Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menempati peringkat ke-13 dari 14 daerah di Kalsel, dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 18 September 2025.

Hasil ini disampaikan dalam penandatanganan komitmen bersama penyelesaian TLRHP BPK yang diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalsel, Kamis (25/9).

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto mengungkapkan, dari total 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan di 14 pemerintah daerah, sebanyak 12.050 (82,73%) sudah sesuai, 2.005 (13,76%) belum sesuai, 77 (0,53%) belum ditindaklanjuti, dan 434 (2,98%) tidak dapat ditindaklanjuti.

“Secara rata-rata, capaian penyelesaian TLRHP pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalsel mencapai 85,71 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, tiga daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (99,02%), Kabupaten Barito Kuala (96,79%), dan Kabupaten Balangan (94,20%).

Meski begitu, masih ada kendala yang dihadapi daerah, diantaranya koordinasi kepala daerah dengan OPD yang belum optimal, minimnya pemahaman terhadap substansi rekomendasi, serta lemahnya peran inspektorat dalam pengawasan.

Sementara itu, Pemprov Kalsel menempati peringkat ke-13 dengan capaian 74,54% dan 451 temuan. Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan pihaknya akan segera mempercepat penyelesaian seluruh temuan tersebut.

“Saya sudah memerintahkan Sekda dan Inspektorat untuk menuntaskan seluruh temuan sebelum Desember 2025. Jika tidak selesai, maka akan kami serahkan ke aparat penegak hukum. Bahkan bisa dikenakan sanksi berupa pencopotan jabatan atau penurunan eselon,” tegas Muhidin.

Lebih lanjut, Muhidin menyebut Pemprov Kalsel telah melakukan pembenahan struktur SKPD agar lebih profesional ke depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama.

“Karena sebagian besar temuan ini terjadi karena ketidakpahaman dalam penyusunan laporan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman, didampingi Kartoyo, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini. Turut hadir Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalsel Ariadi Noor, kalangan legislatif, eksekutif serta tenaga ahli Gubernur Kalsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H. Masyah Addrian Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (25/9)

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, menyampaikan, masing-masing fraksi menanggapi hadirnya Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, yang diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, termasuk pengaturan ekosistem perdagangan elektronik secara komprehensif.

Regulasi ini mampu menciptakan perdagangan yang sehat, serta menjamin keadilan bagi pelaku usaha kecil di tengah maraknya toko ritel modern.

“Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya kepada sejumlah wartawan

Kartoyo juga berharap, Raperda Penyelenggaraan Kesehatan, dapat menjadi perlindungan hukum terhadap jaminan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Insentif fasilitas penunjang, dan jaminan karier menjadi poin yang harus diperhatikan pemerintah provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi Gubernur Kalsel, telah memberikan responsif dan mendukung raperda inisiatif DPRD ini. Sehingga, ini sebagai wujud komitmen bersama dalam fasilitasi regulasi untuk kemajuan Banua,” pungkasnya

Dalam rapat paripurna masing-masing Fraksi juga menyampaikan, pandangan umum, tentang Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penambahan Pernyataan Modal Pemerintah Provinsi kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap 3 Raperda tersebut.

Selanjutnya Pendapat Gubernur Kalimantan Selatan terhadap penjelasan Komisi Pengusul atas Raperda Prakarsa DPRD, tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Kesehatan di Kalsel. (NHF/RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Gubernur Kalsel Muhidin, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menyerahkan bantuan dua unit perahu bermotor kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (23/9).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, dukungan sarana yang diberikan ini, merupakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan yang digerakkan dari bawah.

“Mereka berada di garis depan setiap hari, menjaga sungai dari kerusakan, bantuan perahu motor ini bukan hanya alat transportasi, tetapi alat perjuangan mereka menjaga kelestarian sungai,” ungkap Rusdi.

Dijelaskannya, secara total Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel menyalurkan 9 unit perahu bermotor ke berbagai wilayah strategis yang rawan terhadap praktik perikanan ilegal.

“Upaya ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal sumber daya hayati perairan,” ucap Rusdi.

Program ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Gubernur Kalsel dalam membangun provinsi yang hijau dan berkelanjutan, melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunal.

“Langkah ini menjadi simbol dukungan nyata pemerintah terhadap peran masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem sungai dari ancaman praktik perikanan ilegal,” ujar Rusdi.

Pada kesempatan tersebut, bantuan juga diberikan kepada Pokmaswas Perkasa 1 dan Perkasa 2, yang selama ini dikenal aktif dalam pengawasan praktik destruktif, seperti penyetruman ikan, penggunaan racun, hingga peledak yang merusak habitat sungai.

Salah satu penerima bantuan Pokmaswas Perkasa 1 mengucapkan, terima kasih kepada Gubernur Kalsel, yang telah menunjang kegiatan patroli di lapangan, sehingga mereka siap menjaga sungai demi anak cucu.

Seperti diketahui, Pokmaswas merupakan inisiatif akar rumput yang tumbuh dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ke berkelanjutan sumber daya perikanan. Mereka tidak digaji, tidak berseragam, tetapi memiliki semangat luar biasa sebagai relawan ekologis. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ratusan peserta dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan mengikuti Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (24/9).

Gubernur Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Muhamad Muslim, menyampaikan kabar gembira, sekaligus apresiasi kepada seluruh kader posyandu se-Kalsel atas capaian prestasi nasional.

Awal pekan tadi, Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik I se-Indonesia dalam Pengelolaan Posyandu 6 SPM pada Rakernas Posyandu di Jakarta.

“Semoga prestasi ini semakin mendorong seluruh kader posyandu se-Kalsel untuk terus mengoptimalkan peran dalam melayani masyarakat di sektor kesehatan,” ucap Muslim.

Ia menambahkan, keberadaan posyandu memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan, khususnya layanan dasar bagi ibu dan anak.

Para kader juga dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi kesehatan, tetapi juga penggerak masyarakat agar aktif datang ke posyandu.

“Kader posyandu kiranya mampu melakukan langkah edukatif untuk mendampingi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Teruslah bekerja membantu pemerintah agar bisa cepat mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Insya Allah, jika kita bekerja bersama, bergotong royong, maka persoalan kesehatan bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diauddin menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kapasitas, tetapi juga ajang silaturahmi dan motivasi bagi para kader.

“Melalui jambore ini, kami ingin para kader posyandu semakin percaya diri dan bersemangat dalam mendukung program, terutama dalam upaya penanganan gizi, pencegahan stunting, dan menurunkan angka kematian ibu serta bayi,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan industri, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, dan menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Kalimantan Selatan, diketahui memiliki potensi industri yang sangat beragam. Mulai dari sektor pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, hingga industri berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan energi. Selain itu, potensi kerajinan lokal serta industri kecil menengah juga menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, bahwa peningkatan kinerja pembangunan industri ini akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan industri ke depan.

Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan arah pembangunan industri di Kalsel lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan pasar dan tantangan global.

“Perencanaan pembangunan industri tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor besar, namun juga mencakup industri kecil menengah atau IKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Peran IKM perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, hingga strategi pemasaran yang lebih modern agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah maupun luar negeri,” ungkap Rahim, saat ditemui baru – baru ini.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong terwujudnya industri hijau yang lebih efisien dan kompetitif.

Sejumlah sektor industri potensial di Kalsel juga akan mendapat perhatian serius. Misalnya, industri pengolahan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan hortikultura, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi. Begitu pula industri perikanan, khususnya pengolahan ikan air tawar dan hasil laut yang melimpah di wilayah pesisir Kalsel.

Sektor pertambangan dan energi juga berpeluang besar, dengan dorongan agar pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan sektor industri memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, industri juga berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin terbuka. Karena itu, kami terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama,” lanjut Rahim.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti industri kerajinan lokal, seperti anyaman purun dan sasirangan, yang dapat dikembangkan melalui inovasi desain dan pemasaran digital agar mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.

“Dengan langkah strategis tersebut, industri di daerah ini akan semakin berkembang dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Rahim. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengembangkan varietas pisang dengan metode khusus, sehingga umbinya dapat menghasilkan ratusan anakan pisang baru.

Pencapaian ini menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia pertanian hortikultura di Banua. Selama ini, ketersediaan bibit pisang unggul sering menjadi kendala bagi petani karena jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu lama dalam proses pembiakan alami.

Dengan adanya inovasi dari BBTPH Kalsel, persoalan tersebut dapat diatasi, karena metode baru ini memungkinkan satu indukan pisang menghasilkan banyak bibit dalam waktu lebih singkat. Inovasi ini juga diharapkan mampu mempercepat regenerasi tanaman, meningkatkan produktivitas kebun, sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Kepala BBTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Sigid Sarsanto menjelaskan, bahwa metode yang digunakan adalah melalui pencacahan anakan pisang, yang kemudian diperbanyak dan dijadikan sebagai umbi baru. Cara ini terbukti efektif untuk mempercepat ketersediaan bibit pisang unggul dalam jumlah banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani di daerah.

“Teknik ini tidak hanya menekan biaya produksi bibit, tetapi juga memberikan alternatif bagi petani untuk mendapatkan varietas pisang dengan kualitas terjamin. Dengan bibit yang lebih mudah diperoleh, peluang pengembangan lahan pisang baru di Kalsel semakin terbuka lebar,” ungkap Sigid, baru – baru ini.

Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan hortikultura di Kalimantan Selatan, khususnya komoditas pisang yang memiliki potensi besar di pasaran.
Dimana permintaan pisang, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri, terus meningkat setiap tahun.

“Dengan adanya varietas yang mampu berkembang biak cepat, petani akan lebih mudah mendapatkan bibit berkualitas. Ini akan mempercepat produktivitas, sekaligus meningkatkan daya saing komoditas pisang asal Kalsel,” lanjut Sigid.

Selain itu, BBTPH Kalsel juga terus menghadirkan inovasi lain dalam penyediaan benih dan bibit hortikultura. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus sumber ekonomi masyarakat.

“Melalui inovasi varietas pisang dengan ratusan anakan ini, diharapkan para petani dapat memperluas areal tanam sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil panen. Dengan begitu, pisang Kalsel berpotensi tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menembus pasar antarprovinsi bahkan ekspor,” tutup Sigid. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), saat berdialog dengan ratusan pilar sosial di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keberhasilan program Presiden hanya dapat tercapai jika dijalankan secara terpadu, terukur, dan melibatkan relawan sosial di lapangan.

Dialog Pilar-Pilar Sosial ini digelar di Ruang Serba Guna BBPPKS Banjarmasin, Selasa (23/9), dengan diikuti 393 peserta dari tujuh unsur pilar sosial. Meliputi SDM PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Pordam, dan Pendamping Rehsos, yang berasal dari lima daerah di Kalsel.

“Program Presiden harus kita tindaklanjuti di daerah. Pilar sosial sebagai jembatan Kemensos di lapangan harus mengeksekusi dengan baik, dan hasilnya akan kita ukur setiap tahun,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial kini menjalankan tiga program prioritas yang saling terhubung. Pertama, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Data ini dimutakhirkan setiap tiga bulan baik melalui jalur formal (RT, RW, musyawarah desa/kelurahan, pendamping, validasi BPS) maupun partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos.

Kedua, Sekolah Rakyat yang menjadi strategi pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Ketiga, bansos tepat sasaran dengan pemutakhiran data secara berkala.

“Bansos berpedoman pada DTSEN, Sekolah Rakyat juga diawali dengan DTSEN. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu, sehingga keluarga bisa benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelasnya.

Gus Ipul menjelaskan, tujuan bansos bukan hanya memberi bantuan sementara, melainkan mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian.

“Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330 ribu keluarga yang naik kelas. Dari penerima bansos menjadi keluarga berdaya. Seperti pesan Presiden Prabowo, bansos sementara, berdaya selamanya,” ucapnya.

Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional, juga tengah menyiapkan mekanisme digitalisasi penyaluran bansos. Uji coba telah dilakukan di Banyuwangi, dan akan diperluas secara bertahap.

“Ke depan, penyaluran bansos akan menggunakan sistem digital. Mesin yang sudah dirancang dengan baik akan memilah penerima, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Sosial.

“Kita sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bapak Gus Ipul. Lebih istimewa lagi, beliau menyempatkan diri berdialog dengan pilar-pilar sosial di Kalsel. Ini bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi juga penghormatan beliau terhadap pilar sosial yang selalu aktif mendukung kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bersama seluruh perwakilan lembaga penyiaran di Kalsel.

Kegiatan bertema “Siaran Cerdas, Konten Berkualitas” ini, berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/9).

Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan menyampaikan, workshop ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Menurutnya, di tengah arus digitalisasi dan fenomena post-truth, penyiaran yang sehat, berimbang, dan mendidik harus tetap dijaga.

“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” katanya.

Workshop ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kalsel. Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor menilai, penyiaran di daerah membutuhkan dasar hukum yang kuat agar pengawasan dapat lebih terarah.

“Alhamdulillah, workshop hari ini sangat luar biasa. Kita banyak berdiskusi tentang masa depan penyiaran di Kalsel. Ke depan, perlu ada payung hukum agar KPID bisa mengawasi semua penyiaran, termasuk platform digital. Jika KPID memerlukan Raperda, DPRD siap membahasnya bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum, mengingatkan pentingnya adaptasi di era digital.

Menurutnya, meskipun regulasi penyiaran telah ada, namun masih terdapat celah yang perlu diperkuat agar tidak mengurangi kualitas siaran.

“Transformasi digital harus segera diantisipasi. Pemerintah siap berkolaborasi dan memfasilitasi lembaga penyiaran agar tetap bertahan dan relevan. Mari kita cari solusi bersama agar dunia penyiaran di Kalsel tetap eksis dan berkualitas,” jelasnya.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Evi Rizqi Monarshi dari Komisioner KPI Pusat, serta jajaran Komisioner KPID Kalsel. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dunia penyiaran kini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Selatan.

Dalam Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, Sekretaris Komisi I Ilham Noor, yang mewakili Ketua Komisi I Rais Ruhayat, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten digital.

Acara yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel pada Selasa (23/9) in, bertujuan memperkuat peran media konvensional di tengah pesatnya digitalisasi. Namun, Ilham Noor menekankan bahwa perluasan ranah penyiaran ke platform digital membutuhkan perhatian khusus.

“DPRD Kalsel berharap ada payung hukum yang bisa menjangkau dan mengawasi konten – konten media sosial agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, Ilham Noor juga menyoroti tantangan pengawasan terhadap konten di media sosial. Platform digital kini menjadi ranah penyiaran baru. DPRD Kalsel berharap ada regulasi yang dapat menjangkau dan mengawasi konten-konten ini agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, terutama kepada anak-anak dan remaja.

Pihaknya mengapresiasi upaya KPID dalam menyelenggarakan workshop ini, yang menurutnya sangat relevan dengan dinamika media saat ini.

“DPRD melalui Komisi I siap berkolaborasi dengan KPID dan Diskominfo untuk mendorong literasi media di masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan Ilham Noor sejalan dengan visi Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan, yang berupaya menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi terpercaya.

“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)