Nasional – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Fokuskan Empat Pilar Strategis Ketenagakerjaan 2026 Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui empat pilar strategis prioritas tahun 2026.

Langkah tersebut diambil, untuk menjawab kesenjangan kompetensi dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi.

Afriansyah mengatakan, Indonesia saat ini tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun fondasi SDM masa depan yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.

“Transformasi digital telah mengubah wajah ketenagakerjaan secara fundamental. Meski pekerjaan konvensional bergeser, peluang baru berbasis kreativitas dan teknologi terbuka lebar. Kita membutuhkan talenta yang tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai dan inovasi baru,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Examination Authority (EXOT) 2026 SMP-SMA Al-Wildan Islamic School Jakarta, Minggu (10/5).

Empat pilar strategis prioritas Kemnaker tahun 2026 meliputi:
Pertama, Pusat Pelatihan Vokasi yang difokuskan pada program skilling dan reskilling, untuk menjawab kesenjangan kompetensi serta menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri masa depan.

Kedua, Talent and Innovation Hub (TIH) yang berperan sebagai inkubator strategis nasional untuk mentransformasikan ide kreatif menjadi produk komersial dan melahirkan inovator baru.

Ketiga, Pelatihan dan Penempatan Disabilitas sebagai wujud komitmen nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara.

Keempat, Labor Productivity Clinics sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan nasional di tingkat global.

Afriansyah menegaskan, keempat pilar tersebut akan terintegrasi menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan produktif, untuk mendukung penguatan daya saing nasional.

Ia meyakini kesiapan SDM di sektor ekonomi kreatif akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi pilar pembangunan. Kemandirian ekonomi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan berdaya saing global,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Asuransi Usaha Tani, Upaya Kalsel Lindungi Petani

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat perlindungan petani, melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah antisipasi terhadap risiko gagal panen, akibat bencana maupun serangan hama.

Melalui program tersebut, petani yang mengalami gagal panen memperoleh bantuan ganti rugi hingga sekitar Rp6 juta per hektare. Sementara premi asuransi yang dibayarkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp180 ribu per hektare.

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Puteri Suciati mengatakan, program asuransi ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani, agar tetap memiliki kepastian usaha di tengah berbagai risiko pertanian.

“Bantuan bagi petani padi yang gagal panen berupa asuransi sekitar 180 ribu rupiah per hektare. Jadi apabila terjadi serangan hama, banjir, atau kekeringan, nantinya petani bisa mendapatkan ganti rugi sekitar 6 juta rupiah per hektare,” ujarnya, baru – baru ini.

Tahun 2026 ini, 7 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menganggarkan program Asuransi Usaha Tani Padi. Jika digabungkan dengan dukungan dari pemerintah provinsi, maka total target lahan pertanian yang didaftarkan mencapai sekitar 7.140 hektare.

Menurut Indah, dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dukungan asuransi untuk sekitar 681 hektare lahan pertanian. Sementara sisanya berasal dari dukungan pemerintah kabupaten kota yang turut berkolaborasi memberikan perlindungan kepada petani.

“Jadi memang tahun 2026 ini masing-masing kabupaten dan kota diminta menganggarkan asuransi usaha tani padi. Ada tujuh kabupaten kota yang sudah menganggarkan dengan total kurang lebih enam ribu hektare, sedangkan provinsi sekitar 681 hektare,” jelasnya.

Ia menambahkan, program asuransi ini bertujuan memberikan rasa aman kepada petani dalam menjalankan usaha pertanian, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca ekstrem maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Selain itu, keberadaan AUTP juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi pangan di Kalimantan Selatan, sehingga petani tidak mengalami kerugian besar ketika gagal panen terjadi.

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi tersebut, petani diwajibkan terdaftar dalam aplikasi SIAP yang menjadi basis data penerima program. Dengan sistem tersebut, proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Petani harus terdaftar di aplikasi SIAP agar bisa mendapatkan bantuan asuransi. Jadi pendataan menjadi sangat penting supaya program ini benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, cakupan perlindungan asuransi pertanian dapat terus diperluas sehingga semakin banyak petani yang terlindungi dari risiko gagal panen.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (MRF/RIW/EPS)

Menaker Pacu Talenta Muda Jadi Inovator dan Pencipta Kerja Lewat Talent and Innovation Hub

Bandung Barat — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pengembangan SDM melalui keterhubungan pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri untuk menjawab tantangan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Ia menekankan, bahwa pengembangan SDM tidak cukup hanya menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga harus mendorong mereka menjadi inovator dan pencipta peluang usaha.

“Talenta muda perlu dipersiapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan solusi inovatif,” ujar Yassierli saat membuka Talent & Innovation Hub Activation Series, bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/5).

Yassierli menjelaskan, Talent & Innovation Hub merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri dalam rangka melahirkan SDM yang produktif, adaptif, dan berdaya saing global.

“Dari learning menjadi earning, dari potensi menjadi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan, bahwa program ini juga diarahkan untuk memperkuat lahirnya wirausaha muda dan startup berbasis inovasi.

“Melalui Talent & Innovation Hub, kami ingin menghadirkan ruang pengembangan talenta yang terintegrasi, mulai dari kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga akses jejaring dan pasar,” ujar Estiarty.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi, dan yayasan untuk memperkuat sinergi pengembangan talenta, penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta secara luring dan daring dari kalangan alumni pelatihan vokasi, pencari kerja, UMKM, startup, perguruan tinggi, industri, dan komunitas. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Agroforestry, Perluas Peluang Kerja Warga Garut

Garut — Kementerian Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan) menyiapkan pelatihan agroforestry terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.

“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” ujar Yassierli, saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/5).

Ia menjelaskan, Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestry yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.

“Pelatihan ini kami desain agar terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan kerja, tetapi juga peluang usaha dari potensi desa yang ada,” katanya.

Pelatihan akan mencakup sektor agroforestry, mulai dari budidaya kopi, pengolahan pascapanen, roasting, hingga barista. Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan pelatihan hortikultura seperti budidaya kentang dan cabai untuk memperkuat sektor pertanian produktif.

Di sektor pariwisata, pelatihan juga diberikan melalui materi hospitality dan tour guide, untuk mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian di Kabupaten Garut.

Yassierli berharap, program ini dapat menjadikan Karamatwangi sebagai desa percontohan pengembangan ekonomi berbasis agroforestry yang mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dari hulu sampai hilir semuanya terintegrasi. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan peluang kerja dan usaha dari potensi yang ada di desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemnaker telah melaksanakan pelatihan berbasis potensi lokal secara bertahap bagi 64 peserta pada 2025–2026 di sejumlah desa di wilayah Cisurupan.

Pada 2025, pelatihan dilakukan di Desa Genengjaya melalui budidaya kopi serta di Desa Cipaganti melalui pelatihan penyangraian biji kopi. Program ini dilanjutkan pada 2026 di Desa Genengjaya, Desa Karamatwangi, dan Desa Simpang dengan fokus pada budidaya, pascapanen, hingga roasting kopi. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya, mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi, saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata, membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, Tapi Juga Inkubator Bisnis

Bandung — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta memudahkan evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global

Cianjur — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa kekuatan Indonesia menghadapi tantangan global tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Yassierli, saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, serta 80 peserta dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Dalam sambutannya, Yassierli menyebut, nilai
kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” ujar Yassierli.

Menurutnya, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” katanya.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan forum silaturahmi tersebut.

Menurut Jumhur, forum itu menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi transformasi dunia kerja yang kian cepat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja.

Dalam konteks tersebut, Ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain penguatan kompetensi, Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja. Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan rekomendasi terbaik dari forum ini,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja

Jawa Barat — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI antara manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia, dan Serikat Pekerja PT Bridgestone, Kamis (16/4).

Menurut Menaker, keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak – hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara, terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar Menaker.

Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif.

Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” tegasnya.

Menurut Menaker, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Padahal, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan PKB dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Itjen Harus Cegah Masalah, Bukan Sekadar Cari Temuan

Bogor — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya perubahan pendekatan pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar lebih preventif dan strategis.

Ia menyebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) tidak boleh lagi hanya dikenal sebagai lembaga yang hadir ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus menjadi mitra strategis yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, membantu unit kerja tetap akuntabel, dan mengatasi persoalan administratif.

Pesan tersebut disampaikan Menaker Yassierli, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4) malam.

“Perubahan ini penting agar pengawasan internal tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Yassierli.

Perubahan pendekatan pengawasan ini diharapkan membuat pelaksanaan program ketenagakerjaan berjalan lebih lancar dan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.

Dengan deteksi risiko sejak dini, potensi masalah dapat dicegah sebelum mengganggu layanan publik.

“Saya ingin pengawasan tak dianggap sebagai beban. Pengawasan harus bertransformasi dari sekadar memeriksa dokumen masa lalu menjadi upaya deteksi risiko sebelum penyimpangan terjadi,” tegas Yassierli di hadapan seluruh jajaran Itjen Kemnaker.

Ia menegaskan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen harus memberi nilai tambah bagi kementerian.

Fokus pengawasan, kata dia, bukan lagi semata mencari kesalahan, tetapi memastikan proses kerja di setiap unit berjalan tertib, akuntabel, dan tidak terhambat persoalan administratif karena menyangkut penggunaan APBN dan pelayanan publik.

Yassierli juga menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap Itjen. Menurut dia, keberhasilan pengawasan internal tidak seharusnya diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari sejauh mana potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

“Peran APIP harus berubah dari jargon ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’. Keberhasilan Itjen bukan diukur dari banyaknya temuan, melainkan ketika tidak ada kasus karena kita mampu melakukan antisipasi sejak dini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Menaker meminta Itjen Kemnaker memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan.

Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih akurat, termasuk membaca pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, dan mengidentifikasi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program.

Yassierli juga meminta auditor Itjen mampu membantu memecahkan hambatan regulasi yang mengganggu pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan.

Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan, tetapi juga ikut memastikan agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan berjalan lebih lancar. (KemenakerRI-RIW/EPS)