BKKBN Kalsel Terus Bergerak Untuk Percepatan Penurunan Stunting

BANJARMASIN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan, terus bergerak menurunkan angka stunting di Banua.

Suasana Apel Siaga se- Indonesia secara virtual, di ruang rapat BKKBN Kalsel

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, melalui Sekretaris Badan (SekBan) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, Lasma Uli Lombantoruan kepada wartawan mengatakan, dengan digelarnya Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak ini, patut diapresiasi sehingga semakin bergerak dalam percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.

“Kita terus bergerak dampingi calon pengantin masa subur, ibu hamil, wanita pasca melahirkan dan melakukan program KB,” ucapnya

Menanggapi hal itu, Koordinator SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kalsel, Didi Ariady, pihaknya sudah melakukan fasilitasi, konsultasi, dan koordinasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan memperkuat tim pendamping keluarga, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Kami sudah menyusun rencana kerja, masih menunggu arahan pelaksanaan, juga memetakan prevalensi stunting di Kalsel,” kata Didi

Sementara itu, Ketua Bidang IV Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Supri Nuryani mengungkapkan, selama ini langkah yang dilakukan pihaknya untuk turut serta dalam memberikan sosialisasi dengan adanya tim pendamping keluarga (TPK), agar dapat berjalan baik di lapangan.

“Kita beri dukungan penuh, dengan harapan dapat mampu menurunkan angka stunting,” harapnya

Hal senada juga ditambahkan Wakil Ketua II Perwakilan Daerah IBI Provinsi Kalsel Rusmiati Agustina, menurutnya pihaknya mendukung program pemerintah melalui tim pendamping keluarga, menggerkkan seluruh bidan untuk memberikan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat.

“Targetnya bukan hanya menurunkan stunting, juga mencegah sejak dini kematian bagi ibu dan bayi di Kalsel,” tutupnya

BKKBN Kalsel, mengikuti Apel Siaga se-Indonesia

Untuk diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, menggelar Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak pada Kamis (12/5). Acara berpusat di alun-alun Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, diikuti Tim Penggerak Keluarga (TPK) BKKBN seluruh Indonesia, termasuk BKKBN Kalsel secara virtual di ruang rapat Jalan Gatot Subroto Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Harga Daging Sapi di Banjarmasin Turun

BANJARMASIN – Saat ini harga daging sapi beransur ansur mengalami penurunan, pasca ramadhan dan idul fitri. Seperti yang terpantau di pasar tradisional yang ada di kota Banjarmasin.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Rakhman Norahim mengatakan, untuk saat ini harga daging sapi di pasar tradisional di Kota Banjarmasin, mengalami penurunan harga.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Rakhman Norahim

“Saat ini harga daging sapi dijual dikisaran harga 130 ribu sampai 135 ribu rupiah per kilo. Sebelumnya dijual dikisaran harga 140 ribu sampai 150 ribu rupiah per kilo,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Rakhman, harga daging sapi ini puncak kenaikan harga pada saat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri lalu.

“Oleh karena itu, kami bersyukur harga daging sapi saat ini, telah mengalami penurunan harga,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rakhman menegaskan, jika turunnya harga daging sapi saat ini tidak dikarenakan adanya penyakit gigi dan mulut pada sapi di Pulau Jawa.

“Turunnya harga daging sapi saat ini, tidak disebabkan adanya penyakit gigi dan mulut pada sapi tersebut. Tetapi disebabkan harga daging sapi memang telah berangsur ansur mengalami penurunan,” jelasnya.

Selain itu pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin, mengenai adanya sapi di Kota Banjarmasin, yang terkena penyakit gigi dan mulut ataupun larangan terhadap daging sapi. (SRI/RDM/RH)

Pererat Silaturahmi, Paman Yani dan Perkumpulannya Gelar Sekenceng Cup 2022 Ditengah Reses

KOTABARU – Turnamen Sekenceng Cup 2022 yang diselenggarakan di Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, memiliki potensi besar terhadap kemajuan bulu tangkis di Kabupaten Kotabaru.

Foto bersama dengan juara pertama dan runner up ganda putra di turnamen Sekenceng Cup 2022

Karenanya sebagai Anggota legislatif ditingkat Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendukung atas keberadaan dari kegiatan tersebut. Bahkan, menilai Turnamen Sekenceng Cup bisa menjadi ajang menjaring atlet bulu tangkis terbaik di wilayah itu.

“Terselanggaranya kegiatan ini tentu targetnya adalah dapat mencetak generasi atlet muda yang berprestasi dengan harapan bisa membawa harum nama daerah khususnya di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya usai melaksanakan kegiatan reses (menjaring aspirasi) di dua tempat di Desa Sebatung dan Rampa Lama, Rabu (11/5) malam.

Meski diadakan hanya ditingkat desa, namun demikian, kegiatan ini yang mulanya hanya sekedar hobi ternyata mampu disorot salah satu pembina olahraga nasional sebagai ajang menjaring atlet baru.

“Ini suatu perjuangan yang luar biasa bahkan mampu diapresiasi oleh penggerak olahraga bulu tangkis,” ungkap politisi Partai Golkar yang juga kini menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.

Tepat pada penyelenggaraan turnamen yang diinsiasi keluarga besar Sekenceng itu, dirinya mengungkapkan tak hanya melirik prestasi melainkan proses penjaringan atlet untuk bisa menjajaki nasional terealisasi.

“Melihat permainan mereka tadi, ini menjadi salah satu momen yang tepat dalam mencari bibit berbakat sebagai bentuk apresiasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekenceng Cup 2022,” paparnya.

Tak hanya mendukung serta mengapresiasi, dirinya bahkan juga telah bersedia mengemban tugas sebagai pembina olahraga bulu tangkis yang diikuti mayoritas warga pesisir yang tinggal di Desa Rampa Lama.

“Tadi ada permintaan seperti itu, ya kita bersedia sehingga tadi ada pertandingan di luar dan sebagainya tinggal dihubungi saja apa yang sekiranya dapat dibantu,” tutur Ketua Sekenceng Kalsel itu.

Tokoh masyarakat Desa Rampa Lama, Mustamar, mengucapkan terima kasih atas digelarnya turnamen Sekenceng Cup 2022 di Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Suasana saat pertandingan final ganda putra bulu tangkis di turnamen Sekenceng Cup 2022

“Alhamdulillah, Paman Yani (sapaan akrab) mau menjadi pembina kami di tahun 2022 ini tentu menjadi pendorong untuk meningkatkan prestasi agar ke depan mampu mencapai sebagai atlet terbaik,” harapnya.

Dia menyebut, atlet bulu tangkis yang terbentuk di Desa Rampa Lama itu sejatinya sering menyabet gelar juara.

“Selama ini kami dari PB Sinar Laut sering mendapat juara pada setiap pertandingan tetapi tidak ada pembinanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi telah mengunjungi Desa Sebatung, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai titik awal kegiatan. Namun, momen ini tak hanya menjaring aspirasi melainkan juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga, pejabat pemda hingga legislatif di wilayah konstituennya. (RHS/RDM/RH)

Banjarbaru Masuk Enam Besar Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam 6 besar Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk kriteria Outstanding Achievement.

Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin, Kamis (12/5) mengatakan, pihaknya bersyukur karena Banjarbaru kembali berpeluang meraih prestasi di tingkat nasional yang membanggakan bagi daerah maupun masyarakat.

“Kami bersyukur dan berharap agar hasil akhirnya menempatkan Pemko Banjarbaru menjadi salah satu yang terbaik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan ke empat kalinya ini,” ujar Aditya.

Menurutnya, sejauh ini masih cukup banyak kekurangan dalam hal penanganan pengaduan pelayanan publik, tetapi semuanya akan dibenahi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Untuk diketahui, Kementerian PANRB menetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik setelah melewati tahap evaluasi dokumen pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke empat.

Peserta terbaik terdiri dari 6 peserta dari perwakilan Instansi Pemerintah (IP) kriteria Outstanding Achievement, 30 peserta perwakilan dari IP Umum, dan 15 peserta perwakilan dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). 51 peserta terbaik itu akan masuk ke dalam tahap evaluasi lanjutan/wawancara yang meliputi presentasi, wawancara, dan observasi lapangan jika dibutuhkan. Presentasi dan wawancara dilakukan dalam waktu bersamaan di hadapan panel tim evaluasi, yang direncanakan mulai 23 Mei 2022.

Berbeda dari tahun sebelumnya, kolaborasi penyelenggaraan kali ini dilakukan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. (RDM/RH)

Paman Birin Undang Warga Banua, Hadiri Haul Ganal ke-216 Datu Kalampayan

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengundang warga Banua untuk berhadir dalam Haul Ganal ke-216 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (12/5) besok.

Haul Ganal ke-216 Datu Kalampayan yang diselenggarakan Pemprov Kalsel bekerjasama dengan Madrasah Darussalam Tanfidz dan Ilmu Al Qur’an ini, akan dihadiri para alim ulama dan habaib yang ada di Banua.

“Insya Allah, haul ganal ke-216 Datu Kalampayan akan kita gelar di Mahligai Pancasila besok Kamis. Kami mengundang warga Banua untuk dapat berhadir,” kata Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.

Selain mengundang masyarakat, Paman Birin melalui Kepala SKPD meminta kehadiran seluruh ASN dan karyawan-karyawati di lingkup Pemprov Kalsel mengikuti haul ganal ini.

Paman Birin juga menyebut masyarakat Kalsel yang dikenal religius menjadikan ulama sebagai panutan, teladan, karena merupakan pewaris para Nabi.

Sementara itu berbagai persiapan haul ganal ini pun terus dimantapkan. Mulai tempat acara utama di Mahligai Pancasila hingga nantinya juga bisa diikuti dari dalam Masjid Sabilal Muhtadin melalui layar TV.

Selain itu, masyarakat umum dan jamaah yang mengikuti haul ganal ini disarankan untuk membawa alas duduk masing-masing.

Haul ganal ini pun akan dimulai pukul 09.00 WITA dan diperkirakan selesai sebelum waktu shalat Dzuhur tiba. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Cegah PMK Ternak Masuk ke Kalsel, Tim Terpadu Disbunak Bergerak Cepat

BANJARBARU – Menindaklanjuti instruksi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor agar melakukan pencegahan dini penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel menurunkan tim terpadu.

Upaya pengawasan dan pencegahan virus PMK ternak di Kalsel

Tim terpadu bertujuan untuk melakukan pelacakan dalam rangka kewaspadaan dini penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di wilayah Kalimantan Selatan.

Tim terpadu terdiri dari Tim Kesehatan Hewan Disbunak Provinsi Kalsel, Tim Balai Veteriner Banjarbaru, Tim Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin,Tim Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, serta Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.

Kepala Disbunak Kalsel drh. Suparmi menyampaikan, sejak instruksi Gubernur, pihaknya gerak cepat dengan melakukan berbagai antisipasi, salah satunya dengan melakukan pelacakan hewan ternak sejak Minggu (8/5).

“Kita bergerak cepat sebagaimana instruksi Bapak Gubernur. Kita turunkan tin terpadu dan
mulai melakukan pelacakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat-tempat pengumpul ternak sapi, kerbau dan kambing yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar,” kata Suparmi.

Suparmi menjelaskan, pada wilayah Kota Banjarbaru dilakukan pemantauan di 3 tempat pengumpul sapi dan 1 tempat pengumpul kambing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banjar dilakukan di RPH Martapura dan 3 tempat pengumpul sapi.

Tim terpadu untuk Kota Banjarmasin juga melakukan pemantauan di RPH Basirih Banjarmasin, dan 2 tempat pengumpul sapi dan satu tempat pengumpul kambing.

Dibeberkan Suparmi, tim terpadu melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan ternak yang ada dan pengambilan sampel, tracking pemasukan ternak dan distribusi ternak pada dua bulan terakhir. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan KIE pada staf RPH dan pemilik tempat pengumpul ternak terkait kewaspadaan PMK.

Tidak sampai disitu saja, tim terpadu juga melakukan pengawasan di pintu masuk melalui jalur laut, yang dilakukan terhadap KM. Dharma Rucitra I yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam rangka kewaspadaan PMK di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dengan menggunakan mobil layanan karantina dan hasilnya nihil penyakit ternak yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulilah, sampai hari ini belum kita temukan penyakit mulut dan kuku pada ternak yang ada di Banua. Semoga kewaspadaan kita ini benar-benar membuat hewan ternak di Kalsel bebas penyakit,” harap Suparmi.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disbunak, sesuai dengan arahan Gubernur Sahbirin Noor akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian virus PMK pada hewan ternak ruminansia. Antara lain dengan meningkatkan biosekuriti dan memperketat pengawasan lalu lintas ternak, mengingat banyaknya ternak yang berada di pengumpul ternak merupakan ternak yang berasal dari luar Kalsel.

Disbunak juga mengimbau masyarakat yang melakukan usaha yang berkaitan dengan lalu lintas ternak, agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan tertib administrasi serta melaporkan kepada petugas Dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan hewan, jika ditemukan ternak yang sakit. (DISBUNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Tarif Air Minum di PTAM Intan Banjar Bakal Naik, Juli Nanti

BANJARBARU – Komisaris Utama PTAM Intan Banjar Mokhamad Hilman usai RUPS Luar Biasa di Ruang Intan, PT Air Minum Intan Banjar, Rabu (11/5) menyampaikan kenaikan tarif air minum menjadi bahasan dalam rapat yang digelar bersama para pemegang saham di PTAM Intan Banjar kali ini. Dalam hal ini dari pemerintah kota Banjarbaru, pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel. Dan disampaikan Hilman, dari yang dipaparkan sudah sesuai kondisi sekarang, dan menjadi keharusan.

Mokhamad Hilman, Komisaris Utama PTAM Intan Banjar

Sebab menurutnya, sejak 2012 hingga sekarang, PTAM Intan Banjar tidak pernah menaikkan tarif air minum. Sedangkan, dari dua sumber air curah yang salah satunya dari Banjarbakula, sudah naik 10 persen.

“Keduanya sudah naik harganya dari sebelumnya,” ungkap Hilman yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, kepada sejumlah wartawan.

Kemudian, yang dikelola oleh PTAM Intan Banjar sendiri sebutnya pasti akan naik juga, karena kenaikan inflasi dari bahan – bahan untuk operasional, bahan kimia, aksesoris dan sebagainya.

Dilanjut Hilman lagi, kenaikan tarif ini tentunya sudah melalui dasar – dasar yang memenuhi, juga sesuai SK Gubernur yang mengatur tarif dasar bawah dan tarif batas atas.

Namun ditegaskannya, karena PTAM Intan Banjar juga masih berfungsi sosial, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sebagai standar pelayanan kebutuhan dasar.

Maka, disepakatilah dalam rapat, untuk kenaikan tarif air minum dengan pengelompokan, yakni 4 kelompok pelanggan.

Untuk kelompok 1 dijelaskannya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan karena fungsi sosial maka akan dilakukan subsidi silang dari harga dasar Rp9.000. Sehingga bisa dibilang tidak terjadi kenaikan dari pembayaran sebelumnya.

“Jadi sama seperti dulu hanya Rp4100. Itu, kita paling rendah di Kalsel,” tegasnya.

Nah, sambungnya untuk kelompok lainnya yakni kelompok 2 hingga 4. Ini yang akan mengalami kenaikan 20 persen atau sebesar Rp2.000. Dari yang tadinya Rp9.000 menjadi Rp11.000.

“Dengan kondisi saat ini, apabila tidak dinaikkan maka kita tidak bisa full cost recovery atau pendapatan tidak bisa menutupi biaya operasional dan minus 19 M. apabila ini tidak dinaikkan,” jelasnya.

Karena itulah, kata Hilman dilakukan upaya menaikan tarif dengan range Rp2.000 hingga full cost recovery, untuk menutupi biaya operasional.

“Tapi tentu saja, kenaikan tarif ini, diikuti pula oleh peningkatan pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTAM Intan Banjar Syaiful Anwar menerangkan, rencana penerapan kenaikan tarif ini pada Juli 2022 mendatang.

Syaiful Anwar, Direktur Utama PTAM Intan Banjar

“Rencana Juli nanti, jadi kita sosialisasikan dulu. Kalau kita lihat, sebelum kami, sudah banyak yang lebih dulu menaikkan tarif ini, bahkan sampai 100 persen,” ucapnya sembari menunjukkan data dari PTAM Intan Banjar perihal BUMD yang telah menyesuaikan tarif wilayah provinsi Kalsel, seperti;

  1. PTAM Kota Bandarmasin sebesar 10 persen otomatis per tahun.
  2. PTAM Kabupaten Batola sebesar 20 persen per Maret 2022.
  3. PTAM Kabupaten Tapin sebesar 100 persen per Maret 2022.
  4. PTAM Kabupaten HSS sebesar 19 persen per Februari 2022.
  5. PTAM Kabupaten Kotabaru sebesar 20 persen per Februari 2022.
  6. PTAM Kabupaten Tanjung sebesar 30 persen per September 2021.
  7. PTAM Kabupaten HST sebesar 34 persen per Maret 2022.
  8. PTAM Intan Banjar sebesar 20 persen, rencana Juli 2022. (RDM/RH)

Warga Sungai Raya Dikenalkan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BATOLA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanudin Murad melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Cerbon, Selasa (10/4).

Pasalnya, menurut Ketua Komisi III DPRD Kalsel, masyarakat di Kalsel, khususnya di Batola wajib mengetahui mengenai Perda yang sudah disahkan oleh Gubernur Kalsel. Oleh sebab itu, dirinya sebagai bagian dari wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memberitahu kepada masyarakat Kalsel tentang adanya peraturan ini.

“Karena perda yang dibahas tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka saya mengundang orang nomor satu di Kabupaten Batola, ibu Noormiliyani AS sebagai narasumber pada kegiatan sosper ini,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala Noormiliyani melalui sosper Nomor 11 tahun 2018 ini, dapat meminimalisir hal-hal yang terkait dengan kesenjangan perempuan, baik itu yang berkiprah didunia politik, budaya dan pemerintahan.

Suasana Sosper Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad di Desa Sungai Raya Kabupaten Batola

“Hal itu agar bisa memotivasi diri perempuan tersebut dan bisa membuat ia dikenal orang secara luas,” harapnya.

Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan Kabupaten Batola dapat mempertahankan nilai kesetaraan gender yang mana berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, Kabupaten Batola terbaik nomor satu di Kalsel.

“Jadi tahun 2022 ini, saya juga berharap Batola bisa kembali menjadi nomor satu di Kalsel,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Gedung Baru DPRD Banjarmasin Akan Dibangun, Ini Kata Legislatif

BANJARMASIN – Sebentar lagi akan dilaksanakan pembangunan gedung baru DPRD Kota Banjarmasin, dan saat ini prosesnya masih menunggu lelang fisik.

Kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, pada Selasa (10/5) menjelaskan, usulan pembangunan Gedung Baru Dewan ini sejak tahun 2015 lalu, dan sekarang baru bisa terealisasi, untuk proses lelang manajemen konstruksi sudah selesai.

“Perkiraan estimasi waktu yang diberikan paling lambat minggu pertama bulan Juni 2022,” ucapnya

Disampaikan Matnor, dalam pengerjaan gedung baru DPRD Banjarmasin untuk proyek lelang jamak (multy years), sehingga tahun 2023 mendatang dapat berjalan lancar, dan bisa segera difungsikan. Terkait siapa yang nanti menjadi pemenang tender lelang, maka bisa melakukan kontrak dan merealisasikan pengerjaan fisik tersebut.

“Konstruksi pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin anggarannya sebesar Rp40 miliar,” kata Matnor

Politisi DPRD kota Banjarmasin ini menambahkan, rencananya gedung baru DPRD Banjarmasin akan dibangun tiga lantai. Pertama untuk basement atau parkir, kedua dibangun ruang komisi dan ketiga ruang pimpinan dewan serta ruang rapat serbaguna, dengan desain gajah menyusu dan bubungan tinggi sebagai konsep rumah banjar.

“Gedung lama tetap kami fungsikan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Lahan Pertanian di HST Diharapkan Tidak Semakin Berkurang

BANJARMASIN – Lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak semakin berkurang. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Rosyadi Elmi kepada wartawan, Selasa (10/5).

Pasalnya, menurut Rosyadi, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), saat ini luas lahan pertanian di HST semakin berkurang setiap tahunnya. Kondisi ini ditengarai disebabkan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah permukiman atau perumahan. Selain itu juga dikarenakan terjadinya beberapa kali bencana alam di wilayah tersebut.

Suasana Sosper Anggota DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi di Desa Paya Besar Kabupaten HST.

“Pasca banjir bandang satu tahun yang lalu, kerusakan lahan pertanian yang rusak akibat banjir mencapai 11.231 hektar, ini menyebar di sepuluh kecamatan,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Rosyadi, dinilai sangat mempengaruhi untuk target hasil produksi pertanian di Kabupaten HST. Sejumlah lahan pertanian yang rusak tentunya akan berpengaruh terhadap hasil panen beberapa tahun ke depan, dikarenakan lahan pertanian tertutup lumpur tebal dan tak bisa digarap.

Oleh karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai perlu ada upaya untuk meningkatkan kembali luasan lahan pertanian di wilayah HST. Apalagi saat ini sebagai komponen pendukung, Pemprov Kalsel memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dimana dalam Perda ini mengamanahkan terkait jumlah minimal luasan lahan pertanian yang harus dimiliki Kabupaten HST.

“Dalam Perda ini, di pasal 12 ayat (2) huruf d mengamanatkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling kurang seluas 29.000 hektar,” jelasnya.

Rosyadi berharap keberadaan perda ini mampu mencetak lahan pertanian dan menurunkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta dapat menjadikan kabupaten HST menjadi daerah yang swasembada pangan.

Untuk diketahui, Anggota DPRD Kalsel Dapil IV wilayah Tapin, HSS dan HST ini menggelar sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang diikuti puluhan peserta yang terdiri dari aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, para ketua RT, pengurus langgar dan tokoh masyarakat di Desa Paya Besar Kecamatan Baru Benawa Kabupaten HST, Senin (9/5). Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Anggota DPRD Kabupaten HST, Laila Irnawati dan Kepala Desa Paya Besar Iberahim. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version