Kategori: News

BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Polisi Kehutanan (Polhut) di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, pada Senin (23/12). HUT ke-58 yang mengusung tema Bhakti Wirawana – Wana Wibawa ini, dipimpin Gubernur, Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Upacara ini juga diikuti sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Fathimatuzzahra, anggota Polisi Kehutanan KPH Lingkup Dishut Kalsel, UPT Kementerian Kehutanan, dan perwakilan dari unsur kepolisian serta TNI.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, membacakan pidato Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi dan perjuangan para Polhut di seluruh Indonesia.

Menteri Kehutanan RI menyoroti tantangan rasio jumlah personel yang belum seimbang dengan beban kerja yang berat dalam menjaga kawasan hutan.

“Kementerian Kehutanan telah menginstruksikan unit kegiatan kehutanan untuk terus mengupayakan pemenuhan formasi Polisi Kehutanan melalui rekrutmen pegawai baru,” ujar Roy saat membacakan pidato.

Menteri Kehutanan RI juga mengajak seluruh Polisi Kehutanan untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia menjaga kelestarian ekosistem sumber daya alam hutan demi masa depan bangsa.

“Amanat singkat ini saya sampaikan untuk memotivasi seluruh Polhut di tanah air agar terus beraksi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari serta melindungi ekosistem sumber daya alam demi masa depan bumi Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, Dirgahayu ke-58 Polhut Republik Indonesia,” tutupnya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra, bahwa pihaknya berkomitmen menambah kuantitas dan kualitas pembangunan kehutanan.

“Kita ketahui Untuk menjaga hutan, garda terdepannya adalah polisi kehutanan. Di posisi sekarang dengan jumlah yang kurang dan sebagian sudah masuk masa pensiun, sudah bisa dibayangkan kinerja pengamanan hutan tidak terlalu maksimal. Sehingga diharapkan rekan-rekan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan Kalsel yang direkrut pada 2017 kemarin, bisa menjadi PPPK dalam waktu dekat untuk memacu semangat dan menambah komitmen mereka untuk menjaga kawasan hutan,” harap Fathimatuzzahra.

Acara ditutup dengan atraksi dari sejumlah Polisi Kehutanan, berupa keahlian bela diri, hingga pemecahan batako berlapis. Atraksi ibu disambut meriah para peserta upacara. (Dishut-RIWRDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Muhidin, hadir langsung untuk menerima LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel, Senin (23/12).

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Ruben Artia Lumbantoruan menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15, BPK RI melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Pemerintah Provinsi Kalsel secara umum sudah dilakukan pengelolaan keuangan daerah pada belanja 2023-2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Walaupun ada sedikit catatan yang disampaikan untuk Pemprov Kalsel untuk diperbaiki.

“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Ruben.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemprov juga berterima kasih atas komitmen untuk pengelolaan belanja daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Muhidin.

Untuk diketahui, Selain Pemerintah provinsi Kalsel, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,dan Kabupaten Tanah Laut, turut menerima LHP dengan tujuan tertentu dan LHP Kinerja. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan akan memberikan insentif untuk Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.

Hal ini sebagai upaya Pemprov Kalsel menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pajak opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen mulai 5 Januari 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil menyampaikan pemberian insentif ini untuk pokok pajak yang dikenakan ke masing-masing wajib pajak.

“Jadi dipastikan di tahun 2025 nanti, tidak ada kenaikan pajak untuk kendaraan bermotor di Kalsel dan malah Gubernur akan memberikan insentif, tetapi opsen 66 persen itu tetap jalan karena memang sudah menjadi kewenangan pusat,” jelasnya, usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kalsel di gedung DPRD Kalsel, Senin (23/12).

Subhan menjelaskan besaran insentif yang diberikan untuk kendaraan bermotor milik pribadi sebesar 25 persen, sedangkan untuk kendaraan umum dari semula tarifnya satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemberian insentif ini, lanjut Subhan, untuk sementara nanti akan diterapkan selama enam bulan dan dimulai pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Dalam kurun waktu tersebut Pemprov Kalsel akan mengevaluasi dan melihat persepsi masyarakat, apakah tetap dilanjutkan kita lihat nanti,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Peringatan HUT ke 46 GM FKPPI Kalsel bertempat di Taman Kamboja Banjarmasin, pada Jum’at (20/12) petang.

Peringatan HUT ke 46 Tahun 2024 ini menampilkan tarian Baksa Kembang dan Marching Band GM FKPPI Kalsel. Diiringi derap langkah yang penuh semangat, para anggota Marching Band FKPPI tampil memukau dengan barisan seragam biru dan merah, menciptakan suasana meriah yang langsung menyedot perhatian para pengunjung dan undangan yang hadir.

Ketua GM FKPPI Kalsel, Ricky Teguh Ariwibowo menyampaikan bahwa Peringatan HUT ke 46 ini dimeriahkan dengan pagelaran musik, bazaar, lomba fashion show, lomba e-sport, lomba mewarnai dan donor darah yang digelar selama tiga hari mulai 20-22 Desember 2024.

“Siapa tahu dari sana, ada potensi-potensi yang bisa dimunculkan ke depannya dan dapat mendulang prestasi untuk mengharumkan nama Kalsel,” harapnya.

Ricky mengungkapkan pihaknya akan terus membersamai pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalsel. Terlebih saat ini Kalsel sebagai gerbang ibukota Nusantara.

“GM FKPPI tidak mau ketinggalan di daerah, dan terus berupaya untuk selalu terlibat dalam pembangunan sehingga bisa berdampak positif bagi anggota dan juga masyarakat luas,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris HIPWI FKPPI Kalsel, Nawang Wijayati memberikan apresiasi terhadap GM FKPPI Kalsel yang terus memberikan kontribusi positif. Terlebih dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan mendukung pembangunanan bangsa.

“Kegiatan ini sangat luar biasa. Mereka sebagai generasi muda sangat memperhatikan bagaimana membangun giat perekonomian dengan melaksanakan expo secara terbuka seperti sekarang ini. Tentunya hal ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya di Kalsel,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Bendahara FKPPI Kalsel, Novita Tyasti Setyanti. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kalsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami sebagai organisasi induk FKPPI ini memberikan apresiasi kepada Generasi Muda FKPPI Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel terus mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR.

Setidaknya Diskominfo Kalsel telah mencatatkan sebanyak 461 aduan atau aspirasi yang masuk dalam sistem informasi pengaduan SP4N LAPOR Pemprov Kalsel pada November 2024.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik, Chairun Ni’mah mengatakan bahwa total rekapitulasi jumlah aduan akan dilakukan setiap bulannya dan akan diakumulasi jumlah keseluruhan setiap satu tahun untuk memastikan layanan aplikasi tersebut terus berjalan optimal.

“Untuk November saja ada 461 aduan, Dimana setiap bulan itu rata-rata aduan atau aspirasi yang masuk pada SP4N LAPOR kita itu berkisar 300 hingga 500 aduan,” kata Chairun, Kamis (19/12).

Jenis aduan yang mendominasi laporan tersebut meliputi terkait sektor fasilitas umum, perhubungan dan infrastruktur yang terus menjadi perhatian utama dalam tiga tahun terakhir.

“Selain itu, juga ada aduan terkait sistem SP4N LAPOR itu sendiri, Hal ini disebabkan oleh migrasi dan perawatan server sistem SP4N LAPOR yang sebelumnya di Kemenpan RB dialihkan ke Kemkomdigi, sehingga menyebabkan down selama 1 sampai 2 jam per harinya, dan sudah berlangsung hampir satu tahun,” jelasnya.

Meski menghadapi kendala teknis, lanjut Chairun, pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan pengaduan ini, yang mana selama proses migrasi dan perawatan server berlangsung pengaduan masyarakat tetap dapat ditampung secara manual untuk kemudian diinput ke dalam sistem SP4N LAPOR.

“Semua aduan tetap bisa masuk dan kami tangani dengan cara manual hingga sistem kembali normal,” tambahnya.

Lebih jauh, Chairun mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi tersebut yang mana pengaduan sebagai tolak ukur perbaikan kualitas pelayanan publik di Kalsel.

“Pengaduan masyarakat adalah salah satu alat evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui SP4N LAPOR di Kalsel, kami terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduan sebagai bentuk umpan balik dalam mendukung program pembangunan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program optimasi lahan rawa, merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pertanian, yang juga dilaksanakan di Banua Kalimantan Selatan. 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalsel mendapat target, seluas 41.829 hektar pada program optimasi lahan rawa yang dilaksanakan di 8 kabupaten.

Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, melalui rapat koordinasi yang telah pihaknya laksanakan, dari target seluas 41.829 hektar yang tersebar di 8 kabupaten untuk program optimasi lahan rawa, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala (Batola), menjadi daerah dengan area terluas pada program optimasi lahan rawa.

“Dari 8 kabupaten itu, Kabupaten Tala dan Batola mendapat area terluas pada program optimasi lahan rawa,” ungkap Imam, baru – baru tadi.

Dilanjutkan Imam, terdapat beberapa kendala yang pihaknya hadapi dalam melaksanakan l program optimasi lahan rawa, terutama dari sisi musim. Apalagi sekarang Kalsel memasuki musim penghujan yang membuat lahan yang ada dilapangan sudah mulai terendam air, sehingga kegiatan kontruksi terdapat beberapa kendala terutama didalam kegiatan normalisasi saluran air dan pembuatan pintu air.

“Karena pintu air itu kan kita harus membendung sungainya untuk membuat pintu air, kalau airnya dalam dan tinggi kita mengalami kesulitan,” ucap Imam.

Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terus berusaha dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, baik saluran dan pompa air yang bisa digunakan untuk percepatan tanam.

“Optimasi lahan rawa menjadi target untuk bisa dilakukan penanaman yang dulunya hanya bisa melakukan penanaman 2 kali dalam setahun, maka bisa dilakukan 3 kali penanaman,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan merespom rencana kenaikan tunjangan guru pada 2025 nanti, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun mengaku telah mengetahui dan menyambut baik tentang pengumuman tersebut. Dimana rencananya tunjangan guru ASN naik hingga Rp 2 juta, sedangkan guru non ASN atau honorer naik sebanyak Rp 500 ribu.

“Kita masih menunggu Peraturan Presiden (PP) terkait rencana kenaikan itu,” katanya belum lama tadi.

Muhammadun berharap, rencana tersebut akan benar-benar terealisasi. Sehingga kesejahteraan guru di tanah air khususnya Kalsel juga meningkat.

“Kita tahu guru adalah pencetak generasi emas untuk 2045. Akan sangat bagus bila kesejahteraan mereka kita tingkatkan,” tuturnya.

Senada, Ketua PGRI Kalsel Abdul Rivai mengaku senang mendapat kabar kenaikan tunjangan tersebut.

Ia berharap kabar gembira itu akan lebih memicu semangat para guru di Kalsel untuk semakin giat dalam mencetak generasi muda yang unggul dalam bidang pendidikan dan karakter.

“Seharunya kenaikan tunjangan ini juga menjadikan guru di Kalsel menjadi lebih profesional lagi dalam mendidik siswa di sekolah,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel meminta, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh Destinasi Wisata, agar siaga Cuaca Ekstrem.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, baru-baru tadi mengatakan, menindak lanjuti imbauan dan peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI. Dispar Kalsel meminta kepada Pokdarwis untuk selalu siaga dengan cuaca ekstrem, terutama destinasi wisata berbasis alam, dengan selalu melakukan mitigasi di daerah masing-masing.

“Saat ini memang terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Pokdarwis dapat menjalin koordinasi yang intens dengan aparat desa, Kepolisian, Badan Penanggungan Bencana Daerah serta organisasi lingkungan lainnya, agar dampak cuaca ekstrem di kawasan wisata, dapat di minimalisir sejak dini.

“Biasanya musim libur sekolah mulai terjadi peningkatan kunjungan wisatawan,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata di tiga belas kabupaten kota, guna menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Ia mengimbau, bagi para pengunjung ke destinasi wisata, hendaklah mengikuti aturan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sehingga, tercipta Sapta Pesona dalam berkunjung ke seluruh tempat-tempat wisata di Banua.

“Para pengelola destinasi sudah diberikan pelatihan oleh pihaknya, bekerjasama dengan Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel,” tutup Syarifuddin, yang juga aktif menjabat sebagai Pj Bupati Tapin. (NHF/RDM/RH)