Kategori: News

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, di halaman kantor Setdaprov di kota Banjarbaru pada Rabu (3/5). Apel gabungan yang dihadiri ribuan ASN lingkup pemerintah provinsi serta unsur pendidik dan anak didik di Kalsel ini, dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, mengajak seluruh peserta apel untuk menjadikan peringatan Hari OTDA ke-27 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen.

“Mari kita jadikan peringatan Hari OTDA ini, sebagai momentum memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Menurut Paman Birin, percepatan pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tanda bahwa OTDA mempunyai dampak positif.

“Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah merupakan bukti bahwa OTDA mempunyai dampak positif,” paparnya.

Sementara untuk peringatan Hardiknas tahun 2023, Paman Birin menyampaikan, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi dan langkah yang sudah diambil, untuk menerapkan Merdeka Belajar, melalui Kurikulum Merdeka.

“Pada Hardiknas tahun 2023 ini, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan merdeka belajar. Mari bawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” pesannya.

Pada kesempatan ini, dilakukan penyerahan sejumlah bantuan pendidikan. Yakni pakaian anak sekolah dan perlengkapannya dalam rangka Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, bantuan CSR PT Pama Persada Nusantara Distrik BBSO dan Astra Group Kalsel, untuk 100 orang anak yatim piatu senilai Rp27 juta.

Selain itu juga diserahkan bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel senilai Rp36 milyar dan penghargaan Guru Jawara I selama dua tahun berturut-turut tingkat nasional.

Pasca apel, Gubernur juga menyempatkan diri menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 3 kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi, dan juga menggelar halal BI halal. Selanjutnya Paman Birin menuju tenda pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi, untuk memeriahkan peringatan hari OTDA dan Hardiknas tahun 2023. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, harga bahan pokok saat ini mengalami penurunan dan kembali normal. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (3/5) sore.

Birhasani menjelaskan, sebelumnya untuk perkembangan harga bahan pokok di Kalimantan Selatan, sempat mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan sejak H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti daging sapi, ayam ras, berbagai jenis cabe, bawang merah, bawang Bombay dan ikan Gabus.

“Sejak H plus 4 lebaran dan hingga kini terus mengalami penurunan, kemudian normal kembali ke harga semula secara berangsur-angsur,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, saat ini untuk harga ayam ras, sebelumnya mencapai Rp44.000/kg kini kembali menjadi kisaran Rp. 38.000/kg, cabe merah besar yang sempat mencapai Rp 81.000/kg kini kembali ke harga kisaran Rp45.000- 50.000/kg, cabe rawit hijau yang semula Rp51.000/kg kini hanya Rp45.000/kg, rawit Taji dulunya Rp. 61.000/kg kini menjadi Rp50.000/kg, jenis cabe lainnya juga sudah mengalami penurunan, bahkan ikan gabus (Haruan) yang sempat mencapai Rp78.000/kg kini turun menjadi Rp70.000/kg. Terkait untuk beberapa bahan pokok lain yang belum mengalami penurunan berarti, seperti beras lokal sejenis Unus, Siam, Mutiara. Namun jenis beras lainnya masih dengan harga stabil.

“Untuk daging sapi dan bawang Bombay masih belum terjadi penurunan signifikan, semoga beberapa hari ke depan sudah kembali ke harga sebelum idul Fitri seiring dengan berakhirnya masa libur dan cuti para pekerja,” ungkapnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, ketersediaan bahan pokok pasca lebaran masih aman, Pemerintah dan pelaku usaha tetap konsisten agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap
kinerja pedagang besar, serta industri akan kembali aktif, demikian pula arus distribusi, angkutan darat, udara dan air kembali beroperasi seperti sebelumnya.

“Kami tetap mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap hemat dan selektif dalam berbelanja sesuai dengan keperluan, mari kita kembali beraktifitas, bekerja guna membangun keluarga dan masyarakat,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung Pemerintah Provinsi Kalsel mengembangkan program padi apung di Banua.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel, pada Selasa (2/5).

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, cara menanam sistem padi apung ini sebagai salah satunya upaya mengatasi tingginya air di lahan pertanian. Mengingat cuaca ekstrem dan intensitas curah hujan tinggi membuat petani kesulitan membuat masa tanam bahkan terjadi gagal panen.

“Cuaca ekstrem ini berdampak juga ke Kalsel, bahkan sampai di bidang pangan. Sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terlebih terjadinya inflasi karena harga beras lokal melambung tinggi, akhir-akhir ini. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu metode menanam padi yang tidak terpengaruh kondisi cuaca”, katanya.

Lebih lanjut, Paman Yani mengungkapkan bahwa Kalsel sudah mulai menerapkan program padi apung dengan cara menanam padi diatas permukaan air ini. Sehingga diharapkan ke depannya mampu meningkatkan produksi beras lokal dan menekan angka inflasi di Banua.

“Dari informasi Dinas terkait, masyarakat juga tertarik untuk melaksanakan budidaya padi apung ini di lahan tergenang air”, terangnya.

Paman Yani menambahkan Komisi II DPRD Kalsel juga akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian di Jakarta dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu juga, pihaknya akan memperjuangkan bantuan pemerintah pusat agar menggelontorkan dana untuk pelaksanaan program padi apung di seluruh wilayah Kalsel. Mengingat program ini memerlukan biaya yang cukup tinggi di awal masa tanam.

“Saat ini, baru tiga kabupaten yang menerapkan program ini yaitu Batola, Banjar dan Tanah Laut. Padahal, daerah-daerah lain di Banua juga perlu menerapkannya untuk meningkatkan produksi beras lokal,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Inflasi di Kalsel pada April 2023 mengalami penurunan, dari sebelumnya 6,56 persen kini berada dikisaran 5,47 persen.

Kabar menggembirakan ini disambut Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Repulik Indonesia, di Command Center (CC) Setdaprov Kalsel, Rabu (3/5) siang.

“Alhamdulillah, Kalsel sudah berada di bawah angka 6 persen. Artinya, ini merupakan stimulan yang baik untuk memacu kita supaya terus menekan lajunya pertumbuhan inflasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi secara nasional di kabupaten/kota pada April 2023 dan tercatat Kotabaru menjadi daerah tertinggi mencapai 6,75 persen. Sedangkan terendah terjadi di pangkal pinang sebesar 2,78 persen.

“Tentunya, kami bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan mengambil langkah cepat untuk menyesuaikan agar tidak terjadi lonjakan yang tinggi lagi,” beber Suparmi yang juga saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel.

Disisi lain, Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, mengungkapkan, tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru secara nasional mencapai 6,75 persen dipastikan tak mempengaruhi inflasi Kalsel. Berbeda halnya dengan Banjarmasin yang memiliki bobot inflasi tertinggi dari 2 kota IHK lainnya.

“Meski Kota Banjarmasin wilayahnya kecil tetapi angka penduduknya banyak. Maka dari itu, intervensi dalam menekan lajunya pertumbuhan inflasi ya ada di kota seribu sungai itu,” bebernya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kalsel. Maka, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Kota Banjarmasin.

Rakernis dibuka oleh Gubernur Sahbirin Noor yng diwakili Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Hermansyah.

Hermansyah yang juga merupakan Kepala Dispora Kalsel ini mengatakan, pada Rakernis tahun 2023 ini mengangkat tema, Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi serta Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga.

“Saat ini kita menyelenggarakan Rakernis Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Kalsel,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/5).

Sinkronisasi ini menurutnya penting sebagai kesatuan langkah bersama untuk memajukan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalsel.

“Salah satunya, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), serta peningkatan prestasi olahraga di provinsi Kalsel,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hermansyah menyampaikan, adanya keinginan dari Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan sekolah khusus Olahraga di Banua ini.

“Isu isu strategis tersebut yang akan dibicarakan pada Rakernis Tahun 2023 di Kota Banjarmasin ini,” ucap Hermansyah.

Sehingga, lanjutnya, diharapkan pada Rakernis ini, didapatkan hasil untuk peningkatan program kerja terbaik dibidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalsel. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Untuk diketahui, rakernis ini diselenggarakan selama dua hari, 2 – 3 Mei 2023. Diikuti oleh perwakilan Dispora dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel. (ADV/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, melaksanakan rapat koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Aula BPBD Provinsi Kalsel, pada Selasa (2/5). Rakoor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, didampingi Plh Kepala BPBD Provinsi Kalsel Bambang Dedi Mulyadi.

Dalam rapat koordinasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar meminta lima kabupaten di Banua menetapkan status siaga bencana. Lima kabupaten itu yakni, Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.

“Kelima kabupaten ini kami minta segera membuat surat bupati terkait status,” ucap Roy usai menghadiri Rakoor.

Dilanjutkan Roy, dengan adanya surat bupati di 5 Kabupaten tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalsel akan dapat menetapkan status siaga bencana dari dasar 5 Kabupeten yang telah menetapkan status.

“Kita meminta TMC di sekitar wilayah tersebut, di pertengahan Mei sampai Juni 2023. Sehingga otomatis kita segera menetapkan status siaga,” lanjut Roy.

Roy menuturkan, puncak kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus hingga September. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalsel masih mempunyai peluang pada Mei sampai Juni, sebab potensi awan masih ada. Dan kegagalan masih kecil.

Untuk diketahui, dari data BMKG, kemarau tahun ini lebih panas dibanding tiga tahun ke belakang. Penetapan status siaga bisa dilakukan pada pertengahan Mei – pertengahan Juni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi terhadap langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin yang terus berupaya melakukan sosialisasi dan aktivasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke kantor-kantor pemerintahan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, kepada wartawan usai memantau kegiatan sosialisasi dan aktivasi penerapan IKD di kantor DPRD Kalsel, pada Selasa (2/5).

“Kami apresiasi langkah Dukcapil Kota Banjarmasin dalam rangka penerapan IKD ke kantor-kantor dan tempat-tempat umum. Salah satunya di DPRD Kalsel untuk Anggota Dewan dan pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kalsel,” katanya.

Rachmah berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan agar target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, yakni cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital untuk tahun 2023 sebesar 25 persen dari jumlah pemilik KTP elektronik di daerah tersebut bisa tercapai.

“Mudah-mudahan bisa tembus 100 orang yang mengaktifkan IKD hari ini,” harapnya.

Selain itu, Rachmah berharap Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel juga turut serta membantu untuk mencapai target tersebut, dengan melakukan sosialisasi IKD melalui kegiatan sosialisasi Perda kepada masyarakat di Banua.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Pasalnya selain untuk mempermudah urusan pelayanan publik, menurutnya, KTP digital juga untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

“KTP digital juga sudah tersambung dengan sistem informasi data pemilih di KPU sehingga masyarakat bisa mengecek namanya sudah masuk di dalam daftar pemilih tetap pemilu ataukah tidak melalui KTP digital yang dimilikinya,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD diawali oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rahmah Norlias. Terlihat antusiasme anggota dan para staf Sekretariat DPRD dalam mengikuti kegiatan tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Korban kecelakaan hingga meninggal dunia, pada pelaksanaan mudik lebaran tahun 2023 ini, mengalami kenaikan, dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi mengungkapkan, 2022 lalu angka korban jiwa akibat kecelakaan pada mudik lebaran, berkisar 5 jiwa saja. Sedangkan, 2023 ini mengalami kenaikan mencapai 10 korban jiwa.

“Angka tersebut berdasarkan dari laporan pihak Jasa Raharja,” ungkapnya.

Menurut Fitri, kenaikan korban jiwa tersebut, kemungkinan disebabkan bertambahnya pengguna jalan raya, pada angkutan darat pada mudik lebaran tahun ini.

Karena, lanjut Fitri, pada tahun sebelumnya, untuk mudik lebaran masih mengalami pembatasan karena disebabkan pandemi COVID-19.

“Sedangkan tahun ini pembatasan tidak lagi terjadi karena pandemi COVID-19 telah melandai, sehingga pengguna jalan raya bertambah banyak,” ucap Fitri.

Sehingga, lanjutnya, untuk peningkatan korban jiwa ini, akan menjadi evaluasi bersama. Agar kedepannya, kecelakaan pada mudik lebaran dapat ditekan.

“Kami berharap pada saat mudik lebaran kedepannya tidak adalagi korban jiwa di Banua ini,” ujar Fitri. (SRI/RDM/RH)