BANJARMASIN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dengan Biro Kesra Setdaprov Kalsel melaksanakan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Acara yang mengangkat tema “Wujudkan Generasi Berakhlak Mulia Melalui Hikmah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW” dihadiri Gubernur Kalsel sekaligus Ketua Pembina TP PKK Kalsel, Muhidin berlangsung di aula gedung Mahligai Pancasila, Kamis (2/1).
Suasana Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H
Dalam kesempatan itu, Muhidin berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan juga menambah keimanan dan ketaqwaan. Apalagi peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H itu dihadiri seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, Ketua Organisasi Wanita se Kalsel dan Ketua PAUD Binaan TP PKK Kalsel.
“Jadi yang penting untuk menjalankan program-program PKK yang akan datang, perlu mereka bersatu agar lebih baik ke depannya,” jelasnya.
Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah itu juga dihadiri Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah. Acara tersebut dirangkai dengan ceramah agama oleh Ustadzah Syarifah Saidah Hasan Bahasyim serta pembacaan Syair Maulid oleh Grup Maulid Assatiyah Khodijah dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Qoriah, Siti Umi. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga situasi aman, damai, dan kondusif selama perayaan malam pergantian tahun di wilayah Kalimantan Selatan.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
Hal ini disampaikan Kapolda melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi. Dalam pernyataannya pada Rabu (1/1) menyebut, keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara jajaran kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta dukungan penuh dari masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh jajaran kepolisian yang telah bekerja keras mengamankan malam pergantian tahun. Berkat kerjasama yang baik, kita berhasil menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Kabid Humas.
Beliau juga memuji kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga ketertiban, termasuk mematuhi aturan dan himbauan selama perayaan.
“Kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban sangat membantu kami. Kami berharap kerjasama seperti ini terus terjaga, sehingga Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh wilayah yang aman dan nyaman bagi semua,” tambahnya.
Perayaan malam pergantian tahun di Kalimantan Selatan berjalan lancar tanpa insiden besar. Sejumlah titik keramaian, seperti lapangan terbuka, tempat ibadah, dan pusat kota, diawasi ketat oleh petugas keamanan. Polri bersama TNI dan elemen masyarakat juga menggelar patroli gabungan untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Kapolda Kalsel melalui Kabid Humas Polda Kalsel berharap semangat kolaborasi ini dapat terus berlanjut di tahun 2025 untuk mendukung stabilitas dan kemajuan Kalimantan Selatan. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)
KOTABARU – Gerak cepat pembangunan untuk kepentingan warga Banua terus dilakukan Gubernur Kalsel, Muhidin. Salah satunya adalah pembangunan jembatan penghubung Batulicin – Kotabaru.
Gubernur, Muhidin didampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq melakukan peninjauan kawasan pembangunan proyek Jembatan Pulau Laut di Tanjung Serdang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kotabaru pada Rabu (1/1) pagi.
Momen peninjuan Gubernur Muhidin ke lokasi pembangunan jembatan Pulau Laut
Peninjauan infrastruktur strategis jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Jembatan sepanjang 3,75 kilometer dan paling dalam kurang lebih 20 centimeter.
Dalam peninjauan ini, Muhidin turut didampingi Sekdaprov, Roy Rizali Anwar beserta jajaran pejabat Eselon II seperti Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isharwanto, Kadishub Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, Kepala Bapenda, Subhan Nor Yaumil, Kadisbunnak Kalsel, Suparmi dan Plt. Kadis PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, Kadis Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana dan Kadishut, Fathimatuzzahra.
“Hari ini kita mengontrol atau meninjau Jembatan Pulau Laut antara Batulicin-Kotabaru. Dan hari ini masih dikerjakan, tetapi sebenarnya sudah habis waktu maka denda hingga harus selesai sampai 50 hari. Semoga, tahun depan bisa segera tuntas dilaksanakan cepat,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Menteri LH RI, Hanif Faisol Nurofiq di lokasi.
Tahap awal ini dilakukan pembangunan pondasi, Muhidin menjelaskan akan dikerjakan sekitar 350 meter dan telah dikerjakan sebelumnya 400 meter. Sehingga total 750 meter yang sudah dibangun dalam pengejaran proyek jembatan Pulau Laut.
Gubernur, Muhidin berharap pengerjaan jembatan ini tidak ada hambatan dalam pembangunan infrastrukturnya.
“Saya berharap ini bisa cepat selesai. Target 3 tahun jembatan Pulau Laut sudah bisa dinikmati masyarakat Kalsel,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri LH RI, Hanif Faisal Nurofiq menegaskan, bahwa jembatan Pulau Laut ini sangat penting digarap untuk masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan regional di pulau Kalimantan. Menurutnya, ini menjadi pintu masuk dan keluarnya lintas perdagangan ke depannya.
“Kalau sungai di Banjarmasin itu telah terlaporkan bahwa sedementasi hampir 400 meter per kubik dan per harinya. Dan dikerjakan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui PT. Ambapers itu hanya mampu 100 ton per hari, jadi masih tersisa 300 ton per kubiknya itu,” beber Hanif.
Pendangkalan Sungai Barito itu menjadi masalah dalam perairan di pelabuhan Banjarmasin. Hanif menyebut pemulihan itu relatif lama, sehingga diperlukan jembatan Pulau Laut ini disegerakan.
Hanif mengatakan, Jembatan Pulau Laut sebagai alternatif dalam meningkatkan sektor perekonomian warga Kalsel. Sebab, kedalaman air di pulau ini sangat mampu menampung sejumlah kapal-kapal industri.
“Kita bisa membayangkan, kalau ini jadi Jembatan Pulau Laut maka pintu masuk dan keluarnya terjadi di sini. Dan Pemprov Kalsel telah mendesain sedemikian rupa, tinggal eksekusi saja lagi,” ungkap Hanif.
Sedangkan Plt. Kadis PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib menjelaskan bahwa pembiayaan pengerjaan proyek Jembatan Pulau Laut ini akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, sebab telah diusulkan menjadi PSN. Tahun 2024 ini telah dianggarkan 200 milyar dari sisi Batulicin, kemudian sisi Kotabaru sekitar 300 milyar.
“Tahun 2025, telah kita anggarkan 300 milyar sisi Batulicin dan 450 milyar sisi Kotabaru, jadi total 1,2 triliun. Sementara diperlukan 5.9 triliun, sehingga kita perlu lagi sekitar 4,7 Triliun,” ungkap Yasin Toyib.
Dalam hal itu, Yasin Toyib menerangkan bahwa sebenarnya dengan target penyelesaian infrastruktur pembangunan Jembatan Pulau Laut ini dapat dikerjakan 2 tahun saja. Lantaran, menurutnya karena pembiayaan yang cukup besar tadi maka menjadi pertimbangan hingga 3 tahun.
“Insya Allah, 2029 akan selesai Jembatan Pulau dan dapat dinikmati masyarakat. Tentunya kawasan ini akan menjadi pelabuhan besar nanti,” tandasnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Setelah dilaksanakan pengundian SIMPEDA tahunan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) periode X tahun 2024 pada 31 Oktober 2024 lalu, sebanyak 151 pemenang telah diumumkan. Dari total tersebut, terdapat 21 pemenang dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima hadiah secara simbolis, dalam kegiatan Apel Gabungan di Kantor Setda Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru, pada Senin (30/12). Penyerahan hadiah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Penyerahan ini turut disaksikan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta jajaran pimpinan lainnya, termasuk Dewan Komisaris Bank Kalsel Rizal Akbar Sarupi, Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Iwan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Suriadi.
Acara ini juga dihadiri seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan peserta upacara Apel Gabungan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pengundian SIMPEDA ASN yang menjadi salah satu bentuk perhatian Bank Kalsel kepada para ASN di Kalimantan Selatan.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen yang membahagiakan bagi para pemenang, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan budaya menabung. Kami berharap kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Bank Kalsel terus berlanjut untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Roy.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyerahan hadiah SIMPEDA ASN tersebut.
“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menerima hadiah secara simbolis. Bank Kalsel pun berharap seluruh ASN dapat terus meningkatkan saldo tabungannya karena peluang untuk memenangkan hadiah menarik setiap tahunnya sangat besar. Selain itu, Bank Kalsel juga mengajak seluruh ASN untuk memanfaatkan fitur AKSEL by Bank Kalsel, yang dirancang untuk memberikan kemudahan transaksi digital dengan tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan,” tutur Fachrudin.
Sebagai Informasi, Bank Kalsel terus memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan layanan perbankan yang terbaik dan mendukung program pembangunan di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Penyusunan Matrik 2025, guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
Kepada wartawan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Noor, usai kegiatan pada Selasa (31/12) mengatakan, rapat ini sangat penting untuk melakukan sinkronisasi setiap Seksi yang ada di Bidang Pemasaran Pariwisata. Melalui berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 mendatang. Dengan harapan, kunjungan ke destinasi wisata, dapat semakin meningkat tidak hanya domestik dan juga mancanegara.
Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar Kalsel Muhammad Noor, saat diwancara
“Kami ingin memantapkan program kegiatan 2025, sesuai dengan matrik yang telah di susun,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Dinas Pariwisata Kalsel, Rezeki Emelia menambahkan, untuk kunjungan wisatawan hingga November 2024 ada sebanyak 11.940.646. Sedangkan mancanegara sekitar 9.916. Dimana, data kunjungan ini kemungkinan akan terus bertambah, karena pihaknya masih menunggu rekapan data kunjungan wisatawan Bulan Desember 2024 dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota se Kalsel.
Kasi Data dan Penyebaran Informasi Dispar Kalsel Rezeki Emelia, saat memberikan komentarnya
“Data kunjungan wisatawan ke Kalsel per November 2024 ini, menglami peningkatan jika dibandingkan dengan data kunjungan wisawatan 2023 lalu yang hanya mencapai sekitar 11 juta saja,” jelasnya
Lebih lanjut Emelia menambahkan, objek wista yang paling sering dikunjungi yakni berbasis alam seperti pantai, pegunungan dan gua. Rencananya di tahun 2025 mendatang, pihaknya akan lebih menonjolkan keberadaan Tourism Information Center (TIC) yang ada di Bandara Syamsuddin Noor.
“Kita akan mengubah posisi TIC, informasi berkaitan objek wisata di Kalsel bisa terpromosikan lagi,” tutup Kiki.
Untuk diketahui, Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Penyusunan Matrik 2025 dipimpin, Kabid Pemasaran Pariwisata Muhammad Noor, didampingi Kepala Seksi Promosi dan Pariwisata Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Abdul Karim Zaidan, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Rejeki Emelia, serta jajaran Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Dinas Pariwisata Kalsel, Jalan Ahmad Yani KM 7. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dam Informatika (Diskominfo) Kalsel menyediakan layanan WiFi gratis pada fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemprov Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan penyediaan layanan WiFi gratis ini merupakan arahan dari Gubernur Kalsel, Muhidin untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik di Banua.
Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim
“Ini merupakan bentuk dukungan kepada rumah sakit daerah agar bisa meberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Muslim baru-baru tadi.
Selain mengoptimalkan pelayanan publik, lanjut Muslim, penyediaan layanan WiFi gratis di Faskes ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi.
“Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang memerlukan optimalisasi jaringan interet kepada pasien atau keluarganya baik untuk berkomunikasi maupun registrasi administrasi di rumah sakit tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh Muslim menuturkan, tidak hanya di rumah sakit layanan Wifi gratis ini juga akan disediakan pada berbagai fasilitas pelayanan lainnya seperti Samsat dan juga fasilitas olahraga.
“Semoga dengan adanya layanan seperti ini pasien dan keluarga dapat memudahkan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Jelang berakhirnya tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting atau Pertemuan Tingkat Tinggi di Banjarmasin. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Minggu (29/12) malam tersebut, berbarengan dengan Silaturahmi Forkopimda dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dengan Gubernur, Muhidin.
Gubernur bersama unsur Forkopimda Kalsel
Turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi sekaligus pemateri, Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, serta jajaran Forkopimda lainnya, dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur, Muhidin berharap, pertemuan tingkat tinggi ini dapat memperkuat sinergi, kerjasama, dan koordinasi dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi.
Sebagaimana diketahui bersama, papar Muhidin, inflasi yang terkendali merupakan salah satu pondasi untuk mendorong daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kesejahteraan rakyat.
Gubernur dan Ketua TP PKK Kalsel berfoto bersama unsur Forkopimda beserta istri
Meski begitu, Gubernur menyadari, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Mulai dari oerubahan iklim, fluktuasi (perubahan) harga pangan, hingga kondisi ekonomi dan keamanan global, memerlukan respon cepat dan terkoordinasi.
Oleh karena itu, menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Gubernur juga menekankan beberapa hal sebagai fokus bersama. Yakni pada penguatan ketahanan pangan, TPID harus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis tetap terjaga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Kedua, inovasi teknologi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi untuk memantau harga, distribusi, dan stok bahan pokok, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi,” paparnya.
Kemudian, kolaborasi dan komunikasi publik, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, untuk memberikan edukasi dan mengurangi kepanikan terhadap fluktuasi harga.
“Hal lain adalah pemantauan terpadu, dimana pengawasan yang konsisten terhadap pasar dan kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi, seperti tarif angkutan, dan harga BBM,” lanjutnya.
Muhidin juga berharap forum ini dapat merumuskan langkah – langkah strategis yang terukur dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi menjelaskan seputar prospek dan tantangan inflasi ke depan, prediksi hingga risiko yang kemungkinan terjadi pada 2025.
Terutama perihal penguatan BUMD Pangan, upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna memperkokoh rantai pasok lokal, yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan.
“Kemitraan ini harus mencakup upaya pengembangan produk pangan lokal yang kompetitif serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi,” ujar Fajar.
Untuk melindungi petani lokal dari gejolak harga pasar, perlu diterapkan harga minimum, stand by buyer dan contract farming oleh BUMD pangan perlu dipertimbangkan agar petani mendapatkan kepastian harga yang layak dan kepastian pembeli. Selain itu juga ada kepastian jaminan stok bagi BUMD pangan.
“Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur logistik, termasuk fasilitas penyimpanan dan transportasi, yang mendukung distribusi pangan secara lebih merata, khususnya di daerah terpencil,” tambahnya.
Penguatan kapasitas manajerial pada BUMD pangan melalui pelatihan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), perlu diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD pangan.
“Untuk mendukung kestabilan pangan secara menyeluruh, perlu diadakan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan konsumsi pangan yang berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMD,” urainya.
Terakhir disampaikan sejumlah rekomendasi yakni, upaya penguatan pengendalian inflasi berdasarkan skema hulu – hilir melalui hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi serta perluasan kerjasama antar daerah. Pedagang perantara berupa optimalisasi peran Pemerintah dalam stabilisasi harga, baik pada sisi petani hingga konsumen, seperti program kontrak farming.
“Aspek hilir berupa penguatan peran Pemerintah dalam penguasaan pasar serta pembentuk price reference melalui pembentukan mini distribution center. Kemudian, memperkuat sinergi kebijakan antar anggota TPID, dengan mempertimbangkan lesson learned implementasi program pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Jadwal dan tempat rencana Gubernur Kalsel, Muhidin yang akan melakukan asesmen pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terjawab sudah.
Kepastian jadwal dan tempat asesmen ini diketahui setelah Gubernur, Muhidin melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (DISPSIAU) di Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta, akhir pekan tadi.
Pada kunjungan itu, Gubernur, Muhidin yang didampingi pejabat BKD Provinsi Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani, M.Psi, Psikolog.
Setelah mendapatkan lampu hijau asesmen pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Gubernur, Muhidin pun memastikan asesmen pejabat Eselon II Pemprov Kalsel akan dilakukan pada 13-14 Januari 2024 di DISPSIAU.
“Hari ini kita datang ke DISPSIAU bagian asesmen yang juga berpredikat A, untuk melaksanakan asesmen. Alhamdulilah, bulan Januari mendatang bisa melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Muhidin.
Gubernur pun memastikan, asesmen akan dilaksanakan selama 2 hari pada 13-14 Januari 2025.
“Alhamdulilah. Mulai tanggal 13-14 Januari 2024 bisa asesmen 60 orang dan hasilnya diketahui setelah 10 hari. Ini upaya kita mencari yang terbaik untuk kepala dinas di Pemprov Kalsel untuk menunjang pembangunan di Banua,” ungkap Muhidin.
Sementara itu, Kepala DISPSIAU Marsma TNI Zamzani mengaku suatu kehormatan pihaknya dikunjungi dan dipercaya sebagai penyelenggara asesmen Pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur, Muhidin.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan dan kepercayaan Bapak Gubernur Kalsel melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Zamzani.
Marsma TNI Zamzami pun menyebutkan, asesmen ini penting bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi serta pengalaman-pengalaman ada di seorang pegawai/pejabat.
“Kita siap melaksanakan asesmen untuk mencari pegawai/pejabat yang sesuai kompetensi untuk menunjang tugas di Pemprov Kalsel agar menjadi baik dan sukses,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, dan dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Senin (30/12).
Suasana Rapat Banggar DPRD Kalsel dan TAPD Kalsel
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyoroti tentang pentingnya penyusunan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, program ini harus dijalankan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata. Untuk program makan bergizi gratis, kami berharap anggaran ini bisa terarah hingga ke pelosok dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar menyambut baik masukan dari Ketua DPRD. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan perencanaan anggaran secara cermat agar program-program prioritas dapat terealisasi secara optimal.
“Arahan dari Ketua DPRD sangat sejalan dengan prinsip kami di TAPD. Kami akan memastikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis ini disusun secara matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga target efisiensi dan efektivitas dapat tercapai,” ungkap Roy.
DPRD bersama Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan sidak harga kebutuhan pokok di pasar Bauntung Banjarbaru, Selasa (31/12).
TPID Kalsel mengecek kenaikan harga minyak goreng di pasar Bauntung Banjarbaru
Sidak dilakukan untuk memastikan kenaikan harga bahan pokok saat libur natal dan tahun baru (nataru).
Sekretaris TPID Kalsel, Fadjar Majardi mengatakan, saat libur nataru kenaikan harga bahan pokok memang sering terjadi, seiring kebutuhannya yang tinggi.
“Apalagi di Kalsel ada momen Haul Sekumpul yang momennya berdekatan dengan nataru. Akhirnya kebutuhan semakin meningkat,” katanya.
Meski mengalami kenaikan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) itu menyebut harga bahan pokok di Kalsel masih terjangkau.
“Misalnya tadi telur dan daging ayam memang naik, tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Menjelang pergantian tahun, TPID Kalsel memastikan bahan pokok di Kalsel masih tercukupi. Terlebih beras yang ketersediaannya cukup melimpah karena masa panen.
“Mungkin tadi cabai rawit yang jumlah ketersediaannya sedikit. Kalau ada pun harganya pasti mahal,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan menyampaikan kenaikan harga bahan pokok pada libur nataru terjadi secara nasional.
Di Kalimantan Selatan, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Dimana dalam sepekan terakhir, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Tanah Bumbu meningkat sebesar 2,3 persen.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan operasi pasar murah,” pintanya.
Melihat ketersediaan yang masih mencukupi, Sulkan mengimbau masyarakat agar tidak membeli barang pokok secara berlebihan.
“Aksi borong tidak perlu dilakukan agar terkendali Indeks Harga Pangan. Sebab, stok barang pokok tersedia dengan baik di seluruh daerah Kalsel,” pesannya. (SYA/RDM/RH)
