Kategori: News

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengaku prihatin atas kekurangan air bersih yang dialami sebagian besar warga Tanah Bumbu, akibat kemarau ekstrem sejak beberapa bulan terakhir. 

Hal itu disampaikan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, pada hari pertama kegiatan menjaring aspirasi masyarakat (Reses), di RT 001 dan RT 017, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, baru-baru tadi. 

Menurutnya, kekurangan air bersih adalah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga telah menyerukan kepada siapapun yang memiliki suplai air bersih berlebih dan armada angkutnya, untuk berkolaborasi membantu masyarakat yang kekeringan. 

“Memang di daerah lainpun sama. Persoalan yang kita hadapi adalah air bersih dampak kemarau ekstrem yang kita alami sejak beberapa bulan terakhir,” kata Paman Yani. 

Ia sendiri mengaku memiliki satu buah pick up serta tandon yang hampir setiap hari menyuplai air bersih gratis ke beberapa Kecamatan di Tanah Bumbu. 

“Saya berharap dengan kemampuan seadanya ini, bisa menggerakkan Pemerintah Daerah, aparat Desa dan Kecamatan, serta perusahaan agar turut membantu kebutuhan air bersih ke seluruh masyarakat di Tanah Bumbu,” harap legislator Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu. 

Selain bantuan langsung, Paman Yani mengaku, juga telah menggelar rapat Banggar untuk membangun embung di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di wilayah yang rawan kekeringan. 

“Semoga bisa segera direalisasikan. Walaupun memang ada kabar baik dari Pemerintah Pusat yang akan membangun bendungan Riam Kiwa menggunakan APBN, tetapi ini tidak menyelesaikan persoalan kami di Tanah Bumbu. Makanya kami minta disini juga dibangun embung,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Catatan Mukernas 5TH INDONESIAPERSADA.ID 2023 di Bali, 31 Oktober – 1 November 2023

DENPASAR – Diyakini, separuh lebih rakyat Indonesia tidak tahu apa itu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan TV. Apa sebab? Lebih dari separuh Provinsi/ Kabupaten/Kota di negeri ini tidak punya LPPL. Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002, LPPL memang hanya bisa didirikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, meski separuh lebih Pemda tidak punya LPPL, itu tidak menyurutkan langkah para pengelolanya untuk membangun kekuatan jaringan.

Hal itulah yang ditunjukkan para pengelola LPPL Indonesia selama dua hari di Denpasar Bali, 31 Oktober – 1 November 2023. Dari segala penjuru Sabang sampai Merauke, mereka berjuang hadir dengan segala daya, mengikuti rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIA PERSADA.ID). Setidaknya sekitar 300 orang pengelola LPPL dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara berjuang riang hadir. Hanya Papua yang terkendala sehingg terpaksa menyimak rangkaian kegiatan Mukernas secara daring melalui Youtube.

Kegiatan Mukernas diisi dengan tiga rangkaian acara yaitu Workshop di hari pertama, penganugerahan INDONESIAPERSADA.ID AWARD, dan Mukernas sebagai agenda utama pada hari kedua. Workshop mengangkat tema Radio Senantiasa Ada menghadirkan sejumlah narasumber yang semuanya menyoal dan mengarah pada bagaimana agar radio, terutama LPPL, semakin eksis dan tumbuh di seluruh daerah di Indonesia.

“Saya selalu mengingatkan bahwa salah satu tujuan konkret dari visi misi pendirian INDONESIA PERSADA.ID adalah agar Pemerintah membangun LPPL di seluruh daerah di Indonesia. LPPL, terutama radio, adalah jalan keluar paling efektif dan efisien dalam menjaga ketahanan informasi negara di daerah,” kata Rita Triana, Wasekjen 1 INDONESIAPERSADA.ID yang menjadi salah satu narasumber yang mengangkat sub tema Radio Senantiasa Ada vs Radio Publik (Tidak) Baik – Baik Saja.

Lebih lanjut Rita menjelaskan, mengingat mayoritas kondisi geografis negara kita adalah non perkotaan. Konvergensi ke platform digital perlu dan penting, tapi yang konvensional yang terestrial malah sangat penting. Coba kita bayangkan, jika kita hanya mengandalkan digitalisasi multi platform berbasis internet, kemudian tiba – tiba Google memutus jaringan internet, maka masyarakat Indonesia akan terisolir dari akses informasi.

“Jika Google misalnya, atau penyedia jasa internet lain mematikan jaringan internet dan seluler, kita bisa apa? Maka, siaran radio terrestrial di Indonesia mutlak sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Dan itu sangat mudah. Mengapa? Pemanfaatan frekuensi dikuasai negara karena sebagai sumber daya yang sangat terbatas. Penggunaan frekuensi harus diutamakan dulu untuk kepentingan negara, baru sisanya bisa untuk kepentingan bisnis swasta. Maka, jangan hanya frekuensi untuk RRI saja yang dapat previlige, tapi juga wajib untuk LPPL,” imbuhnya.

Penjelasan Rita tersebut sekaligus menanggapi paparan dua narasumber dari Kementerian Kominfo RI yang menguraikan tentang bagaimana mekanisme perijinan LPPL di sessi sebelumnya. Dua narasumber tersebut adalah Hari Purnomo, S.Kom, M.Si Ketua Tim Pengelolaan PNBP dan SIMP SPPDP dari Direktorat Penyiaran dan Adityawarman yang menangani Perijinan SFR2 dari Direktorat Operasi Sumber Daya.

“Proses perijinan LPPL memang harus melalui system perijinan online terpadu satu pintu OSS (Online Single Submission – red) dan LPPL wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha – red),” terang Hari Purnomo.

Sementara itu, Adityawarman mengatakan bahwa alokasi frekuensi untuk LPPL baru bisa diberikan jika quota 20% untuk RRI sudah terpenuhi. Pihaknya tidak bisa berbuat apa – apa, mengingat hal tersebut tertuang jelas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

“Saat ini tengah dilakukan revisi terhadap PP 11/2005, usulan – usulan dari LPPL melalui diskusi yang kami lakukan bersama (Mbak) Rita (Wasekjen 1 INDONESIAPERSADA.ID – red) telah kami rangkum dan kami coba memasukkan. Kita lihat nanti bagaimana setelah revisi PP ditandatangani Presiden,” ujar Adityawarman.

Menanggapi paparan mekanisme perijinan LPPL dari Kementerian Kominfo tersebut, narasumber lain dari Rumah Perubahan LPP Jogja menyampaikan kegemasannya. Hal tersebut tertuang dalam poin – poin materi bahasan tiga narasumber dari Rumah Perubahan LPP Jogja yang tertuang dalam Posisiton Paper LPPL terhadap Undang Undang Penyiaran.

“LPPL itu bukan perusahaan radio, bukan sebuah unit usaha radio. Mengapa harus pakai NIB segala? LPPL itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hak informasi rakyat di daerah. Itu sesuai amanat Undang Undang (Penyiaran – red),” protes keras Paulus Widianto, pegiat Rumah Perubahan LPPL yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Tahun 2002 yang juga diundang sebagai salah satu narasumber.

Bagaimana seharusnya Pemerintah menempatkan LPPL? Sebagai bagian dari kewajiban negara yang harus hadir di seluruh pelosok negeri untuk memenuhi kebutuhan informasi atas rakyatnya secara efektif dan efisien. Semuanya tertuang dalam Position Paper LPPL terhadap UU Penyiaran yang akan dikirim ke Komisi I DPR RI, Presiden dan Menteri Kominfo sebagai pernyataan sikap INDONESIAPERSADA.ID sebagai rekomendasi terhadap revisi UU Penyiaran yang hingga saat ini belum berujung.

Narasumber lain dari Rumah Perubahan LPP dalam Workshop tersebut adalah Darmanto peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional – red) dan Masduki dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII Jogja. Keduanya sepakat bahwa LPPL perlu aturan tersendiri, sama dengan jenis lembaga penyiaran yang masing – masing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Poin utama yang kami rangkum dan kita tuangkan dalam Position Paper ini adalah melawan diskriminasi Pemerintah terhadap LPPL. Meliputi perijinan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan,” papar Darmanto.

Sedangkan Masduki mengingatkan agar para pengelola LPPL juga sungguh – sungguh memperhatikan konvergensi multi platform.

“Jangan hanya terjebak di siaran terestrial, tapi juga harus multi platform, agar bisa menjangkau pendengar tradisional atau konvensional tetapi sekaligus menyentuh memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan pada segmen pendengar yang ramah internet,” kata Masduki.

Saat sessi tanya jawab Workshop, sekaligus dimanfaatkan oleh peserta untuk menumpahkan kegundahan mereka atas sikap Pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada LPPL sebagai media paling praktis dalam penyebarluasan informasi negara di daerah. Salah satunya adalah kegemasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Magetan Jawa Timur.

“Kami ini sudah bertahun – tahun berusaha mengurus ijin Magetan Indah FM. Kami ingin memberikan kado akhir masa jabatan untuk Bupati kami yang juga mantan Sekjen Kementerian Kominfo (Suprawoto – red). Tapi apa hasilnya? Semua proses sudah kita penuhi, semua persyaratan telah kita penuhi. Tapi ujung – ujungnya adalah, tidak ada frekuensi karena dipakai RRI. Hingga habisnya masa jabatan Pak Bupati, (LPPL) Magetan Indah belum punya ijin. Jika tidak punya ijin, bagaimana kami bisa membiayai operasionalnya? Karena akan disoal oleh BPK dan menjadi masalah saat audit. Jika tidak bisa punya ijin, Magetan Indah akan kami tutup dan hanya akan menggunakan media sosial saja,” pungkas Eko dengan nada geregeten seraya menyerahkan kronologis pengurusan ijin LPPL Radio Magetan Indah FM kepada narasumber guna diteruskan kepada Menteri Kominfo. (RELEASE/RDM/RH)

BANJARBARU – Destinasi wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Mandiangin Kabupaten Banjar kembali dibuka sejak Selasa (1/11). Pembukaan Destinasi wisata alam ini dibuka usai penutupan kawasan wisata disaat musim kemarau menindak lanjuti kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda kawasan wisata yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, Pembukaan Tahura Sultan Adam ini menyusul menurunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banua. Tempat wisata kebanggan warga Kalsel ini sempat ditutup sejak 4 September 2023 lalu. Penutupan itu dilakukan untuk menghindari karhutla meluas di kawasan tersebut.

“Sempat ditutup hampir dua bulan sejak September kemarin,” ungkap Fatimatuzzahra, usai menghadiri Rakor Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke 18 Tahun 2023 di Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel pada Jum’at (3/11) siang.

Fatimatuzzahra menambahkan, meskipun Tahura Sultan Adam kembali dibuka setiap hari, dari pukul 08.00-16.100 Wita. Namun, meski telah resmi dibuka, pengunjung belum diperbolehkan untuk Camping. Akan tetapi untuk Sabtu-Minggu juga ada jam malam buat Camping.

“Pengunjung harap bersabar, untuk kamping masih belum bisa karena banyak pertimbangannya,” lanjut Fatimatuzzahra.

Dibukanya kembali Tahura Sultan Adam ini diharapkan dapat menambah pendapatan pengelolaan. Target pendapatan pengelolaan Tahura Sultan Adam di tahun ini mencapai Rp5 miliar. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, bersama Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani, menerima kunjungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan jalan-jalan strategis untuk membuka isolasi desa serta penanganan banjir, yang bertempat di ruang Ketua DPRD Kalsel, Jum’at (3/11).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan, pihaknya telah banyak melakukan kegiatan, terkait penanganan banjir di provinsi Kalsel, diantaranya normalisasi jalur sungai yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2019 hingga saat ini.

“Hal ini guna memperlancar jalur mobilisasi masyarakat serta dapat mencegah debit air yang tinggi, sehingga daerah-daerah yang berpotensi banjir, dapat ditanggulangi,” terangnya.

Supian HK menambahkan pihaknya juga terus mengupayakan pembangunan jalan-jalan alternatif penghubung antar Kabupaten, seperti yang telah terealisasi di jalan kecamatan Paminggir Kabupaten HSU menuju Ke Kabupaten Barito Kuala (Batola).

“Mudah-mudahan kunjungan Forkopimda HSU ini dapat berdampak positif bagi Kabupaten HSU dan Provinsi Kalsel pada umumnya, sehingga terjalin komunikasi serta kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan di Kalsel demi menyongsong Kalsel sebagai pintu gerbang Ibukota Nusantara,” pungkasnya. (NRH/ RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan hewan ternak domba.

Bantuan hewan ternak domba tersebut untuk mengembangkan potensi pemukiman serta penguatan ekonomi pada wilayah eks pemukiman transmigrasi (Kimtrans) Lajar Papuyuan di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada Kamis (2/11) kemarin.

“Bantuan kali ini kami berikan berupa hwwan ternak domba sebanyak 18 ekor yaitu 9 Domba jantan dan 9 betina dengan umur 1 tahun,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, Jumat (3/11).

Pihaknya mengatakan program bantuan hewan ternak ini merupakan salah satu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dalam mengembangkan perekonomian, infrastruktur dan kelembagaan pada kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan.

Irfan mengungkapkan program ini merupakan program tahunan pemprov kalsel dalam meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya bantuan ini, di daerah tersebut dapat menjadi sentral hewan ternak domba sehingga perekonomian di Kalsel terus bergerak maju ke depan.

“Kami berharap dengan bantuan ini, warga dapat membudidayakan hewan ternak tersebut agar kedepannya bisa menjadi sentral domba. Karena disetiap tahunnya program ini mendapatkan hasil yang signifikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Pembangunan Satuan Pemukiman Perbaikan Ekonomi Infrastruktur Kelembagaan Disnakertrans Kalsel, Mustafa menambahkan pihaknya juga berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Balangan yang telah memberikan bantuan berupa pembuatan kandang hewan ternak untuk para eks kimtrans.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Transmigrasi di kabupaten balangan telah bersinergi untuk meningkatkan taraf hidup warga di wilayah eks kimtrans,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kordinasi (Rakor) persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke 18 tahun 2023 di Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel pada Jum’at (3/11) siang. Rakor yang dihadiri seluruh Kepala SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan tersebut membahas terkait kelancaran kegiatan POMNAS ke 18 yang direncanakan akan dilaksanakan di 4 Kabupaten-Kota di Kalsel, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Ketua Pelaksana POMNAS ke 18 Rusmin Nuryandin menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantaj Selatan, atas dukungan penuhnya dalam kegiatan POMNAS ke 18 tahun 2023 ini. Dalam POMNAS ini akan memperterima kasih dan apresiasinya atas perkenan Pemprov Kalsel untuk mendukung penuh kegiatan Pomnas ini akan mempertandingkan 16 cabang olahraga (Cabor) yang diikuti ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

“Dukungan ini sebagai suatu bentuk apresiasi bagi kami,” ucap Rusmin.

POMNAS ke 18 tahun 2023 ini akan berlangsung di empat lokasi yaitu di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Untuk Kota Banjarmasin cabor yang akan dipertandingkan yakni meliputi atletik, Bridge, catur, futsal, gulat, pencak silat, sepak takraw, tenis lapangan, dan voli pasir. Kota Banjarbaru untuk cabor bulu tangkis, karate, dan taekwondo. Kabupaten Tanah Laut untuk cabor panjat tebing, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dipertandingkan yakni meliputi cabor renang.

“Pomnas akan berlangsung dari 12 hingga 22 November 2023, sementara acara pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023,” lanjut Rusmin.

Direncanakan POMNAS 2023 akan diikuti oleh 36 provinsi, dan diperkiran 6-7 ribu orang akan datang ke Kalsel dengan 4 ribu diantaranya merupakan peserta yang terdiri atlet dan official.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yanh diwakili Setdaprov Kalsel Roy Rozali Anwar, akan mendukung penuh kesuksesan gelaran Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke 18 Tahun 2023. Sesuai arahan dan permintaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Pemerintah Provinsi Kalsel akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua tamu dan peserta yang datang ke Banua.

“Setiap SKPD akan menyediakan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan POMNAS, ” ungkap Roy.

Roy Rizali Anwar juga meminta panitia penyelengara untuk mengecek kembali kesiapan venue, perangkat pertandingan, dan yang lainnya, agar kesiapan POMNAS dapat lancar. (MRF/ RDM/RH)

BANJAR – Tingkat kerawanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap isu kampanye politik mengandung SARA, hoaks dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024 tergolong tinggi.

Data tersebut diketahui setelah pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama sejumlah parak terkait kerawanan Pemilu 2024 di 38 provinsi di Indonesia, termasuk media sosial, beberapa waktu lalu.

Di kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat/Organisasi Wartawan dan Media, yang digelar oleh Bafan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Kamis (2/11), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Aries Mardiono, mengaku tingkat kerawanan Kalsel menempati posisi lima tertinggi di Indonesia.

Kerawanan media sosial di Kalsel berada setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Barat.

“Tingginya kerawanan di Kalsel dengan melihat pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu,” tuturnya.

Menurut Aries, kontestasi politik pada Pilkada 2020 di Kalsel cukup keras, termasuk persaingan di media sosial, yang juga memuat ujaran kebencian.

Untuk itu, Bawaslu Kalsel akan berkonsentrasi untuk melakukan pengawasan di media sosial untuk mencegah beredarnya isu kampanye politik yang memuat SARA, informasi hoaks dan ujaran kebencian.

“Bawaslu memiliki komunitas digital yang akan melakukan pencegahan terhadap isu-isu kampanye politik yang bermuatan SARA, informasi hoaks dan ujaran kebencian,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, mengungkapkan tahapan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Terutama dengan diumumkannya daftar calon legislatif (DCT) dan dimulainya kampanye Pemilu.

“DCT akan kita umumkan pada 4 November nanti,” ujar Andi Tenri.

Terkait perihal logistik Pemilu 2024, Andi Tenri menyebut sudah menyalurkan seluruh logistik tahap ke 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Antara lain bilik suara, tinta, segel bahkan kabel ties juga. Untuk kotak suara diperkirakan minggu ketiga November akan tersalurkan semua,” terangnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelantikan sebanyak 70 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Kamis (2/11).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, disaksikan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, staf ahli gubernur, asisten serta para kepala SKPD lingkup Pemprov.

Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel, patut disyukuri karena mendapat kepercayaan atau amanah.

“Kalau ada satu pekerjaan baru, akan masuk pada lingkungan yang baru pula. Maka perlu beradaptasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang diembankan,” ucap Sahbirin Noor.

Ia menambahkan, dirinya mengharapkan Pejabat Administrator dan Pengawas dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tolong menolong, dan saling kerjasama.

“Bekerja dengan enak tapi tidak seenaknya,” lanjut Sahbirin Noor.

Dirinya juga mengingatkan, kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa menjalin kerja sama dengan SKPD lain jika terdapat keterkaitan tugas.

Sementara Itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah menyampaikan, pejabat eselon III yang dilantik berjumlah 21 orang yang mayoritas mutasi, ditambah promosi karena mendekati pensiun per 1 September. Sedangkan eselon IV yang promosi sebanyak 13 orang dan mutasi 31 orang.

“Terkait kekosongan jabatan eselon II, BKD sudah bergerak melakukan proses pengisian dan tidak menutup kemungkinan dilakukan uji kompetensi akhir tahun ini,” tutup Dinansyah. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pembukaan jambore kader posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pembukaan jambore kader posyandu dilaksanakan di Kiram Park Kabupaten Banjar pada Kamis (2/11), dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyampaikan, jambore kader posyandu yang dilaksanakan ini, semakin meneguhkan keyakinan, bahwa kader posyandu memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia mengharapkan, kader-kader posyandu mampu melakukan langkah-langkah edukatif, untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani proses pemecahan masalah kesehatan.

“Mudah-mudahan, kita tetap diberikan kemampuan dan kekuatan, untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih sehat dan lebih sejahtera secara lahir dan batin,” ungkap Sahbirin Noor.

Ia menambahkan, masalah mendasar kesehatan yang masih dihadapi provinsi KalimantanSelatan, yakni tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta masih ditemukannya prevalansi balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. permasalahan tersebut, memerlukan keterlibatan banyak pihak, salah satunya dinas kesehatan, para kader pkk dan kader posyandu, serta masyarakat.
“Kami mengharapkan, kader-kader posyandu, mempunyai tekad yang kuat dan tidak pernah mundur, untuk mengatasi permasalahan kesehatan dimasyarakat,” lanjut Sahbirin Noor

Ditambahkan Sahbirin Noor, peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar, karena para kader tidak hanya sebagai pemberi informasi kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengatakan, jumlah kader yang mengikuti jambore ini sebanyak 137 dari 13 Kabupaten Kota.

“Kegiatan ini diisi dengan lomba menyusun Pemebrian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu,Penyuluhan Kesehatan, Pengisian KMS/Buku KIA, Pemantauan Pertumbuhan Balita, Cerdas Cermat, senam bersama, dan outbond,” tutup Diauddin. (MRF/RDM/RH)