Nasional – Laman 8 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

All-Stars Kudus Pertahankan Gelar Juara Milklife Soccer Challenge All-Stars a

Kudus – Tim Sepak Bola Putri Kota Banjarmasin janjikan peningkatan teknik bermain bola, usai mengikuti, rangkaian kejuaraan sepak bola putri MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026, yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, pada 23 hingga 28 Juni 2026.

Tahun ini, All-Stars Kudus berhasil mempertahankan gelar kampiun setelah melakoni pertarungan sengit di partai final kontra All-Stars Jakarta dengan skor akhir 0-0 (4-3) lewat drama adu penalti.

Sementara All-Stars Surabaya menempati podium ketiga usai mengalahkan All-Stars Yogyakarta 1-0.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang telah menghadirkan MilkLife Soccer Challenge sebagai wadah pembinaan sepak bola putri di Indonesia.

Menurutnya turnamen ini bukan sekadar kompetisi, tapi langkah nyata membangun masa depan sepak bola putri yang lebih inklusif dan berprestasi.

“PSSI telah menyiapkan blueprint 10 tahun menuju Piala Dunia Wanita 2035. Sekarang, kita tidak lagi hanya bicara rencana, tapi sudah bergerak dengan aksi nyata melalui program dan kompetisi seperti MilkLife Soccer Challenge. Kemajuan ini hanya bisa tercapai lewat kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, sekolah, dan orang tua. MilkLife Soccer Challenge
sudah jadi contoh nyata kolaborasi tersebut,” ujar Erick.

Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono mengatakan, sengitnya pertandingan dari fase grup hingga babak puncak MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 menandakan perkembangan kemampuan pesepakbola putri usia dini yang kian merata.

Hal ini tak lepas dari upaya untuk terus menumbuhkan ekosistem sepak bola putri Indonesia agar terus bergeliat melalui turnamen yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

Untuk menyaring lebih banyak lagi talenta pesepakbola putri Tanah Air, musim depan MilkLife Soccer Challenge melakukan ekspansi dengan penambahan kota penyelenggara, yakni Jayapura, Garut, serta Jakarta yang dibagi dua regional (Jakarta Timur dan Jakarta Utara).

“Musim ini kami melihat perkembangan yang sangat positif yang terlihat dari pertandingan berlangsung lebih kompetitif mulai fase grup hingga final, kualitas permainan, semangat dan
mental mereka meningkat, kemampuan antar peserta pun kian berimbang. Bersamaan dengan itu, dukungan dari orangtua, sekolah, dan stakeholder terkait juga semakin besar. Banyak pemain yang kini rutin berlatih di SSB karena ingin lebih menekuni sepak bola. Perkembangan ini memberikan keyakinan kepada kami untuk memperluas jangkauan pembinaan dengan menambah tiga kota penyelenggara mulai musim depan,” kata Teddy.

Sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan, Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife kembali memberikan kesempatan bagi atlet belia untuk merasakan atmosfer kompetisi di level internasional.

Setelah sukses mengirim dua tim ke JSSL Singapore 7’s 2025 dan menjadi runner-up, tahun ini sebanyak 34 pemain terbaik MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026
diterbangkan ke SingaCup 2026 yang berlangsung pada 31 Oktober – 7 November mendatang.

Sementara itu, Pelatih Sepak Bola Putri Kota Banjarmasin Pelatih Kepala Tim All-Stars Banjarmasin, Indra Syafruddin mengatakan, Tim sepak bola Putri Kota Banjarmasin saat ini sudah memiliki pengalaman bertanding pada tingkat nasional.

“Setelah ini kami akan melakukan peningkatan keterampilan Tim sepak bola Putri Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya mengimbau, agar pemain sepak bola Putri Kota Banjarmasin agar bisa masuk Sekolah Sepak Bola (SSB), agar memiliki teknik bermain bola yang lebih baik lagi kedepannya.

“Tim sepak bola Putri Kota Banjarmasin ini, terdiri dari hasil seleksi di sekolah sekolah, yang memiliki bakat alami, belum tersentuh di SSB,” ujarnya. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Bersiap Miliki Layanan Kedokteran Nuklir, Gubernur Muhidin Tinjau Lokasi Pembangunan di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, terus mendorong penguatan layanan kesehatan rujukan di Banua melalui rencana pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Gedung Pusat Layanan Jantung Terpadu di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menghadirkan pelayanan medis yang lebih lengkap dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Ket : Gubernur Muhidin saat meninjau rencana pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir di RSUD Moch. Ansari Saleh

Untuk memastikan kesiapan pengembangannya, Gubernur Muhidin meninjau langsung lokasi yang disiapkan sebagai area pembangunan di lingkungan RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Jumat (26/6) sore.

Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Bidang Cipta Karya Ryan Tirta Nugraha, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda beserta jajaran direksi.

Muhidin mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan sekitar satu hektare untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang akan dilengkapi layanan kedokteran nuklir.

“Kami ingin menghadirkan layanan kedokteran nuklir di Kalimantan Selatan agar masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dengan teknologi yang lebih canggih dan hasil yang lebih akurat. Kawasan ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan akan mulai diajukan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.

“Target kami, pada penghujung 2028 layanan ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi keluar daerah hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang belum tersedia di Kalimantan Selatan,” katanya.

Muhidin menegaskan, layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya akan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis pembiayaan.

“Baik peserta BPJS maupun pasien umum akan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan ini. Harapan kami, masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan terbaik di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menjalani Medical Check Up (MCU) VIP yang kini menjadi salah satu layanan unggulan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.

Ket : Gubernur Muhidin saat melakukan MCU di RS Moch. Ansari Saleh

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan MCU saat ini sudah tersedia di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh dengan berbagai layanan kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda mengatakan, pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Pusat Layanan Jantung Terpadu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kehadiran kedokteran nuklir akan membuat proses diagnosis lebih komprehensif sehingga penanganan pasien dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya.

Ia memastikan rumah sakit telah memiliki sumber daya manusia yang siap mengoperasikan layanan tersebut. Saat ini, fokus persiapan berada pada pemenuhan peralatan medis dan sarana pendukung.

“Tenaga kesehatan sudah kami siapkan. Selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah alat kesehatan dan fasilitas pendukung agar layanan ini dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Tabiun berharap pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat Kalimantan Selatan tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk memperoleh layanan kedokteran nuklir maupun pelayanan jantung terpadu.

“Kalau fasilitas ini sudah tersedia, masyarakat akan jauh lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang lengkap, cepat, dan berkualitas di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wali Kota Lisa Tegaskan: RSD Idaman Harus Jadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan disiplin, integritas, dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru, Jumat (26/6).

Dalam arahannya, Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga jajaran administrasi yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, rumah sakit merupakan wajah pelayanan publik pemerintah daerah di bidang kesehatan sehingga profesionalisme dan dedikasi seluruh pegawai menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat.

Wali Kota Lisa menegaskan bahwa status BLUD yang dimiliki RSD Idaman memberikan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menekankan empat hal utama yang harus menjadi pedoman seluruh pegawai, yakni integritas dan disiplin, pelayanan yang mengedepankan keramahan (hospitality), kerja sama tim, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Secara khusus, Wali Kota Lisa mengingatkan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi.

Ia meminta seluruh jajaran RSD Idaman, melayani setiap pasien dengan ramah, penuh empati, dan tanpa diskriminasi.

“Orang yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang cemas. Sembuhkan mereka tidak hanya dengan obat, tetapi juga dengan senyuman, tutur kata yang santun, dan empati. Layani masyarakat tanpa memandang status sosial,” tegasnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga menegaskan komitmennya terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui perhatian terhadap kesejahteraan pegawai BLUD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Bappeda Kotabaru Konsultasi ke Diskominfo Kalsel, Perkuat Kesiapan Hadapi Penilaian Indeks SDI

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima konsultasi dan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotabaru, terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme, tahapan, serta pemenuhan indikator dalam penilaian Indeks SDI yang menjadi salah satu tolok ukur tata kelola data pemerintah.

Ket : Suasana Koordinasi dan konsultasi Bappeda Kota Banjarbaru dan Diskominfo Kalsel

Melalui konsultasi ini, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pendampingan mengenai tata cara pembuatan akun INDAH milik Badan Pusat Statistik (BPS), dan akun Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai 27 indikator penilaian Indeks SDI beserta bukti dukung yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar mampu memperoleh nilai optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, bahwa penerapan Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui konsultasi ini kami ingin memastikan pemerintah daerah memahami setiap tahapan pemenuhan Indeks Satu Data Indonesia sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara.

“Sinergi antara Bappeda, Diskominfo, dan BPS di daerah menjadi kunci agar proses pengelolaan data berjalan lebih terintegrasi dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Kabupaten Kotabaru menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya belum mengikuti penilaian Indeks SDI.

Kondisi itu berdampak pada proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpengaruh terhadap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Hidayatullah juga mendorong agar Bappeda Kabupaten Kotabaru melibatkan Diskominfo dan BPS Kotabaru dalam setiap tahapan pemenuhan indikator Indeks SDI sehingga tercipta pemahaman yang sama dan tindak lanjut yang lebih efektif.

“Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka ruang konsultasi lanjutan bagi pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Pemprov Kalsel Upayakan Program Paket A, B, dan C

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Kalsel, Muhidin untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, masih terdapat masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, putus sekolah, hingga harus bekerja atau membantu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah jemput bola melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Program Paket A, Paket B, dan Paket C bukan sekadar penyetaraan ijazah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Abdul Rahim menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memberikan dukungan melalui koordinasi kebijakan, sinkronisasi program, penguatan data pendidikan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya ijazah yang diterbitkan, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan pendidikan yang berkelanjutan dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” katanya.

Menurut Abdul Rahim, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bukan hanya persoalan akses, tetapi juga membangun kembali motivasi masyarakat untuk kembali belajar.

Banyak warga yang enggan melanjutkan pendidikan karena faktor usia, pekerjaan, kondisi keluarga, maupun sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah.

Karena itu, Disdikbud Kalsel terus memperkuat pendataan anak tidak sekolah secara akurat serta mendorong strategi jemput bola agar sasaran program lebih tepat dan efektif.

Selain itu, Ia menilai lulusan Paket A, B, dan C perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Ijazah pendidikan kesetaraan diakui dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor ketenagakerjaan agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar mendapatkan manfaat nyata,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal.

“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah. Jangan sampai ada warga Kalimantan Selatan kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Jelang Puncak Musim Kemarau, BPTPH Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Lahan

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Kegiatan ini melibatkan para penyuluh pertanian di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman para petani mengenai pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini.

Menurutnya, kebakaran lahan hortikultura tidak hanya menyebabkan kerugian bagi petani, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian serta mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Lestari menjelaskan, memasuki musim kemarau risiko terjadinya kebakaran lahan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, BPTPH Kalsel terus mengintensifkan kegiatan edukasi kepada petani melalui penyuluh pertanian agar masyarakat semakin memahami langkah – langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lapangan,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menegaskan, bahwa pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama petani sebagai pengelola lahan.

“Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi faktor penting menekan kejadian kebakaran lahan hortikultura di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Selain edukasi mengenai langkah pencegahan, selama sosialisasi peserta juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan awal apabila terjadi kebakaran lahan.

“Petani diharapkan memahami prosedur penanggulangan awal serta pentingnya segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebakaran dapat dikendalikan secepat mungkin dan tidak meluas ke lahan lainnya,” sahutnya.

sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura

Menurut Lestari, penerapan budidaya pertanian tanpa pembakaran lahan juga terus didorong sebagai salah satu solusi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi tanaman hortikultura dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dinilai mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian serta menjaga produktivitas hasil pertanian di Kalimantan Selatan.

“Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan kesadaran petani terhadap pentingnya pencegahan kebakaran semakin meningkat. Dengan demikian, risiko kebakaran lahan hortikultura dapat ditekan sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan optimal, produktivitas tanaman terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)

Seleksi Piala Bela Negara, Dispora – FORSGI Kalsel Gelar Festival Sepakbola Usia Dini

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi bekerjasama dengan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (FORSGI) Kalsel, menggelar Festival Sepakbola Usia Dini 10 dan 12 tahun, di Lapangan Mini Soccer Mabrur, Banjarbaru, Jumat (26/6).

Festival dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah, serta Ketua FORSGI Kalsel Budiono.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz (Tengah)

Pebriadin menyampaikan, Dispora Kalsel mengapresiasi FORSGI yang berinisiatif melaksanakan festival ini, yang merupakan kegiatan pembinaan atlet usia dini sepakbola di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini, yang dilaksanakan pada waktu libur sekolah anak anak,” ungkap Pebriadin.

Sehingga, lanjutnya, festival ini diharapkan dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas fisik berolahraga.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi aktivitas anak anak bermain gadget,” ujarnya lagi.

Pihaknya memandang kegiatan yang dilaksanakan ini, adalah sebagian dari pembinaan sepakbola usia dini.

“Kami sampaikan tadi, bahwa festival ini tidak mengejar siapa yang menjadi pemenang, sehingga anak anak dapat menunjukkan karakter mereka bermain bola, serta progres hasil mereka latihan selama ini, ” ucapnya.

Selain itu, festival ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pada bidang pembudayaan olahraga Dispora Kalsel tidak hanya pada pengiriman atlet-atlet saja, tetapi turut melakukan pembinaan.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, festival diikuti 12 tim untuk Kelompok Usia 10, serta 12 tim untuk Kelompok Usia 12 tahun.

Sehingga total peserta 24 tim, dari perwakilan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Festival berlangsung dari 25 hingga 27 Juni 2026.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencetak atlet – atlet sepakbola usia dini, yang nantinya menjadi atlet senior sepakbola Banua,” ucap Anugrah.

Sedangkan, Ketua FORSGI Kalsel Budiono mengatakan, peserta pada ajang festival ini, sebagian akan diseleksi mengikuti kejuaraan sepak bola usia dini piala Bela Negara, yang akan dilaksanakan Juli 2026 di Jakarta.

“Diharapkan para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, agar terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan nasional tersebut,” ungkap Budiono.

Dari hasil seleksi festival ini akan diambil 14 pemain untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Piala Bela Negara pada kategori Usia 12 tahun. (SRI/RIW/EPS)

Tim Sepak Bola Putri Banjarmasin Gugur, Delapan Tim Siap Berebut Tiket Semifinal MLSC All-Stars 2026

Kudus – Delapan tim memastikan diri melaju ke babak perempat final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 setelah menyelesaikan fase grup yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 23–25 Juni 2026.

Tim yang berhak tampil di babak delapan besar ialah All-Stars Kudus, Semarang, Jakarta, Solo, Tangerang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Mereka terdiri atas juara dan runner-up dari masing-masing grup serta dua tim peringkat ketiga terbaik berdasarkan perolehan poin dan selisih gol.

Pada Grup A, All-Stars Jakarta keluar sebagai juara grup dengan koleksi enam poin setelah unggul head to head atas All-Stars Surabaya yang juga mengumpulkan enam poin.

Di Grup B, All-Stars Semarang memuncaki klasemen dengan tujuh poin, disusul All-Stars Solo sebagai runner-up dengan enam poin.

Sementara itu, All-Stars Kudus tampil sempurna di Grup C dengan mengoleksi sembilan poin tanpa kebobolan satu gol pun.

Posisi runner-up ditempati All-Stars Tangerang dengan enam poin. Adapun dua tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak perempat final adalah All-Stars Yogyakarta dan All-Stars Malang.

Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F. Tiago menilai, hasil undian babak delapan besar akan menghadirkan pertandingan yang menarik.

Menurutnya, tim-tim yang lolos memang menunjukkan konsistensi permainan sejak hari pertama kompetisi.

“Di sini kita akan melihat bagaimana kecerdasan pelatih yang pernah mengalahkan rivalnya di fase grup untuk tetap menjaga konsistensi timnya. Sebaliknya, tim yang sebelumnya kalah tentu memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan bangkit. Beberapa pertandingan bisa menjadi ajang pembalasan,” ujar Jacksen.

Ia menegaskan, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah pencarian bibit pesepak bola putri Indonesia.

Sejumlah pemain dari tim yang gagal lolos ke perempat final tetap masuk dalam pantauan tim talent scouting untuk dipersiapkan menuju SingaCup 2026.

“Yang kami cari bukan hanya juara, tetapi pemain-pemain yang berpotensi menjadi masa depan tim nasional. Karena itu, pemain yang belum lolos tetap memiliki peluang untuk terpilih,” katanya.

Memasuki babak gugur, sejumlah pelatih mengaku telah menyiapkan strategi terbaik menghadapi lawan masing-masing. Asisten Pelatih All-Stars Kudus, Adhitya Edwin Prastyo, meminta anak asuhnya tetap waspada saat kembali menghadapi All-Stars Tangerang.

“Kami harus tetap hati-hati karena pertandingan semakin ketat. Yang terpenting menjaga kekompakan, kerja keras, dan kepercayaan diri agar bisa meraih kemenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih All-Stars Tangerang, Leonardo Sedubun, optimis timnya mampu memberikan perlawanan lebih baik setelah melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya.

“Pertemuan pertama pemain masih sedikit gugup. Sekarang kami lebih siap dan akan bermain lepas tanpa beban,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan pelatih All-Stars Surabaya dan All-Stars Solo yang akan saling berhadapan di babak delapan besar.

Kedua tim mengaku telah mempersiapkan strategi sekaligus memulihkan kondisi fisik pemain untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat.

Babak perempat final MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6) di Supersoccer Arena, Kudus, untuk memperebutkan tiket menuju semifinal.

Sementata itu, Tim Sepak Bola Putri MLSC Regional Banjarmasin U – 12, gagal melaju ke baba.selanjutnya, setelah menelan kekalahan pada pertandingan Milklife Soccer Challenge All-Star 2026. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Kemnaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026–2030

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), resmi mengumumkan tiga besar calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) masa jabatan 2026–2030.

Direktur terpilih nantinya akan memimpin pengembangan perguruan tinggi vokasi milik Kemnaker, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta pasar kerja yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan integritas untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Polteknaker.

“Kami mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan. Tiga nama yang terpilih merupakan hasil penyaringan yang objektif melalui tahapan asesmen yang komprehensif oleh Panitia Seleksi,” ujar Cris Kuntadi, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/6).

Cris menjelaskan, penetapan tiga besar calon Direktur Polteknaker mengacu pada Pengumuman Nomor 1.10/1734/SV.34.02/VI/2026 yang diterbitkan setelah melalui serangkaian Sidang Senat Tertutup.

Adapun tiga kandidat yang dinyatakan lolos (berdasarkan urutan abjad), yaitu:

Dr. Ir. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si., IPU.
Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.
Dr. Hj. Nur Khasanah, S.Pd., M.Kes.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa keterbukaan proses seleksi merupakan bagian dari komitmen Kemnaker untuk memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan institusi pendidikan vokasi.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kami menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah ditetapkan agar terpilih sosok terbaik yang mampu membawa Polteknaker menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan,” katanya.

Ia menambahkan, peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

“Saat ini, ketiga nama tersebut telah diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengikuti tahapan pemilihan akhir berupa fit and proper test sebelum ditetapkan sebagai Direktur Polteknaker definitif,” pungkas Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan Berdampak bagi Masyarakat

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban.

Menurutnya akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis ( 25/6).

Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta.

Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, Ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Langkah itu lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas.

Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition).

Di balik berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor informal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.

Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja I ndonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibanding rata – rata negara kawasan ASEAN.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building.

Sementara itu, aspek sosial difokuskan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan.

Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akunt abel,” ujar Budi. (KemenakerRI-RIW/EPS)