Kategori: News

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2022. Upaya ini diwujudkan dengan mendatangi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud), Senin (30/5)

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saipuddin mengatakan kedatangan pihaknya ke Kemdikbud RI untuk memperjuangkan DAK untuk SMA dan SMK di Kalsel. Selain itu, juga membicarakan isu yang berkembang pada saat dalam rapat terkait kondisi latar belakang pendidikan tenaga kerja di Kalsel yang masih sangat rendah.

“Tenaga kerja di Kalsel yang berlatar pendidikan Diploma dan S1 hanya 12 persen. Sedangkan sisanya sebesar 88 persen di tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini tentu yang harus kita perjuangkan bahkan mungkin bisa menjadi sebuah revolusi pendidikan,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor berharap dalam bidang pendidikan ini, ada politik anggaran yang berpihak ke Kalsel untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru agar bisa lebih sukses lagi.

“Karena mau tidak mau suka tidak suka, Kalsel menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru itu. KAlau tidak dilakukan mulai sekarang saya rasa nanti masyarakat Kalsel hanya sebagai penonton saja bukan sebagai pelaku, karena memang daya saing pekerja kita lulusan kita masih rendah. sehingga kami berharap bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kalsel agar pembangunan IKN bisa lebih sukses lagi,” harapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali informasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad menyampaikan kegiatan tersebut untuk memperbanyak materi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Air Limbah di wilayah Kalsel.

“Pertama menyangkut masalah regulasi, kedua terkait substansi apa saja yang menjadi materi dalam rangka upaya kami memenuhi substansi yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/5).

Hasanudin berharap ke depan, dengan adanya Perda tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kalimantan Selatan terkait pentingnya upaya bersama dalam rangka menjaga lingkungan.

Untuk diketahui, rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel diterima oleh Wakil Kepala Dinas PUP ESDM Kusno Wibowo beserta jajarannya, Senin (30/5). (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, Senin (30/5).

“Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus konsultasi terkait pelaksanaan pemilu serentak, yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun 2024 mendatang,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias.

Politisi Partai Amanat Nasional tersebut juga mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jumlah partisipasi pemilih di Pemilu nanti bisa meningkat, bahkan menyamai persentase pemilih nasional. Hal ini tentunya harus didukung dan kolaborasi semua stakeholder terkait.

“Pada pemilu yang lalu, persentase pemilih di Kalsel sudah mencapai 64 persen dari target yang di tetapkan pemerintah pusat sebesar 79 persen. Dengan kolaborasi semua stakeholder, kami optimis dapat meningkatkan jumlah partisipan untuk mendekati jumlah partisipasi pemilih nasional sekitar 81 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Kalsel Sarmuji disela-sela pertemuan mengatakan, ada kendala yang dihadapi KPU Kalsel saat ini, diantaranya perpindahan status Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Menurut aturan, kantor KPU Kalsel juga harus berada di ibukota provinsi, sementara saat ini kita tidak mempunyai kantor di Banjarbaru,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menyatakan KPU RI siap membangun kantor KPU Kalsel, akan tetapi dalam hal ini akan lebih optimal apabila pemerintah daerah yang bersedia membangunkan gedung baru tersebut.

“Selain itu, menurut arahan Presiden, KPU diharapkan fokus pada elektoral proses, Kemendagri akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk mensupport kebutuhan KPU di daerah, demi kelancaran gelaran pemilu di tahun 2024 mendatang, tambahnya.

Idham menambahkan Presiden RI juga berpesan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

Selain DPRD Kalsel dan KPU Kalsel, pertemuan kali ini juga menghadirkan perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2022, di Ruang Iberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (31/5).

Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, BMKG telah memprediksi karhutla di Kalsel akan terjadi sepanjang pertengahan Mei hingga Agustus 2022.

Meski karhutla di tahun ini diprediksi tidak separah tahun-tahun sebelumnya, namun menurut Roy kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus tetap dilakukan dengan menyiapkan personel serta peralatan fasilitas pendukung lainnya.

“Mari kita bergerak untuk mencegah karhutla, tingkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan,” ucapnya.

Ia juga meminta setiap perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan, agar di tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Koordinir sebaik mungkin semua unsur yang terlibat dalam pengendalian hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu Plt Kepala BPBD Kalsel, Mujiyat mengungkapkan, rakor yang diikuti oleh lintas SKPD dan TNI-Polri serta LSM ini, bertujuan untuk membangun harmonisasi dalam mencegah karhutla di Kalsel.

“Ini adalah upaya kita bersama, mudah-mudahan nanti saat kita menangani bencana karhutla, itu tidak ada yang saling menyalahkan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel, telah terjadi sebanyak 15 kali karhutla di Kalsel sejak Januari hingga 20 Mei lalu. Kendati demikian Mujiyat mengaku sampai saat ini masih belum menetapkan status siaga karhutla Kalsel.

“Langkahnya dari kabupaten kota dulu, kalau sudah ada minimal 2 kabupaten kota yang menetapkan siaga karhutla, baru level siaganya sudah ke tingkat provinsi,” jelas Mujiyat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Mahani Harahap, ketika menjadi salah satu narasumber workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (30/5).

Rudy menegaskan, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus menerapkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah, serta akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

“Komponen biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD, diatur menggunakan metode pembayaran lumpsum untuk uang harian dan uang representative serta sesuai biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Rudy menjelaskan, bahwa sistem lumpsum merupakan pembayaran untuk semua biaya, lumpsum uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal, sedangkan lumpsum uang representative merupakan pengganti biaya tips porter, tips pengemudi dan sebagainya.

“Sedangkan biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan dibayarkan sebesar nilai yang benar-benar diserahkan kepada penyedia jasa transportasi dan penginapan sesuai bukti yang diterima,” tambahnya.

Artinya, pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan semua kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang lengkap dan sah.

“Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil (jika bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh), bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota, serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,” detail Rudy dalam paparannya.

Jika tidak menggunakan penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana diatur dalam Standar Harga Regional.

Kemudian, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD juga harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPM kepada Bendahara Umum Daerah.

“Artinya, PA/KPA Sekretariat DPRD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penerbitan SPM,” tegasnya.

Rudy mengingatkan pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negara.

“Dalam melakukan audit, BPKP akan mencari dan mendapatkan seluruh bukti kemudian melakukan evaluasi dan analisis serta meminta konfimasi dan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan keterangan serta menyimpulkan adanya penyimpangan dan dugaan adanya kerugian keuangan negara,” ungkap Rudy.

Beberapa modus penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang sering ditemukan, berupa perjalanan dinas fiktif, pertanggungjawaban ganda, mark up biaya penginapan dan pengajuan biaya penginapan ganda berupa bukti penginapan/losmen dan pengajuan klaim biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2022 ini, kembali memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji khusus.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan, di aula Antasari Gedung Diagnostik RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (30/5). Dibuka langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.

“Setelah hampir 2 tahun tidak memberikan layanan tersebut, akibat pandemi COVID-19, dan saat ini pihaknya bersyukur pelaksanaan haji dapat kembali diselenggarakan tahun 2022 ini. Pada pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan ini, RSUD Ulin Banjarmasin tentunya memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Diharapkan, tambah Izzak, seluruh calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dalam keadaan sehat. Sehingga semua calon jemaah haji dapat berangkat untuk menjalankan haji ke Tanah Suci.

“Untuk calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan, dari 11 travel sebanyak 298 calon jemaah haji khusus,” jelasnya.

Untuk calon jemaah haji khusus tersebut, diperiksa kesehatan serta kebugaran fisik mereka. Pemeriksaan yang dilakukan seperti, kesehatan secara umum atas pemeriksaan darah lengkap, urine, EKG Jantung, Rontgen Paru Paru, suntik vaksin meningitis.

“Nantinya pabila hasil EKG Jantung meragukan, maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan treadmill,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Klub Basket Sunday Morning berhasil meraih gelar juara di Kejuaraan Basket Piala Paman Birin Tahun 2022.

Keberhasilan tersebut diraih Sunday Morning Banjarmasin setelah berhasil mengalahkan Klub Basket Spartans Banjarbaru, pada babak final dengan skor 58 : 42 untuk kemenangan Sunday Morning, di Gelanggang Olahraga Remaja Hasannudin HM, di Banjarmasin, pada Minggu Malam (29/5).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya bersyukur pada Kejuaraan Basket Piala Paman Birin Tahun 2022 ini, setelah menghasilkan juara.

“Kami memberikan apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang telah antusias dalam mengikuti kejuaraan basket piala Paman Birin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Hermansyah, setelah melihat antusiasme dari masyarakat terhadap olahraga basket ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi Kejuaraan Basket antar klub Piala Paman Birin, akan dijadikan agenda rutin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel akan menggelar kejuaraan basket kelompok umur.

“Dalam rangka melakukan pembinaan cabang olahraga basket di Provinsi Kalimantan Selatan, maka kami akan menggelar kejuaraan kelompok umur,” ujarnya.

Menurut Hermansyah, dengan adanya kejuaraan tersebut, maka diharapkan basket kedepannya, dapat menjadi cabang olahraga unggulan bagi Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

“Untuk saat ini cabang olahraga basket mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan dalam rangka studi komparasi program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan terkait Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin (30/5).

Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Imam Suprastowo didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannoor, beserta Anggota Komisi II lainnya dan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kalsel disambut hangat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Adiyasa beserta jajarannya.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengungkapkan rasa terima kasihnya sudah diterima dengan baik dalam kunjungan kerja tersebut. Ia melihat di Provinsi Bali kegiatan pertaniannya lebih menonjol meskipun untuk luas lahannya telah diperkecil akan tetapi mempunyai kekuatan pengelolaan lebih baik daripada di Kalimantan Selatan.

“Inilah yang perlu kita pelajari tentang pengelolaannya, kalau hasil dan sebagainya itu relatif dan kita harapkan kedepan untuk hal-hal yang baik bisa kita contoh dan dapat dilaksanakan di Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, provinsi Bali bukan hanya sekedar tujuan wisata domestik dan internasional akan tetapi ada hal yang menarik yaitu pertanian serta ada juga peternakan di sini.

“Apapun hasil yang kita bawa dari Provinsi Bali ini, hal yang baik bisa kita ambil untuk Kalimantan Selatan,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Adiyasa mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPRD Kalsel yang sudah berkenan datang ke Provinsi Bali. Ia juga menjelaskan tentang kondisi sektor pertanian di Provinsi Bali.

“Walaupun kami di Bali punya wilayah kecil tetapi kami masih mempunyai gunung, danau, serta sungainya juga masih relatif bagus sehingga sebagian sawah kami bisa tanam tiga kali dalam setahun,” ucapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)