Banjarbaru – Distribusi air bersih ke wilayah Banjarbaru yang sempat mengalami gangguan akibat pekerjaan perbaikan jaringan kini telah kembali normal. BPAM Banjarbakula memastikan penggantian gate valve dan flowmeter pada pipa distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar, telah rampung sesuai jadwal.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, Jumat (12/6), mengatakan, pekerjaan berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026, di jaringan pipa berdiameter 400 milimeter di kawasan Guntung Manggis, Banjarbaru.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas
“Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai rencana. Setelah dilakukan pengujian, seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan kebocoran pada sambungan perpipaan,” katanya.
Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan karena gate valve yang terpasang sebelumnya mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme buka-tutup katup tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga perlu segera diganti untuk menjaga keandalan distribusi air curah.
Selain itu, BPAM Banjarbakula juga mengganti flowmeter ultrasonic dengan electromagnetic flowmeter yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dalam mengukur debit dan volume air curah.
Penggantian alat ukur tersebut merupakan hasil evaluasi teknis sekaligus tindak lanjut atas kebutuhan PTAM Intan Banjar terhadap sistem pengukuran distribusi air yang lebih akurat dan andal.
Dengan selesainya pekerjaan itu, sistem distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar kini kembali beroperasi secara optimal.
BPAM Banjarbakula juga memastikan proses pengendalian aliran air telah kembali normal sehingga mendukung kelancaran operasional jaringan distribusi.
Menurut Wahyu, peningkatan keandalan infrastruktur ini diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan distribusi di masa mendatang, sekaligus menghasilkan data pengukuran debit air yang lebih akurat sebagai dasar pencatatan distribusi air curah.
“Perbaikan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kontinuitas pasokan air curah kepada PTAM Intan Banjar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih andal,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (11/6).
Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Plh Sekretaris Daerah, Subhan Noor Yaumil.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, keberhasilan program prioritas Presiden membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah karena implementasinya berlangsung langsung di lapangan.
“Keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus terus diperkuat agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah pusat untuk menyerap masukan dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden.
“Melalui forum ini, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi daerah. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memaparkan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan.
Mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan perumahan, hingga program kesehatan dan pendidikan.
Menurut Subhan, forum ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program – program strategis nasional.
“Hari ini kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan. Secara umum program-program tersebut terus berjalan dan menjadi fokus bersama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung penuh seluruh agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan seluruh program prioritas Presiden. Kami terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap program dapat terlaksana dengan baik serta mencapai target yang diharapkan,” tegasnya.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Melalui forum ini, kami dapat saling berbagi pengalaman dan solusi sehingga berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan bersama demi keberhasilan program nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain, dalam kegiatan belajar sambil bermain yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menanamkan pemahaman tentang kebencanaan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak.
kegiatan belajar sambil bermain BPBD Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan edukatif tersebut sebagai sarana memperkenalkan pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak sejak dini.
“Pada hari ini kami menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain yang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, BPBD memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia anak.
Menurutnya, BPBD Kalsel memiliki berbagai program dan fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memahami dasar kebencanaan melalui media permainan edukatif.
“BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Anak-anak diajak bermain peran sebagai petugas penyelamat dan diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif yang telah kami siapkan, sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya.
Materi yang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar mengenai banjir, gempa bumi, kebakaran, serta langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat.
Ariansyah menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu cara efektif, membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak.
“Kami menyesuaikan penyampaian materi dengan usia anak-anak. Mereka belajar melalui bermain dan bernyanyi sehingga lebih mudah memahami informasi tentang bencana dan bagaimana cara melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.
Sebagai penutup kegiatan, anak-anak diajak melihat secara langsung berbagai peralatan yang digunakan petugas BPBD, saat penanganan bencana.
Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi sederhana, termasuk mencoba peran sebagai petugas pemadam kebakaran.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman baru yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak mengenai kebencanaan. Harapannya, sejak usia dini mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan dan keselamatan,” pungkas Ariansyah.
Kegiatan edukasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.
Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai potensi bencana dan langkah – langkah penyelamatan diri, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih tangguh, waspada, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HUMASBPBDKALSEL-MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Kegiatan yang diikuti pegawai Pelindo Group, mitra kerja, serta komunitas pelabuhan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 134 kantong darah.
Program donor darah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata Pelindo, mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.
Yoga Arya Kuswanto, Junior Manager HSSE Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengumpulan 134 kantong darah menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan kepedulian insan Pelindo serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.
Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilaksanakan. Pelindo bersyukur antusiasme peserta sangat tinggi sehingga berhasil mengumpulkan 134 kantong darah.
Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar dan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor, PMI, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Yoga.
Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kalimantan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan, membangun budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pelabuhan serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya donor darah ini, Pelindo berharap dapat terus mempererat sinergi antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, peduli, dan berkelanjutan.. (Pelindo-RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD dalam rapat kerja yang digelar Rabu (10/6), dinilai menghambat proses pengambilan keputusan strategis terkait penyempurnaan regulasi tersebut.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kalsel itu, sejatinya menghadirkan mitra kerja terkait untuk membahas substansi perubahan perda, terutama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Namun, absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Setda Provinsi Kalsel, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya ditunda.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan kekecewaannya karena rapat yang membutuhkan keputusan penting justru tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
Menurutnya, kehadiran kepala SKPD sangat diperlukan agar berbagai masukan dan usulan yang berkembang dalam pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti serta diputuskan dalam forum resmi.
Pansus I juga menekankan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran penting, mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru, karena itu, DPRD Kalsel berupaya memastikan seluruh materi yang diatur dalam raperda benar – benar melalui kajian mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
Yani Helmi menjelaskan, selain mengejar target peningkatan pendapatan daerah, Pansus I menilai aspek keadilan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama.
Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi hanya dapat terbangun apabila hasil penerimaan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
“Melalui pembahasan raperda ini, dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjamin pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan ditundanya rapat tersebut, Pansus I meminta, agar pada agenda pembahasan berikutnya, kepala SKPD dapat hadir langsung, sehingga proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan target penyelesaian raperda dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita ingin menjamin pemerataan pembangunan, supaya masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran negara, melindungi pekerja Indonesia, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di sektor berisiko tinggi.
Pesan tersebut disampaikan saat Menaker menyerahkan instrumen asli ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo di Jenewa, Swiss.
Menaker mengatakan, penyerahan instrumen asli ratifikasi tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja di sektor perikanan.
Ratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang aman, layak, dan manusiawi.
“Penyerahan instrumen ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan mencerminkan komitmen konkret Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja, khususnya nelayan dan awak kapal perikanan,” kata Menaker Yassierli, Rabu (10/6)
Menurut Menaker, sebagai negara maritim dan kepulauan, Indonesia menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar penting perekonomian. Namun, sektor tersebut juga merupakan tempat kerja dengan tantangan tinggi yang harus menjamin keselamatan, martabat, dan kesejahteraan setiap orang yang bekerja di dalamnya.
Perlindungan itu berlaku bagi awak kapal perikanan yang bekerja di perairan Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan di luar negeri.
Mereka menghadapi cuaca ekstrem, risiko kecelakaan kerja, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang membutuhkan standar perlindungan kuat, konsisten, serta diterapkan secara efektif.
Bagi masyarakat, ratifikasi ini penting karena sektor perikanan bukan hanya soal hasil laut dan kegiatan ekonomi, tetapi juga tentang manusia yang bekerja di baliknya.
Setiap hasil perikanan yang sampai ke masyarakat harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja yang menjaga keselamatan, kesehatan, martabat, dan hak-hak dasar awak kapal perikanan.
Penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO 188 merupakan tindak lanjut pengesahan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.
Melalui langkah tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya memajukan kerja layak di sektor penangkapan ikan.
Menaker menyampaikan, komitmen perlindungan pekerja juga menjadi bagian dari agenda lebih luas Pemerintah Indonesia, menjawab perubahan dunia kerja.
Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor dan berbagai bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja rumah tangga serta pekerja platform digital.
“Pesannya jelas, Pemerintah peduli terhadap pekerja di berbagai sektor dan berbagai bentuk hubungan kerja. Perlindungan pekerja harus terus mengikuti perubahan dunia kerja,” ujar Menaker.
Menaker menegaskan, ratifikasi bukan akhir dari pekerjaan. Agar Konvensi ILO 188 memberi dampak nyata, Indonesia perlu menyelaraskan regulasi nasional, memperkuat mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam tahap implementasi, Indonesia menyambut dukungan teknis dan pendampingan berkelanjutan dari ILO, khususnya untuk memperkuat kapasitas otoritas maritim dan perikanan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai standar internasional.
Menaker menekankan, pelaksanaan Konvensi ILO 188 membutuhkan kerja sama pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ketiga unsur ter sebut perlu memiliki pemahaman bersama agar prinsip kerja layak di sektor perikanan dapat diterapkan secara efektif, realistis, dan berkelanjutan.
Indonesia, lanjut Menaker, berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja di sektor perikanan dengan tetap memerhatikan keberlanjutan usaha, produktivitas sektor perikanan, dan tata kelola ketenagakerjaan yang adil.
Menaker berharap kemitraan Indonesia dan ILO terus berkembang serta memberi manfaat konkret bagi pekerja, pelaku usaha, dan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif.
Melalui penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO 188, Indonesia menegaskan bahwa awak kapal perikanan berhak bekerja dengan aman, layak, terlindungi, dan dihormati martabatnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Pontianak — Wamenaker, Afriansyah Noor menegaskan bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) harus mampu berperan sebagai mitra strategis manajemen, menghadapi tantangan transformasi digital dan transisi energi yang terus berkembang.
Pesan tersebut disampaikan Afriansyah saat melantik Pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (10/6).
Menurutnya, hubungan industrial modern menuntut pekerja dan pengusaha untuk membangun kemitraan yang kuat demi menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan kesejahteraan pekerja.
“Dalam hubungan industrial modern, pekerja dan pengusaha bukanlah pihak yang saling berhadapan. Keduanya adalah mitra yang memiliki tujuan bersama, yaitu menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
Sebagai perusahaan yang memegang peran penting dalam sektor energi nasional, lanjut Afriansyah, PLN dituntut terus berinovasi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Karena itu, serikat pekerja perlu bersikap adaptif dan tidak lagi memosisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan manajemen.
Ia menambahkan, serikat pekerja masa kini perlu menjadi mitra dialog strategis yang memahami tantangan bisnis serta arah pengembangan perusahaan secara mendalam.
“Segala perbedaan pandangan yang muncul di lapangan harus diselesaikan melalui prinsip dialog sosial, komunikasi terbuka, musyawarah konstruktif, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Afriansyah juga optimis, PLN memiliki modal kuat untuk terus membangun hubungan industrial yang sehat. Modal tersebut antara lain SDM yang kompeten, organisasi pekerja yang aktif, serta jajaran manajemen yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan perusahaan dan kesejahteraan pegawai.
Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik menjadikan organisasi serikat pekerja sebagai ruang pembelajaran dan pengabdian yang berintegritas.
Menurutnya, kepemimpinan dalam serikat pekerja bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang keteladanan, integritas, kemampuan mendengar, dan komitmen memperjuangkan kepentingan anggota secara bertanggung jawab.
“Bangunlah organisasi yang solid, profesional, dan adaptif. Perkuat komunikasi dengan anggota, tingkatkan kapasitas pengurus, jaga kemitraan yang baik dengan manajemen, serta teruslah menjadi bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
BANJARMASIN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Menengah Pertama (SMP) resmi dimulai, Senin (9/6).
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada hari pertama pelaksanaan PPDB langsung memonitoring dua SMP Negeri yaitu , SMP Negeri 31 dan SMPN 13. Pemantauan dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan, Ryan Utama.
Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama
“Tahapan PPDB tingkat SMP resmi dimulai Selasa 9 Juni 2026. Dimana gelombang pertama PPDB tingkat SMP ini, dibuka untuk jalur prestasi akademik dan non akademik, serta afirmasi,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan.
Di hari pertama, lanjutnya, monitoring PPDB di SMP Negeri 31 dan SMPN 13 Banjarmasin, terpantau berjalan lancar.
“Kami mencoba melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 31 serta 13 ini,” ucap Ryan.
Pada saat pelaksanaan, pihaknya melihat relatif lanjar, tetapi karakteristik masyarakat di lingkungan kedua SMP tersebut, lebih banyak harus dibantu tenaga pelayanan penerimaan di SMP.
“Sehingga, banyak orangtua siswa datang langsung ke sekolah, untuk proses PPDB tersebut,” ucap Ryan lagi.
Untungnya, beberapa sekolah masih menyediakan operator pendaftaran untuk membantu orangtua yang kesulitan, saat mendaftarkan anaknya secara online.
“Salah satu kesulitan yang banyak dihadapi para orangtua saat pendaftaran online, adalah penginputan data, yang masih mendapat bantuan dari pihak sekolah,” jelas Ryan.
Bantuan yang diberikan, berupa pemeriksaan kelengkapan berkas siswa, serta pengecekan pada saat penginputan yang dilakukan secara online oleh orangtua siswa.
“Para orangtua yang datang langsung ke sekolah tetap mendapatkan pelayanan, sehingga apa yang menjadi kesulitan orangtua siswa pada saat mendaftar online dapat diketahui,” ucap Ryan. (SRI/RIW/EPS)
Bandung — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas Teknologi Bandung (UTB), Universitas Pasundan (Unpas), dan Universitas Langlangbuana (UNLA), dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/6), oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi bersama para rektor dari ketiga perguruan tinggi tersebut.
Cris Kuntadi mengatakan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional serta memperkecil kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Ia berpendapat perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset. Di sisi lain, Kemnaker memegang mandat untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan memperluas kesempatan kerja.
“Kesepahaman bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Cris Kuntadi.
Cris menambahkan kerja sama ini diharapkan memicu program konkret yang meningkatkan kualitas lulusan lewat pengembangan hard skills maupun soft skills.
Lulusan perguruan tinggi nantinya akan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pelatihan, sertifikasi, magang, serta penempatan kerja.
Bagi Kemnaker, kolaborasi ini memperkuat penyusunan kebijakan berbasis riset, sementara bagi kamp us akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.
“Saya berharap penandatanganan hari ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi titik awal dari implementasi program – program kolaboratif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Secara rinci, ruang lingkup kerja sama antara Kemnaker dan mitra perguruan tinggi ini mencakup tiga poin utama.
Pertama, Pengembangan Kapasitas SDM, dengan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.
Kedua, Pengkajian Kebijakan yakni melakukan riset mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyelenggarakan program-program aplikatif yang mendukung penguatan ekosistem kerja di lingkungan masyarakat.
“Melalui kolaborasi akademis dan pemerintah ini, Kemnaker berharap lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan global sekaligus mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia,” kata Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memimpin Delegasi Indonesia pada Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.
Dalam forum tahunan International Labour Organization (ILO) tersebut, Menaker membawa kepentingan ketenagakerjaan nasional di tengah perubahan dunia kerja global.
Menaker Yassierli mengatakan, kehadiran Indonesia dalam ILC ke-114 menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta memastikan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan.
“Indon esia hadir untuk membawa suara ketenagakerjaan nasional. Perubahan dunia kerja harus kita kelola agar pekerja tetap terlindungi, kesempatan kerja semakin terbuka, dunia usaha tetap berjalan, dan investasi tetap terjaga,” ujar Menaker Yassierli, Minggu (7/6).
Menurut Menaker, forum ILC penting karena isu yang dibahas berkaitan langsung dengan masa depan dunia kerja, mulai dari kepastian perlindungan bagi pekerja, peluang kerja bagi masyarakat, perlindungan pekerja perempuan, hak-hak pekerja platform digital, hingga keberlangsungan usaha yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.
Isu-isu tersebut sejalan dengan tema ILC ke-114 tahun 2026, “Navigating Change Through Inclusive Social Dialogue”. Melalui tema ini, ILO menekankan pentingnya dialog sosial yang inklusif, representatif, dan berorientasi pada hasil agar perubahan dunia kerja dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Menaker menilai, pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan, mulai dari digitalisasi, perkembangan ekonomi platform, dinamika hubungan industrial, hingga tekanan global terhadap pasar kerja.
“Dalam situasi global yang penuh tantangan, dialog sosial menjadi kunci. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus membangun komunikasi yang konstruktif agar hubungan industrial tetap kondusif dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, perhatian Indonesia akan diarahkan pada sejumlah isu strategis dalam ILC ke-114.
Isu tersebut antara lain perlindungan hak-hak pekerja platform digital, kesetaraan gender di tempat kerja termasuk perlindungan pekerja perempuan, penguatan dialog sosial dan tripartit, serta dukungan terhadap penguatan partisipasi Palestina dalam forum ILO.
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan M. Arif Hidayat mengatakan, bahwa dalam rangkaian ILC ke-114, Menaker akan menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) pada Sidang Pleno ILC ke-114. Menaker juga akan menghadiri Asia Pacific Group (ASPAG) Labour Ministers’ Meeting.
Selain itu, Menaker akan menyerahkan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan.
ILC merupakan forum tertinggi ILO yang mempertemukan perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari berbagai negara. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif membawa kepentingan ketenagakerjaan nasional serta memperkuat upaya mewujudkan dunia kerja yang adil, inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/EPS)
