Kategori: Nasional

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 masih dibuka hingga 28 Juli 2026.

Lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta pada 2026. Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga batch dengan kuota masing-masing 50.000 peserta.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (22/7).

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, proses akan dilanjutkan dengan seleksi peserta hingga 5 Agustus 2026.

Selanjutnya, pleno dan penetapan peserta dilaksanakan pada 6 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, pelaksanaan magang dimulai pada 10 Agustus 2026, dan kick off Penyelenggaraan Magang Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 dijadwalkan pada 11 Agustus 2026.

Menurut Darmawansyah, MagangHub menghadirkan sejumlah penyempurnaan regulasi dan petunjuk teknis guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta maupun mitra penyelenggara.

Salah satu penyempurnaan tersebut adalah pemberian kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah bagi peserta dalam meningkatkan daya saing di pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker memperluas sasaran program dengan membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan profesi lainnya.

Peserta dari jalur pendidikan profesi dapat mengikuti program dengan ketentuan sertifikat profesi diperoleh paling lama dua tahun sejak tanggal kelulusan diploma atau sarjana.

“Kebijakan ini disusun untuk mengakomodasi karakteristik pendidikan profesi yang memerlukan penguatan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh,” kata Darmawansyah.

Selama enam bulan mengikuti program, peserta memperoleh uang saku yang besarannya mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai lokasi mitra penyelenggara.

Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Untuk mendukung kualitas pelaksanaan program, Kemnaker meningkatkan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan proses pembimbingan oleh mentor berjalan sesuai kurikulum serta mitra penyelenggara menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran peserta.

Petunjuk teknis terbaru juga mengakomodasi mitra penyelenggara yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan.

Pengaturannya mencakup durasi dan jadwal kerja peserta, hak atas waktu istirahat, penyesuaian jam kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengunduran diri maupun pemberhentian peserta beserta hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Pengaturan tersebut juga mencakup pelaksanaan magang pada masa cuti bersama, hari libur nasional, maupun kondisi khusus lainnya.

Ketentuannya meliputi penyesuaian jadwal, perhitungan masa magang, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama periode libur, serta pemenuhan hak peserta sehingga penyelenggaraan MagangHub dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Informasi mengenai persyaratan, tahapan pelaksanaan, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui platform resmi MagangHub di https://maganghub.kemnaker.go.id. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Kita tidak sekadar bekerja, tetapi bekerja yang benar-benar bermakna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pekerjaan kita,” ujar Cris saat melantik dan mengambil sumpah/janji 30 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker, Selasa (21/7).

Dalam arahannya, Cris mengatakan jabatan fungsional memegang peran penting mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Karena itu, Ia me minta para pejabat yang baru dilantik memegang teguh sumpah dan janji jabatan serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di Kemnaker harus berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi, yakni membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Sebagai wujud komitmen tersebut, orientasi pelayanan kepada masyarakat harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia mencontohkan, instruktur pelatihan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pemberian sertifikat, tetapi juga perlu terus memantau perkembangan peserta agar memiliki peluang memperoleh pekerjaan.

“Anggaplah mereka seperti anak atau saudara kita. Ketika mereka sudah lulus pelatihan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.

Cris berharap semangat tersebut menjadi budaya kerja seluruh pejabat fungsional Kemnaker sehingga setiap program dan layanan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi arus transformasi digital.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi saat membuka Webinar bertema “AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan”, Jumat (17/7), mengatakan, teknologi digital (khususnya AI) telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.

“Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial,” ujar Cris Kuntadi.

Dalam arahannya, Cris memaparkan empat peran krusial AI dalam mendukung ekosistem ketenagakerjaan. Yakni memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skill gap) yang harus segera ditutup, menyusun perencanaan pelatihan yang adaptif dan relevan dengan industri global, dan mendukung keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), bukan sekadar asumsi.

Kendati demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi ini tetap berada pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Aparatur pemerintah dan tenaga kerja dituntut memiliki pola pikir adaptif dan semangat belajar yang berkelanjutan (continuous learning).

“Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global,” ujarnya.

Cris optimis, Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju masa depan ketenagakerjaan yang lebih unggul.

Modal besar berupa jumlah tenaga kerja melimpah, semangat gotong royong, dan budaya belajar digital harus dipadukan secara apik dengan kekuatan teknologi AI.

Melalui webinar ini, Kemnaker berharap tercipta ruang diskusi produktif untuk bertukar gagasan sekaligus membangun ekosistem pengembangan SDM yang modern, inklusif, dan berbasis data demi kemajuan bangsa. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Dengan capaian tersebut, Kemnaker berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penilaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.

“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Kamis (16/7).

Afriansyah menegaskan, capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, Kemnaker akan terus memperkuat tata kelola melalui pengetatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta perbaikan administrasi barang milik negara di setiap unit kerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Ia berharap opini WTP yang kembali diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memperkuat transparansi guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib.

“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, Akhsanul menekankan pentingnya konsistensi kementerian dan lembaga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semak in baik dan berkelanjutan.

“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan.

Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.

“Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7)

Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia.

Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.

“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.

Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.

Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat.

Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.

“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, M Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.

Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan

“Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata H
M Nasir. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Partisipasi perusahaan menjadi modal penting memperluas kesempatan pemagangan berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, perusahaan yang belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 menerima dua jenis notifikasi pada sistem berdasarkan hasil verifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/7).

Darmawansyah menjelaskan, perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” berarti belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Meski demikian, perusahaan tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses verifikasi dan seleksi PPN batch berikutnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berbeda dengan perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Ditolak” juga belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Untuk dapat mengikuti seleksi pada batch berikutnya, perusahaan perlu mendaftarkan kembali sebagai calon mitra penyelenggara.

Agar peluang lolos pada batch berikutnya semakin besar, Darmawansyah mengimbau perusahaan memerhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), meliputi profil perusahaan, jumlah pegawai, dan data pegawai telah dilengkapi serta diperbarui melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Operator dan mentor perusahaan juga harus sudah tercantum dalam data WLKP.

Kedua, lowongan magang yang diajukan harus relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

Lowongan yang bersifat operator atau tidak sesuai dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta berpotensi ditolak dalam proses verifikasi.

Ketiga, kurikulum magang harus selaras dengan posisi yang diajukan.

“Kurikulum yang jelas dan sesuai dengan posisi magang akan mempermudah proses verifikasi,” kata Darmawansyah.

Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan bahwa mulai Kamis (16/7), calon peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 sudah dapat mendaftar dan memilih lowongan magang pada perusahaan yang telah dinyatakan lolos sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)