Nasional – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Youth Bootcamp 2026, Ajang Diskusi Pemuda Hadapi Tantangan Dunia Digital

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Youth Bootcamp, di Banjarmasin, Kamis (21/5). Kegiatan yang dibuka Kadispora Kalsel Pebriandin Hapiz didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono ini, berlangsung dari 21 – 24 Mei 2026, dan diikuti 50 pemuda dari perwakilan organisasi kemahasiswaan serta kepemudaan.

Pebriandin menyampaikan, forum Youth Bootcamp menjadi ajang diskusi bersama menyikapi dinamika yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriandin Hapiz

“Di tengah interupsi informasi yang sedemikian rupa, maka forum ini menjadi ruang diskusi pengetahuan, untuk saling berbagi bersama narasumber, menyikapi keadaan saat ini,” ungkap Pebriandin, usai pembukaan pada Kamis (21/5).

Mengingat, lanjutnya, pemuda saat ini hidup di era yang penuh tantangan sekaligus peluang. Perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat.

“Dalam kondisi seperti ini, pemuda dituntut bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan gagasan positif bagi masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, tambahnya, kegiatan Youth Bootcamp ini menjadi sangat relevan dan penting. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi sebuah proses pembentukan kapasitas generasi muda agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi publik yang baik, serta keterampilan memproduksi konten yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sangat mendukung lahirnya pemuda-pemuda kreatif, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial tinggi.

“Kami ingin pemuda Kalsel tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga mampu menghadirkan narasi yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Pebriandin.

Dispora Kalsel juga mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini, terutama dengan insan media, praktisi kreatif, dan para narasumber yang memiliki pengalaman di bidangnya masing – masing.

Kolaborasi seperti inilah yang perlu terus diperkuat agar pembinaan kepemudaan
semakin adaptif dengan perkembangan zaman.

“Kepada seluruh peserta, ikutilah kegiatan ini dengan semangat, disiplin, dan penuh antusiasme. Jangan ragu untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali pengalaman dari para narasumber. Saya percaya, dari ruangan ini akan lahir pemuda – pemuda hebat yang mampu menjadi wajah positif Kalimantan Selatan di ruang digital maupun di tengah masyarakat,” ucap Pebriandin.

Sementara itu, Toto Fachrudin, selaku narasumber pelatihan Youth Bootcamp, menjelaskan, pemuda saat ini hidup dalam lanskap digital yang sangat dinamis, ditandai dengan masifnya arus informasi, perkembangan kecerdasan buatan, serta dominasi media sosial sebagai ruang utama pembentukan opini publik.

“Di tengah kondisi ini, maka pemuda diharapkan mampu menjadi narator pembangunan yang membawa pesan pesan positif di ruang publik digital,” ucap Toto.

Toto berharap, para pemuda tidak langsung percaya dengan narasi yang ada di media digital begitu saja, tetapi perlu disaring dengan cermat. (SRI /RIW/EPS)

Perkuat Kehumasan, DPRD Banjarmasin Studi Komparasi ke DPRD Kota Yogyakarta

Yogyakarta – Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin melakukan studi komparasi ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (21/5). Gita ini untuk memperkuat sistem kehumasan, meningkatkan kualitas publikasi kegiatan legislatif serta mempererat sinergi bersama media partner.

Kunjungan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin ini, dipimpin Plt Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Ashadi Himawan, diwakili Kasubbag Humas dan Protokol, Erwin Arizona, bersama Forum Wartawan Dewan Banjarmasin.

Kasubbag Humas dan Protokol, Erwin Arizona, bersama Staf Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta (ki-ka)

Kedatangan rombongan diterima Staf Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Ari Wardani.

Kasubbag Humas dan Protokol, Erwin Arizona mengatakan, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pola kerja kehumasan di lingkungan legislatif, mulai dari sistem peliputan kegiatan dewan, pengelolaan dokumentasi dan publikasi, hingga pola kerja sama dengan media lokal di masing – masing daerah.

“Selain itu, dibahas pula tantangan penyebarluasan informasi publik di era digital, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform pemberitaan daring sebagai sarana mendekatkan aktivitas DPRD kepada masyarakat,” katanya.

Erwin menjelaskan, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung mengenai pola kemitraan media di Kota Yogyakarta.

Diskusi berlangsung interaktif, terutama terkait mekanisme peliputan kegiatan legislatif, penyediaan data dan informasi, serta strategi menjaga hubungan harmonis antara wartawan dan sekretariat dewan.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang diterapkan DPRD Kota Yogyakarta.

“Kita juga memperkuat kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diharapkan semakin mempererat hubungan antarlembaga legislatif daerah, sekaligus membuka peluang kerja sama lanjutan di masa mendatang,” harapnya.

Sementara itu, Staf Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Ari Wardani, menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dinilai menjadi wadah bertukar pengalaman antarlembaga legislatif daerah.

Menurutnya, banyak hal positif yang dapat dipelajari bersama, terutama membangun hubungan profesional dan produktif antara sekretariat dewan dengan insan pers.

“Komunikasi yang baik antara DPRD dan media menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Karena itu, melalui studi komparasi ini diharapkan muncul inovasi dan penguatan sistem kerja kehumasan yang lebih adaptif dan informatif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Puluhan SDN di Banjarbaru Masih Dipimpin Plt, DPRD Dorong Penetapan Kepsek Definitif

Banjarbaru – Persoalan kekosongan kepala sekolah definitif di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Banjarbaru menjadi sorotan DPRD. Sedikitnya 20 SDN saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau Plt kepala sekolah.

DPRD Kota Banjarbaru melalui Komisi I meminta pemerintah daerah segera mempercepat penetapan kepala sekolah definitif agar proses pendidikan dan tata kelola sekolah dapat berjalan lebih optimal.

Ket : Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari saat diwawancara

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu lama karena jabatan Plt hanya bersifat sementara dan harus diperpanjang secara berkala.

“Komisi I mendorong adanya percepatan penetapan kepala sekolah definitif di tingkat sekolah dasar. Jabatan Plt tentu tidak bisa berlangsung terus-menerus karena setiap beberapa bulan harus diperpanjang kembali,” ujarnya, Selasa (19/5).

Menurut Ririk, sebagian besar kekosongan jabatan kepala sekolah terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Untuk sementara, posisi tersebut diisi guru di sekolah masing-masing sebagai pelaksana tugas kepala sekolah.

Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan paling lambat awal Juli 2026 sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif saat memasuki tahun ajaran baru.

Selain itu, DPRD Banjarbaru juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki sertifikat dan kompetensi sebagai calon kepala sekolah.

Ririk meminta BKPSDM bersama Dinas Pendidikan Banjarbaru memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah.

“Kalau memang baru tersedia 10 sampai 15 calon yang memenuhi syarat, maka itu bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Namun prosesnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan adanya beberapa kandidat calon kepala sekolah dalam satu sekolah,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Banjarbaru juga akan kembali menggelar rapat bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk membahas formulasi percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif di tingkat SD negeri.

“Kami berharap persoalan kepala sekolah ini bisa benar-benar tuntas paling lambat awal Juli, sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Kemnaker – Unpad Bangun Sinergi Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan

Sumedang — Kemnaker dan Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama pengembangan SDM dan bidang ketenagakerjaan, melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama pada kegiatan Employer Meeting Unpad Talent and Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di tengah perubahan pasar kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Sinergi lintas sektor dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta pengembangan talenta yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan,” ujar Cris.

Dalam kerja sama tersebut, Kemnaker dan Unpad mengembangkan berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan kajian ketenagakerjaan, hingga penyusunan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dapat dikurangi secara bertahap.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta daya saing yang lebih kuat,” katanya.

Sinergi Kemnaker dan Unpad juga mencakup penguatan pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan program pelatihan Kemnaker bersama kapasitas akademik, pusat kajian, serta riset dan inovasi yang dimiliki Unpad.

Pada kesempatan tersebut, Cris menegaskan komitmen Kemnaker memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital SIAPKerja serta penguatan balai pelatihan vokasi yang responsif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

“Kami ingin memastikan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jadi Kota Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, Ini Target Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Pemanfaatan teknologi digital pada integrasi data sosial masyarakat, mulai digalakkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) bersama komite percepatan transformasi digital RI, menggelar sosialisasi dalam rangka perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) tahun 2026, yang menyasar agen perlindungan sosial (perlinsos) lintas sektor, Senin (18/05).

Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan dihadiri Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sekaligus Ketua Korwil 5 Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah, Joko Widiarto, unsur Forkopimda, mitra lembaga, Plt. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Jefrie Fransyah, seluruh pimpinan SKPD hingga elemen pendamping sosial di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat memberi sambutan

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam sambutannya menilai, hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral.

Menurutnya, secanggih apa pun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.

“Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga itu dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita tentu berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banjarmasin,” bebernya lagi.

Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia untuk implementasi program tersebut.

Sementara itu, Plt Kadinsos Banjarmasin, Jefri Fransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan.

“Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.

Melalui integrasi data berbasis digital ini, diharapkan ke depannya peta kemiskinan hinga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar – benar membutuhkan. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BBPOM dan Pemprov Kalsel, Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat – Obatan Tertentu (OOT), sebagai langkah memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BBPOM Banjarbaru pada Senin (18/5) tersebut, diikuti sejumlah unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat.

Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu masih menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, penggunaan obat yang tidak sesuai aturan dapat memicu gangguan kesehatan hingga penyalahgunaan yang membahayakan, terutama di kalangan generasi muda.

“Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat semakin memahami bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu,” ujarnya.

Ary menambahkan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat, untuk mengawasi peredaran obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda agar lebih memahami risiko penyalahgunaan obat serta pentingnya penggunaan obat sesuai ketentuan medis,” tutup Ary.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat – obatan tertentu di Banua.

Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) BBPOM Banjarbaru

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso menegaskan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu menjadi ancaman serius yang harus ditangani bersama.

Menurutnya, dampak penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.

“Perlu kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu dapat berjalan maksimal,” katanya.

Adi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung langkah pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan obat dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan medis.

Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan.

“Melalui aksi nasional ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman semakin meningkat serta mampu menekan angka penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan,” tutup Adi. (MRF/RIW/EPS)

Dari Banua ke Malaysia, Pengabdian ULM di Negeri Jiran

Kota Tinggi – Semangat kolaborasi lintas negara kembali ditunjukkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), melalui program International Community – Based Learning (ICBL) bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM), di kawasan Federal Land Development Authority (FELDA) Gugusan Adela, Kota Tinggi, Malaysia.

Program yang berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026 ini, menjadi wadah pembelajaran sekaligus pengabdian masyarakat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Mulai dari budaya, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan, hingga kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Indira Fitrialini dengan Imran Pashar, sebagai koordinator dan pengawas lapangan. Tim ULM bergabung dengan tim multidisipliner UTM dan perwakilan Faculty of Built Environment and Surveying, untuk merancang berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi, ketika warga FELDA memperkenalkan telur pindang, kuliner tradisional khas Johor yang dimasak menggunakan rempah dan daun pilihan.

Dipandu salah satu pemukim generasi awal FELDA, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sesi memasak bersama, tetapi juga ruang berbagi cerita dan nilai budaya yang diwariskan turun – temurun. Interaksi tersebut memberikan pengalaman baru bagi peserta, untuk memahami bagaimana makanan tradisional dapat menjadi simbol kebersamaan dan identitas komunitas.

Dalam bidang lingkungan, tim ULM bersama masyarakat melaksanakan lokakarya pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga menggunakan larutan Effective Microorganisms (EM) dan fermentasi molase.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian kecil dan kebun warga.

Program penanaman pohon juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan upaya menciptakan kawasan hijau yang lebih sehat.

Kegiatan pengabdian juga menyasar sektor pendidikan dan budaya. Di Sekolah Kebangsaan FELDA Adela, mahasiswa mengenalkan kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan kepada para siswa, melalui praktik mengikat dan mewarnai kain.

Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas peserta didik, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Banua kepada generasi muda Malaysia.

Selain itu, berbagai kegiatan edukasi kesehatan dan literasi turut dilaksanakan di beberapa sekolah sekitar FELDA.

Anak-anak usia dini diperkenalkan pada praktik cuci tangan yang benar sebagai bagian dari edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, siswa tingkat lanjut mengikuti seminar literasi dan pengenalan peta yang dirancang untuk mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan mereka secara holistik.

Program pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapat sambutan positif dari warga. Bertempat di Wisma FELDA Tunggal, tim ULM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti hampir 100 warga.

Pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan, serta edukasi pencegahan penyakit menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan primer.

Tim juga melaksanakan kegiatan ziarah kasih dengan mengunjungi warga yang mengalami penyakit kronis sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan moral.

Tidak hanya itu, mahasiswa KKN Internasional ULM juga melaksanakan program bertajuk “Jom Kita ke Ladang” di kawasan FELDA Sening pada 5 Mei 2026.

Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai ekosistem perkebunan kelapa sawit dan dinamika kerja di lapangan. Mahasiswa melakukan observasi aktivitas pekerja, mengenali hasil panen, hingga mempelajari alur pengelolaan perkebunan secara langsung bersama pengurus ladang.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa turut menghadirkan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja ladang sawit.

Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan person to person sehingga komunikasi berlangsung lebih interaktif dan mudah dipahami. Mahasiswa memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri, kesadaran terhadap potensi bahaya kerja, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan di lingkungan perkebunan.

Menurut pihak pengelola FELDA, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata karena tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan wawasan baru bagi para pekerja mengenai pentingnya budaya kerja yang aman dan sehat.

Sementara bagi mahasiswa, pengalaman terjun langsung ke lingkungan kerja nyata memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan sektor perkebunan dan implementasi keselamatan kerja di lapangan.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, program dilanjutkan melalui seminar Smart Branding for Smart Businesses yang diikuti pelaku UMKM dan masyarakat sekitar FELDA Adela.

Seminar ini membahas strategi penguatan identitas produk, desain kemasan, serta pemanfaatan promosi digital dalam meningkatkan daya saing produk lokal di era ekonomi digital.

Para peserta memperoleh wawasan praktis mengenai pengembangan usaha dan strategi komunikasi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan program daur ulang kreatif bersama siswa SK LKTP Kledang. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas, para siswa diajak membuat aksesori gelang sambil belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi kreatif yang menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini.

Indira Fitrialini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, program ICBL menjadi bukti nyata komitmen ULM sebagai kampus berdampak yang hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam kolaborasi internasional.

“Program ini bukan hanya tentang pertukaran akademik, tetapi juga tentang bagaimana universitas dapat hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Melalui program ICBL, ULM berharap kolaborasi bersama UTM dan komunitas FELDA dapat terus berkembang secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik regional antara Indonesia dan Malaysia. (ULM-RIW/EPS)

Perkuat Penanganan Bencana, Komisi IV DPRD Kalsel Konsultasi Mekanisme Dapur Umum ke Kemensos RI

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum penanggulangan bencana, baru-baru tadi.

Kunjungan dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme penetapan status tanggap darurat hingga prosedur pengajuan bantuan logistik dan dapur umum bagi daerah terdampak bencana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono menyampaikan, kunjungan ini menjadi upaya DPRD Kalsel memperkuat pemahaman terkait prosedur penanganan bencana, khususnya mekanisme pengajuan bantuan dapur umum kepada pemerintah pusat.

Menurut Bambang, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK Tanggap Darurat melalui kepala daerah kepada Kementerian Sosial RI sebagai dasar permintaan bantuan dapur umum dan logistik.

“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” katanya.

Bambang menjelaskan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar penanganan bencana di daerah dapat dilakukan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana dapat semakin kuat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi, mengatakan, SK Tanggap Darurat merupakan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, sebagai dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk bergerak cepat memberikan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“SK Tanggap Darurat menjadi payung hukum penting dalam pengerahan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, pengaktifan lumbung sosial, hingga pendirian dapur umum di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat fokus utama Kementerian Sosial adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama kebutuhan konsumsi melalui dapur umum serta bantuan logistik lainnya.

Status tanggap darurat diterbitkan ketika ancaman bencana telah nyata mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Pelajari Mobil Toko Keliling, DPRD Dorong Perdagangan Modern dan Penguatan UMKM Kalsel

Jawa Barat- Komisi II DPRD Provinsi bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi, baru-baru tadi.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparasi terkait konsep dan spesifikasi mobil toko keliling, sebagai upaya memperkuat sektor perdagangan dan pemberdayaan UMKM di Banua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, kemeja putih

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya dalam pengembangan sarana pelayanan perdagangan yang lebih modern, efektif, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, bersama jajaran Komisi II yang membidangi sektor ekonomi.

Kehadiran mereka disambut langsung Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, hingga konsep operasional mobil toko keliling yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program mobil toko keliling yang nantinya dapat mendukung pengendalian harga serta memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi

“Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan ingin memastikan sejauh mana mobil toko keliling ini dapat menunjang pengendalian harga di Kalimantan Selatan. Dari hasil peninjauan, fasilitas dan spesifikasi yang dibutuhkan sudah dapat diakomodasi,” katanya.

Menurut Suripno, keberadaan mobil toko keliling nantinya diharapkan mampu menghadirkan layanan perdagangan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau serta membantu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dukungan penganggaran program tersebut.

“Kami ingin program ini minimal dapat terealisasi pada tahun 2027. Namun, DPRD juga akan mengupayakan agar program tersebut dapat dijalankan melalui anggaran perubahan, karena proses modifikasi kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian. Menurutnya, mobil toko keliling dapat menjadi salah satu inovasi pelayanan perdagangan yang berdampak langsung terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap PT Ambulance Pintar Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan daerah di Kalimantan Selatan, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor perdagangan, perekonomian, dan industri. Kehadiran mobil toko keliling diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan UMKM dan perdagangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ke Ambulance Pintar Indonesia. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perdagangan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling milik PT Ambulance Pintar Indonesia sebagai bahan referensi, penyusunan kebijakan dan pengembangan program perdagangan daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)