News – Laman 384 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tingkatkan Kinerja, Sekretariat DPRD Kalsel Gelar Pemeriksaan NAPZA

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/12).

Suasana Pemeriksaan NAPZA bagi tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel

Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih menjelaskan pemeriksaan NAPZA ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

“Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dan ini harus kami lakukan secara maksimal. Tes NAPZA ini salah satu upaya menjaga para karyawan yang ada disini tetap dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ismi, kegiatan ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.

“Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap akhir tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer, termasuk tes NAPZA,” ungkapnya.

Ismi menambahkan jika ditemukan ada hasil pemeriksaan yang positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Sementara, Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy melalui Kepala Seksi Mikrobiologi, Sudarmo menyambut baik pemeriksaan NAPZA ini untuk memastikan orang yang bekerja di instansi tersebut bebas dari NAPZA.

“Ada enam parameter yang diperiksa yaitu THC (ganja), MOP (morphin), MET (sabu), AMP (inex), BZO (obat-obatan), dan COC (kokain). Dengan pemeriksaan ini, maka enam parameter tersebut dapat dideteksi,” terangnya.

Sudarmo menambahkan Labkesda Kalsel sudah melakukan kerjasama terkait pemeriksaan NAPZA ini dengan beberapa institusi pemerintahan, terutama SKPD-SKPD yang berada di bawah naungan Pemprov Kalsel.

“Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel untuk menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Hadiri Survey Indeks ETPD Semester II 2023, Bank Kalsel Sampaikan Komitmen Sukseskan ETPD

BANJARMASIN – Bank Kalsel berkomitmen mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel, yang digelar awal pekan ini di Banjarmasin.

“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” tegasnya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dariTeller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.

“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel,” tambahnya.

Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel, dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel, mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.

“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.

Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.

Diharapkan pada Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pada kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6 persen. Bahkan secara year on year meningkat 34,29 persen dari Semester-I tahun 2022.

“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

Bantuan Keuangan Parpol 2024 Naik, Bakesbangpol Kalsel Gelar Sosialisasi Tata Cara Banpol

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Kegiatan diikuti seluruh perwakilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019. Hadir pula selaku narasumber, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengingatkan pengurus parpol agar memprioritaskan banpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

“Banpol dari Bakesbangpol Kalsel bertujuan membentuk proses pendidikan politik yang baik bagi segenap masyarakat Kalsel. Sehingga menciptakan proses demokrasi yang mengusung asas profesional dan akuntabel bagi kita semua,” kata Roy.

Setiap pengurus parpol, menurut Roy, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk seputar dana bantuan yang bersumber dari APBD.

Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan APBD harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

*Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik diikuti oleh perwakilan parpol yang menduduki kursi DPRD Kalsel Pemilu 2019*

Penggelontoran dana tersebut merupakan amanah undang-undang perihal kelancaran pelaksanaan kegiatan parpol. Tentu kegiatan parpol yang dimaksud harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel, maju, makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

“Parpol juga sepatutnya memanfaatkan kesiapan untuk mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. Kemudian melaporkan penggunaannya kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Roy.

Sementara itu, didampingi Kepala Bakesbangpol Kalsel Heriansyah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin mengatakan, sosialisasi ini adalah wujud fasilitasi dari Pemprov Kalsel, untuk mewujudkan bantuan keuangan pada parpol yang tertib administrasi, taat aturan dan berdaya guna.

“Dalam hal ini bantuan yang diberikan itu agar pelaporannya nanti lebih akurat, akuntabel dan transparan. Kemudian dengan adanya bantuan ini diharapkan bahwa partai politik akan meningkatkan pendidikan politiknya terhadap masyarakat, juga terhadap anggotanya,” terang Hasanuddin.

Diketahui Banpol Kalsel tahun 2024 akan dinaikkan menjadi Rp7.500, dari sebelumnya hanya Rp5.000 per-suara.

Meski naik sebanyak 50 persen, Hasanuddin menilai, jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak,” tutup Hasanuddin. (SYA/RIW/APR)

Jelang Akhir Tahun, DPRD
Segera Evaluasi Capaian Pembangunan di Banjarmasin

Banjarmasin – Kalangan legislatif akan melakukan evaluasi, terkait realisasi capaian pembangunan Pemerintah Kota.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.

*Salah satu pekerja sedang melakukan proses pengadukan semen*

Hilyah menjelaskan, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Banjarmasin, yang bermitra dengan Komisi III DPRD Banjarmasin. Dimana akan dilakukan evaluasi melalui Rapat Dengar Pendapat, terkait pencapaian pembangunan terutama infrastruktur, seperti Jalan Lingkungan, Drainase hingga Perbaikan Jembatan.

“Kita akan jadwalkan RDP dengan Dinas PUPR Banjarmasin,” ucapnya

*Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, saat memberikan komentarnya*

Disampaikan Hilyah, untuk beberapa proyek pekerjaan jembatan, yang menggunakan dana APBD 2023, harus segera diselesaikan hingga akhir tahun ini, agar bisa segera difungsikan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada alasan tidak selesai, karena berbagai kendala, salah satunya disebabkan memasuki musim penghujan.

“Beberapa proyek yang belum selesai, akan dipertanyakan intens,” ungkapnya

Lebih lanjut Hilyah menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan Banjarmasin, agar setiap kendala yang terjadi di lapangan, dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.

“Secara umum selama ini sudah melakukan pengawasan ke lapangan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Tangani Masalah Sosial di Banjarmasin, Walikota Resmikan Sheleter Baiman

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin meresmikan Shelter Baiman di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada Rabu (6/12). Peresmian dilakukan langsung Walikota, Ibnu Sina didampingi istri dan Wakil Walikota Banjarmasin.

“Shelter yang baru diresmikan tersebut, sebagai tempat untuk penanganan sosial di kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Terutama, lanjutnya, anak terlantar, disabilitas telantar, manula telantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.

“Bahkan, selama ini yang terbanyak dirawat di rumah singgah ini adalah ODGJ,” ucap Ibnu.

Untuk ODGJ, lanjutnya, yang dirawat sebanyak 75 orang. Rata rata mereka sudah tidak memiliki keluarga lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengingatkan, rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin hanya sebagai, tempat penampungan sementara, bukan untuk selamanya.

“Kepada warga Kota Banjarmasin, saya sampaikan, bahwa rumah singgah itu tempat penampungan sementara,” ujarnya.

Berdasarkan SOP, lanjut Ibnu, hanya berlaku selama tujuh hari saja, Kemudian dikembalikan ke keluarganya masing masing.

“Jika ODGJ akan diserahkan ke Rumah Sakit Sambang Lihum/untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” kata Ibnu.

Walikota Banjarmasin berharap, keluarga penghuni Rumah Singgah dapat mematuhi aturan tersebut. (SRI/RIW/APR)

Paman Birin Bersyukur, Kalsel Raih SAKIP A dan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik 2023 di Indonesia

Bali – Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Paman Birin, pemerintah provinsi Kalsel kembali torehkan prestasi membanggakan untuk Banua.

Kali ini, Pemprov Kalsel raih 2 penghargaan bergengsi sekaligus. Pertama, Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A dan kedua, Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi ((RB) Tematik Terbaik pada semua Tema Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.

*Dua penghargaan yang diterima Kalsel di Bali*

Penghargaan ini diserahkan pada hari kedua rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan KemenPANRB di Bali pada Rabu (6/12).

Pada acara yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin ini, penghargaan SAKIP A dan Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 tersebut, diterima Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Pj Gubernur Bali, Ketua dan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat lainnya.

Paman Birin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel dari KemenPANRB.

Paman Birin juga menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat SAKIP A ini membuktikan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel.

Selain keberhasilan SAKIP A, Paman Birin juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kalsel dianugerahi sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB Tematik terbaik pada semua Tema tahun 2023.

“Alhamdulilah, kita mempertahankan raihan SAKIP A ini sebagai bukti nyata wujud keberhasilan dalam optimalisasi penyelenggaran akuntabilitas di jajaran Pemprov Kalsel disamping juga anugerah sebagai instansi pemerintah implementasi RB Tematik terbaik,” kata Paman Birin.

Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada KemenPANRB dan seluruh pihak atas sinergi bersama membangun budaya kinerja birokrasi efektif.

“Sekali lagi, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami dan SAKIP ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemprov Kalsel,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam laporannya menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan RBXperience ini bukan hanya sebagai seremoni, tapi juga program untuk membumikan RB.

Adapun 3 (tiga) indikator evaluasi pada kegiatan kali ini adalah, RB General dan RB Tematik, SAKIP serta Zona Integritas (ZI).

Raihan penghargaan oleh Pemprov Kalsel, yakni RB Tematik diraih dari hasil evaluasi RB Penanggulangan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, serta RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Tiga provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Implementasi RB tematik terbaik adalah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk raihan SAKIP Terbaik, Kalsel berada di level A dengan peningkatan nilai hasil evaluasi, dengan fokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah.

Pada kesempatan ini, Menteri PANRB juga sampaikan tiga arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, yakni transformasi digital, digital structure, digital competence dan digital culture. (Biroadpim-RIW/APR)

Terbaik II Penyaluran KUR, Pemprov Anugerahkan Penghargaan Kepada Bank Kalsel

Banjarbaru – Komitmen dan konsistensi Bank Kalsel membantu pemerintah provinsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbuah manis. Hal itu setelah Pemprov bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Bank Kalsel, untuk kategori terbaik II dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2023.

Penghargaan yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan KaKanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi ini, diberikan disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang digelar pekan lalu di Banjarbaru.

Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin yang menerima langsung penghargaan tersebut, berterimakasih atas penghargaan yang diberikan Pemprov Kalsel dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.

“Ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus konsisten dalam melakukan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Banua. Dengan demikian harapan kita ekonomi Kalsel bisa terus bergerak menjadi semakin maju,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar penyaluran KUR, Bank Kalsel juga secara konsisten melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di Banua melalui berbagai kegiatan hingga kolaborasi dengan banyak pihak.

“Dengan pembinaan yang kita lakukan, harapan kita UMKM yang ada di Banua dapat semakin professional dan berkembang usaha mereka. Ujungnya mereka tidak hanya memerlukan tambahan modal usaha tapi juga mampu memberikan kontribusi lainnya untuk daerah, baik itu penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi melalui pembayaran pajak,” tambahnya.

Sekadar diketahui, pada sektor keuangan hingga 31 Oktober 2023, untuk KUR di Provinsi Kalsel telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun untuk Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,84 Miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. (ADV-RIW/APR)

Sering Tergenang, Paman Yani Minta Ruas Jalan Desa Semisir Segera Ditindaklanjuti

KOTABARU – Ruas jalan yang menghubungkan RT 001 dan RT 006, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sering tergenang ketika diguyur hujan dengan curah tinggi. Ketinggian air bahkan mencapai lutut orang dewasa.

Kondisi itu ditengarai akibat gorong-gorong terlalu sempit. Sementara air yang melewati gorong-gorong berasal dari beberapa desa di sekitar.

“Kalau intensitas hujan cukup lama pasti banjir. Kurang lebih satu meter ketinggian airnya,” jelas Kepala Desa Semisir, Wahyudin, ditemui di lokasi, Selasa (5/12).

Merespon laporan tersebut, usai melakukan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Semiri, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.

*Kondisi gorong-gorong ruas jalan penghubung RT 001 dan RT 006 Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru*

Sesampainya di lokasi, Yani Helmi mengaku prihatin terhadap kondisi ruas jalan tersebut. Pasalnya, gorong-gorong yang hanya berukuran kurang lebih 80 sentimeter itu, juga dikelilingi oleh sampah yang menghambat arus air.

“Ini yang dilaporkan masyarakat. Sebagai anggota Dewan provinsi, ini menjadi tanggung jawab saya untuk menyuarakannya ke dinas terkait,” kata Paman Yani (sapaan akrab).

Diketahui ruas jalan tersebut awalnya merupakan tanggung jawab Pemkab Kotabaru, namun dalam beberapa waktu terakhir sudah di ambil alih oleh Pemprov Kalsel.

“Artinya ini sudah jadi tanggung jawab Pemprov Kalsel. Bagaimanapun keadaannya Pemprov lah yang harus menindaklanjuti,” tegas Paman Yani.

*Gorong-gorong yang terlalu sempit ditambah tumpukan sampah dinilai memicu genangan air saat musim hujan*

Paman Yani memastikan, akan sesegera mungkin bertemu langsung dengan Dinas PUPR Kalsel untuk meminta penanganan terhadap ruas jalan tersebut.

“Tidak banyak ini paling cuma diperlebar dan diperkuat. Supaya tidak seperti kondisi yang sekarang, jalan penghubungnya juga terlihat patah. Bisa membahayakan pengguna jalan,” tutur Paman Yani.

Ia berharap perbaikan ruas jalan tersebut bisa diperbaiki menggunakan anggaran tahun 2024. Sebab berdasarkan data BMKG, musim hujan mulai memasuki wilayah Kalsel pada awal November lalu hingga Januari 2024.

“Kalau memang bisa, nanti diselesaikan lewat anggaran tahun 2024. Tetapi kapan saja proses pengerjaan tidak masalah, yang terpenting ada penanganan dini. Karena memasuki Desember ke Januari, curah hujan sudah tidak terkendali,” tegas Paman Yani. (SYA/RDM/APR)

Kembangkan Potensi TWA, BKSDA Kalsel Gelar Bimtek

Banjarbaru – Untuk mengembangkan Potensi kunjungan sejumlah Taman Wisata Alam (TWA) di Kalimantan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas SDM Pemandu Wisata dan Pengelolaan Jasa Wisata Alam pada 5 – 7 Desember 2023 yang dipusatkan di salah satu hotel di Banjarbaru.

Dalam sambutannya saat membuka, Kepala BKSDA Kalsel Mahrus Aryadi menyampaikan, kegiatan ini sengaja pihaknya laksanakan, bukan hanya untuk meningkatkan profesionalisme SDM BKSDA sendiri, tapi lebih kepada meningkatkan komunikasi kekerabatan dengan para peserta yang sebagian besar adalah pelaku dan pengelola kawasan parwisata di Banua.

“Kita berharap nantinya ada inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kita, sebagai pengelola TWA. Agar wisatawan yang datang akan kembali lagi dengan kesan yang baik dari kita,” ucap Mahrus.

Ia juga berharap, dengan beberapa narasumber yang pihaknya datangkan, peserta yang sebagian besar merupakan perwakilan kelompok binaan BKSDA Kalsel dapat menularkan ilmunya yang nanti didapat kepada anggota kelompoknya.

“Dalam kegiatan ini ada narsum yang berbicara soal bagaimana prinsip-prinsip dalam menerima para wisatawan, ada pula soal fotografi dan penulisan buku. Ilmu-ilmu inilah yang nantinya bisa diterapkan ketika pupang dari bimtek ini,” tutup Mahrus.

Untuk diketahui, bimtek ini menghadirkan ßejumlah narasumber, diantaranya Ketua Litbang DPD ASITA Kalimantan Selatan Dewi Setiawati, Fotografer Harian Radar Banjarmasin Wahyu Ramadhan dan Redaktur Harian Radar Banjarmasin Muhammad Syarafuddin. (RDM/APR)

Masuki Tahun Politik, Paman Yani : Jangan ‘Bahual Papadaan’

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) berharap masyarakat tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, terlebih ditengah masa politik seperti saat ini.

“Semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan jangan sampai membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, apalagi ketika memasuki tahun Pemilu. Boleh berbeda pilihan tetapi jangan sampai Bahual Pepadaan (konflik sesama warga),” kata Paman Yani usai menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Selasa (5/12).

Sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan demokrasi, masyarakat berhak memiliki perbedaan pilihan. Meski begitu, lanjut Paman Yani, perbedaan tersebut tidak boleh sampai memecah persatuan dan kesatuan NKRI.

“Jangan sampai tergerus oleh kepentingan sesaat. Kita juga inginkan ketika Pemilu, masyarakat harus menggunakan hak pilih mereka,” imbuh Paman Yani.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu juga meminta masyarakat untuk tidak membedakan setiap ras atau golongan. Sebab menurutnya, sejak zamam dulu penduduk asli Kalsel selalu terbuka dengan siapapun yang masuk dan menetap Banua.

“Masyarakat disini selalu terbuka dengan siapa saja yang datang, sehingga berbaur bahkan sampai menikah dengan berbeda suku. Inilah NKRI, inilah Indonesia, inilah Kalimantan Selatan dan inilai Kotabaru yang memang beragam dan majemuk tetapi bisa membingkai semangat persatuan dan kesatuan dibawah bendera Merah Putih,” tutur Paman Yani.

*Suasana sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi*

Ia berharap, seluruh masyarakat khususnya daerah konstituennya termasuk Desa Semisir, mampu menjaga wilayah mereka dari paham-paham radikalisme yang bersifat merusak bangsa

“Karena tidak sedikit pihak yang tidak suka dengan daerah kita yang saat ini dalam masa perkembangan industri-industri besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam sosialisasi ini juga bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa jadi manfaat bagi kita semua,” tutup Paman Yani.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Semisir, Wahyudin menyampaikan apresiasinya terhadap Paman Yani, yang dinilainya merupakan sosok politisi bersahaja.

“Intinya seperti yang beliau sampaikan, jangan sampai Bahual Papadaan. Karena biasanya kita masih ribut masalah pemilihan, mereka yang sudah terpilih malah sudah berdamai,” ujarnya.

Sosialisasi dari Paman Yani diharapkannya, bisa menjadi pelajaran baru untuk warga dalam menghadapi tahun politik.

“Kita optimis kerukunan warga disini bisa terjaga. Beberapa kali menghadapi situasi politik kita juga memang tidak pernah ada masalah. Apalagi ditambah wawasan tentang semangat persatuan antar sesama dari Paman Yani,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)