Nasional – Laman 18 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kalsel Dukung Penuh Program Cetak Sawah Nasional 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026, yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produksi pangan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, saat membuka sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan, di Banjarbaru, akhir pekan lalu.

Ariadi Noor mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung seluruh program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya program cetak sawah yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan.

Menurutnya, program cetak sawah merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas lahan pertanian produktif untuk meningkatkan produksi beras nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program cetak sawah tahun 2026. Program ini memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani maupun masyarakat secara luas,” ujarnya.

Ariadi menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan di lapangan agar berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan menunjukkan progres yang cukup menggembirakan dalam pelaksanaan program cetak sawah.

“Berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724,70 hektar,” lanjutnya.

Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan, dan menunjukkan kesiapan daerah, mendukung percepatan pengembangan lahan pertanian baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Progres ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan keseriusan seluruh pihak dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang pertanian,” katanya.

Keberhasilan tersebut semakin diperkuat dengan capaian sektor pertanian Kalimantan Selatan yang mampu mempertahankan surplus beras sekitar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2025.

Capaian itu menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Pulau Kalimantan.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan produksi beras hingga mencapai 1,3 juta ton. Target tersebut akan didorong melalui optimalisasi program cetak sawah, peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta pengembangan berbagai komoditas pangan strategis lainnya.

“Selain memperkuat produksi pangan, program cetak sawah juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Sekolah Lapang Drone, Upaya Modernisasi Pertanian Kalsel

Barito Kuala – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Sekolah Lapang Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), yang berfokus pada pelatihan penggunaan drone pertanian di lahan BP Jaya Bersama, Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (4/6).

Sekolah lapang diikuti brigade pangan, penyuluh pertanian, serta petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rantau Badauh. Sekolah ini menjadi wadah bagi para pelaku pertanian meningkatkan kapasitas dan keterampilan memanfaatkan teknologi modern, untuk mendukung produktivitas usaha tani.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Hotni Elfrida Silalahi mengatakan, pemanfaatan alat dan mesin pertanian menjadi salah satu solusi penting, untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian saat ini.

“Penggunaan teknologi modern mampu meningkatkan efisiensi kerja, menekan biaya produksi, mengurangi kehilangan hasil panen, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi pertanian harus diikuti sumber daya manusia di sektor pertanian, agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Karena itu, sekolah lapang menjadi sarana efektif memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis kepada petani dan penyuluh.

“Melalui sekolah lapang ini, diharapkan sumber daya manusia pertanian di Kalimantan Selatan semakin siap memanfaatkan teknologi modern untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Wahdah mengatakan, pelatihan penggunaan drone Aerotron dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan permintaan petani, yang ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha tani.

Menurutnya, drone pertanian memiliki berbagai fungsi strategis yang dapat membantu petani menjalankan usaha taninya secara lebih efektif dan efisien.

“Teknologi ini dapat digunakan untuk pemetaan lahan, pemantauan kondisi tanaman, aplikasi pupuk cair secara presisi, identifikasi serangan hama dan penyakit, hingga penebaran benih tanaman,” ucapnya.

Wahdah menjelaskan, kegiatan di Kabupaten Barito Kuala ini menjadi sekolah lapang pertama di Kalimantan Selatan yang secara khusus menghadirkan materi penggunaan drone pertanian.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta, pihaknya juga menghadirkan narasumber langsung dari perusahaan penyedia drone.

“Peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung mengenai cara pengoperasian, pemeliharaan, hingga perawatan alat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Selain materi penggunaan drone, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen usaha alsintan.

Materi tersebut meliputi pengelolaan operasional alat, penjadwalan penggunaan, pencatatan biaya operasional, hingga perawatan alat secara berkala.

“Pengelolaan alsintan yang baik, dapat berkembang menjadi unit usaha jasa alsintan yang memberikan nilai ekonomi tambahan bagi kelompok tani maupun brigade pangan,” tutup Wahdah. (MRF/RIW/EPS)

ASRI, Kolaborasi Aksi Bersih Bersih Sungai Martapura hingga Dorong Wisata Berkelanjutan

Banjarmasin – Sungai Martapura kembali menjadi pusat perhatian pada momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Tidak hanya sebagai ikon Kalimantan Selatan, sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Banua ini juga menjadi simbol kolaborasi lintas sektor, menjaga lingkungan.

Kepolisian Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI, Kejaksaan, BNPB, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta berbagai instansi terkait, menggelar aksi bersih – bersih di kawasan Nol Kilometer dan sepanjang aliran Sungai Martapura, Jumat (5/6) pagi.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, aksi ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan.

Aksi yang menjadi bagian dari Program ASRI tersebut melibatkan sekitar 350 personel yang bergotong royong mengangkat sampah dan membersihkan berbagai material yang mencemari sungai.

“Sungai Martapura dipilih karena memiliki peran strategis bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Selain menjadi jalur transportasi tradisional, sungai ini juga menopang aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga sektor pariwisata yang menjadi daya tarik daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil menjelaskan, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung gerakan menjaga kebersihan sungai.

Apalagi persoalan sampah, terutama sampah plastik, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Upaya pembersihan sungai tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, aparat, komunitas, dan masyarakat luas,” jelasnya.

Subhan menambahkan, kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menjaga sungai tetap bersih dan sehat. Tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, kebersihan sungai juga diyakini mampu mendukung pengembangan sektor wisata.

Pemprov Kalimantan Selatan mendorong peningkatan kualitas kawasan wisata susur sungai. Dengan lingkungan yang terjaga dan fasilitas yang terus ditingkatkan, Sungai Martapura diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banua, tetapi juga menjadi wajah pariwisata Kalimantan Selatan yang bersih, lestari, dan berkelanjutan.

“Dari sungai yang bersih, lahir lingkungan yang sehat, terjaga, tumbuh ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan. Inilah semangat yang ingin diwujudkan melalui gerakan bersama menjaga Sungai Martapura untuk generasi mendatang,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Pansus I Pacu Reformasi Pajak Daerah, Siapkan Regulasi Adaptif dan Berkeadilan

Banjarmasin – Komitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah terus ditunjukkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Panitia Khusus (Pansus) I, DPRD Kalsel mengintensifkan pembahasan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, bersama anggota pansus lainnya, menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis, dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut, baru-baru tadi.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, pembahasan berlangsung secara komprehensif dengan menitikberatkan pada sejumlah aspek penting, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, hingga penyesuaian kebijakan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat maupun dunia usaha.

“Revisi perda ini tidak hanya bertujuan meningkatkan potensi pendapatan daerah, tetapi juga memastikan kebijakan yang diterapkan tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Disampaikan Yani Helmi, regulasi yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan kepentingan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan publik.

Oleh karena itu, setiap pasal dan substansi yang dibahas dikaji secara cermat agar menghasilkan aturan yang implementatif dan memiliki kepastian hukum.

“Dengan semangat reformasi regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, DPRD Kalsel terus berupaya menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing,” jelasnya.

Pansus I DPRD Kalsel berharap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dapat segera dituntaskan. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendukung peningkatan PAD, memperkuat pembiayaan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Berbagai masukan akan terus dilakukan, terkait harmonisasi regulasi dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tutupnya.

Dalam rapat tersebut, Bapenda Kalsel turut memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan perda yang saat ini berlaku. Sejumlah potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan menjadi bagian penting dalam pembahasan, termasuk upaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program – programnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabi litas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perlua san kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, yang digelar di Kota Banjarmasin, Kamis (4/6). Sosialisasi dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin.

“Pertama-tama, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini,” ungkap Gubernur Muhudin, dalam sambutan yang dibacakan Rusma.

Ket foto : Staf Ahli Gubernur Rusma Khaizairin saat membacakan sambutan Gubernur Muhidin

Kegiatan ini, lanjutnya, memperkuat komitmen membangun ekosistem halal yang semakin kuat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Kita ketahui bersama, pemerintah telah menetapkan kebijakan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, perlu kita pahami, bahwa kebijakan ini pada dasarnya bertujuan memberi perlindungan dan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen, untuk menggunakan produk yang terjamin kehalalannya,” tambah Gubernur.

Bagi Bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, halal tidak hanya tentang regulasi, tetapi sudah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan terjamin.

“Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak bisa kita pandang sebagai beban administratif saja, melainkan juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki ribuan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

“Salah satu langkah yang telah kita ambil adalah pelaksanaan program 1.000 sertifikat halal bagi umkm sepanjang tahun 2025. Program ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha agar semakin siap menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalsel, hingga 3 Juni 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di Kalimantan Selatan sejak tahun 2021, mencapai 26.207 sertifikat halal. Sementara dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2026 telah terbit 4.077 sertifikat halal.

“Capaian ini patut kita syukuri. namun di sisi lain, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pelaku usaha yang harus kita dampingi,” ucapnya.

Saat ini kuota program sertifikasi halal gratis atau Sehati di Kalimantan Selatan masih tersedia sebanyak 8.422 kuota. Fasilitas ini harus dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

Melalui kegiatan Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Kalsel ingin memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tertinggal informasi. tidak ada UMKM yang kesulitan mengakses layanan, dan tidak ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya jaminan produk halal.

“Untuk itu, dalam kesempatan yang berharga ini, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, serta para pendamping proses produk halal yang ada di Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi menyukseskan gerakan nasional ini,” ujarnya.

Gubernur Muhidin berharap, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di indonesia.

“Dengan semangat kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera) menuju gerbang logistik Kalimantan, kita optimis mampu mewujudkan UMKM yang semakin maju, ekonomi daerah yang semakin kuat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” ujarnya. (SRI/RIW/EPS)

Aksi Aerobatik The Jupiters, Undang Ribuan Warga Padati Lanud Syamsudin Noor

Banjarbaru – Ribuan warga Kota Banjarbaru Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, hingga daerah sekitarnya memadati kawasan sekitar Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Syamsudin Noor, untuk menyaksikan secara langsung atraksi udara yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters), tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Atraksi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Syamsudin Noor Open Base 2026 yang digelar di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (4/6). Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menghadirkan berbagai atraksi kedirgantaraan sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan bagi warga Banua.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat mulai berdatangan ke sejumlah titik strategis untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan pertunjukan udara.

Tidak hanya memadati area Apron Lanud Syamsudin Noor, sejumlah warga juga terlihat berjejer di sepanjang kawasan sekitar bandara untuk menyaksikan manuver pesawat yang menghiasi langit Banjarbaru.

Jupiter Aerobatic Team menampilkan berbagai formasi terbang presisi dan manuver aerobatik yang memukau para penonton. Setiap atraksi yang diperagakan para penerbang TNI AU tersebut, mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang hadir.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Jupiter Aerobatic Team di Kalimantan Selatan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banua sekaligus menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempererat kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat,” ucap Muhidin kepada wartawan.

Ia juga mengapresiasi Lanud Syamsudin Noor yang menghadirkan kegiatan terbuka bagi masyarakat, sehingga warga dapat melihat secara langsung berbagai kemampuan dan profesionalisme personel TNI Angkatan Udara.

Masyarakat memadati area bandar udara Syamsudin Noor

“Atraksi udara ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih jauh dunia penerbangan dan profesi di bidang kedirgantaraan,” lanjut Muhidin.

Sementara itu, salah satu warga Kota Banjarbaru, Ahmad Hanafi berharap, atraksi Jupiter Aerobatic Team (JAT) dapat memacu keinginan anak anak muda menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mendorong anak anak menggapai cita – cita nya setinggi langit.

“Saya ke sini sengaja membawa anak anak agar mereka dapat melihat kehebatan TNI AU, sehingga dapat menjadi contoh bagi mereka (anak – anak) agar memiliki masa depan yang cerah,” tutupnya.

Kegiatan Open Base yang menghadirkan Jupiter Aerobatic Team memang menjadi salah satu agenda yang dinantikan masyarakat.

Selain menyaksikan atraksi udara, pengunjung juga berkesempatan melihat lebih dekat pesawat – pesawat yang digunakan dalam pertunjukan aerobatik serta mengenal dunia penerbangan militer Indonesia. (MRF/RIW/EPS)

Dongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Bangun Ekosistem Budaya Inklusif

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional mencapai 31 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan kebudayaan, agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto menjelaskan, bahwa terdapat tiga dimensi yang masih menjadi tantangan utama peningkatan IPK, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (2/6).

Eddy menilai, sebagai upaya mempercepat peningkatan indeks tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor seni dan budaya.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan status museum daerah dari Tipe B menjadi Tipe A untuk memperkuat tata kelola, pelayanan, serta kapasitas kelembagaan museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya.

Strategi kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, sekolah, komunitas seni, hingga Badan Pengelola Geopark Meratus.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan Geopark Corner sebagai ruang interaksi, diskusi, dan pengembangan gagasan bagi para pelaku budaya.

“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.

Eddy menambahkan, langkah berikutnya adalah revitalisasi museum dan sarana pendukung kebudayaan. Program ini dinilai penting mengingat tren kunjungan masyarakat ke museum dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan, museum diharapkan kembali menjadi ruang belajar sekaligus destinasi edukasi yang menarik bagi generasi muda.

Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas budaya yang terbuka bagi seluruh kalangan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi ruang bersama bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun ensiklopedia budaya berbasis data spasial yang memuat informasi mengenai pelaku seni, komunitas budaya, serta potensi budaya daerah secara lebih akurat dan terintegrasi.

Eddy menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan.

“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi fasilitas budaya, serta pembangunan ruang kreatif baru, Disdikbud Kalsel optimis, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya Banua di tengah dinamika perkembangan zaman. (NHF/RIW/EPS)

Penuhi Hak Masyarakat, Pansus DPRD Kalsel Bongkar Mata Rantai Distribusi BBM Bersubsidi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, mulai melakukan langkah konkret untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), dan perwakilan sopir truk se-Kalimantan Selatan, Rabu (3/6) petang.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menjadi titik awal pengumpulan data dan fakta dari berbagai pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, pansus dibentuk bukan sekadar untuk melakukan pengawasan administratif, melainkan memastikan bahwa subsidi yang diberikan negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kami akan mengundang lebih banyak pihak untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Semua data dan informasi yang masuk akan kami inventarisasi, kemudian dicocokkan satu sama lain untuk melihat apakah distribusi BBM subsidi sudah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Disampaikan Syaripuddin, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana tersebut menjadi bahan penting untuk memetakan persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.

Seluruh temuan akan dianalisis secara objektif sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang dapat memberikan solusi nyata.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi, tidak boleh beralih ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, saat memberikan pendapat

Karena itu, pansus akan menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

“Yang menjadi perhatian kita bagaimana subsidi ini benar-benar dirasakan oleh sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memang menjadi sasaran program pemerintah. Jangan sampai hak mereka justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin meyakini distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan biaya operasional yang lebih terjangkau, sektor transportasi, perikanan, pertanian, hingga usaha kecil dapat bergerak lebih produktif.

Karena itu, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

“Masa kerja pansus sendiri direncanakan berlangsung selama satu bulan. Namun, apabila diperlukan untuk pendalaman dan penyempurnaan hasil kerja, masa tugas tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Public Communication Summit 2026, Upaya Perkuat Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat strategi komunikasi publik di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit Tahun 2026, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (3/6).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut, dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah, Subhan Nor Yaumil, didampingi Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, serta dihadiri perwakilan kepala daerah se-Kalsel.

Ket : Deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho.

Dalam sambutannya, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Public Communication Summit menjadi momentum penting, membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.

Menurutnya, komunikasi publik saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial yang begitu cepat, kita membutuhkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman yang sama dalam mengelola komunikasi publik. Pemerintah harus mampu memetakan isu sejak dini serta menghadirkan ruang dialog yang terbuka agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara baik dan efektif,” ujar Subhan.

Ia menambahkan, pengelolaan isu dan reputasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah melalui langkah yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Isu yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi krisis yang dapat memengaruhi reputasi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki kesiapan dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons berbagai isu secara cepat dan tepat,” katanya.

Subhan juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan komunikasi di era digital, terutama akibat maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang tersebar melalui berbagai platform digital.

“Media massa tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, sementara media sosial menjadi ruang diskusi publik yang sangat dinamis. Keduanya harus dikelola secara bijak agar mampu mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan produktif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas komunikasi publik sekaligus forum penyusunan strategi bersama dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi akurat, transparan, dan mudah diakses.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, yakni meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, memberikan arah kebijakan implementasi narasi tunggal pemerintah, membangun sinergi penanganan isu melalui narasi positif, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga reputasi institusi.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan kesamaan langkah dan arah kebijakan dalam mengelola komunikasi publik, mulai dari penyampaian informasi melalui media massa, pengelolaan konten digital, hingga respons terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Deklarasi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi publik yang terintegrasi, adaptif, dan responsif, untuk menjaga reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat di era digital. (BDR/RIW/EPS)