Nasional – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dari Banua ke Malaysia, Pengabdian ULM di Negeri Jiran

Kota Tinggi – Semangat kolaborasi lintas negara kembali ditunjukkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), melalui program International Community – Based Learning (ICBL) bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM), di kawasan Federal Land Development Authority (FELDA) Gugusan Adela, Kota Tinggi, Malaysia.

Program yang berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026 ini, menjadi wadah pembelajaran sekaligus pengabdian masyarakat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Mulai dari budaya, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan, hingga kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Indira Fitrialini dengan Imran Pashar, sebagai koordinator dan pengawas lapangan. Tim ULM bergabung dengan tim multidisipliner UTM dan perwakilan Faculty of Built Environment and Surveying, untuk merancang berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi, ketika warga FELDA memperkenalkan telur pindang, kuliner tradisional khas Johor yang dimasak menggunakan rempah dan daun pilihan.

Dipandu salah satu pemukim generasi awal FELDA, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sesi memasak bersama, tetapi juga ruang berbagi cerita dan nilai budaya yang diwariskan turun – temurun. Interaksi tersebut memberikan pengalaman baru bagi peserta, untuk memahami bagaimana makanan tradisional dapat menjadi simbol kebersamaan dan identitas komunitas.

Dalam bidang lingkungan, tim ULM bersama masyarakat melaksanakan lokakarya pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga menggunakan larutan Effective Microorganisms (EM) dan fermentasi molase.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian kecil dan kebun warga.

Program penanaman pohon juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan upaya menciptakan kawasan hijau yang lebih sehat.

Kegiatan pengabdian juga menyasar sektor pendidikan dan budaya. Di Sekolah Kebangsaan FELDA Adela, mahasiswa mengenalkan kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan kepada para siswa, melalui praktik mengikat dan mewarnai kain.

Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas peserta didik, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Banua kepada generasi muda Malaysia.

Selain itu, berbagai kegiatan edukasi kesehatan dan literasi turut dilaksanakan di beberapa sekolah sekitar FELDA.

Anak-anak usia dini diperkenalkan pada praktik cuci tangan yang benar sebagai bagian dari edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, siswa tingkat lanjut mengikuti seminar literasi dan pengenalan peta yang dirancang untuk mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan mereka secara holistik.

Program pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapat sambutan positif dari warga. Bertempat di Wisma FELDA Tunggal, tim ULM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti hampir 100 warga.

Pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan, serta edukasi pencegahan penyakit menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan primer.

Tim juga melaksanakan kegiatan ziarah kasih dengan mengunjungi warga yang mengalami penyakit kronis sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan moral.

Tidak hanya itu, mahasiswa KKN Internasional ULM juga melaksanakan program bertajuk “Jom Kita ke Ladang” di kawasan FELDA Sening pada 5 Mei 2026.

Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai ekosistem perkebunan kelapa sawit dan dinamika kerja di lapangan. Mahasiswa melakukan observasi aktivitas pekerja, mengenali hasil panen, hingga mempelajari alur pengelolaan perkebunan secara langsung bersama pengurus ladang.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa turut menghadirkan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja ladang sawit.

Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan person to person sehingga komunikasi berlangsung lebih interaktif dan mudah dipahami. Mahasiswa memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri, kesadaran terhadap potensi bahaya kerja, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan di lingkungan perkebunan.

Menurut pihak pengelola FELDA, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata karena tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan wawasan baru bagi para pekerja mengenai pentingnya budaya kerja yang aman dan sehat.

Sementara bagi mahasiswa, pengalaman terjun langsung ke lingkungan kerja nyata memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan sektor perkebunan dan implementasi keselamatan kerja di lapangan.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, program dilanjutkan melalui seminar Smart Branding for Smart Businesses yang diikuti pelaku UMKM dan masyarakat sekitar FELDA Adela.

Seminar ini membahas strategi penguatan identitas produk, desain kemasan, serta pemanfaatan promosi digital dalam meningkatkan daya saing produk lokal di era ekonomi digital.

Para peserta memperoleh wawasan praktis mengenai pengembangan usaha dan strategi komunikasi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan program daur ulang kreatif bersama siswa SK LKTP Kledang. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas, para siswa diajak membuat aksesori gelang sambil belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi kreatif yang menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini.

Indira Fitrialini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, program ICBL menjadi bukti nyata komitmen ULM sebagai kampus berdampak yang hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam kolaborasi internasional.

“Program ini bukan hanya tentang pertukaran akademik, tetapi juga tentang bagaimana universitas dapat hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Melalui program ICBL, ULM berharap kolaborasi bersama UTM dan komunitas FELDA dapat terus berkembang secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik regional antara Indonesia dan Malaysia. (ULM-RIW/EPS)

Perkuat Penanganan Bencana, Komisi IV DPRD Kalsel Konsultasi Mekanisme Dapur Umum ke Kemensos RI

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum penanggulangan bencana, baru-baru tadi.

Kunjungan dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme penetapan status tanggap darurat hingga prosedur pengajuan bantuan logistik dan dapur umum bagi daerah terdampak bencana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono menyampaikan, kunjungan ini menjadi upaya DPRD Kalsel memperkuat pemahaman terkait prosedur penanganan bencana, khususnya mekanisme pengajuan bantuan dapur umum kepada pemerintah pusat.

Menurut Bambang, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK Tanggap Darurat melalui kepala daerah kepada Kementerian Sosial RI sebagai dasar permintaan bantuan dapur umum dan logistik.

“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” katanya.

Bambang menjelaskan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar penanganan bencana di daerah dapat dilakukan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana dapat semakin kuat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi, mengatakan, SK Tanggap Darurat merupakan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, sebagai dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk bergerak cepat memberikan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“SK Tanggap Darurat menjadi payung hukum penting dalam pengerahan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, pengaktifan lumbung sosial, hingga pendirian dapur umum di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat fokus utama Kementerian Sosial adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama kebutuhan konsumsi melalui dapur umum serta bantuan logistik lainnya.

Status tanggap darurat diterbitkan ketika ancaman bencana telah nyata mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Pelajari Mobil Toko Keliling, DPRD Dorong Perdagangan Modern dan Penguatan UMKM Kalsel

Jawa Barat- Komisi II DPRD Provinsi bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi, baru-baru tadi.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparasi terkait konsep dan spesifikasi mobil toko keliling, sebagai upaya memperkuat sektor perdagangan dan pemberdayaan UMKM di Banua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, kemeja putih

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya dalam pengembangan sarana pelayanan perdagangan yang lebih modern, efektif, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, bersama jajaran Komisi II yang membidangi sektor ekonomi.

Kehadiran mereka disambut langsung Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, hingga konsep operasional mobil toko keliling yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program mobil toko keliling yang nantinya dapat mendukung pengendalian harga serta memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi

“Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan ingin memastikan sejauh mana mobil toko keliling ini dapat menunjang pengendalian harga di Kalimantan Selatan. Dari hasil peninjauan, fasilitas dan spesifikasi yang dibutuhkan sudah dapat diakomodasi,” katanya.

Menurut Suripno, keberadaan mobil toko keliling nantinya diharapkan mampu menghadirkan layanan perdagangan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau serta membantu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dukungan penganggaran program tersebut.

“Kami ingin program ini minimal dapat terealisasi pada tahun 2027. Namun, DPRD juga akan mengupayakan agar program tersebut dapat dijalankan melalui anggaran perubahan, karena proses modifikasi kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian. Menurutnya, mobil toko keliling dapat menjadi salah satu inovasi pelayanan perdagangan yang berdampak langsung terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap PT Ambulance Pintar Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan daerah di Kalimantan Selatan, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor perdagangan, perekonomian, dan industri. Kehadiran mobil toko keliling diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan UMKM dan perdagangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ke Ambulance Pintar Indonesia. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perdagangan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling milik PT Ambulance Pintar Indonesia sebagai bahan referensi, penyusunan kebijakan dan pengembangan program perdagangan daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

45 Gerai Terbangun, Pemprov Kalsel Dukung Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, hingga saat ini proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan telah berjalan pada sebanyak 546 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Banua.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 koperasi di antaranya telah selesai dibangun gerainya dan mulai dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan,” ungkap Rahmaddin, usai menghadiri peluncuran operasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara daring di Banjarbaru, akhir pekan tadi.

Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan kesiapan wilayah, potensi ekonomi masyarakat, serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.

Rahmaddin menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berkembang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

“Selain itu, pendampingan terhadap pengelolaan koperasi juga terus dilakukan agar koperasi yang dibangun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia menilai, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik gerai koperasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara baik dan transparan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat, menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin berkembangnya pembangunan Koperasi Merah Putih, sektor ekonomi masyarakat di Banua akan semakin kuat dan mampu menciptakan peluang usaha baru di tingkat desa dan kelurahan,” tutupnya.

Melalui program tersebut, koperasi dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan semangat kebersamaan. (MRF/RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 3.100 Pemuda di Padang

Padang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan, bahwa Kemnaker menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI). Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli, saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI padaPenguatan SDM Maritim

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berperan penting sebagai acuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi, merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah, saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL, pada penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Ikuti Latihan Manajemen Kepemimpinan, 45 Pemuda Siap Jadi Penerus Bangsa

Tabalong – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan bagi Pemuda Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara, Senin (11/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz mengatakan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda tersebut merupakan langkah strategis untuk mencetak kader pemimpin muda yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

Ket foto : Pengalungan tanda peserta pelatihan oleh Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Pemuda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

“Melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga dibekali kemampuan disiplin, komunikasi, kerja sama tim, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan organisasi kepemudaan,” ujar Pebriadin.

Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 45 peserta dari tiga kabupaten.

“Peserta berasal dari Kabupaten Tabalong sebanyak 15 orang, Kabupaten Balangan 15 orang, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 orang,” jelasnya.

Ia menuturkan para peserta merupakan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kalangan mahasiswa.

Menurut Rika, pelatihan kepemimpinan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai calon penerus bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan sukses sehingga hasil dari pelatihan kepemimpinan ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kabupaten, kota, maupun organisasi kemasyarakatan, khususnya untuk kemajuan Kalimantan Selatan,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Kawal Kesiapan Bank Kalsel Menuju Bank Devisa, Komisi II Bidik Potensi DHE SDA untuk Tingkatkan PAD

Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.

Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.

Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.

“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.

Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.

Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.

“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.

Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.

“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD, Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan, memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.

Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD, Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5), yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana.

Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.

Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.

Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Yassierli menekankan, bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama menjalankan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Menaker, Hendri Satrio menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi tersebut. Ia memperkenalkan tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai semangat bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kunjungi Gelora Manahan Solo, Komisi III Siapkan Konsep Stadion Modern di Kalsel

Surakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong pembangunan sarana olahraga modern di Banua. Salah satunya melalui kunjungan kerja studi banding ke Stadion Gelora Manahan Surakarta, akhir pekan tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyampaikan, kunjungan ini untuk memperdalam referensi terkait pembangunan dan pengelolaan stadion berstandar modern.

Dengan harapan, menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kalsel, menyiapkan konsep stadion representatif yang nantinya diharapkan mampu menjadi ikon olahraga sekaligus ruang publik kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Stadion Gelora Manahan menjadi salah satu contoh stadion modern di Indonesia, yang memiliki konsep pengelolaan terpadu dan fasilitas olahraga yang lengkap,” ungkapnya.

Mustaqimah menjelaskan, kunjungan kerja ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan referensi terkait pembangunan stadion di Banjarmasin.

Stadion Manahan memiliki konsep pembangunan dan pengelolaan yang sangat baik sehingga banyak hal yang dapat dipelajari.

Menurutnya, pembangunan stadion di Kalimantan Selatan nantinya tidak hanya difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang publik yang nyaman, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami juga mendukung pembinaan atlet daerah, keberadaan stadion modern juga dinilai mampu meningkatkan aktivitas sosial masyarakat serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata daerah,” katanya.

Suasana pertemuan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

Mustaqimah menambahkan, hasil studi banding ini dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk merancang stadion yang modern, berkualitas, dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya, mendukung peningkatan fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan prestasi olahraga di Banua.

“Pembangunan stadion representatif di masa mendatang dapat menjadi simbol kemajuan daerah sekaligus menghadirkan fasilitas olahraga yang layak, modern, dan berstandar nasional bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Rombongan Komisi III terlebih dahulu melaksanakan pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di kantor Dispora, yang berada di kawasan Stadion Manahan.

Setelah itu, rombongan meninjau langsung fasilitas stadion untuk melihat berbagai aspek teknis, mulai dari desain bangunan, fasilitas penunjang, sistem pengelolaan, hingga standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet. (ADV-NHF/RIW/EPS)