Nasional – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program – programnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabi litas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perlua san kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, yang digelar di Kota Banjarmasin, Kamis (4/6). Sosialisasi dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin.

“Pertama-tama, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini,” ungkap Gubernur Muhudin, dalam sambutan yang dibacakan Rusma.

Ket foto : Staf Ahli Gubernur Rusma Khaizairin saat membacakan sambutan Gubernur Muhidin

Kegiatan ini, lanjutnya, memperkuat komitmen membangun ekosistem halal yang semakin kuat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Kita ketahui bersama, pemerintah telah menetapkan kebijakan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, perlu kita pahami, bahwa kebijakan ini pada dasarnya bertujuan memberi perlindungan dan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen, untuk menggunakan produk yang terjamin kehalalannya,” tambah Gubernur.

Bagi Bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, halal tidak hanya tentang regulasi, tetapi sudah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan terjamin.

“Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak bisa kita pandang sebagai beban administratif saja, melainkan juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki ribuan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

“Salah satu langkah yang telah kita ambil adalah pelaksanaan program 1.000 sertifikat halal bagi umkm sepanjang tahun 2025. Program ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha agar semakin siap menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalsel, hingga 3 Juni 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di Kalimantan Selatan sejak tahun 2021, mencapai 26.207 sertifikat halal. Sementara dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2026 telah terbit 4.077 sertifikat halal.

“Capaian ini patut kita syukuri. namun di sisi lain, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pelaku usaha yang harus kita dampingi,” ucapnya.

Saat ini kuota program sertifikasi halal gratis atau Sehati di Kalimantan Selatan masih tersedia sebanyak 8.422 kuota. Fasilitas ini harus dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

Melalui kegiatan Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Kalsel ingin memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tertinggal informasi. tidak ada UMKM yang kesulitan mengakses layanan, dan tidak ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya jaminan produk halal.

“Untuk itu, dalam kesempatan yang berharga ini, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, serta para pendamping proses produk halal yang ada di Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi menyukseskan gerakan nasional ini,” ujarnya.

Gubernur Muhidin berharap, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di indonesia.

“Dengan semangat kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera) menuju gerbang logistik Kalimantan, kita optimis mampu mewujudkan UMKM yang semakin maju, ekonomi daerah yang semakin kuat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” ujarnya. (SRI/RIW/EPS)

Aksi Aerobatik The Jupiters, Undang Ribuan Warga Padati Lanud Syamsudin Noor

Banjarbaru – Ribuan warga Kota Banjarbaru Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, hingga daerah sekitarnya memadati kawasan sekitar Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Syamsudin Noor, untuk menyaksikan secara langsung atraksi udara yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters), tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Atraksi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Syamsudin Noor Open Base 2026 yang digelar di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (4/6). Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menghadirkan berbagai atraksi kedirgantaraan sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan bagi warga Banua.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat mulai berdatangan ke sejumlah titik strategis untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan pertunjukan udara.

Tidak hanya memadati area Apron Lanud Syamsudin Noor, sejumlah warga juga terlihat berjejer di sepanjang kawasan sekitar bandara untuk menyaksikan manuver pesawat yang menghiasi langit Banjarbaru.

Jupiter Aerobatic Team menampilkan berbagai formasi terbang presisi dan manuver aerobatik yang memukau para penonton. Setiap atraksi yang diperagakan para penerbang TNI AU tersebut, mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang hadir.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Jupiter Aerobatic Team di Kalimantan Selatan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banua sekaligus menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempererat kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat,” ucap Muhidin kepada wartawan.

Ia juga mengapresiasi Lanud Syamsudin Noor yang menghadirkan kegiatan terbuka bagi masyarakat, sehingga warga dapat melihat secara langsung berbagai kemampuan dan profesionalisme personel TNI Angkatan Udara.

Masyarakat memadati area bandar udara Syamsudin Noor

“Atraksi udara ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih jauh dunia penerbangan dan profesi di bidang kedirgantaraan,” lanjut Muhidin.

Sementara itu, salah satu warga Kota Banjarbaru, Ahmad Hanafi berharap, atraksi Jupiter Aerobatic Team (JAT) dapat memacu keinginan anak anak muda menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mendorong anak anak menggapai cita – cita nya setinggi langit.

“Saya ke sini sengaja membawa anak anak agar mereka dapat melihat kehebatan TNI AU, sehingga dapat menjadi contoh bagi mereka (anak – anak) agar memiliki masa depan yang cerah,” tutupnya.

Kegiatan Open Base yang menghadirkan Jupiter Aerobatic Team memang menjadi salah satu agenda yang dinantikan masyarakat.

Selain menyaksikan atraksi udara, pengunjung juga berkesempatan melihat lebih dekat pesawat – pesawat yang digunakan dalam pertunjukan aerobatik serta mengenal dunia penerbangan militer Indonesia. (MRF/RIW/EPS)

Dongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Bangun Ekosistem Budaya Inklusif

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional mencapai 31 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan kebudayaan, agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto menjelaskan, bahwa terdapat tiga dimensi yang masih menjadi tantangan utama peningkatan IPK, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (2/6).

Eddy menilai, sebagai upaya mempercepat peningkatan indeks tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor seni dan budaya.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan status museum daerah dari Tipe B menjadi Tipe A untuk memperkuat tata kelola, pelayanan, serta kapasitas kelembagaan museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya.

Strategi kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, sekolah, komunitas seni, hingga Badan Pengelola Geopark Meratus.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan Geopark Corner sebagai ruang interaksi, diskusi, dan pengembangan gagasan bagi para pelaku budaya.

“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.

Eddy menambahkan, langkah berikutnya adalah revitalisasi museum dan sarana pendukung kebudayaan. Program ini dinilai penting mengingat tren kunjungan masyarakat ke museum dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan, museum diharapkan kembali menjadi ruang belajar sekaligus destinasi edukasi yang menarik bagi generasi muda.

Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas budaya yang terbuka bagi seluruh kalangan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi ruang bersama bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun ensiklopedia budaya berbasis data spasial yang memuat informasi mengenai pelaku seni, komunitas budaya, serta potensi budaya daerah secara lebih akurat dan terintegrasi.

Eddy menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan.

“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi fasilitas budaya, serta pembangunan ruang kreatif baru, Disdikbud Kalsel optimis, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya Banua di tengah dinamika perkembangan zaman. (NHF/RIW/EPS)

Penuhi Hak Masyarakat, Pansus DPRD Kalsel Bongkar Mata Rantai Distribusi BBM Bersubsidi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, mulai melakukan langkah konkret untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), dan perwakilan sopir truk se-Kalimantan Selatan, Rabu (3/6) petang.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menjadi titik awal pengumpulan data dan fakta dari berbagai pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, pansus dibentuk bukan sekadar untuk melakukan pengawasan administratif, melainkan memastikan bahwa subsidi yang diberikan negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kami akan mengundang lebih banyak pihak untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Semua data dan informasi yang masuk akan kami inventarisasi, kemudian dicocokkan satu sama lain untuk melihat apakah distribusi BBM subsidi sudah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Disampaikan Syaripuddin, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana tersebut menjadi bahan penting untuk memetakan persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.

Seluruh temuan akan dianalisis secara objektif sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang dapat memberikan solusi nyata.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi, tidak boleh beralih ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, saat memberikan pendapat

Karena itu, pansus akan menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

“Yang menjadi perhatian kita bagaimana subsidi ini benar-benar dirasakan oleh sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memang menjadi sasaran program pemerintah. Jangan sampai hak mereka justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin meyakini distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan biaya operasional yang lebih terjangkau, sektor transportasi, perikanan, pertanian, hingga usaha kecil dapat bergerak lebih produktif.

Karena itu, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

“Masa kerja pansus sendiri direncanakan berlangsung selama satu bulan. Namun, apabila diperlukan untuk pendalaman dan penyempurnaan hasil kerja, masa tugas tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Public Communication Summit 2026, Upaya Perkuat Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat strategi komunikasi publik di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit Tahun 2026, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (3/6).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut, dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah, Subhan Nor Yaumil, didampingi Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, serta dihadiri perwakilan kepala daerah se-Kalsel.

Ket : Deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho.

Dalam sambutannya, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Public Communication Summit menjadi momentum penting, membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.

Menurutnya, komunikasi publik saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial yang begitu cepat, kita membutuhkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman yang sama dalam mengelola komunikasi publik. Pemerintah harus mampu memetakan isu sejak dini serta menghadirkan ruang dialog yang terbuka agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara baik dan efektif,” ujar Subhan.

Ia menambahkan, pengelolaan isu dan reputasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah melalui langkah yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Isu yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi krisis yang dapat memengaruhi reputasi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki kesiapan dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons berbagai isu secara cepat dan tepat,” katanya.

Subhan juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan komunikasi di era digital, terutama akibat maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang tersebar melalui berbagai platform digital.

“Media massa tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, sementara media sosial menjadi ruang diskusi publik yang sangat dinamis. Keduanya harus dikelola secara bijak agar mampu mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan produktif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas komunikasi publik sekaligus forum penyusunan strategi bersama dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi akurat, transparan, dan mudah diakses.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, yakni meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, memberikan arah kebijakan implementasi narasi tunggal pemerintah, membangun sinergi penanganan isu melalui narasi positif, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga reputasi institusi.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan kesamaan langkah dan arah kebijakan dalam mengelola komunikasi publik, mulai dari penyampaian informasi melalui media massa, pengelolaan konten digital, hingga respons terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Deklarasi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi publik yang terintegrasi, adaptif, dan responsif, untuk menjaga reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat di era digital. (BDR/RIW/EPS)

Resmi Digelar, Ratusan Siswa SD dan SMP Ikuti O2SN Tingkat Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pada Selasa (2/6). Kegiatan yang berlangsung sejak 2-4 Juni 2026 ini, menjadi bagian dari program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan, O2SN tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta didik melalui kegiatan positif dan produktif.

Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama

“Program ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam membina karakter siswa, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan prestasi pelajar,” ungkap Ryan.

Dijelaskannya, O2SN Tingkat Kota Banjarmasin diikuti hampir 300 peserta dari tingkat SD dan SMP. Para atlet muda akan bertanding pada lima cabang olahraga, yakni renang, pencak silat, bulu tangkis, serta atletik.

“Sebanyak hampir 300 peserta dari tingkat SD dan SMP mengikuti ajang ini,” ucap Ryan.

Para peserta merupakan perwakilan sekolah yang telah melalui proses seleksi sebelumnya.

Atlet terbaik nantinya akan mewakili Kota Banjarmasin pada O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan dapat melaju hingga tingkat nasional.

“Ajang ini untuk menyeleksi minat bakat pelajar agar kreativitas dan bakat membuahkan prestasi, “katanya

Menurut Ryan, penyelenggaraan O2SN memiliki nilai strategis di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pelajar saat ini.

Kegiatan olahraga dinilai mampu menjadi ruang positif bagi siswa untuk menyalurkan energi, mengembangkan potensi diri, sekaligus membangun sportivitas dan disiplin.

“Kita berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pelajar. Belakangan ini kita sering melihat berbagai perilaku berisiko yang melibatkan anak-anak dan remaja. Melalui kegiatan positif seperti O2SN, kita ingin mencegah dan mengurangi hal-hal tersebut,” katanya.

Pemerintah berharap ajang ini semakin mendorong sekolah, aktif mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan olahraga, sehingga lahir generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir, Perluas Akses Kompetensi

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP),

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, pelatihan ini dirancang agar akses pelatihan vokasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lebih dekat dengan domisili masing-masing, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa terkendala jarak maupun akses lokasi.

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2 026 Batch 2 kami laksanakan di BBPVP, BPVP, Satpel, dan UPTD di berbagai daerah agar akses pelatihan semakin merata. Pada Batch 2 ini, Kemnaker menargetkan sebanyak 30 ribu peserta,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/5).

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah.

UPTP penyelenggara meliputi BBPVP Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang, serta BPVP Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Pelaksanaan PVN Batch 2 juga didukung Satpel Bengkulu, Lampung, Sofifi, Kupang, Bantul, Jambi, Lubuk Linggau, Majene, Mamuju, dan Palu.

Selain itu, program ini turut melibatkan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai wilayah dengan BBPVP dan BPVP Kemnaker sebagai UPT pembina teknis.

Pada wilayah UPTP Pembina BBPVP Bandung, pelatihan mencakup Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan, Kota Banjar, Ciamis, dan Sumedang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Bekasi mencakup Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota Bogor, Katingan, Seruyan, Sukamara, Barito Utara, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Tukoi Lau.

Di wilayah UPTP Pembina BBPVP Makassar, pelatihan mencakup Bone Bolango, Gorontalo, Luwu Utara, Pinrang, Takalar, Sinjai, Bone, Pangkep, Wajo, Palopo, Kepulauan Selayar, Parepare, Bireuen, dan Tolitoli.

Adapun wilayah UPTP Pembina BBPVP Medan mencakup Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Untuk wilayah UPTP Pembina BBPVP Semarang, pelatihan mencakup Banyumas, Rembang, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Temanggung, Purbalingga, Salatiga, Grobogan, Demak, Semarang, Kudus, Wonosobo, dan Kota Pekalongan.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Serang mencakup Pandeglang, Lebak, Sintang, Singkawang, Mempawah, Metro, Bandar Lampung, Musi Rawas, Banyuasin, Palembang, Prabumulih, dan Sumatera Selatan.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Banda Aceh, pelatihan mencakup Aceh Selatan, Sabang, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Meulaboh, dan Subulussalam.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Bandung Barat mencakup Subang, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, dan Indramayu.

Wilayah UPTP Pembina BPVP Banyuwangi mencakup Situbondo, Jember, dan Kota Probolinggo. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Belitung mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan wilayah UPTP Pembina BPVP Kendari mencakup Kolaka Utara, Kabupaten Buton, dan Kolaka.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Lombok Timur, pelatihan mencakup Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Dompu, Manggarai Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, Selong, Ende, dan Kupang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Padang mencakup Bungo, Tanju ng Jabung Timur, Kepulauan Mentawai, Payakumbuh, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Solok.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Samarinda mencakup Barito Kuala, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Balikpapan, Bontang, Nunukan, dan Tarakan.

Di wilayah UPTP Pembina BPVP Sidoarjo, pelatihan mencakup Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Surabaya, Tuban, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Sumenep, Wonojati Malang, dan Gresik.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Sorong mencakup Biak dan Fakfak. Wilayah UPTP Pembina BPVP Surakarta mencakup DIY, Gunungkidul, Kulon Progo, Sukoharjo, Karanganyar, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Ponorogo. Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Ternate mencakup Bitung. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Fasilitasi 15 Skema Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan MagangHub

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub).

Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas SDM sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, sertifikasi kompetensi berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Karena itu, berbagai skema yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari bidang administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, SDM, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (1/6).

Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.

Melalui berbagai skema tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta, masing – masing menyelenggarakan 15 skema sertifikasi.

BBPVP Bekasi sebanyak 11 skema. BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing sebanyak 10 skema sertifikasi.

BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing sebanyak 9 skema, sedangkan BPVP Bantaeng sebanyak 8 skema.

Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing sebanyak 7 skema sertifikasi. BBPVP Serang sebanyak 6 skema. BPVP Lomb ok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing sebanyak 4 skema.

Sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing sebanyak 3 skema sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi bagi lulusan MagangHub sekaligus memperkuat daya saing dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Ajak Generasi Muda Amalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, (Menaker) Yassierli, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang berlangsung khidmat di Plaza Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Menaker mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).

“Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan dinding kantor atau sekadar teks di buku sejarah, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-h ari,” kata Yassierli.

Menaker memberikan instruksi tegas kepada seluruh pegawai Kemnaker untuk mengawal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas mereka.

“Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan, ” katanya

Pihaknya juga melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.

Dalam amanatnya, Menaker menegaskan bahwa peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi penting untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

Yassierli menegaskan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” menjadi pernyataan tegas nilai-nilai luhur Pancasila tak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik, melainkan juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Pancasila juga menjadi jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)