Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Anugerah ASN, sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi. Ajang ini digelar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel dan menjadi pelaksanaan kedua setelah sukses di tahun sebelumnya.

Pendaftaran dibuka hingga 30 September 2025. Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, ASN lingkup Pemprov Kalsel didorong untuk mendaftarkan diri agar dapat berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kabid Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa terdapat empat kategori penghargaan yang diperebutkan tahun ini. Kategori tersebut meliputi Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee untuk Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu (kecuali guru), serta Guru Terbaik.

“Penilaian utama dalam Anugerah ASN adalah inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi SKPD tempat ASN bertugas maupun bagi masyarakat Banua. Selain itu, dewan juri juga akan menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta prestasi lain yang telah diraih,” ujar Hidayat.

Ia menambahkan, proses penjurian akan melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta civitas akademika.

Adapun reward yang akan diberikan kepada para pemenang, antara lain piala, piagam penghargaan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), uang pembinaan, rekomendasi kenaikan pangkat luar biasa, serta kesempatan mewakili Kalsel dalam ajang Anugerah ASN tingkat nasional.

“Target kami, jumlah peserta tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, semoga dapat memunculkan jiwa kompetitif di kalangan ASN serta memberikan kontribusi dan motivasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat menutup rangkaian kegiatan Gebyar Museum 2025 dengan gelaran belajar bersama seni bela diri tradisional Kuntau, Minggu (21/9).

Kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda karena peserta tak hanya diajak mengenal sejarah Kuntau, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari, menyampaikan pemilihan Kuntau sebagai penutup gebyar tahun ini merupakan bentuk komitmen museum dalam melestarikan warisan budaya takbenda Kalimantan Selatan.

“Kuntau bukan hanya keterampilan bela diri, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, penghormatan, dan kebersamaan,” ujarnya.

Agus menambahkan, museum ingin menghadirkan ruang belajar alternatif yang kreatif dan interaktif. Anak-anak maupun generasi muda diharapkan tak sekadar mengenal Kuntau dari koleksi dan cerita, tetapi juga bisa merasakan langsung pengalaman berlatih bersama para pelatih.

“Dengan demikian, museum bukan hanya tempat menyimpan benda, melainkan juga ruang hidup budaya yang dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan belajar bersama ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari lima perguruan Kuntau se-Kalsel, komunitas Artpedia ULM, serta siswa-siswi dari SMKN 3 Banjarbaru, SMPN 3 Banjarbaru, dan SMAN 1 Martapura.

Pamong Budaya Muda Museum Lambung Mangkurat, Raudatul Aflahah menilai, kehadiran para peserta menjadi bukti nyata semangat bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

“Dengan adanya ruang terbuka dan interaktif di museum, generasi muda bisa lebih dekat dengan sejarah sekaligus lebih kreatif dalam melestarikan kebudayaan daerah,” katanya.

Raudatul berharap ke depan Museum Lambung Mangkurat dapat menjadi wadah bagi komunitas pecinta seni dan budaya. Menurutnya, museum bisa difungsikan sebagai tempat belajar bersama, ruang pameran karya, hingga ajang pertemuan komunitas.

“Kami siap menjalin kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas, demi menjaga kelestarian seni, budaya dan sejarah,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Kabupaten Tanah Bumbu resmi memiliki delapan desa baru hasil pemekaran. Delapan desa ini disahkan sebelum moratorium pemekaran desa diberlakukan jelang Pemilu 2024 lalu. Pembentukan desa baru tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran desa baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, mempercepat proses pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Bumbu.

Pemekaran ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari luasnya wilayah desa induk yang menyulitkan pelayanan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk, hingga kebutuhan mendesak untuk menghadirkan akses pelayanan dasar yang lebih cepat dan merata.

Dengan adanya desa baru, masyarakat akan lebih mudah menjangkau pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur desa. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pelayanan yang lebih dekat dan tata kelola desa yang lebih efektif.

Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Widyo Nugroho menjelaskan, bahwa pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Proses terbentuknya delapan desa baru di Tanah Bumbu ini tidaklah singkat, melainkan melalui tahapan panjang, mulai dari pengajuan Pemerintah Kabupaten, kajian administrasi, hingga verifikasi di lapangan yang sesuai dengan aturan berlaku.

“Dengan adanya desa baru ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintahan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan lebih merata karena setiap desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya,” ucap Wahyu, baru – baru ini.

Menurut Wahyu, pemekaran desa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah. Desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah diharapkan bisa semakin berdaya, baik dari segi pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran desa baru di Tanah Bumbu dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, potensi lokal dapat digali secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” lanjut Wahyu.

Keberhasilan pemekaran desa di Tanah Bumbu ini, diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Kalimantan Selatan, agar potensi desa dapat lebih dikembangkan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Dengan adanya delapan desa baru ini, diharapkan roda pemerintahan desa di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efektif, pembangunan lebih terarah, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemekaran tersebut,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gebyar Museum Lambung Mangkurat Kalsel resmi dibuka, Jumat (19/9) sore. Kegiatan yang diisi dengan beragam lomba dan kegiatan ini, diikui 300 peserta mulai tingkat PAUD hingga masyarakat umum.

Tema kegiatan tahun ini adalah Museum Lambung Mangkurat Sebagai Ruang Belajar “Eksplorasi Tanpa Batas”, yang sejalan sengan visi dan misi pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Pembukaan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Dinas Hadeli Rosyaidi, di halaman depan museum, Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Hadeli menyampaikan apresiasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, Gebyar Museum ini merupakan perayaan nilai-nilai kebudayaan, pendidikan dan persaudaraan.

“Karena disinilah kita menyaksikan generasi muda kita berani tampil, belajar, berkompetisi sekaligus menjaga tradisi,” katanya.

Hadeli menegaskan, museum bukan lagi tempat menyimpan benda bersejarah, melainkan tempat interaktif yang hidup, mengajak generasi muda untuk belajar, menggali dan mengembangkan potensi diri.

Hadeli mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan terhadap museum yang seringkali dikenal sebagai tempat sunyi dan tempat menyimpan benda yang hanya dilihat sekilas lalu dilupakan.

“Museum harus kita hidupkan sebagai ruang belajar interaktif. Disinilah kita bisa melihat sejarah, memahami identitas dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Agus Antasari menjelaskan, kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 September 2025 dan dikemas dalam bentuk rangkaian acara yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama generasi muda.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dirangkaikan dengan lomba-lomba yang memiliki nilai edukatif dan kebudayaan seperti lomba keagamaan, lomba sepeda, dan bela diri tradisional.

“Hari pertama yaitu lomba Maulid Habsyi, hari kedua lomba push bike, dan terakhir belajar bersama tentang tradisi Kuntau,” jelasnya.

Agus berharap, kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pengenalan sejarah dan budaya lokal yang dikemas dalam kegiatan menarik dan edukatif.

“Mudah-mudahan kegiatan ini juga mampu meningkatkan kunjungan dan minat masyarakat terhadap museum, serta menyalurkan bakat di bidang keagamaan, olahraga, dan seni bela diri tradisional,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya ketersediaan pupuk, dan keberlanjutan program Luas Tambah Tanam (LTT), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, bahwa pupuk menjadi salah satu indikator vital dalam mendukung produktivitas pertanian. Ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat memengaruhi hasil produksi tanaman pangan maupun hortikultura.

Karena itu, distribusi pupuk bersubsidi maupun non-subsidi terus diawasi ketat agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan digunakan sesuai aturan.

“Ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Karena itu, distribusi pupuk di Kalsel kami awasi ketat agar benar-benar sesuai kebutuhan petani,” ungkap Syamsir, baru – baru ini.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemupukan berimbang antara pupuk organik dan anorganik untuk menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Dukungan pupuk yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian Kalsel secara signifikan, sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat. Apalagi, dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, peran pupuk semakin penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan meminimalkan risiko gagal panen.

Syamsir juga menyoroti pentingnya program Luas Tambah Tanam atau LTT. Program ini digencarkan untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian yang ada sekaligus memperluas areal tanam padi serta komoditas pangan lainnya.

“Program LTT ini bertujuan untuk memperluas areal tanam, sehingga ketersediaan pangan di Kalsel tetap terjamin. Dengan bertambahnya luas tanam, kita bisa memperkuat stabilitas ketahanan pangan di daerah,” lanjut Syamsir.

Menurutnya, keberhasilan LTT tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan perlu dukungan aktif dari petani, penyuluh pertanian, hingga pihak swasta. Dukungan lain yang juga sangat menentukan adalah ketersediaan benih unggul serta akses pupuk yang memadai.

Dengan adanya sinergi antara semua pihak, baik pemerintah, petani, maupun stakeholder terkait, target peningkatan produksi pertanian di Kalsel dapat tercapai.

“Pupuk dan LTT adalah dua faktor kunci yang saling melengkapi. Dengan keduanya berjalan optimal, kita bisa mendorong swasembada pangan daerah dan mendukung kesejahteraan petani,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar penandatanganan berita acara sekaligus serah terima jabatan (Sertijab) pejabat struktural, di Aula Kantor Diskominfo Kalsel Banjarbaru, pada Jumat (19/9).

Serah terima jabatan ini turut disaksikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dengan sejumlah pejabat yang resmi menduduki posisi baru sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Ia juga menyambut pejabat baru dengan penuh harapan agar mampu membawa semangat baru bagi organisasi.

“Kepada pejabat yang baru, saya berharap dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta menghadirkan inovasi untuk kemajuan Diskominfo. Mari kita bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan semangat kolaborasi, demi mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Muslim menambahkan, melalui momentum serah terima jabatan ini, pihaknya berharap para pejabat yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi optimal dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena keberhasilan Diskominfo adalah hasil kerja bersama. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, kita mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni Sucilianita Akbar, selaku Plt. Sekretaris Dinas menyerahkan jabatan kepada Mashudi sebagai Sekretaris Dinas yang baru.

Chairun Ni’mah, selaku Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik menyerahkan jabatan kepada Siti Norbayah.

Satyawirawan, selaku Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika sekaligus Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, menyerahkan jabatan kepada Hasnan Ash Shiddieqy sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang baru, serta Muhammad Dong sebagai Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi.

Kharis Elyani, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik menyerahkan jabatan kepada Muhammad Hidayatullah. (BDR/RIW/RH)

TANAH BUMBU – DPRD Kalimantan Selatan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No. 3 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Posko Relawan Peduli Kemanusiaan Satui (RPKS) Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama tadi. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rahman, menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), diseluruh kabupaten kota, pada 2026 mendatang. Tujuannya agar ABK memiliki kesempatan yang sama, untuk tumbuh dan berkembang mencapai potensi terbaik.

“Sejumlah strategi yang dapat dilakukan, di antaranya penerapan pendidikan inklusif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan guru agar terampil dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, serta pengembangan kurikulum yang fleksibel,” ucapnya

Alpiya mengatakan, dukungan orang tua juga sangat penting, termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga terkait dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang ramah anak berkebutuhan khusus. Dimana, keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat diharapkan masyarakat, sebagai wadah khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kita ingin Pemprov berupaya agar SLB terakomodir, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara,” tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data yang khusus dihimpun di Kecamatan Satui saja, sudah terdapat sedikitnya kurang lebih 300 anak berkebutuhan khusus, yang perlu mendapat perhatian dan ditampung dalam lembaga pendidikan yang sesuai. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (18/9).

Forum tersebut membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) baik di tingkat nasional maupun daerah tahun 2025. Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian.

Rospana Sofian menyampaikan, bahwa forum ini penting sebagai ruang evaluasi dan perumusan strategi bersama dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dalam konteks hukum dan ketahanan nasional. Kami tentu mengapresiasi forum ini sebagai wadah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya sebatas diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi peningkatan kualitas kemerdekaan pers.

“Harapan kami, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan indeks kemerdekaan pers, sekaligus memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi dan stabilitas bangsa,” tambahnya.

Kalimantan Selatan sendiri, menjadi salah satu provinsi percontohan kemerdekaan pers dengan nilai indeks 80,91 poin, tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Indarto menegaskan, bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan IKP di provinsi lain.

“Rekomendasi dari forum ini akan ditujukan kepada kementerian, lembaga teknis, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informasi. Implementasinya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh insan media, masyarakat, dan semua pihak demi kestabilan politik serta keamanan negara,” jelasnya.

Eko juga berharap provinsi lain dapat mencontoh capaian Kalimantan Selatan, sehingga peningkatan kemerdekaan pers dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

“Melalui forum ini, kami ingin mendorong provinsi-provinsi lain agar terus meningkatkan indeks kemerdekaan pers, sehingga tidak hanya Kalsel yang menjadi percontohan, tetapi juga daerah lain bisa ikut menorehkan prestasi serupa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)