BANJARMASIN – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi Dewan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan studi komparasi terkait kegiatan Sosialisasi Perda dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang).
Rombongan wakil rakyat Kabupaten Barsel diterima oleh Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel, Muhammad Jaini beserta stafnya, Selasa (27/9).
Plt Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan bahwa Sosper dan Wasbang merupakan keniscayaan dalam upaya bersama/kebersamaan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Suasana Kunjungan DPRD Barsel ke DPRD Kalsel
Ia menjelaskan kegiatan sosper dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dan soswasbang mulai perubahan APBD Kalsel 2021 sebanyak satu kali dalam sebulan per anggota DPRD Kalsel.
“Kemudian pada tahun 2022, sosper dilaksanakan sebulan dua kali dan soswasbang tetap satu kali. Namun dalam perubahan APBD 2022, rencananya masing-masing sebanyak dua kali dalam sebulan,” tambah Jaini.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Muhammad Farid Yusran mengatakan pihaknya cukup antusias mendalami aturan-aturan terkait Sosper dan Soswasbang. Pihaknya akan berusaha melakukan pendekatan dengan eksekutif serta pihak terkait untuk pelaksanaan Sosper dan Wasbang.
“Kami berharap ada lampu hijau bagi anggota DPRD Barsel untuk melaksanakan Sosper dan Wasbang agar masyarakat luas lebih mengetahui lagi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komunitas Nelayan, Petambak, Pengusaha Eksportir dan Pekerja Kepiting Bakau di Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) ke Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Senin (27/9).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 yang membatasi ukuran minimal untuk ekspor kepiting yang dinilai tidak berpihak kepada para nelayan.
Suasana RDP Komisi II DPRD Kalsel bersama Komunitas Nelayan Kepiting dan DKP Kalsel.
Dalam pasal 8 ayat 1 aturan tersebut, tertulis bahwa ukuran karapas atau cangkang kepiting untuk keperluan ekspor, minimal 12 cm.
Koordinator Komunitas Nelayan, Petambak, Pengusaha Eksportir dan Pekerja Kepiting Bakau di Kalimantan Selatan (Kalsel), Lukman Hidayatullah mengungkapkan akibat dari aturan itu, hampir semua masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pencarian hingga ekspor kepiting, harus mengalami kerugian besar.
Bahkan, tak sedikit yang harus gulung tikar atau beralih haluan menjadi petani dan nelayan hasil laut atau sungai jenis lain.
“Kerugian yang kami alami terutama dari segi ekonomi karena harga jual kepiting yang sangat murah. Ditambah dengan batas minimal ukuran kepiting yang diekspor,” katanya kepada wartawan.
Keberadaan aturan batas minimal ukuran karapas kepiting untuk ekspor, menurut Lukman, tidak hanya dirasakan di Kalsel, tapi juga hampir di level nasional.
Mengingat, rata-rata ukuran kepiting bakau saat ini hanya sekitar 10 cm, meskipun sudah melalui masa pembesaran dan tiga kali ganti kulit.
Disisi lain, dampak dari aturan baru itu adalah minimnya pendapatan yang diterima nelayan tangkap, yang biasanya bisa mencapai Rp250 ribu per hari, sekarang hanya sekitar Rp100 ribu per hari.
“Banyak nelayan yang sudah mengurangi aktivitasnya karena harga kepiting yang sangat murah akibat tidak bisa diekspor. Biasanya para nelayan inilah yang mencarikan bibit kepiting di sungai dan dijual ke petambak untuk dipelihara sebelum ekspor,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah segera mencabut aturan itu agar kerugian tidak semakin meluas. Apalagi di tengah kondisi pasca pandemi seperti sekarang, di mana banyak yang terdampak dari sisi perekonomian.
“Jika perlu waktu untuk mencabut, setidaknya bisa lewat surat edaran agar dapat diterapkan secepatnya,” tambah Lukman.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo berjanji akan secepatnya menindaklanjuti tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
“Kami secepatnya akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi tersebut ke pusat karena memang merugikan para nelayan dan pekerja tambak kepiting,” ungkap Imam.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono. Pihaknya bersama dengan DPRD Kalsel akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
“Termasuk ke tingkat DPR RI dalam hal ini Komisi IV yang salah satu kewenangannya adalah masalah kelautan,” ungkapnya.
Rusdi mengakui, aturan yang baru terbit itu terbilang merugikan karena dihapuskannya syarat lain untuk dapat mengekspor kepiting bakau.
Dalam aturan sebelumnya, tertulis bahwa untuk keperluan ekspor, minimal ukuran karapas kepiting bakau adalah 12 cm atau setidaknya memiliki berat 150 gram.
“Nah, dalam aturan baru itu, yang berat 150 gram dihapuskan dan tinggal yang 12 cm. Padahal selama ini nelayan kita berpatokan dari ukuran berat minimal itu,” pungkas Rusdi. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kepada relawan dan BPBD se Kalsel.
Upacara pembukaan pelatihan dilaksanakan di Lapangan BPBD Kalsel, pada Selasa (27/9). Bertugas sebagai pembina upacara Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparno.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno (tengah), saat secara simbolis menyematkan tanda pengenal peserta pelatihan
Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, pemerintah sangat memerlukan mitra kerja yang diantaranya relawan di bidang kebencanaan, dalam membantu pelaksanaan penanggulangan kebencanaan di Kalsel.
“Peringatan dini, simulasi latihan penanggulangan bencana, hingga edukasi bagi masyarakat harus ditingkatkan. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan dan peningkatan kapasipitas, serta keterampilan relawan yang terlibat dalam semua tanggapan kebencanaan, baik pada saat pra bencana,” ucapnya.
Untuk melakukan tanggap darurat serta pasca bencana, lanjut Gubernur, diperlukan pemahaman bersama terkait perubahan paradigma penanganan bencana melalui pendekatan dan kesiapsiagaan, agar dapat mengurangi resiko bencana yang akan terjadi kedepan.
Aspek ini menurutnya akan menjadi pendorong dan motivasi kepada relawan agar tidak terpaku pada tugas kedaruratan saja, namun akan mengembangkan kapasitas ilmu keterampilan relawan untuk melakukan tindakan sebelum bencana tersebut muncul.
“Misalnya melalui sosialisasi peringatan dini, mitigasi, serta upaya peningkatan kesiapsiagaan,” tuturnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Suria Fadliansyah mengatakan, ke 80 peserta yang mengikuti pelatihan selama 3 hari ini, akan di berikan penanganan kegiatan-kegiatan sebelum maupun pasca terjadinya bencana alam.
Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Suria Fadliansyah
“Seperti pembekalan pengetahuan penanganan banjir, kemudian pengetahuan tentang keadaan kondisi kesiapsiagaan, tanda-tanda bagaimana bencana itu akan terjadi,” jelasnya.
Suria berharap, hasil pelatihan ini dapat meningkatkan kesiapan relawan dalam melakukan mitigasi maupun penanganan pasca bencana alam saat kembali ke daerah mereka nanti.
“Dan saya berharap kegiatan ini menjadi bagian dari pengetahuan yang dapat diandalkan oleh para relawan se Kalsel,” harapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kota ke 496, pada Senin (26/9).
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, kepada sejumlah wartawan, usai Rapat Paripurna, menjelaskan, agenda tahunan ini digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Jika Sidang Istimewa Rapat Paripurna biasanya pada 23 September, sehari sebelum puncak Peringatan Harjad Kota Banjarmasin yang jatuh 24 September, di gedung Dewan Banjarmasin. Namun untuk tahun ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, karena adanya pembangunan gedung dewan baru, dikhawatirkan mengganggu prosesi acara dan menyulitkan lahan untuk parkir, disebabkan banyak tamu undangan.
“Sesuai Undang-Undang diperbolehkan menggelar di luar Gedung DPRD Banjarmasin,” katanya.
Disampaikan Harry, menjelang lima abad Kota Seribu Sungai, dapat menjadi inspirasi dan motivator dengan cara lebih banyak berbuat yang terbaik lagi, dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap prestasi capaian di berbagai sektor, tidak terlepas dari peran legislatif dalam menjalankan tupoksinya didukung eksekutif, seluruh forkopimda serta semua lapisan masyarakat.
“Semoga peringatan Harjad ke-496 Banjarmasin, dapat semakin menjadikan Kota Baiman, Bauntung, Batuah, mendapat Berkah dan Ridho Allah SWT,” kata Harry.
Sementara itu, di tempat yang sama, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, meski sudah dikenal sebagai kota tua, pihaknya ingin seluruh masyarakat untuk bangkit menyesuaikan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, supaya tidak ketinggalan dengan kota besar lain di Indonesia. Saat ini masih banyak tantangan dan permasalahan baik fisik maupun non fisik yang harus diselesaikan.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina
“Mari semua elemen masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan diberbagai sektor,” pinta Ibnu.
Lebih lanjut Ibnu menambahkan, tahun 2022 ini merupakan periode kedua memimpin Banjarmasin dalam Pilkada digelar 2020 lalu berpasangan dengan Arifin Noor sebagai Wakil Wali Kota, dengan mengusung tema “Banjarmasin Baiman Bauntung Batuah”, terus bergerak mewujudkan pembangunan maju terdepan.
“Kami berupaya kota Banjarmasin menuju pembangunanperubahan kearah yang lebih baik,” tutupnya.
Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-496 tahun Kota Banjarmasin dipimpin , Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua Muhammad Yamin, Matnor Ali dan Tugiatno, serta Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Seluruh Anggota Dewan, Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, Unsur Forkopimda dan Gabungan Istri Wakil Rakyat, juga turut hadir beberapa mantan pejabat penting seperti mantan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Sekretaris Dewan Banjarmasin, Esya Zein dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah.
Foto bersama seluruh anggota DPRD Banjarmasin dengan Wali Kota dan Wakilnya
Untuk diketahui, dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-496 tahun Kota Banjarmasin, sebelumnya pada jam 07.30 WITA pagi, digelar Ziarah ke makan Sultan Suriansyah di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagai kegiatan rutin tahunan. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sambo Piala Gubernur Paman Birin Seri 1 Tahun 2022, resmi digelar di Kota Banjarmasin, diikuti ratusan peserta.
Kejurprov Sambo digelar, di Voli Stadion Mini Mulawarman, Senin (26/9). Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Assisten 3 Bidang Administrasi Umum Subhan Noor Yaumil.
Asisten 3 Setdaprov Kalsel Subhan Nor Yaumil
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Subhan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap olahraga Sambo.
“Meski olahraga Sambo baru digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, olahraga ini sudah diminati banyak peserta,” ungkapnya.
Olahraga Sambo ini, lanjutnya, merupakan olahraga perpaduan cabang gulat dan judo, prestasi atlet Sambo Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai skala nasional serta internasional.
“Melihat antusiasme peserta Kejurprov Sambo ini, maka kepada pengurus untuk dapat terus melakukan pembinaan kepada para atlet Sambo,” ujarnya.
Mengingat, prestasi atlet inilah yang dapat membanggakan Provinsi Kalsel.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kalimantan Selatan Muhammad Ricky Fajar mengatakan, meski digelar untuk yang pertama kalinya, kejurprov Sambo diminati peserta.
“Terbukti dengan 140 atlet Sambo dari perwakilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan ini,” ujarnya.
Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kejurprov ini.
“Kami berterima kasih kepada Pemprov Kalsel, Dispora Kalsel, Bank Kalsel, dan lainnya, yang telah mendukung terlaksananya Kejurprov Sambo,” tuturnya.
Menurut Ricky, kelas yang dipertandingkan pada Kejurprov Sambo ini, sesuai dengan kelas pertandingan internasional, serta Kejurprov ini sebagai ajang pemanasan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.
Pada Kejurprov Piala Gubernur seri 1 ini, dipertandingkan 40 kelas atau memperebutkan 40 medali emas yang terdiri dari dua kategori yakni sport dan combat. Masing-masing mempertandingkan 9 kelas untuk putera dan puteri serta kelas beregu. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Untuk mempermudah para pedagang, Pasar Bauntung Kota Banjarbaru memiliki sejumlah pelayanan hasil kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya adalah Kantor Kas Bank Kalsel yang terletak di sisi kanan jalur pintu masuk kedalam pasar Bauntung. Kantor kas Bank Kalsel diharapkan dapat mempermudah Bank Kalsel dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pedagang di pasar Bauntung dengan jumlah lebih dari 1.200 pedagang.
Kantor Kas Bank Kalsel tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin pada senin (26/9), didampingi oleh Direktur bisnis Bank Kalsel Fahruddin, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Abdul Basid, beserta sejumlah para pedagang di pasar Bauntung Kota Banjarbaru.
Dalam sambutannya Wali Kota Banjarbaru Aditya menyampaikan, dengan adanya kantor Kas Bank Kalsel Pasar Bauntung diharapkan akan mempermudah dalam memberikan pelayanan yang lebih refresentatif, sehingga dapat mengoptimalkan operasional dan akan menambah kenyamanan nasabah serta dapat meningkatkan pelayanan.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan selamat kepada Bank Kalsel, atas dibuka dan diresmikannya kantor Kas Pasar Bauntung Bank Kalsel pada hari ini,” Ucap Aditya.
Aditya menambah kan, pihaknya mengharapkan dengan di bukanya kantor Kas Bank Kalsel Pasar Bauntung ini, akan semakin mempermudah dan semakin memperdekat akses masyarakat, khususnya pedagang untuk mendapatkan pelayanan perbankan oleh Bank Kalsel. Khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pedagang di pasar ini.
“Jumlah pedagang di pasar Bauntung Kota Banjarbaru ini berjumlah kurang lebih 1.200 pedagang, dari jumlah itu baru 200 pedagang yang mempunyai rekening bank Kalsel, dan hanya 50 pedagang saja yang aktif melakukan transaksi,” lanjut Aditya.
Sementara itu, Direktur bisnis Bank Kalsel Fahruddin menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, dikarenakan telah mengizinkan Bank Kalsel untuk membuka kantor kas di Pasar Bauntung, dan memberikan lokasi yang sangat strategis di area pintu masuk pasar Bauntung.
“Dengan adanya kantor kas bank Kalsel di pasar Bauntung, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal, Kantor Kas Pasar Bauntung Bank Kalsel Cabang Banjarbaru ini juga akan menyediakan layanan pemasaran, sehingga para pedagang di pasar Bauntung bisa melakukan pinjaman,” tutup Fahruddin. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sukses menggelar penghargaan Geospasial Banua Award 2022 yang acara puncaknya berlangsung, pada Jumat (23/9), di hotel berbintang di kota Banjarmasin.
Geospasial Banua Award ini merupakan adopsi dari Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan satu-satunya penghargaan di tingkat daerah se Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Geospasial Banua Award terbagi menjadi dua kategori, yakni SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data simpul jaringan terbaik.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung jaringan informasi geospasial daerah.
“Serta mewujudkan sistem satu data pembangunan Kalsel yang berkualitas dan terintegrasi,” terangnya.
Adanya penghargaan ini diharapkannya juga dapat memberikan dorongan yang lebih masif dari SKPD dan Pemkab/ko dalam meningkatkan kinerja simpul jaringan informasi geospasial dan mendukung percepatan Satu Data Banua.
“Saya mewakili Gubernur Kalsel, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi peserta dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022 ini,” ucapnya.
Ketua Pelaksana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, tujuan utama pemberian penghargaan ini agar meningkatkan kesadaran Pemkab/ko terhadap pentingnya informasi geospasial dalam mewujudkan pembangunan efektif dan efisien.
Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor
Demikian pula SKPD Pemprov Kalsel. Menurut Ariadi, keterlibatan SKPD dalam melalukan integrasi holistik, integratif dan tematik spasial.
“Jadi dengan informasi geospasial yang akurat, tidak ada lagi tumpang tindih lahan dan akurasi pembangunan juga lebih terjamin,” jelasnya.
Meski belum dapat dikatakan maksimal, melalui penghargaan ini, Ariadi menilai adanya peningkatan informasi geospasial yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun SKPD.
“Karena mereka kan juga masih dalam tahap pemula. Tapi ini awal yang baik untuk memotivasi mereka untuk mencapai level yang lebih optimal,” ucapnya.
Dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel berhasil meraih juara dalam kategori SKPD Pemprov Kalsel terbaik, sedangkan dalam kategori Pemkab/kota terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menyebut, dana bagi hasil pusat lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi serapannya di Bumi Bersujud hanya mampu terealisasi 10-11 persen.
Oleh sebab itu, dana bagi dari hasil dari Pemprov Kalsel cukup memberikan andil besar terhadap kas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Tentu bisa lebih berkontribusi terhadap PAD di Tanbu,” ujarnya, di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (24/9) sore.
Sehingga, menurutnya, perlu ada suntikan baru untuk penerimaan kas daerah. Selain itu, potensi seperti Bagi Hasil (PBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP) diakui cukup menjanjikan bagi pemda.
“Ini kan sudah diatur ke dalam peraturan Gubernur Kalsel. Semoga lancar, apabila terealisasi potensinya besar,” harapnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, dengan adanya dukungan dari Bupati dan Pemkab Tanbu secara penuh dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kas daerah.
“Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan penuh Bupati, Sekdakab beserta Bapenda. Semoga kerjasama ini dapat mendorong lebih baik lagi soal PAD di Tanbu,” papar politisi Golkar itu.
Sebagai perwujudannya, Komisi II DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi serta berkolaborasi seiring kebangkitan perekonomian di provinsi ini mulai berangsur pulih.
“Tentu dukungan turut mengalir. Kita akan terus optimalkan PAP, tak hanya bagi Pemprov saja Pemkab pun diuntungkan,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Dari sekian banyak jenis pajak daerah, Air Permukaan (PAP) terus digenjot. Kali ini, legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) turut berkolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan itu.
“Menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya pada 28 hingga 29 Oktober 2021 lalu dan telah disetujui Badan Keuangan Daerah Kalsel, terbukti kali ini bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan PAD melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada awak media, usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.
Wakil Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini, membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project penyelenggaraan rakoor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Kabupaten Tanbu.
“Karenanya tentu apabila keinginan dari Pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha tersebut,” ucapnya.
Dari terbentuknya tim teknis, ia berharap, penerimaan PAP di Kalsel terkhusus Tanbu dapat lebih optimal. Bahkan, mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.
“Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai. Karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi. Terlebih, tadi Bupati Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Bapenda juga sangat mengapresiasi sekali. Terlebih, mendukung akan adanya hal tersebut,” jelasnya.
Idealnya, menurut politisi partai Golkar ini, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali dalam sebulan supaya capaian penerimaan PAP berjalan maksimal.
“Waktu terakhir rapat bersama tim teknis dan berdasarkan usulan saya di DPRD Komisi II Kalsel tentu tak hanya di Tanbu saja melainkan juga akan melakukan ini di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, mengatakan, potensi Pajak Air Permukaan di wilayahnya memang cukup menjanjikan. Apalagi sebagai penerimaan kas daerah.
“Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait penerimaan ini,” bebernya.
Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.
“Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah,” tuturnya.
Dari hasil pembagian, Zairullah, mengganggap penerimaan ini cukup memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Tanah Bumbu.
“Kan 50-50, apabila 100 persen maka pembagiannya sama,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan memberikan Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikan (SKKP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Jumat (23/9).
Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Kartono mengatakan, pihaknya dari PPN Pekalongan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan, Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Kepala PNN Pekalongan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartono
“Tujuan dari sosialisasi ini, agar pengusaha perikanan, para pemilik kapal mengetahui dengan jelas mengenai persyaratan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan,” ungkapnya.
Agar, lanjut Kartono, pada pengajuan permohonan tidak mengalami hambatan serta kendala.
“Dengan lengkap persyaratan oleh pemohon, akan sertifikat tersebut semakin cepat diterbitkan,” jelasnya.
Pengajuan permohonan sertifikat kelaikan kapal perikanan dapat melalui, petugas pelabuhan perikanan setempat, seperti UPTD, UPT Pusat terutama di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Fajar Priyo Pramono mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentunya menyambut gembira, adanya kerjasama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ini merupakan pembina pelabuhan perikanan yang ada di provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Fajar.
Dengan adanya sosialisasi penerbitan sertifikat kelaikan kapal ini, menurutnya maka pengetahuan para nelayan dan pemilik kapal akan semakin teredukasi dalam pengurusan sertifikat kelaikan kapal nelayan tersebut.
“Kami berharap dengan tertib administrasi tersebut, maka para nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berusaha dengan nyaman, serta tenang dalam bekerja,” ujar Fajar.
Pada acara Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ini, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Nurbani Yusuf, Kasi Tata Operasional UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki, perwakilan UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, pengusaha perikanan, pemilik kapal nelayan, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
