Kategori: Provinsi Kalsel

JAKARTA – Fathul Jannah, istri Gubernur Kalsel, Muhidin, resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel Periode 2025-2030 oleh Selvi Gibran Rakabuming, istri Wakil Presiden, yang juga Ketua Dekranas Pusat di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Senin (3/3).

Fathul Jannah dilantik bersama 33 Ketua Dekranasda Provinsi Masa Bakti 2025-2030 yang dirangkai dengan Buka Puasa Bersama, dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-45 Dekranas Tahun 2025.

Usai dilantik, Fathul Jannah mengungkapkan rasa syukur serta komitmennya untuk terus mengembangkan sektor UMKM kerajinan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pelantikan ini, ungkap Fathul Jannah, menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat peran Dekranasda dalam membina dan memberdayakan perajin lokal.

“Kami ingin memastikan produk kerajinan UMKM Kalsel memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Fathul Jannah juga menegaskan bahwa Dekranasda Kalsel akan terus berupaya meningkatkan inovasi, pemasaran digital, serta memperluas jaringan pasar bagi produk – produk UMKM unggulan daerah.

Selain itu, Fathul Jannah juga percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan perajin, industri kerajinan mampu menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah.

Sementara itu dalam sambutannya pada pelantikan, Selvi Gibran Rakabuming mengungkapkan, sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Dalam mendukung upaya tersebut, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, mengajak para Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif dalam membina dan memberdayakan UMKM di daerah masing – masing.

“Tugas dari Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif lagi, bagaimana mengajak para pengusaha UMKM di daerah masing-masing untuk dibina, diberikan sosialisasi, dan diberikan edukasi,” ujar Selvi.

Selvi menuturkan, bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pendampingan secara optimal. Oleh karena itu, Ia meminta kepada seluruh Ketua Dekranasda Provinsi untuk memastikan UMKM di daerahnya mendapatkan bimbingan yang komprehensif. Selain itu, Ia juga mengarahkan agar pengusaha UMKM tidak hanya diperkenalkan ke pasar lokal, tapi juga didorong untuk memperluas jangkauan hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

“Yang terpenting adalah pengusaha UMKM itu memang harus dibina dan didampingi, dari A sampai Z. Entah nanti diajak banyak-banyak mengikuti pameran, bazar, kemudian dicarikan pasar lagi. Atau lebih baik lagi, diajak promosi sampai ke luar negeri. Nah, itu yang akan kita inginkan selama 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Selvi memaparkan bahwa saat ini UMKM telah berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Dengan potensi yang besar tersebut, para Ketua Dekranasda diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendukung UMKM melalui berbagai cara.

“Jadi ibu-ibunya ini juga harus aktif, itu pesan saya. Jadi harus aktif, harus bisa mencarikan pasar untuk pengusahanya, bisa memberikan sosialisasi, kemudian pelatihan – pelatihan itu harus terus diberikan kepada pengusaha UMKM, jangan lupa. Kemudian harus selalu berinovasi, kemudian bisa juga dengan mengajak desainer-desainer,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Selvi juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-45 kepada Dekranas, yang hari jadinya bertepatan dengan pelantikan para Ketua Dekranasda Provinsi.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dewan Kerajinan Nasional dan seluruh pengurus Dewan Kerajinan Nasional, mulai dari pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya, atas waktu, tenaga, support (dukungan) yang sudah diberikan untuk selalu membina para pengusaha UMKM dan menjaga warisan budaya Indonesia,” ucapnya.

Melalui pelantikan dan peringatan ulang tahun ini, Selvi berharap, Dekranas terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di era digitalisasi yang semakin berkembang.

“Sehingga perlu komitmen dari kita semua, serta kerja keras kita bersama untuk memperluas sosialisasi dan pemasaran, memperkuat kerja sama dan kolaborasi, agar Dekranas dapat terus mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi masyarakat, tentunya sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Senin (3/3). Rapat ini membahas kelanjutan paket kegiatan tahun 2024 yang akan dianggarkan kembali pada tahun 2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia berharap anggaran yang belum efektif dapat dialihkan ke proyek yang lebih mendesak dan selaras dengan visi-misi Gubernur Kalsel. Salah satu proyek yang dianggap prioritas adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang dijadwalkan berlanjut pada 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran seperti saat ini. Proyek yang tidak terlalu efektif sebaiknya dialihkan ke pembangunan yang lebih urgen,” ujar Mustaqimah.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, menambahkan pihaknya menginginkan adanya peningkatan dalam kinerja Dinas PUPR. Ia juga meminta agar proyek-proyek kegiatan yang besar lebih transparan dan diekspos kepada DPRD sebelum pelaksanaan.

“Sebelumnya, kami sering tidak mengetahui tiba-tiba ada proyek yang dibangun. Jika kami tahu sejak awal, maka bisa kami sampaikan ke masyarakat,” ungkap Abidinsyah.

Selain itu, Abidinsyah juga menyarankan agar setiap usulan kegiatan dalam anggaran mendatang dibahas terlebih dahulu dalam rapat dengar pendapat, sehingga DPRD dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel dalam memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – UPPD Samsat Banjarmasin 2 melaksanakan, Program Samsat Ramadan di Pasar Wadai hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin di Siring 0 KM.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin II Mirza Luthfillah mengatakan, pihaknya melaksanakan Program Samsat Ramadhan di Pasar Wadai ini.

“Mobil Keliling Samsat Ramadhan ini melayani masyarakat yang ingin membayar pajak sambil berbelanja di Pasar Wadai Ramadhan, di Kawasan Kantor Gubernur di Banjarmasin,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Mirza menjelaskan, Samsat Ramadhan ini buka dari hari Senin sampai Sabtu, dengan jam pelayanan dari pukul 15.00 – 17.00 Wita.

“Layanan yang disediakan pada Samsat Ramadhan ini, hanya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahunan,” ujarnya.

Mirza berharap, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Ramadhan yang hadir di Pasar Wadai Ramadhan Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Tentu kami berharap, dengan hadirnya layanan Samsat Ramadhan di Pasar Wadai ini dapat membantu masyarakat yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka,” ucap Mirza.

Selain itu, masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan program kebijaksanaan Gubernur Kalsel Muhidin, yaitu diskon untuk opsen PKB yang dimulai dari Bulan Januari hingga Juni 2025 mendatang.

“Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potongan diskon yang diberikan Gubernur Kalsel Muhidin,” ucap Mirza. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah peresmian Pasar Wadai Ramadan, Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman berbuka puasa bersama di eks Kantor Gubernur Kalsel di Titik 0 Kilometer pada Sabtu (1/3) petang.

Buka puasa bersama di hari pertama, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyantap sajian bersama jajaran Pimpinan Forkopimda Kalsel selepas meninjau Pasar Wadai 2025.

Di meja makan terlihat Gubernur, Muhidin bersama Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman bersama Plh Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin dan jajaran Pimpinan Forkopimda Kalsel yakni Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah; Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol. Wisnu Andayana dan perwakilan Forkopimda lainnya.

Terhidang banyak sajian makanan seperti nasi goreng dan nasi campur dengan aneka hidangan seperti Udang Galah, Daging Kari, Ayam Bomb dan aneka ragam sayuran.

Pada momen ini, Gubernur, Muhidin menyantap daging kari ditambah dengan udang galah.

“Hari ini kami buka puasa bersama yang pertama, setelah pembukaan kegiatan Pasar Wadai 2025 di bekas kantor yang lama, kita melaksanakan shalat magrib kemudian makan bersama sekarang,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Gubernur juga memperlihatkan dua jenis makanan, yaitu nasi goreng anti banjir (nasgor ikan asin) dan nasi goreng anti badai (nasi campur) dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Gubernur, Muhidin mengajak masyarakat mencicipi kedua nasgor yang disediakan dengan harga terjangkau tersebut.

“Dijamin enak, banyak kepala dinas juga mencicipi. Murah meriah di sini. Ayo makan dalam rangka buka puasa maupun sahur, kita jamin murah,” tandasnya.

Buka puasa bersama ini juga diikuti Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin dan Wakil Walikota, Ananda, pimpinan SKPD Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin serta masyarakat.

Selain buka puasa bersama, rangkaian kegiatan juga dilakukan Sholat Magrib berjamaah, dilanjutkan juga Sholat Isya serta Sholat Tarawih berjamaah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selama Ramadhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar 3 kegiatan sekaligus di kawasan Siring 0 Kilometer dan eks kantor Gubernur di Banjarmasin. Yakni Pasar Wadai Ramadhan berkolaborasi dengan Pemko Banjarmasin, Pasar Murah bertajuk Pasar Raya TPID dan National Halal Fair 2025. Seluruhnya berlangsung selama bulan puasa, dan resmi dibuka pada Sabtu (1/3) atau bertepatan dengan 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Pembukaan 3 event ini, dilakukan langsung Gubernur, Muhidin bersama Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman masing – masing beserta istri, didampingi Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan Wakil Wali Kota, Ananda. Pembukaan ditandai dengan pemukulan dua bedug oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemko Banjarmasin, dipimpin Gubernur, Muhidin. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan untaian bunga di pintu masuk Pasar Wadai Ramadhan.

Turut hadir pada pembukaan ini, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda Kalsel, Ketua DPRD Banjarmasin M. Rival, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Madjardi, Komisaris dan jajaran Direksi Bank Kalsel, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, serta para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalsel dan Pemkot Banjarmasin.

Pasar Wadai Ramadhan tahun ini, terasa istimewa, karena merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemko Banjarmasin, setelah 10 tahun berjalan masing – masing di lokasi berbeda.

“Tahun ini kita berkolaborasi lagi, untuk semakin mengeratkan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemko. Ini kita juga akan buka puasa bersama dengan Wali Kota dan jajarannya,” ujar Muhidin kepada wartawan usai meninjau Pasar Wadai Ramadhan.

Muhidin menambahkan, masyarakat yang ingin berbuka puasa atau sahur di lokasi, juga sudah disediakan tempat di halaman eks kantor Gubernur.

“Silahkan saja berbuka di sini. Bayarnya murah saja, sangat terjangkau. Tapi jika penuh, lebih baik pesan dulu,” pesan Muhidin.

Selain meninjau Pasar Wadai Ramadhan dengan 200 stan pedagang di sepanjang jalan Jenderal Sudirman depan eks kantor Gubernur di Siring 0 Kilometer Banjarmasin, Gubernur juga menyempatkan untuk melihat stan – stan National Halal Fair, serta Pasar Raya TPID yang berada di halaman eks kantor Gubernur.

National Halal Fair maupun Pasar Raya TPID, juga berlangsung selama bulan puasa. Beragam layanan dan produk ditawarkan pada dua kegiatan ini. Termasuk bahan pokok yang dijual dengan harga murah, oleh sejumlah SKPD Pemprov Kalsel yang menangani masalah pangan, serta Koperasi Harum Manis Bersama. Selain itu, bagi pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikat Halal untuk produknya, juga dapat mengurus secara gratis selama National Halal Fair berlangsung. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Gubernur Kalsel, Muhidin melakukan sholat tarawih berjamaah bersama seluruh pejabat lingkup SKPD Pemprov Kalsel selama Ramadan.

Selepas sholat tarawih, Gubernur Kalsel juga mengajak semua Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel mengaji/tadarusan bersama setiap hari.

Sholat Tarawih perdana dilakukan Gubernur Muhidin selepas pulang mengikuti Retreat Kepala Daerah di kediaman pribadinya di Banjarmasin, pada Jumat (28/2).

Sholat yang dimulai sekitar pukul 21.30 WITA itu, dilakukan Gubernur, Muhidin setelah beberapa saat tiba dari Magelang Jawa Tengah dalam rangka pembekalan (Retreat) kepala daerah se Indonesia.

Usai shalat tarawih, Gubernur, Muhidin pun menceritakan pengalamannya selama mengikuti pembekalan dan pendidikan semi militer yang berlangsung dari 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang itu.

Gubernur, Muhidin bersama kepala daerah lain, memasuki kompleks Akmil Magelang untuk retret sejak Jumat (21/2), satu hari setelah dilantik Presiden, Prabowo Subianto. Pembukaan dilangsungkan satu hari setelahnya oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Diceritakan panjang lebar oleh Gubernur, Muhidin, selama kegiatan, peserta menjalani berbagai agenda, termasuk pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pada penutupan kegiatan Jumat kemarin, dan inspeksi pasukan, di Lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Para kepala daerah mendapatkan pelajaran kepemimpinan hingga visi misi program pemerintah pusat. Anggota Kabinet Merah Putih seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Kepala Kepolisian RI menjadi pemateri.

Suasana keakraban dan kekeluargaan sangat dirasakan Gubernur, Muhidin dengan kepala daerah lainnya sejak kegiatan dimulai.

Tidak terkecuali dengan para pemberi materi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat pembukaan kegiatan, Sabtu (22/2).

Selanjutnya, Gubernur, Muhidin memberikan arahan terkait agenda selama Ramadan, termasuk buka puasa bersama dengan sejumlah pihak yang sudah diagendakan di Jalan Sudirman atau area Nol Kilometer Banjarmasin.

Pada kegiatan buka puasa ini, Gubernur, Muhidin ingin turut menyediakan sebagian makanan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Direncanakan, Gubernur, Muhidin akan berbuka puasa di area nol kilometer, antara lain setelah pembukaan pasar wadai, pelantikan Sekda Banjarbaru, dan sidang paripurna DPRD Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Kegiatan Hisab Rukyat Awal Bulan Ramadhan 1446 Hijriah, pada Jumat (28/2) di rooftop salah satu hotel berbintang jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin. Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Turut hadir pada kegiatan rutin tahunan ini, Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin, Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor, Ota Welly Jenni Thalo, Kepala Biro Kesra Pemprov Kalsel, Fatkhan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dan tamu undangan lainnya.

Kepada wartawan, Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin menjelaskan, hilal awal Ramadhan 1446 Hijriah tidak memenuhi kriteria visibilitas di Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil pemantauan pada Jumat (28/2) petang.

“Ijtima terjadi pada pukul 08.45 WITA, sementara matahari terbenam pukul 18.40 WITA. Adapun bulan terbenam lebih lambat, yakni pukul 18.58 WITA, dengan umur bulan mencapai 9 jam 53 menit,” jelas Tambrin.

Kondisi ini, menurut Tambrin, menunjukkan bahwa kemungkinan besar hilal sulit untuk dirukyat, sehingga penetapan awal Ramadhan 1446 Hijriah masih menunggu keputusan resmi dari Sidang Isbat yang digelar pemerintah pusat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama. Namun tetap bersiap untuk sholat tarawih, apabila besok (Sabtu) sudah memasuki 1 Ramadhan. Ya untuk Waktu Indonesia Tengah, kita tunggu sampai habis Isya,” harap Tambrin.

Sementara itu, Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengimbau masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif selama Ramadhan, dengan tidak melakukan hal – hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah selama bulan suci ini.

“Termasuk menghidupkan petasan, saya minta jangan dilakukan,” tutup Syarifuddin. (RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI TENGAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantuan pemasangan instalasi listrik gratis, kepada 9 desa di Kecamatan Limpasu, Hulu Sungai Tengah (HST).

Bantuan itu merupakan wujud upaya Pemprov Kalsel, dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus menjalankan peran pemerintah di tengah masyarakat untuk dapat menikmati akses listrik.

“Ada 200 rumah yang kita bantu di 9 desa di Kabupaten HST hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk warga disini,” kata Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kalsel, Ida Saptika Dewi, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (28/2).

Selain di HST, Dinas ESDM Kalsel tahun ini juga akan memberikan bantuan pemasangan instalasi listrik gratis kepada 2 Kabupaten lain, yakni Tabalong dan Kotabaru yang saat ini masih dalam tahap proses administrasi.

“Tabalong 175 rumah, tepatnya di Kecamatan Pugaan dan Banua Lawas. Di Kotabaru juga sama 175 rumah, lokasi persisnya di Kecamatan Pulau Laut Selatan, ada lima desa disana,” ungkapnya.

Ia menyebut, sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri, belum berlangganan dengan PLN, sementara jaringan distribusi sudah tersedia di depan rumahnya.

“Bantuan ini saya rasa sangat penting, mengingat listrik kini merupakan kebutuhan primer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Demi memantapkan kesiapan Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi akhir, pada Jumat (28/2) di eks kantor Gubernur di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin. Rapat koordinasi ini, dipimpin Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dan dihadiri sejumlah unsur yang terlibat. Diantaranya Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Plh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Masrupah, Dirut Bank Kalsel, Fachrudin dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta unsur SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah selesai, dan Insya Allah Pasar Wadai siap berjalan mulai 1 Ramadhan,” jelas Syarifuddin usai acara.

Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan, Pasar Wadai Ramadhan kali ini akan jauh lebih meriah, karena banyak kegiatan didalamnya. Termasuk National Halal Fair 2025 dan warung murah gang dikelola TP PKK dan BKOW Provinsi Kalsel.

“Tahun ini Kalimantan Selatan ditunjuk untuk menggelar National Halal Fair, sehingga akan ada beberapa kegiatan yang digelar di areal Siring 0 Kilometer dan halaman eks kantor Gubernur ini,” jelas Syarifuddin.

Selain itu, Bank Kalsel juga direncanakan mengejar RUPS di lokasi yang sama, untuk memeriahkan National Halal Fair dan Pasar Wadai Ramadhan. Apalagi diketahui Bank Kalsel merupakan sponsor utama kegiatan ini.

“Rencananya pada hari pertama pembukaan, juga akan digelar buka puasa bersama Forkopimda Provinsi dan Kota Banjarmasin,” tutup Syafruddin.

Usai rapat koordinasi pemantapan akhir persiapan Pasar Wadai Ramadhan dan National Halal Fair 2025, Plh Sekdaprov, meninjau kesiapan stan pedagang, yang berada di sepanjang Jalan Jendral Sudirman depan eks kantor Gubernur di Siring 0 Kilometer Banjarmasin. Termasuk tenda – tenda untuk kegiatan warung murah dan National Halal Fair 2025, di halaman kantor eks Gubernur. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalimantan Selatan menurun hingga 6,99 perseb. Penurunan ini turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel pada Januari 2025.

“Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 91,11 persen dari total belanja APBN. Pada Januari, belanja TKD realisasi sebesar 2.790,39 miliar sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) realisasi sebesar 272,07 miliar,” ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi, dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (28/2).

Sementara untuk realisasi belanja pegawai sampai dengan Januari 2025 meningkat dari 2024. Syafriadi mengatakan, kondisi ini dipengaruhi kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK.

“Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 14,26 persen dan belanja tukin naik 33,02 persen, honor serta lembur turun 82,26 persen,” ujarnya lagi

Di sisi lain, menurut Syafriadi, realisasi belanja barang menurun dari 2024, karena pengaruh proses efisiensi belanja.

“Penurunan terbesar pada belanja barang non operasional 87,28 persen, perjadin hingga 95,43 persen dan belanja barang BLU 89,58 persen,” tambahnya.

Sementara itu, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan pada Januari 2025, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar 3,52 persen dari target, terkontraksi sebesar -70,61 persen dibanding tahun lalu. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp1.348,67 (kontribusi 92 persen) dengan capaian 4,13 persen dari target yang diharapkan.

“Porsi Pendapatan Asli Daerah 8 persen dari total pendapatan, sedangkan porsi lain lain pendapatan daerah 0,004 persen persen,” jelas Syafriadi.

Seluruh Pemda telah mencatatkan pendapatan di awal tahun dengan persentase capaian tertinggi pada Kota Banjarmasin sebesar 8,1 persen dari target. Sementara berdasarkan nominal, Pemprov Kalsel mengumpulkan pendapatan tertinggi sebesar Rp396,33 miliar.

Untuk Belanja Daerah di Kalsel, realisasi belanja APBD sebesar Rp497,92 miliar atau 1,05 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar -62,70 persen. Kontraksi ini dikontribusikan seluruh jenis belanja kecuali belanja tidak terduga yang tumbuh 433 persen (yoy). (DJPb Kalsel-RIW/RDM/RH)