BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 ini, telah ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) Karate. Hal ini terungkap pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Tahun 2023 yang digelar di Kota Banjarmasin, Sabtu (4/3). Dan, dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, rapat kerja ini dilaksanakan, untuk meningkatkan kinerja FORKI Kalsel dalam meningkatkan prestasi atlet di Banua.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
“Serta kehadiran semua pihak pada Rakorprov ini, untuk meningkatkan sinergisitas, komitmen, serta dapat menyamakan persepsi, dalam melaksanakan program kerja FORKI Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Sahbirin, apa yang menjadi program kerja FORKI dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
“Kami berharap apa yang menjadi program kerja FORKI dapat berjalan lancar dan sukses dalam pelaksanaan,” ucapnya.
Dengan ditetapkan Provinsi Kalsel sebagai Tuan Rumah Pra PON Karate tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan sepenuhnya.
“Kami berharap atlet karate Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik, pada ajang Pra PON Karate Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan mendatang,” ujar Gubernur.
Seperti diketahui, pada Tahun 2023 ini merupakan tahun yang sibuk bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena ada beberapa agenda besar nasional yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Diantara juga ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Sebagai wujud kepedulian terhadap bidang sosial kemasyarakatan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan perlengkapan penanganan kebencanaan. Bantuan diberikan guna mendukung pemberian layanan yang cepat dan terarah dalam penanganan bencana dan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Dana senilai Rp100 juta dikucurkan untuk pengadaan perlengkapan kebencanaan yang terdiri atas Tenda Serbaguna, Tenda DOP, Tenda Kerucut, Meja Makan dan Kursi Lipat. Secara simbolis bantuan diserahkan Komisaris Bank Kalsel, Rizal Akbar Sarupi, yang didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi, kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun disela seremonial pembukaan Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Bergerak, di Bumi Perkemahan Alam Roh, Kiram, Kabupaten Banjar akhir pekan lalu.
Menanggapi bantuan tersebut, Muhammadun, selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi, dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bank Kalsel melalui program CSRnya.
“Atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalsel, kami berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan Bank Kalsel melalui program CSR, berupa perlengkapan penanganan dan penanggulangan bencana serta bakti sosial kemasyarakatan. Kami akan gunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya, khususnya untuk penanganan bencana dan bakti sosial sebagaimana diamanatkan Bank Kalsel,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Rizal Akbar Sarupi selaku Komisaris Bank Kalsel menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama terkait dengan penanganan kebencanaan dan bakti sosial kemasyarakatan yang dilakukan Dinas Sosial.
“Melalui bantuan ini, kami berharap dapat mengoptimalkan pelayanan para relawan Dinas Sosial dalam aktivitasnya melakukan penanganan dan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Semoga para relawan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan saat menjalankan tugasnya, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua”, pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)
SURABAYA – Tata Tertib atau lebih akrab disebut Tatib adalah norma yang wajib dipatuhi setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama menjalankan tugasnya guna memaksimalkan kinerja mereka.
Suasana Kunjungan Kerja Pansus IV DPRD Kalsel ke DPRD Jawa Timur
Hal ini yang mendasari Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertandang ke DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka sharing terkait Perubahan Tatib di DPRD Kalsel Nomor 1 Tahun 2019 guna mengoptimalkan penyelesaian tugas Pansus, pada Jumat (3/3)
Diterima oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan DPRD Jatim, Mahrus Hasyim, rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi ini mengawali paparannya dengan menyampaikan tujuan kunjungan ini.
“Rombongan Pansus berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memperkaya ilmu dan refrensi terkait substansi rancanga peraturan DPRD Kalsel tentang perubahan atas peraturan DPRD Tentang Tata Tertib yang sedang kami bahas,” ungkapnya.
Menuju topik, menurut Politisi Golkar itu bahwa ada beberapa faktor yang membuat tatib DPRD Kalsel ini direvisi. Salah satunya yaitu Perubahan Tatib ini merupakan konsekuensi dan perkembangan dinamika hukum dan kondisi faktual di Kalsel.
“Materi yang menjadi sorotan kami yaitu ketentuan sosialisasi propemperda, raperda, perda sosialisasi pancasila dan wawasan kebangsaan”, jelasnya.
Sementara, Perancang Peraturan Perundang-undangan di DPRD Jatim, Mahrus Hasyim menanggapi bahwa sejak dibentuknya Tatib di DPRD Jawa Timur tahun 2019 lalu, sampai saat ini belum mengalami perubahan.
Sedangkan terkait Sosialisasi Propemperda, Raperda, Perda Sosialisasi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, di Jatim ada pengaturan, hanya saja tidak melalui Tatib tetapi tetap dimasukan di Perda Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Tentang kunjungan dapil, ditempat kami kunjungan dapil tidak mengumpulkan orang karena tindak lanjut Perda Hak Keuangan itu dari dinas terkait menyampaikan mengumpulkan masa cukup di satu kegiatan sosialisasi saja. Jadi yang awalnya Sosialisasi Kebangsaan, menjadi Sosialisasi Loka Karya seminar, tidak menyebut wawasan Kebangsaan,” terangnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJAR – Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) Bergerak, di Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan peserta jambore relawan sosial terbanyak di Indonesia.
Penekanan sirine tanda dimulainya Jambore Akbar PSKS Bergerak di Alam Roh 20 Kiram
Penghargaan rekor MURI diserahkan Direktur Operasional Jusuf Ngadri kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Pembukaan jambore akbar di Alam Roh 20 Kiram, Kabupaten Banjar, Jumat (3/3).
Sahbirin mengatakan, jambore akbar ini menjadi sejarah indah bagi relawan sosial di Kalsel dan Indonesia, karena tercatat dalam rekor MURI sebagai jambore akbar dengan peserta relawan sosial terbanyak di Indonesia.
“Catatan indah ini kiranya juga bergelora dalam jiwa para relawan sosial, yang kemudian menghadirkan aksi-aksi nyata dalam penanganan masalah sosial diberbagai dimensi kehidupan,” ujar Gubernur.
Penghargaan tersebut, menurut Gubernur akrab disapa Paman Birin ini, juga merupakan momentum untuk menggerakkan relawan sosial di daerah agar lebih maksimal lagi dalam melakukan kerja penanganan sosial yang profesional.
“Sehingga penanganan permasalahan sosial di Kalsel bisa kita lakukan lebih cepat dan lebih efektif,” ungkapnya.
Permasalahan sosial di Kalsel, diakuinya, masih banyak ditemukan. Mulai kemiskinan, pengangguran, anak dan lansia terlantar, hingga penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya beragam. Bisa disebabkan faktor alam maupun non alam.
“Saya sungguh meyakini dan sangat optimis keberadaan relawan sosial akan menjadi pasukan terdepan dan terbesar dalam mengatasi permasalahan sosial itu,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Kalsel Muhammadun mengatakan, jambore sempat tertunda karena pandemi COVID-19 di tahun 2019.
“Jambore ini terlaksana karena keinginan Gubernur kita yang ingin bertemu langsung dengan para relawan. Acara ini sempat tertunda karena pandemi covid di tahun 2019,” ungkapnya.
Berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan dalam Jambore Akbar ini, diantaranya penanaman 1.500 bibit pohon, aksi donor darah sukarela hingga lomba permainan tradisional.
“Peserta jambore juga akan mengikuti berbagai lomba olahraga tradisional, seperti balogo, engrang dan bakiak, donor darah serta melakukan penanaman pohon,” bebernya.
Pada momen tersebut Paman Birin juga dikukuhkan sebagai Pembina Utama Relawan Sosial PSKS Kalsel.
Jambore diikuti oleh 3.000 perserta meliputi taruna siaga bencana (Tagana), relawan KSB, pelopor perdamaian, pekerja sosial masyarakat (PSM), penyuluh sosial. Kemudian, sumber daya manusia (SDM) program keluarga harapan (PKH), pendamping sosial fakir miskin, karang taruna, pendamping rehabilitasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan LKS.
Turut hadir Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, PBB Perwakilan Indonesia Diandra Pratami serta tamu undangan lainya. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir di Kabupaten Banjar, sebesar Rp25 juta. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Bupati Banjar, Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam Martapura di Kabupaten Banjar (3/3). Turut mendampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi dan Kepala Cabang Martapura, A. Fauzi Noor.
Bupati Banjar (baju putih) menyerahkan bantuan UPZ Bank Kalsel kepada Forum Jurnalis Banjar
Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepedulian Bank Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel telah memberikan bantuan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 25 juta rupiah, yang akan kami salurkan dan didistribusikan bantuan ini melalui Forum Jurnalis Banjar (FJB) yang nantinya akan diserahkan langsung kepada warga yang terdampak banjir,” terang Saidi.
Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa prihatinnya, atas musibah banjir yang dialami masyarakat Kabupaten Banjar.
“Bantuan yang kami berikan merupakan wujud kepedulian Bank Kalsel terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dengan bantuan ini, kami harap dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Banjar, dan semoga musibah ini segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Upaya membangun budaya literasi memerlukan sinergi. Pesan itu mengemuka dari puncak Rakor Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (2/3) di Banjarmasin.
Deputi Bank Indonesia (tiga dari kanan) menyerahkan buku kepada Kepala Perpusnas (dua dari kanan)
Kepala Perpustakan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, yang hadir sebagai tamu kehormatan, dalam paparannya mengatakan, upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan literasi lewat perpustakaan harus terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kalsel.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik sinergi yang telah terjalin baik antara Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kalsel dengan BI Kalsel. Menurutnya, sinergi antarlembaga akan mengakselerasi literasi di daerah.
“Semakin banyak lembaga yang peduli akan literasi, semakin baik. Dengan bersinergi, akan banyak program yang bisa digali, tidak hanya di dalam gedung perpustakaan, tetapi juga di luar gedung perpustakaan seperti Mobil Pustaka atau Pustaka Keliling,” ujar Syarif.
Senada, Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie mengapresiasi upaya BI Kalsel yang telah membuka kembali perpustakaan untuk umum. Terlebih, perpustakaan BI Kalsel punya ruang baca anak sehingga semangat literasi bisa ditanam sejak usia dini.
“Beberapa waktu lalu saya diundang Deputi Gubernur Senior BI, Ibu Destry Damayanti, mengunjungi seremoni pembukaan kembali perpustakaan milik BI Kalsel untuk umum. Di sana BI punya ruang baca anak yang baik untuk pengembangan literasi sejak dini,” kata Nurliani.
Dalam waktu dekat, tepatnya 13 Maret 2023 mendatang, Dispersip Kalsel dan Perpustakaan BI Kalsel akan berkolaborasi gelar kegiatan mendongeng untuk anak guna memperingati Hari Dongeng Sedunia, menghadirkan Juru Kisah Nasional, Kempho Antaka.
“Kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah mendukung penuh kegiatan perpustakaan dan dunia literasi di Kalsel. Termasuk pada kegiatan mendongeng dalam waktu dekat,” sebut Nurliani.
Pada kesempatan terpisah, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, BI senantiasa menaruh perhatian besar pada program pengembangan ekonomi, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi bagi anak usia dini dan generasi muda.
“Itulah mengapa kami bersinergi dengan Dispersip Kalsel, supaya literasi daerah bisa terakselerasi,” ujar Bimo.
Sebagai bentuk sinergi, BI Kalsel menyerahkan buku Sejarah dan Heritage berjudul BI dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan” kepada Kepala Perpusnas, dan Buku Khazanah Uang Rupiah kepada Kepala Dispersip Kalsel.
Kedua buku itu diserahkan Bimo Epyanto, didampingi Kepala Unit Humas BI Kalsel, Adhi Nugroho, Pengelola Perpustakaan BI Kalsel Dewi Rahmawati, serta pustakawan BI Kalsel Cholili Hadina.
Bak gayung bersambut, Kepala Perpusnas juga menghadiahi BI Kalsel buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based On Social Inclusion terbitan Perpusnas.
Pada sesi diskusi bebas, Dewi dan Cholili juga bertukar pikiran dengan Kepala Perpusnas tentang upaya mendorong literasi sejak dini. Perpusnas menyatakan dukungan dan siap berkolaborasi erat di masa mendatang.
Menurut Dewi dan Cholili, upaya meningkatkan literasi perlu dilakukan dengan format yang kreatif, kekinian, dan memiliki sentuhan digital supaya minat baca usia muda bisa ditingkatkan.
“Oleh karena itu, BI Kalsel punya berbagai program literasi kekinian, mulai dari siniar (podcast), bedah buku daring, perpustakaan terapung, perpustakaan keliling, hingga perpustakaan daring”, tutup mereka.
Rakor yang dilaksanakan selama dua hari di Banjarmasin ini, turut dihadiri Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota di Kalsel, Bunda Literasi, Duta Baca, hingga pegiat literasi. Pada rakor ini, dilakukan pula penyerahan dua unit Mobil Pustaka dari Perpusnas kepada Dispersip Kalsel. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahahan penyebaran Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Sub Type H5N1 yang telah ditemukan di Kalimantan Selatan, yaitu di kabupaten HSU dan Tanah Bumbu, maka sesuai arahan Gubernur Kalilmantan Selatan, Sahbirin Noor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan Dan Petternakan (Disbunnak) berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Balai Veteriner Banjarbaru, serta Balai Karantina Peetanian kelas 1 Banjarmasin, bergerak cepat kendalikan penyakit HPAI ini.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan antisipatif untuk mencegah menyebarnya virus HPAI Sub Type H5N1 di Kalimantan Selatan, dan upaya meminimalisir kerugian ekonomi di masyarakat. Mengingat ternak yang terserang H5NI ini adalah peternakan unggas rakyat.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh. Suparmi, dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada pada Jumat (3/3) menjelaskan sejumlah langkah, yang sudah dilakukan seluruh pihak terlihat, untuk mengantisipasi persoalan ini.
“Langkah – langkah yang sudah kita lakukan adalah meningkatkan biosecurity dan biosafety di lokasi peternakan unggas, lingkungan sekitar kandang unggas, serta pasar unggas untuk mencegah semua kemungkinan penularan (kontak) dengan ternak tertular, dan mencegah penyebaran virus. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), meningkatan pengendalian lalu lintas unggas dan produk asal unggas, serta mengaktifkan petugas Outbreak Investigation untuk melakukan surveilans dan penelusuran (tracing),” paparnya.
Selain itu, menurut Suparmi, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada pemilik/peternak unggas terhadap kewaspadaan dan pelaporan, jika ditemukan tanda klinis yang mengarah pada Avian Influenza yang dapat berupa penurunan produksi atau kematian mendadak.
“Kami juga meminta mereka melaporkan ke iSIKHNAS terhadap informasi tanda klinis yang mengarah pada Avian Influenza, yang dapat berupa penurunan produksi atau kematian mendadak pada unggas. Selanjutnya, kami juga merespon cepat laporan/informasi dugaan Avian Influenza dan berkoordinasi dengan Balai Veteriner Banjarbaru”, tambahnya.
Langkah lainnya yang sudah dilakukan, adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah masing – masing terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran kasus HPAI, dugaan kasus Avian influenza pada manusia dan melakukan penelusuran epidemiologi terpadu dengan instansi terkait termasuk Balai Veteriner Banjarbaru. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pada 1 Maret 2003 yang lalu, organisasi Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri lahir sebagai wadah berhimpun dan mempersiapkan kader-kader pemimpin bagi kepentingan Bangsa dan Negara. KBPP Polri telah memasuki usia 20 tahun ditahun 2023 ini. Untuk memperingati usia ke 20 tahun ini, acara digelar di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru mulai 1 – 5 Maret 2023 mendatang.
Pembukaan Harlah yang dilaksanakan pada Rabu (1/3) sore kemarin, dihadiri Wakapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), beserta seluruh anggota Keluarga besar putra-putri (KBPP) Polri Kalsel.
Polda Kalsel bersama KBPP Polri Kalsel dan FKPPI Kalsel
Kepada Abdi Persada FM, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan menyampaikan, dengan dilaksanakannya hari lahir ke 20 KBPP Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap banyak akan peran KBPP Polri dalam kemajuan Banua.
“Seluruh organisasi di Kalsel harus dapat bersinergi, seiring dan seirama dalam memajukan pembangunan di Kalsel demi membawa dan mendukung terciptanya Kalsel maju sebagai gerbang Ibu Kota Negara,” ungkap Sulkan.
Sementara itu, Wakapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, pihaknya menyampaikan KBPP Polri Kalsel dapat lebih berperan aktif untuk memajukan Banua Kalsel dengan berkerjasama bersama organisasi Kepemudaan lainnya.
“KBPP Polri Kalsel diharapkan dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi,” ungkap Yudha.
Diungkapkan Yudha, ditahun-tahun politik seperti sekarang ini, KBPP Polri Kalsel diharapkan dapat memberikan solusi dan masukan kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, aman dan tertib.
Pembagian santunan kepada anak yatim dari Polda Kalsel dan KBPP Polri Kalsel
Untuk diketahui, Harlah ke 20 KBPP Polri diadakan serentak diseluruh Indonesia, dan Harlah yang diadakan di Provinsi Kalsel, menjadi yang termegah dan terbaik dikarenakan Harlah dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Kalsel tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD.
Suasana Rapat Pansus IV DPRD Kalsel
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani didampingi Anggota Pansus yaitu Imam Suprastowo, Suripno Sumas, Burhanudin dan Noor Fajri serta diikuti tenaga ahli dan perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Biro Hukum Provinsi Kalsel, dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel bertempat di Ruang Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (1/3).
Pembahasan tatib tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan perubahan tatib ini untuk memastikan agar setiap kegiatan yang dilakukan Dewan tidak menyalahi aturan diatasnya.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
“Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan tata tertib kita di DPRD ini, ya ujungnya kan bisa pidana, nah ini yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan sama sekali. Jadi bekerja mesti ada payung hukumnya,” katanya.
Paman Yani menjelaskan ada beberapa poin dalam pembahasan yang mekanismenya akan diatur dalam tatib ini diantaranya penyesuaian mitra kerja komisi, penyesuaian nomenklatur kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan sosialisasi perda yang dilakukan oleh DPRD, hingga mars resmi daerah dalam rapat paripurna.
“Dengan semangat kebersamaan kami di Pansus ini, semua bisa terakomodir dengan baik. Katakanlah contoh Bappeda yang menjadi mitra kerja Komisi III. Sementara di komisi-komisi yang lain juga sangat memerlukan kehadirannya. Ini yang diatur dalam Tatib, semua komisi boleh meminta Bappeda hadir pada setiap rapat komisi sesuai dengan keperluan dalam konteks membangun Banua,” terangnya.
Langkah selanjutnya, kata Paman Yani, Pansus IV akan melakukan komparasi ke provinsi-provinsi lain yakni Jawa Timur pada 2-4 Maret 2023 dan Jawa Tengah pada 5-7 Maret 2023 untuk mendapatkan saran dan masukan guna pengayaan draft materi Tatib yang sedang disusun. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, mengawali kegiatan di tahun 2023 ini dengan menggelar Temu Pelanggan. Acara di gelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (2/3).
Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, kepada wartawan di sela acara mengatakan, kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan, menyesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Unit PelaksanaTeknis Daerah yang Menerapkan Badan Layanan umum Daerah.
Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Kalimantan Selatan, Noorlianisyah
“Kami undang bukan hanya pelanggan lama juga yang baru, semoga pertemuan ini tidak hanya menjalin tali silaturahmi, juga memberi edukasi dan memperkenalkan pelayanan LAB K3 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya
Disampaikan Noorlianisyah, dalam kegiatan Temu Pelanggan ini, mengangkat tema “Pemanfatan Fasilitas Layanan Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan kerja, agar terwujud Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di setiap Tempat Kerja. Hal itu dimaksudkan, meningkatkan kesadaran, kepatuhan norma, dalam keselamatan di setiap perusahaan. Sehingga, terwujud Sumber Daya Manusia yang mampu berdaya saing, para pekerja, sehat, selamat dan sejahtera dalam bekerja.
“Beberapa narasumber dihadirkan, seperti Bidang Pengawasan Disnakertrans Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan Kalsel dan salah satu Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Ansyari Saleh Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, ada beberapa materi yang disampaikan, diantaranya kebijakan K3 era digital, peran pimpinan mewujudkan budaya K3 di tempat kerja, dan waspada penyakit akibat kerja. Ia berharap dengan kegiatan ini menjadi edukasi bagi para peserta, untuk terus pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan.
“Setiap perusahaan harus memahami pentingnya penerapan K3,” tutup Lily (sapaan akrabnya)
Foto bersama : Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti (ditengah)
Untuk diketahui, kegiatan Temu Pelanggan dibuka secara resmi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Disnakertrans Kalsel Noorlianisyah, diikuti sebanyak 145 peserta, terdiri dari perwakilan perusahaan, dan instansi Pemerintah di tiga belas Kabupaten dan Kota. (NHF/RDM/RH)
