Kategori: News

TANAH LAUT – Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Kementerian Pertanian Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan acara pencanangan penanaman tumpang sari padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kamis (26/12). Acara ini dihadiri Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto serta perwakilan dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut.

Acara ini bertujuan mengimplementasikan arahan Menteri Pertanian, yang menekankan pentingnya pengembangan padi lahan kering, termasuk di lahan perkebunan kelapa sawit, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai sektor dan instansi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, termasuk pendampingan dan pengawalan oleh TNI untuk padi gogo dan Polri untuk jagung, sehingga pencapaian swasembada pangan tidak hanya bergantung di sektor pertanian saja.

“Penanaman tumpang sari padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit adalah langkah positif dalam upaya kita mencapai swasembada pangan. Kami mendukung penuh program ini karena tidak hanya membantu meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan lahan,” ungkap Heru.

Heru menambahkan bahwa target padi gogo nasional seluas 890 ribu hektar yang secara efektif dapat ditanami (intercropping) seluas 535 ribu hektar, dan dengan produktivitas sekitar 2 ton, maka dapat diperoleh sekitar 640 ribu ton beras.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah, menyampaikan kelapa sawit memegang peranan penting dalam perekonomian daerah dan nasional, namun juga harus sejalan dengan upaya keberlanjutan dan peningkatan ketahanan pangan.

“Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat mengoptimalkan lahan perkebunan untuk mendukung swasembada pangan, khususnya dalam tanaman pangan seperti padi gogo,” ujar Husnul.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2023, tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara petani sawit rakyat dan perusahaan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Kami juga mendorong adanya kemitraan antara petani dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” tambah Husnul.

Acara pencanangan penanaman padi gogo ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk petani sawit dan masyarakat sekitar. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model bagi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan sekaligus berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan di Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 114 Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (23/12).

Pada upacara pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji jabatan ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Roy yang diwakili Adi mengatakan, jabatan fungsional merupakan salah satu instrumen penting dari profesionalisme ASN. Peningkatan jumlah dan kualitas pejabat fungsional merupakan langkah penting yang harus diupayakan pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintah berfokus pelayanan publik sebagaimana visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Saya mendorong Pejabat Fungsional yang di lantik hari ini untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang baik. Saya juga mendorong agar Pejabat Fungsional terus aktif dalam mengembangkan kemampuan teknis yang dimiliki,” kata Adi.

Ia mengungkapkan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis bagi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, Adi pun mengimbau agar setiap SKPD menciptakan ekosistem kerja yang sportif terhadap kiprah pejabat fungsional.

“Saya ingatkan dalam menjalankan tugas jabatan fungsional harus sejalan dengan korps value BerAKHLAK yang mana ini menjadi sebuah konsep panduan dasar bagi seorang ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan 114 Pejabat Fungsional kali ini terdiri 1 orang Widyaiswara Utama, 102 kenaikan jenjang, dan 11 orang jabatan fungsional lainnya.

“Sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah, maka saya meminta agar Pejabat Fungsional yang dilantik hari ini meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat secara profesional, serta tingkatkan integritas demi kemajuan Banua,” kata Dinansyah.

Untuk itu, Dinansyah mengimbau agar setiap SKPD/UPTD menyiapkan alokasi anggaran peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional minimal 20 JP per tahun dalam bentuk klasikal maupun non klasikal, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Jabatan Fungsional.

“Dan juga selalu berkoordinasi bagi pengelola Jabatan Fungsional dari SKPD/UPTD, Biro Organisasi dan BKD agar pengembangan SDM Pejabat Fungsional semakin baik dan profesional,” tutupnya.

Diketahui, Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari beberapa kategori yaitu Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Fungsional Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian serta Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional. (BKD.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan pelepasan purna tugas kepada 159 anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (24/12).

Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel Muhidin, mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada anggota purna yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Korpri.

“Kontribusi bapak dan ibu selama bertugas, sangat berarti bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” katanya.

Acara pelepasan tersebut, menurutnya, menjadi momen untuk mengenang perjalanan yang penuh perjuangan dan semangat, dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Muhidin berharap para anggota Korpri yang telah purna dapat terus menjadi teladan bagi generasi muda Korpri, dalam menjaga integritas, disiplin, dan semangat pengabdian.

Meski sudah tidak lagi aktif sebagai anggota Korpri, Muhidin mengajak anggota purna untuk tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, serta berbagi pengalaman dan memberikan saran.

“Pengalaman dan saran-saran yang berharga dari bapak dan ibu, tetap menjadi sumber inspirasi bagi kami semua,” ungkapnya.

Di samping itu, Sekretaris Daerah Kalsel sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpi Kalsel Roy Rizali Anwar, meminta agar Korpri Kalsel terus melakukan pendataan kepada ASN yang belum terdaftar sebagai anggota Korpri Kalsel.

“Terutama para guru yang awalnya bertugas di kabupaten kota dan pindah ke provinsi,” tegasnya.

Roy juga berpesan agar Korpri Kalsel bisa membentuk suatu usaha yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan organisasi.

“Misalnya membangun SPBU dan minimarket. Jika terhalang dana, kita bisa pakai iuran,” jelasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan Sandi Fitrian Noor menyatakan siap memfasilitasi bantuan peralatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Sandi meninjau kondisi sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalsel saat kunjungan kerja pada agenda reses di Banjarbaru, Senin (23/12) sore.

Ia mengatakan misi utama bantuan untuk BPBD Provinsi Kalsel berupa pengadaan mobil operasional penanggulangan bencana dan armada komunikasi informasi keliling untuk mensosialisasikan mitigasi bencana.

“Meski masih bisa dioperasikan, kondisi fisik sudah kurang layak pakai dan sangat berisiko saat penanganan bencana,” ucap Sandi.

Beberapa armada yang kurang layak itu, antara lain mobil serba guna, mobil tangki air, dan mobil komunikasi informasi keliling. Mobil tersebut merupakan bantuan BNPB RI diserahterimakan pada 2012, sedangkan satu unit mobil tangki air bantuan BNPB periode 2016.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalsel Fitri Hernadi, mengapresiasi kunjungan kerja Sandi Fitrian Noor dan berharap dapat memperjuangkan bantuan sarana serta prasarana operasional. Provinsi Kalsel mengalokasikan anggaran untuk peralatan kebencanaan, namun nilai kelengkapan cukup besar, sehingga membutuhkan bantuan dari BNPB RI.

“BPBD Provinsi Kalsel akan tetap bekerja keras membantu mitigasi dan penanggulangan bencana, meskipun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana,” tutup Fitri. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Daerah yang di kawasannya banyak objek wisata pantai, untuk meningkatkan pengamanan arus angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Provinsi Kalsel Fitri Hernandi

“Khususnya pada malam tahun baru, wisata pantai banyak dikunjungi warga yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun,” ungkap Fitri, Selasa (24/12).

Karena itu, lanjutnya, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan pelayanan terbaik, dalam pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan pada saat menuju kawasan wisata pantai tersebut.

“Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya dalam menjaga keamanan di objek wisata pantai,” ucap Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga mengimbau, agar selama berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru masyarakat memperhatikan faktor keselamatan pada angkutan.

Begitu juga pada saat meninggalkan rumah, diserta keselamatan pada diri sendiri, keluarga, serta orang lain.

“Seperti, tidak kebut kebutan di jalan raya, serta hal lainnya, jangan sampai niat berlibur malah mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Fitri. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25 persen kepada wajib pajak di Banua.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (23/12), yang membahas terkait penerapan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen oleh Pemerintah Pusat.

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pemberian diskon PKB oleh Pemprov Kalsel ini akan sangat membantu dan tentunya meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Namun, ia berharap pemberian diskon PKB sebesar 25 persen itu tidak hanya diberlakukan selama enam bulan, tetapi sebaiknya diterapkan sepanjang tahun 2025.

“Usulan kami di dewan, pemberian diskon PKB ini diterapkan setahun. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan selamanya, sampai menunggu opsen ini bisa ditinjau kembali,” harapnya.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel mendorong agar Pemprov Kalsel dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam audiensi ke DPRD Kalsel, agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan opsen 66 persen. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, melakukan pengecekan lokasi program Ketahanan Pangan Polda Kalsel yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi KM 5, Kabupaten Banjar, pada Senin (23/12).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, pengecekan lahan seluas 120 hektare oleh Kapolda Kalsel ini dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga ketersediaan pangan, di wilayah Kalimantan Selatan. Terutama di tengah tantangan global yang mempengaruhi ketersediaan bahan pangan.

“Polda Kalsel berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Kalimantan Selatan. Program ini adalah wujud nyata dari langkah-langkah strategis yang kami ambil,” ujar Kabid Humas.

Kombes Pol Adam Erwindi menuturkan, lahan seluas 120 hektare tersebut rencananya akan ditanam Jagung.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Kalsel dalam mendukung visi nasional mewujudkan program ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Indonesia sebagaimana program Asta Cita Presiden RI.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Kalsel didampingi Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Karo SDM Polda Kalsel Dir Binmas Polda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel, serta Wadansat Brimob Polda Kalsel. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin, secara langsung memimpin Rapat Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Kalsel.

Rapat persiapan tersebut digelar di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (23/12) sore.

Tampak hadir semua Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada 2024.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Ketua KPU Andi Tenri Sompa dan Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.

Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan sumpah jabatan kepala daerah terpilih tersebut berjalan lancar, tertib, dan berkesan.

“Persiapan harus dilakukan secara optimal, meski ada potensi perubahan waktu pelaksanaan akibat proses hukum yang sedang berjalan,” sampai Muhidin.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin mengusulkan pelantikan Bupati/ Walikota tahun ini dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Menurut Muhidin, pelaksanaan pelantikan di depan Kantor Gubernur Kalsel akan lebih megah dan dapat mengakomodasi jumlah tamu undangan yang lebih banyak, termasuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung prosesi pelantikan tersebut.

Selain itu, Muhidin juga mengusulkan bahwa pelaksanaan pelantikan ini akan melibatkan kerjasama antar kabupaten/kota, dengan prinsip gotong royong dalam pembiayaan, agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

“Saya berharap, dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat melaksanakan pelantikan dengan sukses dan meriah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” terang Muhidin.

Para kepala daerah terpilih menyambut positif usulan Gubernur Kalsel tersebut dan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan pelantikan tersebut.

“Kita siap sesuai arahan Bapak Gubernur. Terlebih bagi kami yang baru dilantik untuk pertama kali,” sampai Sahrujani, pemenang Pilkada Bupati HSU.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Andi Tenri mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur, dan pada 10 Februari 2025 untuk Bupati/ Walikota. Meskipun demikian, keputusan tersebut masih bergantung pada proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Ketua KPU Kalsel, terkait dengan pelaporan pengaduan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 terkait jadwal pelaporan pengaduan.

Secara nasional, terdapat total 294 permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), yang terdiri dari 17 gugatan untuk calon Gubernur dan 277 gugatan untuk calon Bupati/ Walikota.

Di Kalsel sendiri, terdapat 5 (lima) gugatan yang diajukan, empat di antaranya berasal dari Kota Banjarbaru dan satu dari Kabupaten Banjar.

“Mudah-mudahan, dari gugatan-gugatan tersebut, tidak menghalangi jadwal pelantikan Kepala Daerah,” harap Tenri.

Keputusan MK diharapkan dapat diumumkan pada 6 Januari 2025, dan penetapan calon terpilih oleh KPU dilakukan maksimal lima hari setelahnya.

Dengan harapan tidak ada hambatan yang terjadi, pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Kalsel dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fatkhan, dalam sambutannya saat membuka Rakorda Baznas yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (23/12).

Rakor yang mengangkat tema “Penguatan positioning Baznas dalam meningkatkan sinergi dan kapasitas kelembagaan untuk optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat” ini juga dihadiri Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan dan perwakilan Ketua Baznas Kab/Kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Fatkhan mengatakan pentingnya peran zakat dalam Islam yang tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.

“Zakat harus dikelola dengan transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mustahik, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.

Fatkhan juga menyampaikan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara optimal untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Rakorda ini, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum penting bagi Baznas Kalsel untuk terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan program-program zakat produktif yang dapat memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki. Program ini dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pembentukan komunitas ekonomi yang mandiri.

Fatkhan menambahkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, beasiswa, dan pengembangan kapasitas generasi muda. Hal ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Kalimantan Selatan dalam jangka panjang.

“Rakorda ini adalah momentum penting untuk menyamakan visi, misi, dan langkah strategis dalam pengelolaan zakat. Saya berharap Baznas terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kalsel, Irhamsyah mengatakan tujuan rakorda Baznas se-Kalsel ini untuk melakukan pencapaian target kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan penguatan jaringan Baznas kabupaten/kota se-Kalsel.

“Tentunya dengan dukungan pemerintah daerah selama ini kami akan terus bersinergi, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih optimal,” katanya.

Dalam kesempatan ini, turut dilakukan penyerahan bantuan kemanusiaan dari masyarakat melalui Baznas Kalsel untuk Palestina. Selain itu, diluncurkan program bengkel UMKM bernama Z Auto, serta penyerahan penghargaan kepada Baznas kabupaten/kota di Kalimantan Selatan atas kinerja mereka dalam pengelolaan zakat. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Inflasi Kalimantan Selatan hingga pekan ketiga Desember 2024, masih terkendali, meskipun sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Berdasarkan tahun ke tahun (y-o-y), inflasi nasional pada Desember 2024 mencapai 1,55 persen, sedangkan Kalsel 2,01 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dari nasional, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan mengatakan inflasi Kalsel masih terbilang normal.

“Karena batas inflasi yang di tolerir adalah 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi 3,5 dan paling rendah 1,5,” katanya, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Senin (23/12).

Sulkan mengatakan menjelang tutup tahun 2024, hal yang patut diperhatikan terutama bagi Pemkab/Pemko adalah terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dinamika menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membuat permintaan terhadap bahan pokok penting (bapokting) meningkat di pasar, yang berpengaruh terhadap peningkatan harga.

Sulkan menyebut, dalam sepekan terakhir IPH Kalsel mengalami peningkatan dari 0,76 menjadi 0,99 persen.

Kenaikan itu, menurutnya dipicu oleh kenaikan harga bapokting seperti bawang merah, ayam ras, cabai merah dan daging sapi.

“Dua kabupaten yang IPH nya melebihi rata-rata Kalsel. Kabupaten tertinggi Kabupaten Banjar 1,29 persen dan Tanah Bumbu 1,81 persen,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sulkan memastikan ketersediaan bapok di Kalsel pada Nataru nanti akan tersedia dengan cukup dan dengan harga yang masih terkendali.

“Pesan saya ke masyarakat, belilah bahan pokok secara normal saja tidak perlu aksi borong karena semua bahannya cukup,” pesannya. (SYA/RDM/RH)