUR Bank Kalsel, sudah berada di peringkat dua untuk wilayah Kalimantan Selatan.
“Semoga dengan adanya kerjasama penjaminan KUR Syariah hari ini, maka lebih banyak lagi UMKM di Banua yang mendapat akses kredit perbankan, terutama dari Bank Kalsel,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida Kalsel, Suyanto mengklaim, hingga Agustus ini, setidaknya sudah ada 6.000 UMKM di Banua, yang dibantu penjaminan KUR di Bank Kalsel. Khususnya untuk kredit di bawah nilai 100 juta rupiah.
“Mudah – mudahan dengan perjanjian penjaminan KUR Syariah dengan Bank Kalsel hari ini, kami dapat membantu hingga 10.000 UMKM tahun ini,” tutupnya.
Data Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel menyebutkan, hingga Agustus 2024, Bank Kalsel sudah menyalurkan KUR sebesar 518 miliar rupiah lebih, untuk UMKM Banua. Penyaluran KUR sampai saat ini masih didominasi KUR konvensional. Sedangkan penyaluran KUR Syariah, baru mencapai 4,70 persen dari penyaluran KUR tahun 2024. Tahun ini, kuota KUR Kalsel mencapai 5,16 trilyun rupiah. Hingga Agustus 2024, penyaluran KUR sudah mencapai 74,80 persen atau 3,86 trilyun rupiah. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Masa Bakti 2024-2029 menyusun kembali peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Sementara DPRD Kalsel Masa Bakti 2024-2029, Kartoyo dalam penjelasannya pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (11/9).
Kartoyo menjelaskan ketentuan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa pimpinan sementara DPRD bertugas memfasilitasi pembentukan Tatib.
“DPRD Kalsel perlu menyusun kembali peraturan DPRD tentang Tatib dengan berbagai pertimbangan,” tuturnya.
Kartoyo mengungkapkan pertimbangan menyusun kembali Tatib antara lain perubahan komposisi susunan keanggotaan, misalnya materi muatan terkait komposisi keterwakilan dari Fraksi untuk mengisi keanggotaan pada alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran maupun Badan Pembentukan Perda.
“Selain itu, adanya dinamika hukum yang mengharuskan penyesuaian materi muatan Peraturan Tatib, misalnya seperti lahirnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. Dalam Permendagri itu ada hak dari DPRD untuk mengusulkan 3 orang calon penjabat Gubernur. Maka mekanisme internal di DPRD Provinsi perlu diatur,” terangnya.
Pada pokoknya, lanjut Kartoyo, rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib perlu untuk disusun kembali dan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Kalsel bisa dilaksanakan secara optimal.
“Materi muatan nanti setidaknya akan memuat mengenai subtansi pengaturan terkait pengucapan sumpah/janji, penetapan pimpinan, pemberhentian dan penggantian pimpinan, jenis dan penyelenggaraan rapat, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota, pembentukan, susunan serta tugas dan wewenang alat kelengkapan, penggantian antarwaktu anggota, pembuatan pengambilan keputusan, pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pengaturan protokoler, pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli,” ungkapnya.
Langkah selanjutnya, menurut Kartoyo, rancangan peraturan DPRD tentang Tatib ini dapat disepakati guna dibahas dalam panitia khusus yang nantinya akan dibentuk. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Plt Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Rusdi Hartono meresmikan Gedung Olahraga Ahmad Firdaus di kawasan Jalan Trikora, Kompleks Griya Utama, Kota Banjarbaru, yang dirangkai dengan Pelepasan Kontingen NPC Kalsel ke Pekan Paralimpiade Nasional di Solo, Rabu (11/9).
Dalam sambutannya Gubernur Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin memberikan dukungannya terhadap peningkatan NPC di Kalimantan Selatan. Seperti pemberian hibah untuk lahan Gedung Olahraga NPC Ahmad Firdaus ini, serta anggaran untuk keberangkatan atlet NPC yang mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional di Solo mendatang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada NPC Kalimantan Selatan, yang telah bekerjasama dalam pembangunan gedung olahraga ini,” ungkap Rusdi.
Diharapkan, dengan keberadaan Gedung Olahraga ini, dapat meningkatkan prestasi olahraga para atlet NPC Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilepas ratusan atlet NPC Kalsel yang akan mengikuti, Pekan Paralimpiade Nasional (PERPANAS) Tahun 2024 di Solo, Jawa Tengah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Diauddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan bonus kepada para atlet yang berhasil meraih medali pada PON dan Perpanas mendatang.
“Untuk pemberian bonus tersebut, tidak ada perbedaan antara atlet berprestasi pada PON ataupun Perpanas. Keduanya akan mendapatkan bonus yang sama nilainya,” ucapnya.
Diauddin mengatakan, saat ini untuk pemberian bonus atlet tersebut, masih dalam perhitungan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono, Ketua NPC Kalsel Sumansyah, seluruh atlet NPC yang mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional di Solo, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sosialisasi kesehatan olahraga (kebugaran jasmani) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.
Sosialisasi sekaligus penandatanganan kerjasama antara BKOM dan Dinas PUPR Kalsel itu, diselenggarakan di Aula Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Rabu (11/9).
Penandatanganan kerjasama Kepala BKOM Kalsel (kiri) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel, terkait peningkatan kebugaran karyawan
Kepala BKOM Kalsel, Susi Hermina mengatakan, sosialisasi ini dilakukan atas himbauan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk membentuk pegawai atau ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dalam kondisi bugar dan produktif.
“Bahkan sudah ada edaran dari Sekda Kalsel agar setiap Dinas Pemprov Kalsel menganggarkan kegiatan pengukuran terhadap ASN di tempat mereka,” ungkapnya.
Susi menjelaskan tahapan pengukuran kebugaran yang mereka lakukan, mulai dari senam atau pemanasan, dilanjutkan dengan analisa kepada individu terkait riwayat penyakit yang mereka alami seperti cidera.
“Setelahnya kita ukur berat dan tinggi badan, lingkar pinggang, lalu kita konsultasi ke dokter untuk memastikan olahraga yang cocok untuk mereka,” jelasnya.
Pengukuran dan peningkatan kebugaran merupakan sasaran kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Sebabnya, lanjut Susi, sosialisasi dan pengajuan kerjasama ini tidak hanya di lingkup Pemprov, tetapi juga ke Pemkab/Pemko, termasuk perusahaan swasta, atlet, anak sekolah.
“Bahkan baru-baru ini kita juga melakukan sosialisasi kepada travel agen yang melaksanakan ibadah haji plus dan umroh, agar jamaah yang ingin melaksanakan ibadah itu juga diukur kebugarannya, karena manfaatnya sangat besar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, menyampaikan turut mendukung keinginan Gubernur Kalsel untuk memastikan kebugaran setiap pegawai, dengan menganggarkan dana untuk bekerjasama dengan BKOM Kalsel.
“Tentu saja kami ingin memastikan seluruh pegawai dalam kondisi yang bugar dan produktif, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan di provinsi ini,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita, menetapkan 500 warga sipil menjadi anggota komponen cadangan (komcad) matra darat di Lapangan dr. Murjani, Kota Banjarbaru, Rabu (11/9).
Penetapan Komcad matra darat
Sebanyak 500 warga sipil itu, merupakan bagian dari rekrutmen Komcad Gelombang I tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan sebagai anggota setelah menjalani latihan dasar kemiliteran selama kurang lebih 2 bulan sejak 15 Juli 2024 hingga 10 September 2024.
Kepada awak media, Wakil KSAD Letjen Tandyo menyampaikan, sebelum datang ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dirinya menghadap ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Prabowo menitipkan pesan dan harapan bahwa personel komcad matra darat, harus menjadi inspirasi dan bukti penting kesadaran bela negara, bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta kepada seluruh personel Komcad, agar dapat memberikan hal terbaik setelah kembali ke masyarakat,” ucap Letjen Tandyo.
Prabowo dalam amanatnya yang dibacakan Wakil KSAD, menyebut para personel komcad matra darat itu menjadi inspirasi dan bukti penting kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Salam hormat, salam bangga dari beliau. Kebanggaan itu langsung dari beliau,” kata Tandyo meneruskan pesan Menhan Prabowo.
Prabowo juga menitipkan pesan kepada 500 anggota komcad matra darat itu untuk terus bermanfaat dan menjadi teladan sekembalinya mereka ke masyarakat.
“Tunjukkan hal yang terbaik, yang bisa memberikan nilai-nilai baik,” tutup Tandyo.
Untuk diketahui, Rekrutmen untuk anggota komponen cadangan matra darat gelombang pertama tahun ini berlangsung sejak Mei 2024, yang dipimpin oleh Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman. Pelamar yang lolos tahap seleksi kemudian mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Dalam proses mengikuti latihan itu, seluruh kebutuhan peserta dibiayai oleh negara.
Komponen cadangan pertama dibentuk pada 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program itu, yang merupakan rintisan Menhan Prabowo, berlangsung sejak 2021 dan perekrutan berjalan tiap tahun. Jika dihitung sejak 2021 sampai dengan September 2024, ada 9.074 warga sipil yang telah ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan untuk tiga matra TNI. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah atau yang akrab disapa Acil Odah memberikan semangat bertanding kepada Atlet NPC Kalsel yang mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional di Solo mendatang.
Semangat ini diberikan pada acara Peresmian Gedung Olahraga NPC Ahmad Firdaus serta Pelepasan Kontingen, Rabu (11/9).
“Kami berpesan kepada para atlet, agar para atlet NPC menjaga kesehatan tubuhnya, seperti makan yang teratur, tidur yang cukup disela sela latihan, serta jangan sampai kelelahan pada saat mengikuti pertandingan di Pekan Paralimpiade Nasional mendatang,” ujar Acil Odah.
Dengan tubuh yang sehat maka prestasi maksimal dapat diperoleh pada pertandingan bergensing di Tanah Air tersebut.
“Kami berdoa untuk keberhasilan para atlet NPC Kalsel untuk dapat meraih prestasi,” ucapnya.
Menurut Acil Odah, Ia optimis setelah melihat penampilan dari para atlet NPC pada cabang olahraga Judo dan Taewondo, yang luar biasa tersebut.
“Semangat latihan atlet NPC Kalsel ini sudah luar biasa maksimal, sehingga diharapkan dapat memberikan prestasi yang membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Acil Odah. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra.
Gubernur Kalsel yang diwakili Sekdaprov Kalsel (tengah, baju putih) usai penandatanganan PKS dengan Pusat Investasi Pemerintah di Banjarbaru
Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka akselerasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) ini, bertempat di gedung Idham Khalid di Banjarbaru, pada Rabu (11/9) siang. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan PKS Perubahan (Amandemen) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Sistem Manajemen Investasi, Saiful Islam dengan Direktur Utama PT (Perseroda) Jamkrida Kalimantan Selatan, Suyanto, dalam rangka Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk Penatausahaan dan Pengelolaan Penyaluran KUR.
Penandatanganan PKS juga dilakukan antara Direktur Utama PT (Perseroda) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Fachrudin, dengan Direktur Utama PT (Perseroda) Jamkrida Kalimantan Selatan, Suyanto, dalam rangka Penjaminan KUR Syariah.
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan pemberdayaan ekonomi, untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan UMKM dengan Kredit Program Pemerintah.
Sekdaprov Kalsel (baju putih) didampingi Kakanwil DJPb Kalsel, menerima plakat dari Dirut PIP
Dalam arahannya, yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Gubernur mengatakan, Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Kalimantan Selatan dengan PIP ini, sebagai langkah awal, mewujudkan pemberdayaan ekonomi untuk mendorong perekonomian berkelanjutan melalui percepatan pengembangan KSP/USP, BUMDes, dan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan.
“UMKM telah lama menjadi pilar penting dalam struktur perekonomian kita, dan kontribusinya terus meningkat seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi di Kalsel. Dengan jumlah unit usaha yang sangat besar dan tersebar di 13 kabupaten kota, UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja,” ujar Paman Birin.
Di saat ekonomi menghadapi tantangan, tambah Paman Birin, UMKM sering kali menjadi sektor yang tangguh dan mampu bertahan, bahkan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Keberadaan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian di Kalimantan Selatan, sektor ini turut dalam distribusi belanja masyarakat dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki multiplier effect yang luas sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” paparnya.
UMKM memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan inovatif. Berbagai produk inovatif dan layanan kreatif yang dihasilkan UMKM, telah membuka peluang baru, baik di pasar lokal maupun internasional. Melalui kreativitas, UMKM mampu meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Pada kesempatan yang sama, ditetapkan juga Koperasi Jasa Profesi (KJP) Cipta Prima Sejahtera sebagai penyalur Pembiayaan UMi, adalah sebuah tonggak penting.
“Dengan penyalur yang kompeten dan terpercaya, diharapkan program pembiayaan ini dapat berjalan dengan efektif, menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Pada kegiatan ini juga diselenggarakan UMKM Expo sebagai perwujudan pemberdayaan UMKM oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu di Banua. Peserta UMKM Expo merupakan binaan dari Kemenkeu Satu Kalsel, Bank Kalsel, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan memperoleh penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi yang memiliki produk- produk unggulan dan digemari masyarakat. Mulai dari produk makanan dan minuman dan kerajinan tangan. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (11/8).
Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel masa jabatan tahun 2024 – 2029, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Sementara, Kartoyo, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menjelaskan secara singkat substansi dari Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 itu.
Penyusunan Raperda ini, lanjut Paman Birin, mengacu pada kesepakatan bersama setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dengan DPRD Provinsi Kalsel.
“Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 kita tentunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel, yang mengambil tema “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan,” katanya.
Paman Birin mengungkapkan berdasarkan tema itu, terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 ini, yakni penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan, pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Selain itu, pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” jelasnya.
Paman Birin juga memaparkan struktur atau postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp10,4 trilyun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11,5 trilyun. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp1,1 trilyun serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50 milyar.
“Untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat dalam buku Raperda tentang APDB Tahun Anggaran 2025 yang telah kami sampaikan pada hari ini,” tuturnya
Melalui Raperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM yang semakin berkualitas, serta terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2024 – 2029 menggelar Rapat Paripurna perdana, yang salah satu agendanya ialah dalam rangka penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (11/9).
Saat memimpin Rapat Paripurna, Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, menyampaikan tahapan penetapan ini sangat penting untuk mengawali kepengurusan di masa jabatan baru, agar keberlangsungan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik.
“Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi menjadi dasar untuk pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti komisi-komisi dan badan-badan yang berperan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tekannya.
Total ada tujuh fraksi yang ditetapkan pada Rapat Paripurna kali ini, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan satu fraksi gabungan yang terdiri dari PDI Perjuangan, Demokrat dan PPP yang diberi nama Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan.
Fraksi Golkar diketuai oleh Achmad Maulana, Fraksi Nasdem diketuai oleh Mustaqimah, Fraksi Gerindra diketuai oleh Muhummad Alpiya Rakhman. Fraksi PAN diketuai oleh Habib Muhammad Zen Bahasyim, Fraksi PKS diketuai oleh Ardiansyah, Fraksi PKB diketuai oleh Suripno Sumas dan Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan diketuai oleh Muhammad Syaripuddin. (ADV-NRH/RDM/RH)
