Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin menghadiri acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor, dan Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel bertempat di salah satu hotel berbintang, Rabu (11/12).

Pada kesempatan itu, diumumkan hasil penilaian terhadap Pemprov Kalsel untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berada di zona hijau dengan nilai 94,48. Nilai ini pula menjadikan Provinsi Kalsel masuk 10 Nasional (Top Ten) di tahun 2024 ini.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI Kalsel atas penilaian ini terhadap Pemprov dan pihak lainnya di Kalsel. Namun, Gubernur Kalsel terpilih Pilkada 2024 ini tetap dengan lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan kedepannya sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.

Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, polri, dan seluruh ASN yang telah berdedikasi dalam masalah ini,” ujarnya

Tak lupa Muhidin menyampaikan harapan, anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.

“Mari kita ‘Bekerja Bersama, Merangkul Bersama’ untuk Kalsel yang lebih baik,” ajaknya.

Muhidin menambahkan para kepala SKPD dan jajaran lingkup Pemprov Kalsel sudah diminta untuk bekerja lebih optimal dan mempersilahkan mereka yang tidak bisa dengan komitmen itu.

“Jangan ada lagi orang yang minta izin itu dipersulit,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.

Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional di tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih posisi pertama untuk lokus Pemda selama dua tahun berturut-turut yaitu 95,07 di tahun 2023 dan 96,52 di tahun 2024, serta terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru sebesar 22,30 poin dari 71,67 di 2023 menjadi 93,97 di 2024.

Resume yang didapat juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi yakni 99,57 tidak hanya untuk kategori Kantah, tetapi untuk seluruh lokus di Kalsel yang berjumlah 135, sekaligus bertahan 3 tahun berturut-turut. Sementara, seluruh jajaran Polres/ta di Kalsel mendapat nilai di atas poin 90 dengan nilai rata-rata tertinggi 93,89, turut berkontribusi pada capaian Polri tahun 2024 yang masuk Zona Hijau dengan nilai 80,87 (B).

Hasil baik ini, lanjut Hadi Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.

“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” tuturnya.

Penyerahan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi dilakukan Plt Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra dan Kepala Kanwil Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman.

Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman didampingi Plt Gubernur Kalsel, Muhidin. (NRH/RDM/RH)

TAPIN – Disambut ceria dan antusias oleh warga, Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin menyambangi Expo Tapin dalam rangka Harjad ke-59 Kabupaten Tapin, di halaman Siring Rantau Baru, kawasan Pendopo Galuh Bastari, pada Selasa (10/12) siang.

Kedatangan Muhidin dan istri, membuat warga yang sejak pagi menanti mendekat untuk bersalaman.

Memasuki stand expo yang menyajikan 59 jenis wadai dengan total 59.000 kue/wadai, Muhidin dan Fathul Jannah secara bergantian membagikan kue-kue kepada warga.

Kue-kue yang dibagikan diantaranya bingka, bingka barandam, kararaban, kikicak, bulungan hayam, kelalapon, cingkarok batu, wajik, apam, untuk-untuk, sarimuka, wadai balapis, cincin, cucur, lamang, gagatas, gaguduh dan sebagainya.

Sepanjang tenda yang menyiapkan aneka wadai, sepanjang itu pula Muhidin dan Fathul Jannah dengan sabar membagikan kepada warga.

Selepas membagikan wadai, Muhidin meresmikan Expo Tapin 2024 dengan pemotongn pita didampingi istri Fathul Jannah, Pj. Bupati Tapin serta Wakapolda Kalsel.

Expo Tapin 2024 Kegiatan yang digelar sejak 10-18 Desember 2024 untuk memeriahkan hari jadi Bumi Ruhui Rahayu tersebut. Warga telah memadati di kawasan Siring Tapin tersebut.

“Kita hari ini memperingati Harjad Kabupaten Tapin yang ke-59. Alhamdulillah, kegiatan ini sangat meriah yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat sekitar,” kata Muhidin.

Ia pun menyempatkan mengunjungi berbagai stand Expo Tapin 2024. Diantaranya stand TP PKK Kabupaten Tapin, kemudian mengisi tanda kehadiran. Lalu, orang nomor 1 di Kalsel itu menuju stand dinas dan UMKM lainnya.

“Alhamdulilah. Kabupaten Tapin semakin maju dan berkembang. Pembangunan terus meningkat dan akan terus kita tingkatkan seperti infrastruktur,” ungkap Muhidin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pemprov Kalsel Tahun 2024, di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (10/12).

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan IP ASN kepada Biro, SKPD, Satuan Pendidikan dan UPTD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya Husnul mengatakan, IP ASN tidak hanya mencerminkan tingkat kompetensi, tetapi juga etika kerja, integritas, serta kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Melalui pengukuran ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kompetensi dan integritas ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ucap Husnul.

Lebih jauh ia mengatakan, peningkatan profesionalitas ASN harus dilakukan secara holistik. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi serta kolaborasi antara Pemprov Kalsel, Pemkab/Pemkot se-Kalimantan Selatan.

“Hal ini dikarenakan ASN bekerja pada berbagai tingkatan pemerintahan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan sinergi untuk mewujudkan ASN Kalimantan Selatan yang profesional dan berkualitas,” kata Husnul.

Husnul juga memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD, Biro pada Sekertariat Daerah, UPTD/UPPD serta satuan pendidikan yang telah memberikan hasil yang maksimal terhadap nilai IP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Komitmen saudara-saudara sekalian sangat penting dalam rangka meningkatkan motivasi dalam peningkatan IP ASN di lingkungan Pemprov Kalsel,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan IP ASN ini merupakan tolak ukur yang menggambarkan keprofesionalitasan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel berdasarkan indikator seperti kualitas pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.

“Pada tahun ini ada sejumlah kategori instansi yang kita lakukan penilaiannya diantaranya SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Biro-Biro Sekretariat Daerah Kalsel, UPTD/UPPD, dan satuan pendidikan di Kalsel,” kata Dayat.

Dayat menambahkan melalui Rapat Koordinasi dan pemberian penghargaan ini juga menandakan bahwa IP ASN di Provinsi Kalsel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada 2024 ini IP ASN Provinsi Kalsel sebesar 80,73 persen.

“Ini merupakan capaian yang sangat baik bagi Provinsi Kalsel, dan ini kita harapkan di tahun-tahun akan datang akan terus meningkat, tentunya dengan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.

Pada kesempatan ini ia juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin yang berkomitmen memberikan dukungannya terhadap peningkatan IP ASN di Provinsi Kalsel.

“Kita harapkan kedepan dukungan-dukungan seperti ini bisa terus menjadi atensi pimpinan untuk mendukung peningkatan IP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang saat ini terus mengalami peningkatan,” tutupnya.

Diketahui, Adapun SKPD yang menjadi tiga besar peraih penilaian tertinggi IP ASN oleh BKD Kalsel ini antara lain, peringkat pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, disusul Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, serta Badan Kepegawaian Daerah Kalsel.

Selanjutnya untuk kategori Biro peraih IP ASN tertinggi yakni peringkat pertama Biro Pengadaan Barang dan Jasa, disusul Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan.

Sedangkan untuk kategori UPTD/UPPD diisi oleh UPTD Balai Latihan Kerja sebagai peringkat pertama, disusul UPPD Rantau, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kab. Tanah Laut.

Dan terakhir untuk kategori satuan pendidikan peringkat pertama IP ASN terbaik diraih oleh SMKN 2 Sungai Pinang Kab. Banjar, SMKN 1 Binuang Kab Tapin, dan SMAN 1 Batu Ampar Kab. Tanah Laut. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar SMA/SMK 2024, se Kabupaten/Kota, bertempat di Gedung Balairung Sari Taman Budaya Kalsel.

Kepada sejumlah wartawan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyadi usai kegiatan pada Selasa (10/12) sore mengatakan, Tradisi Lisan memegang peran penting dalam melestarikan keberagaman Budaya Indonesia, Cerita Rakyat, Lagu Daerah, Pantun, Mitos dan Legenda yang tidak hanya menghibur, tetapi menyampaikan pesan moral dan mengajarkan nilai-nilai Budaya. Dengan demikian, melalui Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar sebagai upaya melestarikan tidak hanya generasi muda juga kepada masyarakat luas.

“Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar SMA/SMK, digelar selama tiga hari dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2024,” ucapnya

Disampaikan Hadeli, Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar SMA/SMK ini mengangkat tema “Merayakan Tradisi Lisan, Melestarikan Bahasa Banjar”. Dimana, ada 4 Lomba yang dilaksanakan yaitu, Beturai Pantun, Madihin, Membaca Puisi Bahasa banjar, dan Bakisah bahasa Banjar. Kegiatan dipusatkan di Taman Budaya Kalsel yakni Gedung Warga Sari, Gedung Bengkel Tari Gumilang Kaca dan Gedung Balairung Sari, berlokasi di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

“Ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Tradisi Lisan Kalsel Risa Lisdariani menambahkan, pihaknya sangat berterimakasih Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar SMA/SMK ini didukung penuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui Bidang Kebudayaan khususnya di Seksi Kesenian. Dimana, bertujuan untuk memperteguh identitas daerah dan memperkokoh karakter, sebagai upaya pembangunan meningkatkan citra daerah yang menjadi citra bangsa.

“Jumlah peserta yang ikut dari lomba ini ada sebanyak 131 peserta tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” tutupnya

Untuk diketahui, Festival Tradisi Lisan Tingkat Pelajar SMA/SMK, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyadi, didampingi Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, Kasi Kesenian Sunjaya Adhiarso, Ketua Asosiasi Tradisi dan jajaran Bidang Kebudayaan Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Ditahun 2025 mendatang, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, akan mengadakan pelatihan kepada kelompok tani, terkait pengaturan manajemen. Hal ini juga bertujuan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga BPSPTPH Kalsel siap meminjamkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada para petani di banua.

Kepala BPSPTPH Kalsel, Wahdah, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan, agar para petani dapat mengenal alat mesin pertanian (alsintan), sehingga mereka dapat melakukan perbaikan secara mandiri. Alsintan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

“Penggunaan Alsintan dapat menghemat biaya produksi, mengurangi waktu kerja, dan meminimalkan kerugian dari hasil panen,” ungkap Wahdah, baru – baru tadi.

Wahdah menambahkan, pihaknya menargetkan Pelatihan tersebut akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, dengan sasaran sebanyak 90 petani yang mengikuti pelatihan ini. Selain itu pula, pada tahun 2024 ini, BPSPTPH Provinsi Kalsel telah melaksanakan 3 pelatihan pengelolaan operator usaha pelayanan jasa Alsintan.

“Dengan banyaknya pelatihan yang pihaknya laksanakan, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para petani, terutama terkait dengan perkembangan teknologi pertanian, ” lanjut Wahdah.

Dengan menerapkan tekonologi pada saat bertani, maka akan memberikan dampak besar, seperti meningkatnya hasil panen dan meminimalisir terbuangnya waktu. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial memberikan bantuan tanggap darurat bagi penyintas bencana air pasang laut (ROB) yang terjadi pada Senin (9/12) pukul 20.33 wita di desa Muara Kintap Rt. 11 Dusun 2 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Bantuan logistik tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Desa Muara Kintap di Kantor Balai Desa setempat, pada Selasa (10/12).

Plt Kepala Dinsos Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i diwakili Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi menyampaikan korban bencana yang berjumlah 21 Kepala Keluarga atau 84 jiwa sudah mengungsi ke tempat yang aman terhadap banjir rob tersebut.

“Saat ini, korban banjir rob sudah mengungsi ke tempat keluarganya masing-masing,” katanya.

Achmadi menjelaskan bantuan Pemprov Kalsel yang disalurkan kepada korban bencana tersebut berupa lauk pauk, makanan siap saji, sandang, dan peralatan keluarga.

“Bantuan akan didistribusikan sesuai data yang diterima aparat desa setempat ke pihak Dinsos,” jelasnya.

Achmadi menambahkan bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk perhatian Pemprov Kalsel ke warga terdampak yang diharapkan dapat membantu meringankan beban penyintas bencana air pasang laut di Kintap. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan, akan melakukan asesmen Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel dan audit SKPD serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepastian ini disampaikan Muhidin, saat memimpin coffee morning pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel pada Senin (9/12).

“Dalam waktu dekat ini, akan dilakukan Asesmen semua pejabat Eselon 2. Hasil asesmen akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel,” sampai Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dengan asesmen itu, terang Muhidin, dirinya dapat mengetahui kapasitas dan kemampuan pejabat atau kepala dinas. Bagi yang dianggap hasilnya kurang bagus, tentu siap-siap tidak dapat jabatan.

“Asesmen akan kita lakukan di Jakarta. Hasilnya tidak bisa dipengaruhi oleh Sekda atau bahkan oleh gubernur sekalipun,” terang Muhidin.

Rencananya, Kamis (12/12) nanti, Plt Gubernur dan Sekdaprov Kalsel, akan ke Jakarta bertemu Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan permohonan asesmen seluruh kepala SKPD tersebut.

Muhidin mengingatkan, siapa pun yang menduduki jabatan kepala SKPD Pemprov Kalsel nantinya, adalah orang-orang yang mahir atau pintar di bidangnya dan mampu bekerja secara profesional. Untuk mengukur itu, maka dilakukan asesmen.

“Kalau kepala dinas kada pintar (tidak pandai,red), akan non job,” terangnya.

Selain asesmen, Plt Gubernur Kalsel ini juga mengingatkan kepada SKPD Pemprov Kalsel untuk siap-siap di audit secara menyeluruh. Tujuannya agar SKPD nantinya bersih dan siap untuk bekerjasama membangun Kalsel.

“Siap-siap untuk di audit. Mulai sekarang siapkan semua pertanggungjawaban secara baik dan benar. Kalau nanti ada permasalahan, tentu akan mengembalikan,” ungkapnya.

Audit tidak hanya ditujukan kepada SKPD Pemprov Kalsel saja, namun juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Ketua Badan Pembentukan Perda (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah berkomitmen agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibuat, selalu memikirkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan ketika rombongan Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan BP-Perda yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo melakukan studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin, (9/12).

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan selaku Anggota DPRD Kalsel yang sekaligus menjadi Ketua BP-Perda, ia ingin mengetahui alur dan penganggaran penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Hal ini menjadi penting agar kinerja legislasi mereka menjadi semakin baik.

“Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di kita ini tidak hanya mementingkan kuantitas atau semata-mata untuk mengejar target belaka. Namun juga harus sesuai dengan nafas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan Raperda yang berkualitas,” katanya.

Hal tersebut juga sejalan dengan harapan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo. Ia berharap mendapat banyak masukan dalam studi komparasi di DPRD DKI Jakarta yang menurutnya menjadi banyak rujukan sejumlah DPRD di berbagai daerah untuk belajar dan menggali informasi terkait kedewanan.

Rombongan dari perwakilan rakyat “Rumah Banjar” itu, diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli atau yang lebih dikenal dengan sebutan MTZ tersebut. Ia mengapresiasi kedatangan DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka bersilaturahmi dan saling sharing berbagi pendapat.

“Tersanjung sekali dikunjungi oleh DPRD yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun Jakarta tidak lagi IKN, tapi kami tetap optimis Jakarta tetap jadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANDUNG – Sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengunjungi DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (9/12) tersebut untuk mempelajari lebih dalam tentang BK Award yang telah dilaksanan oleh DPRD Jabar, yang mana BK Award merupakan apresiasi kepada anggota DPRD atas dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri menuturkan bahwa, BK Award bertujuan agar anggota dewan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Banyak sekali agenda-agenda yang perlu kita pelajari yang salah satunya motivasi namanya BK Award memberikan penghargaan kepada rekan-rekan yang bersemangat bekerja, memberikan nilai tambah supaya pelaksanaan tugas bisa mencapai kebahagiaan, bahwa anggota DPRD benar-benar melaksanakan tugas dalam menampung aspirasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Rosehan menjelaskan akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana mekanisme BK Award ini.

“Kami akan menggali lebih dalam dulu walaupun nanti selama nanti selama 3 bulan ini bisa kita lihat kehadiran kawan-kawan. Baik dalam kehadiran paripurna, rapat-rapat komisi, rapat-rapat AKD, dan rapat-rapat kunjungan, baik kunjungan dalam daerah maupun luar daerah atau rapat dengar pendapat itu bisa diselesaikan dengan baik ada nilainya, ada istilah bobotnya,” jelasnya.

Rosehan juga menambahkan, bahwa BK Award ini akan diuji coba pada DPRD Kalsel ditahun depan, lebih tepatnya diawal tahun 2025.

“Nanti mungkin kita tahap pertama uji coba kami di DPRD Kalimantan Selatan, nanti di Januari kita umumkan secara maksimal nanti setahun ke depan jadi 2025, nanti pengumumannya 2026 awal Januari,” jelasnya.

Kedatangan rombongan BK diterima langsung oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jabar, Iman Tohidin. Ia mengapresiasi kedatangan BK DPRD Kalsel untuk menghadirkan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja.

“Tentunya dengan ajang silaturahmi ini, bagian dari untuk berbagi pengalaman berbagi ilmu sehingga kedua provinsi ini bisa mengangkat derajat kinerja dari DPRD Provinsi, baik Jawa Barat maupun Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan apresiasi atas kehadiran dan Insya Allah boleh kami apapun berkunjung kembali untuk mendalami inovasi yang sudah dilaksanakan oleh provinsi Jawa Barat yaitu BK Award,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan seleksi tes kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditahap I tahun 2024. Tes ini dilaksanakan selama empat hari, dari 5-8 Desember 2024, yang diikuti 5.007 peserta.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi 1.493 formasi yang terbagi dalam 1.000 formasi guru, 175 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi administrasi. Materi ujian meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, menyampaikan apresiasinya atas antusias peserta serta kepada para pegawai non-ASN yang selama ini telah berkontribusi bagi pemerintahan.

“Dengan bergabung sebagai PPPK melalui tes ini, akan meningkatkan kinerja yang telah dilakukan selama ini sekaligus memperoleh kepastian status sebagai ASN. Namun, menjadi ASN adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujar Dinansyah, Minggu (8/12).

Ia menambahkan pelaksanaan tes ini dilakukan secara transparan dan berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan integritas dan objektivitas penilaian.

Dari total 5.007 peserta, sebanyak 4.989 peserta mengikuti ujian di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, sementara sisanya memilih titik lokasi ujian di Gedung Institut Agama Hindu Tampung Penyang Palangkaraya dan Kantor Regional V BKN Jakarta.

“Bagi peserta yang lolos seleksi nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi, menyampaikan bahwa peserta yang tidak lolos seleksi PPPK Tahap I Pemprov Kalsel memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Namun, keputusan ini masih bergantung pada regulasi baru yang sedang dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta kemampuan keuangan daerah.

“Masyarakat, khususnya tenaga honorer, diharapkan untuk tetap bersabar menunggu informasi resmi. Sosialisasi lebih lanjut akan disampaikan setelah regulasi dari KemenPAN RB diterbitkan,” katanya.

Mashudi juga mengajak kepada para pegawai honorer Pemprov Kalsel yang belum sempat mendaftar seleksi PPPK di tahap pertama untuk mengikuti pada tahap kedua yang berlangsung dari 17 November – 31 Desember 2024 mendatang.

“Persiapan dan pastikan antara lain telah bekerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus di lingkungan Pemprov.Kalsel dan berbagai dokumen lengkap sesuai format yang diminta, agar proses seleksi berjalan lancar tanpa kendala administratif,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)