Nasional – Laman 12 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

45 Gerai Terbangun, Pemprov Kalsel Dukung Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, hingga saat ini proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan telah berjalan pada sebanyak 546 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Banua.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 koperasi di antaranya telah selesai dibangun gerainya dan mulai dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan,” ungkap Rahmaddin, usai menghadiri peluncuran operasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara daring di Banjarbaru, akhir pekan tadi.

Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan kesiapan wilayah, potensi ekonomi masyarakat, serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.

Rahmaddin menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berkembang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

“Selain itu, pendampingan terhadap pengelolaan koperasi juga terus dilakukan agar koperasi yang dibangun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia menilai, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik gerai koperasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara baik dan transparan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat, menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin berkembangnya pembangunan Koperasi Merah Putih, sektor ekonomi masyarakat di Banua akan semakin kuat dan mampu menciptakan peluang usaha baru di tingkat desa dan kelurahan,” tutupnya.

Melalui program tersebut, koperasi dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan semangat kebersamaan. (MRF/RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 3.100 Pemuda di Padang

Padang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan, bahwa Kemnaker menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI). Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli, saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI padaPenguatan SDM Maritim

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berperan penting sebagai acuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi, merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah, saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL, pada penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Ikuti Latihan Manajemen Kepemimpinan, 45 Pemuda Siap Jadi Penerus Bangsa

Tabalong – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan bagi Pemuda Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara, Senin (11/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz mengatakan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda tersebut merupakan langkah strategis untuk mencetak kader pemimpin muda yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

Ket foto : Pengalungan tanda peserta pelatihan oleh Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Pemuda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

“Melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga dibekali kemampuan disiplin, komunikasi, kerja sama tim, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan organisasi kepemudaan,” ujar Pebriadin.

Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 45 peserta dari tiga kabupaten.

“Peserta berasal dari Kabupaten Tabalong sebanyak 15 orang, Kabupaten Balangan 15 orang, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 orang,” jelasnya.

Ia menuturkan para peserta merupakan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kalangan mahasiswa.

Menurut Rika, pelatihan kepemimpinan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai calon penerus bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan sukses sehingga hasil dari pelatihan kepemimpinan ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kabupaten, kota, maupun organisasi kemasyarakatan, khususnya untuk kemajuan Kalimantan Selatan,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Kawal Kesiapan Bank Kalsel Menuju Bank Devisa, Komisi II Bidik Potensi DHE SDA untuk Tingkatkan PAD

Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.

Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.

Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.

“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.

Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.

Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.

“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.

Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.

“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD, Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan, memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.

Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD, Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5), yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana.

Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.

Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.

Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Yassierli menekankan, bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama menjalankan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Menaker, Hendri Satrio menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi tersebut. Ia memperkenalkan tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai semangat bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kunjungi Gelora Manahan Solo, Komisi III Siapkan Konsep Stadion Modern di Kalsel

Surakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong pembangunan sarana olahraga modern di Banua. Salah satunya melalui kunjungan kerja studi banding ke Stadion Gelora Manahan Surakarta, akhir pekan tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyampaikan, kunjungan ini untuk memperdalam referensi terkait pembangunan dan pengelolaan stadion berstandar modern.

Dengan harapan, menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kalsel, menyiapkan konsep stadion representatif yang nantinya diharapkan mampu menjadi ikon olahraga sekaligus ruang publik kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Stadion Gelora Manahan menjadi salah satu contoh stadion modern di Indonesia, yang memiliki konsep pengelolaan terpadu dan fasilitas olahraga yang lengkap,” ungkapnya.

Mustaqimah menjelaskan, kunjungan kerja ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan referensi terkait pembangunan stadion di Banjarmasin.

Stadion Manahan memiliki konsep pembangunan dan pengelolaan yang sangat baik sehingga banyak hal yang dapat dipelajari.

Menurutnya, pembangunan stadion di Kalimantan Selatan nantinya tidak hanya difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang publik yang nyaman, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami juga mendukung pembinaan atlet daerah, keberadaan stadion modern juga dinilai mampu meningkatkan aktivitas sosial masyarakat serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata daerah,” katanya.

Suasana pertemuan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

Mustaqimah menambahkan, hasil studi banding ini dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk merancang stadion yang modern, berkualitas, dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya, mendukung peningkatan fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan prestasi olahraga di Banua.

“Pembangunan stadion representatif di masa mendatang dapat menjadi simbol kemajuan daerah sekaligus menghadirkan fasilitas olahraga yang layak, modern, dan berstandar nasional bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Rombongan Komisi III terlebih dahulu melaksanakan pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di kantor Dispora, yang berada di kawasan Stadion Manahan.

Setelah itu, rombongan meninjau langsung fasilitas stadion untuk melihat berbagai aspek teknis, mulai dari desain bangunan, fasilitas penunjang, sistem pengelolaan, hingga standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kemnaker Fokuskan Empat Pilar Strategis Ketenagakerjaan 2026 Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui empat pilar strategis prioritas tahun 2026.

Langkah tersebut diambil, untuk menjawab kesenjangan kompetensi dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi.

Afriansyah mengatakan, Indonesia saat ini tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun fondasi SDM masa depan yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.

“Transformasi digital telah mengubah wajah ketenagakerjaan secara fundamental. Meski pekerjaan konvensional bergeser, peluang baru berbasis kreativitas dan teknologi terbuka lebar. Kita membutuhkan talenta yang tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai dan inovasi baru,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Examination Authority (EXOT) 2026 SMP-SMA Al-Wildan Islamic School Jakarta, Minggu (10/5).

Empat pilar strategis prioritas Kemnaker tahun 2026 meliputi:
Pertama, Pusat Pelatihan Vokasi yang difokuskan pada program skilling dan reskilling, untuk menjawab kesenjangan kompetensi serta menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri masa depan.

Kedua, Talent and Innovation Hub (TIH) yang berperan sebagai inkubator strategis nasional untuk mentransformasikan ide kreatif menjadi produk komersial dan melahirkan inovator baru.

Ketiga, Pelatihan dan Penempatan Disabilitas sebagai wujud komitmen nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara.

Keempat, Labor Productivity Clinics sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan nasional di tingkat global.

Afriansyah menegaskan, keempat pilar tersebut akan terintegrasi menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan produktif, untuk mendukung penguatan daya saing nasional.

Ia meyakini kesiapan SDM di sektor ekonomi kreatif akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi pilar pembangunan. Kemandirian ekonomi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan berdaya saing global,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Asuransi Usaha Tani, Upaya Kalsel Lindungi Petani

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat perlindungan petani, melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah antisipasi terhadap risiko gagal panen, akibat bencana maupun serangan hama.

Melalui program tersebut, petani yang mengalami gagal panen memperoleh bantuan ganti rugi hingga sekitar Rp6 juta per hektare. Sementara premi asuransi yang dibayarkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp180 ribu per hektare.

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Puteri Suciati mengatakan, program asuransi ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani, agar tetap memiliki kepastian usaha di tengah berbagai risiko pertanian.

“Bantuan bagi petani padi yang gagal panen berupa asuransi sekitar 180 ribu rupiah per hektare. Jadi apabila terjadi serangan hama, banjir, atau kekeringan, nantinya petani bisa mendapatkan ganti rugi sekitar 6 juta rupiah per hektare,” ujarnya, baru – baru ini.

Tahun 2026 ini, 7 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menganggarkan program Asuransi Usaha Tani Padi. Jika digabungkan dengan dukungan dari pemerintah provinsi, maka total target lahan pertanian yang didaftarkan mencapai sekitar 7.140 hektare.

Menurut Indah, dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dukungan asuransi untuk sekitar 681 hektare lahan pertanian. Sementara sisanya berasal dari dukungan pemerintah kabupaten kota yang turut berkolaborasi memberikan perlindungan kepada petani.

“Jadi memang tahun 2026 ini masing-masing kabupaten dan kota diminta menganggarkan asuransi usaha tani padi. Ada tujuh kabupaten kota yang sudah menganggarkan dengan total kurang lebih enam ribu hektare, sedangkan provinsi sekitar 681 hektare,” jelasnya.

Ia menambahkan, program asuransi ini bertujuan memberikan rasa aman kepada petani dalam menjalankan usaha pertanian, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca ekstrem maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Selain itu, keberadaan AUTP juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi pangan di Kalimantan Selatan, sehingga petani tidak mengalami kerugian besar ketika gagal panen terjadi.

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi tersebut, petani diwajibkan terdaftar dalam aplikasi SIAP yang menjadi basis data penerima program. Dengan sistem tersebut, proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Petani harus terdaftar di aplikasi SIAP agar bisa mendapatkan bantuan asuransi. Jadi pendataan menjadi sangat penting supaya program ini benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, cakupan perlindungan asuransi pertanian dapat terus diperluas sehingga semakin banyak petani yang terlindungi dari risiko gagal panen.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (MRF/RIW/EPS)

Menaker Pacu Talenta Muda Jadi Inovator dan Pencipta Kerja Lewat Talent and Innovation Hub

Bandung Barat — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pengembangan SDM melalui keterhubungan pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri untuk menjawab tantangan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Ia menekankan, bahwa pengembangan SDM tidak cukup hanya menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga harus mendorong mereka menjadi inovator dan pencipta peluang usaha.

“Talenta muda perlu dipersiapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan solusi inovatif,” ujar Yassierli saat membuka Talent & Innovation Hub Activation Series, bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/5).

Yassierli menjelaskan, Talent & Innovation Hub merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri dalam rangka melahirkan SDM yang produktif, adaptif, dan berdaya saing global.

“Dari learning menjadi earning, dari potensi menjadi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan, bahwa program ini juga diarahkan untuk memperkuat lahirnya wirausaha muda dan startup berbasis inovasi.

“Melalui Talent & Innovation Hub, kami ingin menghadirkan ruang pengembangan talenta yang terintegrasi, mulai dari kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga akses jejaring dan pasar,” ujar Estiarty.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi, dan yayasan untuk memperkuat sinergi pengembangan talenta, penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta secara luring dan daring dari kalangan alumni pelatihan vokasi, pencari kerja, UMKM, startup, perguruan tinggi, industri, dan komunitas. (KemenakerRI-RIW/EPS)