News – Laman 470 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Paman Yani : RAPI Tanah Bumbu Berikan Manfaat Nyata Untuk Masyarakat

TANAH BUMBU – Sebanyak sepuluh orang pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) wilayah 1912 Kabupaten Tanah Bumbu dan pengurus lokal Kecamatan masa bakti 2023-2027, secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah (RAPIDA) Kalsel, Rosehan Noor Bahri, pada Minggu (11/6), bertempat di Taman Kapet Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Foto bersama pengurus RAPI Tanah Bumbu bersama tamu undangan

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi atau yang biasa disapa Paman Yani.

“Semoga dengan kehadiran Paman Yani, menjadi nilai tambah bagi RAPI,” ujar Rosehan kepada Paman Yani usai pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan.

Sementara itu, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Tanah Bumbu dan Kotabaru ini menyampaikan harapannya agar RAPI terus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak agar menjadi manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap RAPI Tanah Bumbu ini dapat bekerjasama dengan baik dengan pemerintah Tanah Bumbu dan semua pihak. Sehingga terus memberikan manfaat terutama bagi masyarakat luas,” terangnya.

Ia juga menyebut RAPI Tanah Bumbu mempunyai kontribusi yang nyata terutama pada kegiatan yang bersifat sosial.

“Setiap ada bencana contohnya, maka RAPI terjun dengan cepat untuk membantu koordinasi pemerintahan dan masyarakat, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan baik,” tutupnya. (ASC/RDM/RH)

Tekan Konflik Jelang Pemilu, Paman Yani Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila

TANAH BUMBU – Penanaman nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang diperkuat dengan empat pilar berbangsa dan bernegara diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air. Jelang Pemilu 2024, konflik diseluruh jejaring menjadi perhatian. Maka, pembekalan ideologi penting untuk membangun pondasi kuat atas kerawanan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, dengan adanya pemberian pengetahuan lebih soal nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, tentu penanaman yang didapatkan masyarakat juga sangat bermanfaat.

“Ketika kita melihat indahnya kebersamaan itu, ada nilai positif yang bisa didapatkan. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan antar masyarakat dan sangat baik diterapkan,” ujarnya usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (10/6).

Apalagi menurutnya, memasuki musim politik jelang Pemilu 2024 menjadi kewaspadaan bersama. Terlebih, prediksi sensitif rawannya konflik mudah terjadi.

*Suasana kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu*

“Dengan adanya penguatan yang sudah diberikan diharapkan masyarakat dapat menjaga iklim pada masa perpolitikan serta tidak ikut tergerus dan membuat gaduh suasana. Ini yang jelas harus bersama-sama kita jaga agar perdamaian dan cipta kondisi mampu terjaga dengan baik,” harap legislator Dapil VI Tanah Bumbu/Kotabaru yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Badan kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, dengan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat yang dikhususkan di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, setidaknya upaya pencegahan terjadinya konflik jelang Pemilu 2024 dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita ketahui bersama nantinya pelaksanaan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai mudah untuk kita dimasuki oleh paham mana pun. Termasuk yang ingin mengubah paham-paham ideologi Pancasila, terlebih ada unsur terorisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Dan tentu harus kita dihindari bersama karena perdamaian itu sangat indah,” ungkap dia.

Ditambahkan Harry, apabila masyarakat secara individual masih berpegangan teguh dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi patriotisme kebangsaan. Maka, dapat dipastikan kerawanan konflik tidak bakal terjadi.

“Apabila memahami ini tentu kita tidak mudah terprovokasi baik itu paham radikalisme atau pun termakan informasi bohong (hoax),” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

Gubernur Kalsel Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya

Padang – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pertanian ini disematkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mewakili Presiden Joko Widodo, dalam acara Pekan Nasional (PENAS) XVI Petani Nelayan Indonesia di Lapangan Udara (Lanud) Sultan Sjahril, Padang Sumatera Barat pada Sabtu (10/6).

“Alhamdulilah. Terimakasih bapak Presiden atas penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya. Ini menjadi semangat kami untuk terus berkarya memajukan bidang pertanian dan peternakan di Banua,’ kata Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini usai acara penyematan.

Paman Birin juga menyebut, keberhasilan meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya adalah bentuk komitmen dan gagasan keberhasilan inovasi program SISKA KUINTIP (Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma).

“Artinya, inovasi SISKA KUINTIP ini diakui oleh nasional. Program ini adalah sinergi kegiatan peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak,” terang Paman Birin.

Disampaikan Paman Birin, untuk ketersediaan pasokan, telah terbentuk 20 klaster SISKA KUINTIP yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tabalong.

Saat ini di Kalsel total populasi berjumlah 2.538 ekor sapi yang telah menghasilkan 59 ton daging sapi dan populasi akan terus bertambah seiring perkembangan program dengan target populasi 21.000 ekor sapi dan produksi daging 1.033 ton pada akhir 2024.

Dengan adanya program SISKA KUINTIP, harga biaya produksi sapi menjadi lebih terjangkau, memenuhi indikator keterjangkauan harga, jauh lebih efisien (57,37 persen) dibandingkan daging konvensional, sehingga mampu menyediakan daging sapi di bawah harga pasar.

Sebelum program SISKA KUINTIP dilaksanakan di Kalsel, budidaya ternak sapi di Kalsel bersifat tradisional, biaya produksi sapi yang tinggi, penggembalaan sapi di kebun sawit kurang efisien baik dari segi waktu, biaya dan tenaga karena sapi digembalakan secara lepas liar.

Setelah adanya program SISKA KUINTIP, pola produksi sapi telah berubah menjadi berbiaya rendah karena memanfaatkan sumber pakan yang ada di kebun sawit. (Biroadpim-RIW/RDM/YS)

Disaksikan Menteri Pertanian, Gubernur Kalsel Tandatangani MoU KUR 100 Miliar

Padang – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp100 miliar.

Penandatangan yang disaksikan Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL) ini dilakukan pada kegiatan Temu Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama antara Mitra Pembiayaan dan Pengusaha Agribisnis, serta Kerjasama Pengembangan Usaha Peternakan dalam rangkaian Penas XVI Tahun 2023 di Padang, pada Jumat (9/6) malam.

Selain Gubernur Kalsel, juga ada sejumlah gubernur, bupati dan walikota yang melakukan penandatangan MoU disaksikan Menteri Pertanian RI.

Paman Birin pun berharap, KUR Pertanian 2023 ini nantinya benar-benar bisa dImanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan para petani.

“Saya berharap, KUR nanti akan tepat sasaran dan benar-benar menunjang produksi pertanian dan tentunya meningkatkan kesejahteraan petani Banua,” ungkap Paman Birin.

KUR Pertanian 2023 adalah program bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang selama ini digencarkan Kementerian Pertanian (Kementan) meliputi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Disampaikan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan, Ali Jamil, KUR Alsintan ini untuk mengantisipasi dampak El Nino dan perubahan iklim dan telah disetujui Presiden Jokowi, dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) serta telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pertanian.

“KUR yang dikucurkan sebesar Rp50 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp100 miliar untuk provinsi se-Indonesia,” terang Ali Jamil.

Sementara itu, Menteri Pertanian SYL dalam arahannya menyampaikan, agar program KUR ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

“Yang bikin kokoh kabupaten/kota, provinsi dan negara adalah pertanian. Untuk itu mari kita perbaiki dan terus kita tingkatkan upaya pertanian,” jelas SYL.

SYL juga meyakini, kalau pun nantinya terjadi permasalahan perekonomian, sektor pertanian adalah yang paling siap. Baik dari segi alat dan SDM-nya.

Dalam acara penandatangan MoU itu, Gubernur Kalsel Paman Birin juga didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Suparmi dan Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana. (BIROADPIM-RIW/RDM/YS)

DPRD Banjarmasin Minta Tenaga Honorer Tidak Dihapus

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta tenaga honorer tidak dihapus oleh Pemerintah Kota. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno, kepada sejumlah wartawan, Jumat (9/6).

Tugiatno mengatakan, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk menghapus tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan di seluruh Indonesia, disikapi wakil rakyat dengan meminta Pemerintah Kota untuk menyampaikan aspirasi penolakan.

“Tenaga honorer ini jangan dihapus, karena sangat membantu kinerja para ASN,” ucapnya

Disampaikan Tugiatno, selama ini para Tenaga Honorer yang langsung bekerja dengan turun ke lapangan, diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin, bahkan mereka sebagian mengabdikan diri sebagai guru tidak hanya bagi sekolah di tengah kota, juga ke sekolah pinggiran.

“Kami selama ini sangat mengapresiasi kinerja tenaga honorer,” ungkapnya

Lebih lanjut Tugiatno menambahkan, untuk persoalan kesejahteraan gaji dan tunjangan tenaga honorer, ke depan memang harus dibahas intens, agar ada solusi yang tepat dan cepat nantinya.

“Mereka tetap bekerja dengan tidak melanggar aturan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Halal Bihalal KBB Sumatera Barat, Paman Birin: Senang Badapat Urang Banjar Perantauan

PADANG – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, bersama istri Raudatul Jannah berbaur dengan urang Banjar di Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/6).

Suasana halal bihalal Paman Birin bersama KBB Padang Sumatera Barat

Dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar KBB Sumatera Barat bersama Gubernur Kalsel, Paman Birin mengungkapkan rasa senang bisa bertemu dengan urang Banjar di tanah Minang.

“Ulun senang rasa hati badapat dengan pian-pian sabarataan Urang Banjar di perantauan. Urang Banjar itu terus bergerak dan tidak pernah putus asa,” kata Paman Birin yang disambut gembira Bubuhan Banjar di Sumatera Barat.

Sebagai Ketua KBB se-dunia, Paman Birin menyampaikan akan terus menggerakkan urang Banjar di seluruh Indonesia dan dunia.

Setelah sebelumnya silaturahmi diberbagai provinsi lainnya, nantinya akan diagendakan silaturahmi ke Singapura, Malaysia, Thailand hingga ke Arab Saudi.

“Insya Allah, kita akan menggerakkan bubuhan Banjar sadunia,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Ketua KBB Sumatera Barat, Kamaluddin Lukman bersyukur, warga di perantauan bisa bertatap muka dan bertemu Paman Birin, Gubernur Kalsel.

“Selamat datang Paman Birin. Kami himung, Pak Gubernur mendatangi kami di sini,” kata Kamaluddin, keturunan generasi ketiga Urang Banjar kelahiran Tambilahan, Provinsi Riau ini.

Kamaluddin Lukman menceritakan, KBB Sumbar ini terbentuk 10 tahun lalu sebagai wadah silaturahmi warga Banjar atau keturunan Banjar di Sumbar.

“Sekali lagi terimakasih Paman Birin yang merekatkan dan memarakakan bubuhan Banjar di perantauan,” ungkap Kamaluddin Lukman.

Dalam acara silaturahmi itu, juga disampaikan tausiyah oleh Guru Supian yang inti sarinya mengungkapkan pentingnya silaturahmi untuk mendapatkan Rahmat Allah SWT.

Tampak hadir dalam silaturahmi itu, Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana, Taufik Arbain, Syahrizal Aufa (Pengurus KBB se-Dunia), sejumlah kepala dinas Pemprov Kalsel seperti Kepala Bappeda Ariadi Noor, Kadisbunnak Suparmi, Kadis Kelauatan Rusdi Hartono, Kepala Biro Umum Rospana Sofian, Karo Adpim Berkatullah, Karo Adbang Gusti Rahmat serta sejumlah ASN Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Program Padi Apung Akan Kembali Diuji Coba di Kabupaten/Kota di Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan uji coba penanaman padi apung. Hal ini dikarenakan melihat dari suksesnya teknologi inovasi padi apung yang telah dilakukan pihaknya pada tahun 2023 di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel (topi merah) saat melihat program padi apung

Hal ini disampaikan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Imam Subarkah, pada Jum’at (9/6).

Imam menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali melakukan uji coba teknologi inovasi padi apung di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Rencana uji coba teknologi padi apung ini akan dilakukan setelah anggaran perubahan 2023 keluar. Dimana perkiraan anggaran tersebut akan keluar kisaran September atau Oktober, dan bertepatan pada musim penghujan.

“Itupun pas, karena pada bulan itu biasanya musim hujan terjadi,” ungkap Imam.

Imam menambahkan, uji coba teknologi inovasi padi apung ini kembali dilakukan karena banyaknya permintaan dari kabupaten/kota yang ingin mencoba teknologi baru ini, karena melihat suksesnya program padi apung di 3 kabupaten. Sebelumnya, panen teknologi padi apung telah dilakukan di kabupaten Barito Kuala kecamatan Jejangkit, dengan padi lokal varietas siam madu dengan umur kurang lebih 4 bulan.

“Dan ini lumayan untuk produktivitasnya dibandingkan dengan di tanam di lahan biasa,” lanjut Imam.

Ia melanjutkan, Pihaknya berharap kepada 3 kabupaten yang telah melakukan uji coba padi apung, agar terus menanam kembali menggunakan media yang ada. Untuk uji coba teknologi padi apung selanjutnya akan dilakukan di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Tapin.

“Rencana ada 4.000 sterofoam yang akan disebar ke kabupaten/kota untuk uji coba padi apung selanjutnya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Terus Berupaya Optimalkan Fasilitasi Pesantren

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mengoptimalkan fasilitas pondok pesantren, terutama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.

Dalam rangka hal tersebut, Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan pihaknya berkunjung ke Majelis Masyayikh, belum lama tadi. Ia mengungkapkan Majelis Masyayikh ini dibentuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Majelis Masyayikh ini memiliki mandat khusus dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/6).

Abidinsyah menjelaskan keberadaan pesantren di Kalsel sangat banyak dan beragam. Bahkan untuk yang formal ada sekitar 298 pesantren. Sementara, pesantren non formal diperkirakan jumlahnya lebih banyak.

Oleh karena itu, Abidinsyah berharap agar Majelis Masyayikh juga ada di provinsi Kalsel agar kualitas pendidikan pesantren, khususnya non formal bisa lebih baik lagi, karena lembaga ini akan membina kualitas dan kemandirian dari pesantren.

“Kita ingin pesantren yang telah menghasilkan banyak alumni yang luar biasa ini dapat lebih diperhatikan, khususnya pesantren non formal ini agar lulusannya bisa dapat ijazah dan diakui,” tuturnya.

Untuk diketahui, rombongan Bapemperda DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Hormansyah diterima langsung Sekretaris Majelis Masyayikh Dr. KH. Ahmas Muhyiddin Khotib beserta jajarannya, pada jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada 4-6 Juni 2023. (NRH/RDM/RH)

Persediaan Hewan Kurban di Banjarmasin Mencukupi

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanannya memastikan, untuk ketersediaan hewan kurban mencukupi. Meski diprediksi permintaan hewan kurban meningkat pada tahun ini.

Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin, Agus Siswadi menjelaskan, pada tahun ini tidak ada ditemukan hewan kurban khusus sapi yang mengalami penyakit mulut dan kuku atau PMK.

“Sehingga, pasokan maupun permintaan sapi mengalami kenaikan di Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Agus, untuk kebutuhan sapi kurban tahun lalu di Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak seribu, sedangkan tahun ini diprediksi sebanyak 1.200 lebih.

“Untuk ketersediaan sapi kurban di RPH mencukupi,” ucapnya.

Sedangkan, untuk harga sapi kurban di Kota Banjarmasin saat ini, mulai mengalami kenaikan sebesar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta.

“Pada tahun ini harga sapi kurban mengalami kenaikan harga dari tahun lalu, karena permintaan mulai mengalami peningkatan,” ungkapnya lagi.

Kenaikan tersebut, lanjut Agus, terjadi dari pemasok. Namun kenaikan masih terbilang normal apalagi jelang pelaksanaan ibadah kurban.

“Bila dibandingkan tahun lalu, harga sapi kurban mengalami kenaikan pesat. Sedangkan tahun ini masih dalam kenaikan yang wajar,” jelasnya.

Seperti diketahui, untuk sapi besar atau sapi jenis limosin asal Madura dijual dengan harga mencapai Rp 45 juta per ekor.

Sedangkan sapi kecil seperti sapi Kupang dengan berat sedang dijual di kisaran harga Rp 18 juta hingga Rp 19 juta per ekornya. (SRI/RDM/RH)

Tak Cuma PKB Yang Dibebaskan, BBN-KB di Kalsel Juga Bakal Dapat Diskon

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tak tanggung-tanggung memberikan program relaksasi di tahun ini. Selain bakal merealisasikan pengurangan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), juga menerapkan relaksasi 50 persen untuk sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dimulai pada 1 Juli – 9 Desember 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, setelah melakukan kesepakatan antara tim pembina Samsat dengan Gubernur diketahui kebijakan yang diberikan bagi wajib pajak di luar daerah yang melakukan mutasi nopol dipastikan tak dipungut biaya alias nol.

“Jadi ada Non DA melakukan mutasi ke Kalsel itu gratis alias dibebaskan,” ujarnya, Jumat (9/6).

Bahkan, dibeberkannya, kepengurusan pajak kendaraan bermotornya juga mendapat potongan atau diskon hingga 50 persen.

“Silahkan bagi masyarakat nantinya dapat memanfaatkan momen ini sebaik-sebaiknya. Sehingga kendaraan bermotor di Kalsel benar-benar terdata dan dapat digunakan,” ungkap Subhan.

Terkait pemberian insentif, ia menerangkan, khusus kendaraan bermotor (PKB) yang tidak dilakukan perpanjangan di atas 10 tahun cukup membayar 10 plus satu tahun berjalan pajak. Sedangkan, 5 – 10 tahun hanya membayar 5 plus 1 tahun.

“Sedangkan 3 hingga 5 tahun membayarnya cukup 2 plus 1 tahun saja,” beber dia.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, dengan nanti dilaunchingnya program pemberian insentif atau relaksasi kepada wajib pajak maka sejumlah diskon tak hanya pada penghapusan denda saja.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat

“Jadi, wajib pajak yang membayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo itu mendapat potongan hingga 2 persen itu berlaku 1 Juli – 30 September 2023,” ucapnya.

Sedangkan, kata dia, 60 – 31 hari sebelum masa berlaku habis dan jatuh tempo wajib pajak mendapatkan potongan 4 persen hingga berakhirnya masa relaksasi pada 31 September 2023.

“Nah, apabila wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal lagi maka semakin besar juga potongan pembayarannya ,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)