Kategori: Nasional

Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Kalsel Soroti Pengelolaan Aset

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan aset daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang digelar di ruang rapat H Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi di Banjarmasin, Rabu (24/6).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, dan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil (ki-ka)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo mengatakan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 kali berturut-turut patut diapresiasi.

Namun demikian, menurutnya capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Ia menegaskan, ke depan pembahasan laporan keuangan harus lebih mendalam dan tidak hanya melihat hasil akhirnya saja.

DPRD ingin memastikan setiap aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk aset, dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan.

“Kalau dulu mungkin kita melihat dari sisi luarnya saja, sekarang kita ingin masuk lebih dalam,” katanya.

Kartoyo menilai, persoalan aset daerah masih menjadi perhatian serius DPRD karena hampir setiap tahun muncul sebagai catatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, DPRD meminta pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aset yang masih belum tuntas.

“Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus semakin detail agar berbagai catatan yang masih ada dapat segera diperbaiki,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil menambahkan, pemerintah provinsi menerima berbagai masukan dan catatan yang disampaikan DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, meskipun Kalimantan Selatan kembali berhasil meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah aspek yang harus terus dibenahi, terutama terkait pengelolaan aset daerah.

“Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Salah satunya terkait aset yang memang hampir setiap tahun menjadi persoalan dan perhatian dalam pemeriksaan,” ungkapnya.

Subhan menjelaskan, pemerintah provinsi akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban administrasinya.

Langkah tersebut dilakukan agar aset daerah dapat dikelola secara lebih tertib dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Aset berupa tanah menjadi salah satu persoalan yang paling kompleks karena masih terdapat sejumlah bidang tanah yang status kepemilikannya belum sepenuhnya clear and clean.,” tutupya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tata Kelola Arsip Kabupaten Banjar Dibenahi, Pemanfaatan Arsip untuk Layanan Publik Masih Jadi Tantangan

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas administrasi dan kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut diambil seiring tuntutan pengelolaan arsip yang semakin terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Foto bersama dalam rakor kearsipan Dispersip Banjar. Foto : MC Banjar

Meski capaian kearsipan Kabupaten Banjar dalam beberapa tahun terakhir tergolong baik, sejumlah tantangan masih ditemukan di tingkat perangkat daerah.

Penataan arsip yang belum sepenuhnya sesuai standar serta pemanfaatan arsip yang belum optimal menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dokumen pemerintahan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Banjar di Banjarbaru, Selasa (23/6).

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana mengatakan, pengelolaan arsip bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah hingga unit kerja terkecil.

Menurutnya, kualitas tata kelola arsip akan berpengaruh terhadap indeks pengawasan kearsipan dan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya bertumpu pada Dispersip, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit kearsipan dan unit pengolah di setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Untuk memperkuat sistem kearsipan, Pemkab Banjar mendorong percepatan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perlindungan arsip vital, hingga pemenuhan instrumen dasar pengelolaan arsip.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Banjar, Kencana Wati, menyebut arsip memiliki fungsi penting sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintahan dan dasar pengambilan keputusan.

Ia mengungkapkan hasil evaluasi yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menunjukkan kinerja kearsipan Kabupaten Banjar berada pada jalur yang positif.

Dari audit terhadap sejumlah perangkat daerah, mayoritas memperoleh nilai baik bahkan sangat baik.

“Dari hasil audit kearsipan sebelumnya, rata-rata perangkat daerah memperoleh nilai B dan beberapa berhasil meraih nilai A,” katanya.

Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten Banjar masuk dalam jajaran daerah dengan kinerja kearsipan terbaik di tingkat nasional. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan prestasi hingga masuk tiga besar nasional.

Apresiasi juga datang dari Arsiparis Ahli Muda ANRI, Andriea Salamun. Menurutnya, Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang cukup progresif dalam penerapan sistem kearsipan elektronik melalui aplikasi Srikandi.

Berdasarkan data pemantauan ANRI, aktivitas pengelolaan arsip digital di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan banyak daerah lainnya.

“Kabupaten Banjar termasuk pemerintah daerah yang lebih awal memanfaatkan aplikasi Srikandi. Tingginya transaksi kearsipan elektronik menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan arsip digital,” jelas Andriea.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital di bidang kearsipan perlu diimbangi dengan penguatan koordinasi antara pengelola arsip di setiap perangkat daerah dengan lembaga kearsipan daerah.

“Selain untuk kebutuhan administrasi pemerintahan, arsip yang tertata baik juga memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi dan memori kolektif daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Sarasehan Kamtibmas, Upaya Polda Kalsel Perkuat Sinergi dengan Media Massa

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar sarasehan bersama awak media dan organisasi pers, di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6). Kegiatan bertema “Bersama Mewujudkan Kamtibmas di Kalimantan Selatan Melalui Pemberitaan yang Menyejukkan” ini, menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Banua.

Sarasehan dihadiri langsung Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, para pejabat utama Polda Kalsel, serta perwakilan media massa dan organisasi pers di Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi atas peran media, yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hubungan antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers selama ini terjalin dengan sangat baik. Kami mengapresiasi peran media yang senantiasa menyajikan informasi secara berimbang, edukatif, dan menyejukkan bagi masyarakat,” ujar Kapolda.

Menurutnya, kontribusi media sangat terlihat saat menghadapi berbagai dinamika sosial yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk saat berlangsungnya sejumlah aksi unjuk rasa pada tahun lalu. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar sehingga situasi keamanan tetap terjaga.

“Ketika terjadi berbagai dinamika di masyarakat, media hadir memberikan informasi yang objektif dan tidak memperkeruh keadaan. Hal itu sangat membantu kami menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” katanya.

Kapolda menjelaskan, pada masa tersebut Polda Kalsel bersama media juga memaksimalkan penyebaran informasi yang berisi ajakan dan imbauan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat, untuk menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan.

“Peran media sangat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat. Berkat kolaborasi yang baik, situasi tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Ket : Foto bersama usai Sarasehan bersama Kapolda Kalsel

Selain awak media, kegiatan ini juga dihadiri para pegiat media sosial dan kreator konten. Kehadiran mereka dinilai penting sebagai bagian dari ekosistem penyebaran informasi yang kini berkembang pesat di tengah masyarakat.

Kapolda berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi dapat terus mengedepankan prinsip akurasi, edukasi, dan tanggung jawab dalam setiap konten yang dipublikasikan.

“Kami berharap media, pegiat media sosial, dan kreator konten dapat terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang menenangkan, mencerdaskan, dan memperkuat persatuan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Melalui sarasehan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara aparat kepolisian, media massa, pegiat media sosial, dan kreator konten dalam menyajikan informasi yang edukatif serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Pilar Penggerak Ekonomi, BUMDesa Kalsel Didorong Perkuat Tata Kelola dan Kembangkan Usaha

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola organisasi sekaligus pengembangan unit-unit usaha yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, tata kelola organisasi yang baik menjadi faktor penting menentukan keberhasilan BUMDesa.

Menurutnya, pengelolaan kelembagaan yang tertib, transparan, dan profesional akan mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan BUMDesa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa tersebut.

“BUMDesa tidak hanya dituntut mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memiliki tata kelola organisasi yang baik agar seluruh kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan tata kelola organisasi perlu dilakukan mulai dari aspek administrasi, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga pembinaan terhadap unit-unit usaha yang berada di bawah naungan BUMDesa.

“Dengan sistem kelembagaan yang kuat, BUMDesa lebih siap menghadapi tantangan usaha sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan desa,” lanjutnya.

Selain memperkuat tata kelola, Dinas PMD Kalsel juga mendorong BUMDesa mengembangkan usaha yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMDesa tidak hanya menjadi lembaga bisnis desa, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga.

“Pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan BUMDesa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga secara lebih mudah dan terjangkau,” sahutnya.

Salah satu contoh usaha yang dinilai memiliki prospek baik adalah penyaluran atau penyediaan gas elpiji tiga kilogram. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang digunakan masyarakat setiap hari sehingga memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi BUMDesa.

“Usaha yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dirasakan manfaatnya. Salah satunya penyediaan gas elpiji tiga kilogram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari,” katanya.

Menurut Indah, keterlibatan BUMDesa dalam penyaluran gas elpiji tiga kilogram dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan energi rumah tangga.

Selain itu, keberadaan BUMDesa sebagai penyuplai juga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan di tingkat desa.

Di sisi lain, pengembangan usaha tersebut berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi BUMDesa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia berharap seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Dengan didukung tata kelola organisasi yang baik, BUMDesa diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa mandiri, profesional, dan berdaya saing.

“BUMDesa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Karena itu, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui penguatan tata kelola dan pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis BUMDesa semakin berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan,Perkuat Sinergi, Menjaga Stabilitas, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Banjarmasin – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, resmi mengukuhkan Haris Munandar sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Upacara Pengukuhan yang diselenggarakan di Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (24/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan kementerian/lembaga, perbankan, pelaku usaha, akademisi dan insan media.

Keterangan : Kepala KPw BI Kalsel terdahulu (berkopiah) berjabat tangan dengan Kepala Kantor baru

Pengukuhan ini menandai kesinambungan kepemimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dari Fadjar Majardi kepada Haris Munandar.

Estafet kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas di daerah, sekaligus memperkuat kontribusi Bank Indonesia menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyampaikan, bahwa Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas nilai Rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan Bank Indonesia di daerah akan terus dioptimalkan melalui pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi daerah, akselerasi ekonomi dan keuangan digital, penyediaan uang Rupiah berkualitas, serta penguatan tata kelola dan kesinambungan kepemimpinan internal.

Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,67% secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.

Namun demikian, inflasi Kalimantan Selatan pada Mei 2026 yang tercatat 4,22% secara tahunan perlu terus direspons melalui penguatan koordinasi kebijakan, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif kepada masyarakat.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia memperkuat sinergi kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, khususnya pada pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan, pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta sinergi lintas lembaga.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyampaikan penghargaan kepada Fadjar Majardi atas dedikasi dan kontribusi selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2024–2026.

‘Melalui pengukuhan ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, mengembangkan ekonomi daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan,” harap Gubernur. (BIKalsel-RIW/EPS)

Raih Sertifikat ISO Anti Penyuapan, Kemnaker Perkuat Sistem Pengawasan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, capaian tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Menurutnya, penguatan sistem pengawasan merupakan bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan Kemnaker agar semakin profesional dan berorientasi pelayanan.

“Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli saat memberikan arahan pada acara penyerahan Sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6).

Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi kedua sistem ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Yassierli menjelaskan, SMAP dan SIKENCUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel.

Penerapan sistem tersebut dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal, tetapi fondasi menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Atas keberhasilan implementasi tersebut, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Meski demikian, Ia menekankan bahwa nilai utama dari pencapaian itu bukan hanya terletak pada sertifikat yang diperoleh, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dihasilkan.

“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar,” tegasnya.

Ke depan, Kemnaker akan memperluas penerapan praktik baik SMAP dan SIKENCUR secara bertahap ke berbagai satuan kerja melalui pendekatan yang terukur.

Pengalaman selama proses implementasi juga akan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

“Seluruh pengalaman dan pembelajaran selama proses ini perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan yang lebih optimal,” ujar Yassierli.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, turut menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker, khususnya Biro Umum, atas keberhasilan meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025.

Menurut Aminuddin, capaian tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan instansi pemerintah serta menunjukkan komitmen serius dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo menilai, penerapan sistem pencegahan korupsi dan anti penyuapan yang dijalankan konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi yang semakin baik.

Menurutnya, penguatan integritas, transparansi, serta pengawasan yang efektif menjadi unsur penting mewujudkan tata kelola sektor publik yang berkualitas.

“Saya berharap pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat langkah pencegahan risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Dede. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tekan Kecelakaan Kerja, Kemnaker Tingkatkan Kematangan Budaya K3

Morowali – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya keselamatan kerja (safety culture maturity) sebagai langkah strategis menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, saat membuka Penilaian Budaya K3 (Safety Culture) di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (23/6).

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing indus tri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Afriansyah.

Menurutnya, meskipun tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari – hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian safety culture menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Ia mengapresiasi pelaksanaan penilaian budaya keselamatan di kawasan IMIP yang telah dilakukan Direktorat Bina Pengujian K3 Kemnaker pada tahun 2025.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem industri yang aman, tangguh, dan kompetitif.

Lebih lanjut, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Afriansyah berharap kawasan IMIP tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan industri nasional dan hilirisasi mineral, tetapi juga menjadi contoh kawasan industri dengan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang matang, adaptif, dan berkelanjutan.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Resmi Berstatus Bank Devisa, KADIN Minta Bank Kalsel Lepas Saham untuk Tingkatkan Profit

Banjarmasin – KADIN Kalsel menyambut baik peningkatan status Bank Kalsel menjadi bank devisa, pada Senin (22/6). Dimana peningkatan status sebagai bank devisa ini, merupakan pencapaian positif yang patut diapresiasi, karena berdampak terhadap kemajuan ekonomi daerah.

Kordinator Bidang Perbankan dan Investasi, KADIN Kalsel, Tajuddin Noor mengatakan, sudah saatnya Kalsel memiliki bank devisa, yang memang diperlukan pengusaha untuk menjalankan bisnis ekspor impor.

Keterangan: Tajudin Noor (paling kiri) saat hadir disebuah acara

“Dari BPD menjadi Bank Kalsel dan sekarang bank devisa. Saya mengikuti perkembangan bank ini dari awal terbentuk, siapa saja pendirinya, dari sebuah kantor dengan tata laksana sederhana dan sekarang punya kantor yang monumental dan mampu bersaing dengan bank BUMN serta bank swasta lainnya. Sekarang yang ditunggu masyarakat sudah tercapai yaitu bank devisa,” katanya.

Tajudin bersyukur, pihak BPD mau mendengar saran, pendapat, buah pikiran dan kritik konstruktif dari KADIN Kalsel. Apalagi selama ini, pihaknya sudah lama menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel.

“Dengan status ini, Bank Kalsel bisa menjual sahamnya. Sebagai gambaran saat ini ada 1.000 anggota KADIN Kalsel dan jika menjual saham 20 juta rupiah per lembar, ini akan menjadi suatu profit di depan mata,” paparnya.

Harapannya lanjut Tajudin, dengan status bank devisa, maka para pelaku usaha ekspor impor, baik batubara, emas, kayu, rotan, dan perikanan, semakin dimudahkan dengan layanan Bank Kalsel yang dapat menerbitkan letter of credit (LC).

“Adanya penerbitan LC juga mendapat profit, selain itu pemasukan pajak dan sirkulasi uang. Ke depan juga potensi dari kuota haji yang di Kalsel sekitar 5.000 jemaah, bisa digarap Bank Kalsel,” katanya.

Ke depan, Tajudin berharap, unsur pimpinan Bank Kalsel bukan dari politisi atau birokrat tapi seseorang dengan latar belakang banker.

“Banker punya analisa dan insting bisnis. Semua personil yang duduk di Bank Kalsel agar memahami dunia ekonomi, jangan lagi sifatnya konservatif, itu hilangkan,” tegas Tajudin. (RIW/EPS)

Bank Kalsel Perkuat Ekonomi Daerah, Sinergi UMKM Bersama Jamkrida Kalsel

Banjarmasin – Bank Kalsel berkomitmen mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan, melalui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama PT Jamkrida Kalsel (Perseroda).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dengan Direktur utama Jamkrida Kalsel, M. Fauzan Noor, pada Selasa (23/6) di Lantai 3 Kantor Pusat Bank Kalsel, Banjarmasin.

Kegiatan ini juga turut disaksikan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, serta Perwakilan Divisi Konsumer dan UMK dan Jamkrida Kalsel.

Perjanjian ini bukan merupakan kerja sama baru, melainkan kelanjutan sinergi yang telah terjalin baik antara Bank Kalsel dan Jamkrida Kalsel sejak tahun 2021.

Dengan adanya dukungan penjaminan, penyaluran KUR diharapkan semakin menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan permodalan, untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan produktif dan menambah daya saing serta menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyambut baik perpanjangan kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.

Menurutnya, sinergi antara Bank Kalsel dan Jamkrida Kalsel merupakan bentuk dukungan BUMD terhadap visi dan misi Gubernur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

‘Sinergi hari ini, merupakan bagian dari komitmen kami memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sekaligus mendukung program pemerintah daerah memperkuat sektor usaha produktif,” jelasnya.

Diharapkan, penyaluran KUR semakin optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida Kalsel, M. Fauzan Noor menyampaikan, bahwa penjaminan memiliki peran penting untuk memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha produktif, khususnya UMKM yang berpotensi berkembang namun masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

“Melalui penjaminan KUR ini, Jamkrida Kalsel berkomitmen mendukung perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha produktif di Kalimantan Selatan. Kami juga mengajak pelaku UMKM memanfaatkan KUR secara bijak, meningkatkan literasi keuangan, serta mengelola usaha dengan baik, sehingga pembiayaan yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menambah daya saing usaha,” ungkap Fauzan.

Sebagai Informasi, Bank Kalsel merupakan Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Bank Kalsel menjalankan fungsi intermediasi perbankan serta mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat produktif. Pada Senin (22/6), Bank Kalsel resmi beroperasi sebagai Bank Devisa. (ADV-RIW/EPS)

Perkuat Garda Terdepan, 125 Pembina Posyandu Banjarbaru Siap Sukseskan Integrasi Layanan Kesehatan

Banjarbaru – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan tingkat kota tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru, pada Selasa (23/6).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Ani Rusmila, dalam sambutannya menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pembina posyandu mengenai kebijakan regulasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang berkualitas, terutama dalam mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) bagi seluruh siklus hidup,” ujar dr. Ani.

Ia menambahkan, transformasi Posyandu ke arah integrasi layanan primer menjadi fokus utama pemerintah agar jangkauan pelayanan kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan usia, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia dewasa, hingga lansia.

Untuk membekali para peserta dengan wawasan komprehensif, panitia menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu:

Prof. Dr. Husaini, M.Kes (TAP2D Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan).
Indah Trisnaniyanti, SKM.MPH (Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru).
Hendra Fitriadi, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Melalui bimtek ini, diharapkan Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk melakukan pendampingan yang lebih efektif di wilayah kerja masing-masing.

Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses seluruh warga Kota Banjarbaru.

Bimtek diikuti 125 peserta yang merupakan perwakilan dari Tim Pembina Posyandu tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Exit mobile version