Kategori: News

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Selasa (12/12). Dibuka Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, selama setahun ini, telah bekerja untuk pengendalian dan menjaga inflasi di Banua.

“Tentunya Pemerintah Provinsi memberi apresiasi atas kerja keras dari TPID Kalsel,” ungkapnya.

Diharapkan, lanjutnya, hingga sampai akhir tahun ini, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap stabil. Meski begitu Pemerintah Provinsi Kalsel tetap mengingat untuk, selalu waspada terhadap adanya kemungkinan kenaikan inflasi, akibat adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Kenaikan harga cabai saat ini, perlu diwaspadai. Karena bisa menyebabkan kenaikan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Gubernur.

Selain itu, lanjutnya, dua komoditi lainnya yang juga diperlu diwaspadai, yaitu beras dan kedelai.

“Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di Banua, maka operasi pasar hendaknya perlu diperbanyak lagi kedepannya,” ucapnya.

Maka dengan begitu kenaikan harga beras dapat ditekan dengan adanya operasi pasar tersebut.

Rapat Evaluasi ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, serta perwakilan Dinas Perdagangan di 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel terus didorong. Salah satu upaya yakni melalui rapat koordinasi (rakor) peningkatan keterbukaan informasi publik yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rakor di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (12/12) itu, dibuka oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menilai, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

“Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang merupakan prestasi sangat membanggakan bagi bangsa,” ujar Gubernur.

Undang-undang tersebut, menurutnya, juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan. Ini harus jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Kalsel bisa terus meningkat.,” katanya.

Diketahui dalam tiga tahun terakhir, IKIP Kalsel selalu mengalami kenaikan. Meski begitu, skor yang didapat masih masuk kategori sedang.

“Saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik” tuturnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan rakoor diselenggarakan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana. Sehingga pelayanan Informasi Publik secara terbuka khususnya di lingkungan Pemprov Kalsel bisa terwujud.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. Tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan” beber Muslim.

Terkait IKIP yang masih belum bisa bersaing dengan daerah lain, Muslim mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.

“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat” tutup Muslim. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan, yang tujuannya menyadarkan warga sekolah akan lingkungan, sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan.

Pelaksanaan program Adiwiyata tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Dimana program ini berjenjang mulai dari tingkat kabupaten /kota, provinsi, nasional hingga tingkat mandiri.

Sebanyak 45 sekolah di Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan Adiwiyata ini untuk tahun 2023, dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Penyerahan dilakukan pada Selasa (12/12) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Mewakili Gubernur untuk memberikan penghargaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.

Kepada wartawan, usai acara, Hanifah mengatakan, Adiwiyata adalah gerakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup mulai dari lingkungan sekolah. Program ini mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga membentuk sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Program ini dinilai dari bukan dari banyaknya sekolah yang meraih penghargaan. Namun munculnya kesadaran warga sekolah untuk benar-benar menerapkan dan menjadi contoh di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

“Harapannya, para guru dapat membimbing siswanya menjadi agen perubahan lingkungan hidup di luar lingkungan sekolah,” jelas Hanifah menyampaikan harapan Gubernur terkait program ini.

Selain mendapatkan penghargaan dan sertifikat, setiap penerima penghargaan, menurut Hanifah, juga mendapatkan uang pembinaan dari Gubernur, Sahbirin Noor. Besarannya adalah Rp2,5 juta untuk masing – masing sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah, Rp3 juta untuk Adiwiyata tingkat Provinsi sebanyak 28 sekolah,, serta uang pembinaan sebesar Rp 2 juta rupiah, untuk peraih Adiwiyata tingkat provinsi, 15 sekolah.

“Setiap penerima penghargaan juga mendapatkan bantuan masing – masing 3 tempat sampah,” tutupnya.

Berikut ini adalah daftar sekolah penerima Adiwiyata Mandiriz yakni SDN Pengambangan 5 Banjarmasin dan SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

Sedangkan penerima Sekolah Adiwiyata Provinsi diantaranya SMAN 1 Bintang Ara, SMPN 1 Juai 3. SMPN 3 Batumandi, SDN Antasari, SDN Binderang, SDIT An Nur, SDN Rangda Malingkung I, SDN Binuang 2, SDN Binuang 6, SMPN 1 Candi Laras Utara, SMPN 1 Sambung Makmur, SDIT Ukhuwah 2, SDN Karang Mekar 5.

Selanjutnya, Sekolah Adiwiyata Nasional diantaranya SD Santa Maria, SDN Kelayan Timur 2, SMPN 30 Banjarmasin, SMAN 4 Banjarbaru, SDN Maburai, SMPN 2 Muara Uya, SMPN 4 Tanjung, MTsN 4 Tabalong, MTs Ar-Raudlah, dan SMAN 1 Tanjung. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menutup Pendidikan Kursus Kader Pelaksana Nasional (Suskalaknas).

Penutupan ditandai dengan penanggalan tanda peserta kursus oleh Paman Birin di Rindam VI Mulawarman, pada Senin (11/12).

Turut hadir Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah, Danrindam VI Mulawarman Kolonel Inf Robby Suryadi, serta tamu undangan lainya.

Selaku Inspektur Upacara, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, daerahnya mendapat kehormatan, dengan dipercaya sebagai panitia daerah penyelenggaraan kegiatan Suskalaknas tahun 2023, yang merupakan agenda kegiatan resimen mahasiswa (menwa) Indonesia.

“Syukur Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga kini tiba di acara penutupan,” katanya.

Menurut Paman Birin, melalui kegiatan pelatihan bela negara ini, kader menwa terbentuk mentalnya untuk bersikap disiplin, berani, tangguh, dan cinta tanah air.

Keberadaan menwa akan selalu relevan dengan zaman. Karena upaya menjaga keutuhan NKRI sejatinya bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga menjaga perdamaian, merawat nilai-nilai toleransi dan keberagaman, melawan ancaman radikalisme dan terorisme, serta menangkal narasi-narasi penyebab perpecahan.

Paman Birin menekankan, di tahun 2024 merupakan tahun politik, masa di mana adu opini bahkan serangan kebencian bisa terjadi secara masif.

“Saya tidak ingin kita terjebak dalam situasi yang bersifat memecah belah dan mengganggu keamanan dan ketenteraman, entah itu di lingkup masyarakat ataupun dunia perguruan tinggi,” katanya.

Paman Birin berpesan kepada kader menwa untuk turut aktif mengawal kondusivitas pemilihan umum, menjaga perdamaian, keamanan, dan ketenteraman selama pesta demokrasi berlangsung. tindakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Paman Birin memohon dukungan agar Kalimantan Selatan dapat menjadi panitia daerah pelaksanaan Suskapin (Kursus Kader Pimpinan) Nasional ke-48 Resimen Mahasiswa Indonesia.

“Mohon doanya agar rencana tersebut sukses terlaksana di Banua kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Menwa Kalsel, Jamal mengatakan, pelatihan yang diikuti sebanyak 63 kader ini digelar selama 14 hari. Terdapat 5 provinsi yang mengikuti diantaranya Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Disampaikanya, para peserta selama 14 hari dibekali taktik tempur, bela negara, bongkar pasang senjata, menembak, penanggulangan bencana dan organisasi kepemudaan.

Acara ditutup dengan demonstrasi bongkar pasang senjata SS1 V3 dan senjata M16A1 dengan mata tertutup, bela diri karate dan yel yel pembangkit semangat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pertemuan dengan seluruh penyedia barang dan jasa yang bekerja di Sekretariat Dewan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Senin (11/12).

Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah menyampaikan dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaparkan ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

“Karena pada tahun 2024 mendatang, pengadaan barang dan jasa harus beralih ke sistem elektronik. Dalam sistem itu, penyedia barang dan jasa harus memiliki akun di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” tuturnya.

Lebih lanjut, Riduansyah memastikan Setwan siap melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, Khairil Anwar mengatakan untuk tahun 2004, ada beberapa kebijakan atau regulasi aturan terutama dengan pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan secara elektronik.

Hal ini, menurut Khairil, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pada bagian pertama poin 13, bahwa Presiden menginstruksikan baik Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengalihkan semua proses pengadaan yang manual ke proses elektronik paling lambat tahun 2023.

“Artinya kalau melihat regulasi, di 2024 ini kita akan memasuki proses pengadaan barang jasa secara elektronik,” terangnya.

Khairil juga mengimbau kepada penyedia barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mendaftarkan akunnya di LPSE. Apalagi, untuk pendaftaran juga mudah dan tidak terlalu sulit.

“Karena syaratnya hanya menyiapkan KTP, NPWP dan NIB yang untuk pengurusannya itu secara online dan gratis di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Kerja Tahun 2023 dengan mengangkat tema “Bergerak Meneguhkan Komitmen Untuk Kemanusiaan” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jum’at (8/12) sore.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 8-10 Desember 2023 ini dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diaduddin dan diikuti Pengurus PMI Provinsi Kalsel, PMI Kabupaten/Kota di Kalsel, serta sejumlah relawan.

Dalam sambutan Gubernur dikatakan pentingnya peran PMI dalam mendukung pembangunan kemanusiaan di Provinsi Kalsel dimana masyarakat hidup dalam era yang penuh dengan berbagai tantangan, salah satunya yang harus diwaspadai yaitu bencana alam di musim hujan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, PMI memegang peran strategis dalam memberikan bantuan, perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan. Tema “Bergerak Meneguhkan Komitmen Untuk Kemanusiaan” yang bukanlah sekedar slogan semata, melainkan panggilan untuk bertindak nyata.

“Kita perlu bersatu, bekerjasama dan melangkah maju demi kemanusiaan. PMI sebagai organisasi relawan yang berkomitmen tinggi, memiliki peran besar dalam merespon dan mengatasi berbagai tantangan tersebut. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tertanam pada setiap relawan, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kemanusiaan yang berkelanjutan di Banua,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait untuk turut serta aktif dalam mendukung upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI.

“Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya, dimana solidaritas dan empati menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat kita,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua PMI Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menjelaskan pihaknya akan menyusun rencana strategis dalam kegiatan musyawarah kerja ini, termasuk salah satunya mengantisipasi persoalan kebencanaan, baik bersifat bencana alam maupun bencana nonalam seperti COVID-19.

“Jadi kami melakukan rencana kegiatan dan penyusunan program tidak bersifat sporadik, tetapi terencana. Hal ini sesuai dengan tugas pokok PMI, yaitu soal penyediaan kebutuhan darah masyarakat serta penanganan bencana dan konflik sosial di masyarakat,” tuturnya.

Terkait penyediaan kebutuhan darah, Gusti Iskandar menyatakan selama ini tercukupi karena PMI Kalsel sudah memiliki tujuh Unit Transfusi Darah (UTD) sehingga distribusi penyediaan kebutuhan darah sudah bisa menjangkau 13 kabupaten/kota di Banua.

“Sudah jauh lonjakannya. Kemarin awal-awal saya jadi Ketua, PMI Kalsel masih memiliki 2-3 UTD. Kalau sekarang sudah 7 UTD sehingga distribusi untuk membagi ke 13 kabupaten/kota sudah bisa menjangkau,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinkes Kalsel didampingi Ketua PMI Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyerahkan sertifikat kepada perwakilan PMI Kabupaten Tanah Laut sebagai Pusat Unggulan Pemberdayaan Masyarakat Aman dan Tangguh Bencana Kategori Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat dan Antisipasi Perubahan Iklim Tingkat Pratama. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan bersama PT. Shafwah Global Utama, melaksanakan peletakan batu pertama (Groundbreaking), pembangunan fasilitas kabin, glamping serta sarana dan prasarana Tahura Sultan Adam, Jumat (8/12) sore.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut perjanjian kerjasama antar Pemprov Kalsel dan PT. Shafwah Global Utama pada pertengahan Juni 2023 lalu.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah, berharap melalui kerjasama ini, kunjungan wisatawan ke kawasan Tahura Sultan Adam lebih meningkat.

“Mudah-mudahan, dengan kerjasama antara tahura sultan adam dan PT. Shafwah Global Utama, pengembangan wisata alam disini semakin maju dan berkembang,” harap Husnul Khatimah.

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang menarik, nyaman, aman dan harga yang terjangkau, menurut Husnul, juga harus dilengkapi dengan penyebaran informasi yang seluas luasnya tentang wisata di Tahura secara aktif dan masif.

“Sehingga bukan hanya kunjungan wisatawan lokal dan nasional tetapi diharapkan bisa menarik wisatawan internasional,” jelas Husnul.

Tahura Sultan Adam merupakan tempat wisata alam unggulan di Pemprov Kalsel. Nyatanya, tahun 2022, kunjungan wisatawan ke obyek wisata mandiangin dan bukit batu sudah lebih dari 100 ribu orang.

Sebab itu, menurut Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra, penambahan beberapa sarana prasarana sangat diperlukan.

“Tentunya itu tidak menjadikan kami melupakan fungsi Tahura Sultan Adam sebagai kawasan hutan konservasi. Wisata itu hanya bagian. Karena memang dari sisi keunikan sangat memungkinkan untuk dikelola, tinggal kita menambah sarpras dan beberapa bangunan,” tegasnya.

Demi meningkatkan daya tarik wisatawan, Fathimatuzzahra mengaku, siap menerima siapapun yang berminat menanamkan modal di kawasan Tahura Sultan Adam.

“Kami sebagai leading sektor tentu ingin setiap tahunnya ada hal baru di Tahura Sultan Adam. Sehingga kita berusaha membangun kerjasama dengan siapapun, baik swasta, perbankan atau siapapun demi menambah destinasi wisata yang ada,” ucap Fathimatuzzahra.

Presiden Direktur Shafwah Group, Muhammad Helmi, mengatakan bakal membangun 10 kabin dan 10 glamping di Puncak Tengger Mandiangin.

Sepuluh bangunan pertama ditargetkan bisa rampung dalam tiga bulan. Sementara sisanya, ditargetkan selesai dua bulan setelahnya.

“Setiap kabin dan glamping dilengkapi AC dan tempat tidur. Kapasitas ruangan bisa menampung mulai dua hingga enam orang,” beber Helmi.

Selain dua bangunan itu, PT. Shafwah Global Utama juga melengkapi fasilitas wisata berupa tempat bermain anak, cafe dua lantai, spot foto berupa dua buah jembatan yang menjorok ke bawah, serta amfiteater berkapasitas 150 orang.

“Untuk amfiteater setiap akhir pekan kita tampilkan pentas musik,” pungkas Helmi. (SYA/RDM/RH)