Nasional – Laman 19 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker – Unpad Bangun Sinergi Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan

Sumedang — Kemnaker dan Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama pengembangan SDM dan bidang ketenagakerjaan, melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama pada kegiatan Employer Meeting Unpad Talent and Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di tengah perubahan pasar kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Sinergi lintas sektor dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta pengembangan talenta yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan,” ujar Cris.

Dalam kerja sama tersebut, Kemnaker dan Unpad mengembangkan berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan kajian ketenagakerjaan, hingga penyusunan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dapat dikurangi secara bertahap.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta daya saing yang lebih kuat,” katanya.

Sinergi Kemnaker dan Unpad juga mencakup penguatan pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan program pelatihan Kemnaker bersama kapasitas akademik, pusat kajian, serta riset dan inovasi yang dimiliki Unpad.

Pada kesempatan tersebut, Cris menegaskan komitmen Kemnaker memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital SIAPKerja serta penguatan balai pelatihan vokasi yang responsif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

“Kami ingin memastikan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jadi Kota Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, Ini Target Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Pemanfaatan teknologi digital pada integrasi data sosial masyarakat, mulai digalakkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) bersama komite percepatan transformasi digital RI, menggelar sosialisasi dalam rangka perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) tahun 2026, yang menyasar agen perlindungan sosial (perlinsos) lintas sektor, Senin (18/05).

Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan dihadiri Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sekaligus Ketua Korwil 5 Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah, Joko Widiarto, unsur Forkopimda, mitra lembaga, Plt. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Jefrie Fransyah, seluruh pimpinan SKPD hingga elemen pendamping sosial di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat memberi sambutan

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam sambutannya menilai, hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral.

Menurutnya, secanggih apa pun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.

“Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga itu dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita tentu berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banjarmasin,” bebernya lagi.

Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia untuk implementasi program tersebut.

Sementara itu, Plt Kadinsos Banjarmasin, Jefri Fransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan.

“Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.

Melalui integrasi data berbasis digital ini, diharapkan ke depannya peta kemiskinan hinga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar – benar membutuhkan. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BBPOM dan Pemprov Kalsel, Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat – Obatan Tertentu (OOT), sebagai langkah memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BBPOM Banjarbaru pada Senin (18/5) tersebut, diikuti sejumlah unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat.

Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu masih menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, penggunaan obat yang tidak sesuai aturan dapat memicu gangguan kesehatan hingga penyalahgunaan yang membahayakan, terutama di kalangan generasi muda.

“Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat semakin memahami bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu,” ujarnya.

Ary menambahkan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat, untuk mengawasi peredaran obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda agar lebih memahami risiko penyalahgunaan obat serta pentingnya penggunaan obat sesuai ketentuan medis,” tutup Ary.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat – obatan tertentu di Banua.

Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) BBPOM Banjarbaru

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso menegaskan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu menjadi ancaman serius yang harus ditangani bersama.

Menurutnya, dampak penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.

“Perlu kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu dapat berjalan maksimal,” katanya.

Adi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung langkah pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan obat dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan medis.

Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan.

“Melalui aksi nasional ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman semakin meningkat serta mampu menekan angka penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan,” tutup Adi. (MRF/RIW/EPS)

Dari Banua ke Malaysia, Pengabdian ULM di Negeri Jiran

Kota Tinggi – Semangat kolaborasi lintas negara kembali ditunjukkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), melalui program International Community – Based Learning (ICBL) bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM), di kawasan Federal Land Development Authority (FELDA) Gugusan Adela, Kota Tinggi, Malaysia.

Program yang berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026 ini, menjadi wadah pembelajaran sekaligus pengabdian masyarakat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Mulai dari budaya, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan, hingga kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Indira Fitrialini dengan Imran Pashar, sebagai koordinator dan pengawas lapangan. Tim ULM bergabung dengan tim multidisipliner UTM dan perwakilan Faculty of Built Environment and Surveying, untuk merancang berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi, ketika warga FELDA memperkenalkan telur pindang, kuliner tradisional khas Johor yang dimasak menggunakan rempah dan daun pilihan.

Dipandu salah satu pemukim generasi awal FELDA, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sesi memasak bersama, tetapi juga ruang berbagi cerita dan nilai budaya yang diwariskan turun – temurun. Interaksi tersebut memberikan pengalaman baru bagi peserta, untuk memahami bagaimana makanan tradisional dapat menjadi simbol kebersamaan dan identitas komunitas.

Dalam bidang lingkungan, tim ULM bersama masyarakat melaksanakan lokakarya pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga menggunakan larutan Effective Microorganisms (EM) dan fermentasi molase.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian kecil dan kebun warga.

Program penanaman pohon juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan upaya menciptakan kawasan hijau yang lebih sehat.

Kegiatan pengabdian juga menyasar sektor pendidikan dan budaya. Di Sekolah Kebangsaan FELDA Adela, mahasiswa mengenalkan kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan kepada para siswa, melalui praktik mengikat dan mewarnai kain.

Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas peserta didik, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Banua kepada generasi muda Malaysia.

Selain itu, berbagai kegiatan edukasi kesehatan dan literasi turut dilaksanakan di beberapa sekolah sekitar FELDA.

Anak-anak usia dini diperkenalkan pada praktik cuci tangan yang benar sebagai bagian dari edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, siswa tingkat lanjut mengikuti seminar literasi dan pengenalan peta yang dirancang untuk mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan mereka secara holistik.

Program pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapat sambutan positif dari warga. Bertempat di Wisma FELDA Tunggal, tim ULM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti hampir 100 warga.

Pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan, serta edukasi pencegahan penyakit menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan primer.

Tim juga melaksanakan kegiatan ziarah kasih dengan mengunjungi warga yang mengalami penyakit kronis sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan moral.

Tidak hanya itu, mahasiswa KKN Internasional ULM juga melaksanakan program bertajuk “Jom Kita ke Ladang” di kawasan FELDA Sening pada 5 Mei 2026.

Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai ekosistem perkebunan kelapa sawit dan dinamika kerja di lapangan. Mahasiswa melakukan observasi aktivitas pekerja, mengenali hasil panen, hingga mempelajari alur pengelolaan perkebunan secara langsung bersama pengurus ladang.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa turut menghadirkan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja ladang sawit.

Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan person to person sehingga komunikasi berlangsung lebih interaktif dan mudah dipahami. Mahasiswa memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri, kesadaran terhadap potensi bahaya kerja, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan di lingkungan perkebunan.

Menurut pihak pengelola FELDA, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata karena tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan wawasan baru bagi para pekerja mengenai pentingnya budaya kerja yang aman dan sehat.

Sementara bagi mahasiswa, pengalaman terjun langsung ke lingkungan kerja nyata memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan sektor perkebunan dan implementasi keselamatan kerja di lapangan.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, program dilanjutkan melalui seminar Smart Branding for Smart Businesses yang diikuti pelaku UMKM dan masyarakat sekitar FELDA Adela.

Seminar ini membahas strategi penguatan identitas produk, desain kemasan, serta pemanfaatan promosi digital dalam meningkatkan daya saing produk lokal di era ekonomi digital.

Para peserta memperoleh wawasan praktis mengenai pengembangan usaha dan strategi komunikasi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan program daur ulang kreatif bersama siswa SK LKTP Kledang. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas, para siswa diajak membuat aksesori gelang sambil belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi kreatif yang menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini.

Indira Fitrialini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, program ICBL menjadi bukti nyata komitmen ULM sebagai kampus berdampak yang hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam kolaborasi internasional.

“Program ini bukan hanya tentang pertukaran akademik, tetapi juga tentang bagaimana universitas dapat hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Melalui program ICBL, ULM berharap kolaborasi bersama UTM dan komunitas FELDA dapat terus berkembang secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik regional antara Indonesia dan Malaysia. (ULM-RIW/EPS)

Perkuat Penanganan Bencana, Komisi IV DPRD Kalsel Konsultasi Mekanisme Dapur Umum ke Kemensos RI

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum penanggulangan bencana, baru-baru tadi.

Kunjungan dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme penetapan status tanggap darurat hingga prosedur pengajuan bantuan logistik dan dapur umum bagi daerah terdampak bencana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono menyampaikan, kunjungan ini menjadi upaya DPRD Kalsel memperkuat pemahaman terkait prosedur penanganan bencana, khususnya mekanisme pengajuan bantuan dapur umum kepada pemerintah pusat.

Menurut Bambang, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK Tanggap Darurat melalui kepala daerah kepada Kementerian Sosial RI sebagai dasar permintaan bantuan dapur umum dan logistik.

“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” katanya.

Bambang menjelaskan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar penanganan bencana di daerah dapat dilakukan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana dapat semakin kuat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi, mengatakan, SK Tanggap Darurat merupakan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, sebagai dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk bergerak cepat memberikan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“SK Tanggap Darurat menjadi payung hukum penting dalam pengerahan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, pengaktifan lumbung sosial, hingga pendirian dapur umum di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat fokus utama Kementerian Sosial adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama kebutuhan konsumsi melalui dapur umum serta bantuan logistik lainnya.

Status tanggap darurat diterbitkan ketika ancaman bencana telah nyata mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Pelajari Mobil Toko Keliling, DPRD Dorong Perdagangan Modern dan Penguatan UMKM Kalsel

Jawa Barat- Komisi II DPRD Provinsi bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi, baru-baru tadi.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparasi terkait konsep dan spesifikasi mobil toko keliling, sebagai upaya memperkuat sektor perdagangan dan pemberdayaan UMKM di Banua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, kemeja putih

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya dalam pengembangan sarana pelayanan perdagangan yang lebih modern, efektif, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, bersama jajaran Komisi II yang membidangi sektor ekonomi.

Kehadiran mereka disambut langsung Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, hingga konsep operasional mobil toko keliling yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program mobil toko keliling yang nantinya dapat mendukung pengendalian harga serta memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi

“Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan ingin memastikan sejauh mana mobil toko keliling ini dapat menunjang pengendalian harga di Kalimantan Selatan. Dari hasil peninjauan, fasilitas dan spesifikasi yang dibutuhkan sudah dapat diakomodasi,” katanya.

Menurut Suripno, keberadaan mobil toko keliling nantinya diharapkan mampu menghadirkan layanan perdagangan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau serta membantu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dukungan penganggaran program tersebut.

“Kami ingin program ini minimal dapat terealisasi pada tahun 2027. Namun, DPRD juga akan mengupayakan agar program tersebut dapat dijalankan melalui anggaran perubahan, karena proses modifikasi kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian. Menurutnya, mobil toko keliling dapat menjadi salah satu inovasi pelayanan perdagangan yang berdampak langsung terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap PT Ambulance Pintar Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan daerah di Kalimantan Selatan, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor perdagangan, perekonomian, dan industri. Kehadiran mobil toko keliling diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan UMKM dan perdagangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ke Ambulance Pintar Indonesia. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perdagangan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling milik PT Ambulance Pintar Indonesia sebagai bahan referensi, penyusunan kebijakan dan pengembangan program perdagangan daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

45 Gerai Terbangun, Pemprov Kalsel Dukung Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, hingga saat ini proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan telah berjalan pada sebanyak 546 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Banua.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 koperasi di antaranya telah selesai dibangun gerainya dan mulai dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan,” ungkap Rahmaddin, usai menghadiri peluncuran operasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara daring di Banjarbaru, akhir pekan tadi.

Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan kesiapan wilayah, potensi ekonomi masyarakat, serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.

Rahmaddin menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berkembang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

“Selain itu, pendampingan terhadap pengelolaan koperasi juga terus dilakukan agar koperasi yang dibangun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia menilai, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik gerai koperasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara baik dan transparan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat, menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin berkembangnya pembangunan Koperasi Merah Putih, sektor ekonomi masyarakat di Banua akan semakin kuat dan mampu menciptakan peluang usaha baru di tingkat desa dan kelurahan,” tutupnya.

Melalui program tersebut, koperasi dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan semangat kebersamaan. (MRF/RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 3.100 Pemuda di Padang

Padang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan, bahwa Kemnaker menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI). Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli, saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI padaPenguatan SDM Maritim

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berperan penting sebagai acuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi, merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah, saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL, pada penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)