JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja ke Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, kepada wartawan, Jum’at (1/12).
Lutfi menjelaskan peningkatan fasilitas kesehatan ini dinilai penting karena saat ini, RSUD Ulin menerima beban untuk menerima 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Hal ini memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI dan juga Komisi IX DPR RI, termasuk juga RSUD Ansari Saleh agar bisa lagi lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” terangnya
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Komisi IX DPR RI
Lutfi menambahkan, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel juga memerlukan revitalisasi alat-alat pendukung pelatihan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten dengan keahlian yang dibutuhkan saat ini.
“Apalagi Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara yang tentunya memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Tenagakerja Komisi IX, Abdul Wahab Samad mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk bisa merealisasikan aspirasi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
“Tentu ini menjadi masukan bagi komisi IX, tentu kami sebagai Tenaga Ahli disini, memang dalam tugasnya di dalam rapat komisi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan masukan kepada komisi IX, tentunya melalui pimpinan kami akan sampaikan kondisi yang sekarang ini,” pungkasnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, bersama Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Tarwin Patik Mustafa, serta Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalsel, menyampaikan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI) RI, di Jakarta, Kamis (30/11).
Muslim menyampaikan, pihaknya bersyukur Kalsel telah memenuhi ambang batas nilai untuk dapat menyampaikan presentaai dan komitmen, uji publik dan inovasi, atas keterbukaan informasi publik di banua ini.
“Semoga apa yang kita presentasikan mendapat hasil maksimal,” ungkap Muslim.
Ia menambahkan, adapun dalam monitoring dan evaluasi tahunan 2023 di Jakarta ini, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Aspek penilaian materi uji publik yang dilaksanakan meliputi inovasi, strategi dan klarifikasi,” lanjutnya.
Diharapkan Muslim, apa yang pihaknya sampaikan pada presentasi Komisi Informasi Pusat yang diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik, mendapat hasil positif untuk kemajuan pembangunan Kalsel Babussalam sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Usai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahunan Komisi Informasi Pusat, kembali akan dilakukan visitasi oleh KI Pusat untuk mencari 15 peringkat tertinggi secara nasional pada Desember mendatang. (MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan, pada 28-29 November 2023 di Jakarta. Monev ini diantaranya diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik.
KI Kalsel dan tim Dinas Kominfo Kalsel saat menghadiri uji publik keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Jakarta
Terkait dengan kegiatan ini, maka Komisi Informasi Provinsi Kalsel, bersama dengan PPID dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya, turut hadir pada acara tahunan ini.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Kamis (30/11), Ketua KIP Kalsel, Nawang Wijayati mengatakan, selama dua bulan jelang diselenggarakannya monev atau uji publik ini, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi di provinsi Kalsel. Sehingga peringkatnya meningkat dari posisi saat ini, 7 terbawah secara nasional.
“Diantara upaya itu adalah dengan penyelesaian 7 sengketa informasi dari berbagai badan publik. Dimana 5 diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan damai, dan 2 sisanya masih dalam proses penyelesaian sengketa,” jelas Nawang.
Tidak lupa menurut Nawang, pihaknya juga menyusun program kerja berupa sosialisasi dan edukasi, yang sudah dirancang untuk dimaksimalkan.
“Dengan seluruh upaya ini, kami menargetkan pada monev tahun depan, peringkat Kalsel naik ke 10 besar,” tutupnya.
Perlu diketahui, adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan badan publik lainnya, dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (KIP-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima penghargaan Bank Indonesia (BI) Award Tahun 2023.
Gubernur Kalsel (tengah) bersama para penerima BI Awards
Penghargaan yang diterima Paman Birin ini atas prestasi Provinsi Kalsel sebagai daerah dengan implementasi terbaik penggunaan QRIS di wilayah Kalimantan.
Gubernur Kalsel (kanan) saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023
BI Award 2023 diserahkan langsung Gubernur BI, Perry Warjiyo yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Rabu (29/11) malam.
Atas apresiasi Bank Indonesia ini, Paman Birin menyampaikan, bahwa keberhasilan ini sebagai wujud upaya Penprov Kalsel bersama Bank Indonesia serta stake holder terkait untuk terus menggerakan digitalisasi di Banua.
“Alhamdulilah. Penghargaan ini sebagai wujud pertumbuhan ekonomi di Banua terus meningkat dan menjadi semangat serta komitmen kita bersama untuk terus membangun daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi Banua,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga menyebut, tingginya volume penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran di Banua, tak lepas dari semakin tumbuhnya UMKM.
Untuk itu, Paman Birin terus mendorong pertumbuhan UMKM dengan aneka produk lokal yang menjangkau pasar nasional bahkan internasional.
“Kita terus dorong dan dukung untuk kemajuan UMKM. Termasuk juga digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ungkap Paman Birin.
Dalam pertemuan tahunan yang dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, tampak hadir juga sejumlah menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan perbankan nasional, serta pelaku UMKM selaku mitra kerja BI.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta perbankan, tidak menghabiskan likuiditas untuk membeli instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent, harus hati-hati tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, berdasarkan laporan pelaku usaha, peredaran uang kini makin kering.
“Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering,” tegas Jokowi.
Ada indikasi, kata Jokowi ini disebabkan pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang,” paparnya.
Di sisi lain realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga masih rendah, padahal tahun anggaran 2023 tersisa dua bulan lagi.
Senada dengan Presiden Jokowi bahwa dunia saat ini memang tak sedang baik-baik saja, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan akan banyak isu domestik negara yang berdampak ke global.
“Seperti Amerika Serikat mengalami inflasi dan suku bunga tinggi, China mengalami perlambatan ekonomi dan krisis properti. Juga ada peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan,” katanya.
Gubernur BI Perry juga mengatakan sebelumnya prospek ekonomi 2024 redup.
“Dunia masih terus bergejolak, ada perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan kini konflik Israel-Palestina yang menimbulkan fragmentasi geopolitik dan akibatnya propek ekonomi global meredup 2024 sebelum bersinar lagi di 2025,” tutur Perry. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
Jakarta – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun didampingi Sekjen Sayid Iskandarsyah dan Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Firdaus Komar, membuka kegiatan asesmen psikotes bagi para penguji UKW PWI. Kegiatan ini adalah bagian dari kerja pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 menjadikan PWI sebagai organisasi profesi wartawan yang profesional.
Direktur UKW Pusat, Firdaus Komar mengatakan, kegiatan asesmen psikotes kali ini, dibagi dalam dua bacth. Setelah bacth pertama dilaksanakan pada 18 November 2023 lalu, PWI akan melanjutkan untuk bacth kedua 25 November 2023 mendatang, bertempat di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta.
“Dalam batch pertama, asesmen psikotes diikuti 55 peserta. Asesmen ini dilaksanakan oleh Matahati Consulting, lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM),” ucapnya.
Pengurus PWI Pusat di bawah Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun fokus pada bidang pendidikan, meningkatkan kompetensi wartawan, diantaranya menggencarkan kegiatan UKW di berbagai daerah. Kegiatan asesmen psikotes adalah langkah awal menuju PWI yang profesional.
Guna mendukung program itu, menurutnya Lembaga Uji PWI kini fokus membenahi internal, contohnya menyeragamkan standar para penguji UKW PWI.
“Setelah asesmen psikotes, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan program lanjutan seperti penyegaran beberapa aspek pengetahuan dan ketrampilan termasuk pakta integritas dan pemahaman kode etik para penguji UKW,” jelasnya lagi.
Hendry juga mengharapkan melalui kegiatan asesmen, PWI bisa menjaring dan menempatkan penguji sesuai bidang dan kompetensinya.
Tidak sekadar itu, berdasarkan data-data objektif hasil asesmen psikotes, PWI juga bisa melakukan pemetaan kemampuan dan potensi para penguji baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebelumnya, PWI pernah melakukan kegiatan asesmen psikotes pada tahun 2017 dan 2018 lalu, bagi para penguji UKW, tambahnya.
Sementara itu, Founder Matahati Consulting, Tutut Handayani, mengungkapkan Matahati Consulting merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengembangan SDM yang independen dan kompeten dalam melakukan asesmen psikotes. Ditambahkan, setelah asesmen, pihaknya akan melakukan validasi untuk menjaga objektivitas datanya.
“Dalam kegiatan asesmen kali ini, Matahati Consulting menyiapkan tim yang terdiri dari 12 orang,” tutupnya. (PWI.KALSEL-RDM/APR)
JAKARTA – Kepedulian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin terhadap dunia pendidikan mendapatkan Anugerah Kihajar 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Potret Gubernur Kalsel yang peduli dunia pendidikan
Dalam malam Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) 2023 yang diselenggarakan di Plaza Insan Berprestasi Kemendikburistek Senayan Jakarta, pada Jumat (17/11) malam itu, Paman Birin menerima Anugerah Kihajar 2023 untuk 2 kategori. Yakni Kategori Sinergi Pemerintah Daerah dan Kemendikburistek dalam Pembatik (Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi) serta Kategori Jawara Belajar.id.
Kadisdikbud berfoto bersama jajaran Disdikbud Kalsel pasca menerima Anugerah Kihajar
Predikat Daerah Jawara Belajar.id sendiri merupakan penghargaan tertinggi kepada daerah yang telah sukses melaksanakan transformasi pembelajaran di satuan pendidikan melalui pemanfaatan akun belajar.id yang menjadi program utama dari Kemendikbudristek RI.
Paman Birin yang menerima penghargaan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Muhammadun, menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas apresiasi yang diberikan pemeritah pusat melalui Kemendikburistek.
“Anugerah ini sebagai bukti, Gubernur Kalsel Paman Birin terus mendukung dan memberikan yang terbaik untuk perkembangan pendidikan di Banua,” kata Muhammadun.
Atas capaian Anugerah Kihajar 2023 ini, sebagai komitmen nyata Paman Birin akan terus meningkatkan program Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PembaTIK) serta penyampaian materi-materi pembelajaran yang dibagikan melalui platform belajar.id.
“Insya Allah, Anugerah Kihajar 2023 ini menjadi penyemangat untuk terus mendukung dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran melalui plafon belajar.id baik tingkat SD, SMP dan SMA sederajat ,” ungkap Muhammadun. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menerima anugerah penghargaaan Reforma Agraria dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Gubernur Kalsel (paling kanan) berfoto bersama penerima anugerah dan Menko Bidang Perekonomian RI
Anugerah penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Jakarta pada Selasa (31/10).
Paman Birin menerima anugerah ini atas keberhasilan Provinsi Kalsel menjadi yang Terbaik pada pelaksanaan Reforma Agraria.
Gubernur Kalsel (sasirangan kuning) saat menghadiri rakernas Reforma Agraria
Penyerahan penghargaan yang dirangkai dengan kegiatan rakernas itu, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Wamen Menteri LHK Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, yang juga selaku Ketua Harian Percepatan Reforma Agraria Nasional.
Turut hadir langsung dalam rakernas, para kepala daerah sebagai finalis penerima penghargaan, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor atau Paman Birin yang mendapat penghargaan di dua kategori sekaligus.
Pemerintah Provinsi Kalsel dinobatkan sebagai juara pertama di kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik 2015 – 2023, disusul Provinsi Lampung dan Riau.
Penghargaan Reforma Agraria di Kategori Penataan Akses Terbaik 2021 – 2023, Provinsi Kalsel berada di posisi ketiga setelah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Usai menerima anugerah penghargaan Reforma Agraria, Paman Birin menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi pemerintah pusat.
“Terimakasih atas apresiasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mendorong penataan aset di Kalimantan Selatan,” kata Paman Birin.
Disampaikan Paman Birin, Pemprov Kalsel akan terus mendukung program dan kebijakan penataan aset serta berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam mensukseskan reforma agraria sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses yang lebih merata.
Sebelum penyerahan piagam pemenang, dalam rakor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, memberikan sejumlah arahan kepada kepala daerah.
Salah satunya, akan menindaklanjuti laporan Gubernur Kalsel yang menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan di Kalsel sudah masuk dalam Perpres.
Dikatakan Airlangga, KLHK akan akan menyediakan data, juga dari Kementerian ATR berupa data HGU, dan Kementerian Pertanian menyediakan izin dan usaha.
Acara ditutup dengan Kick Off Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dan dilanjutkan sesi gelar wicara.
Acara juga diikuti lebih dari 800 orang secara luring yang terdiri dari berbagai stakeholder, mencakup 19 Kementerian lembaga, 38 pemerintah provinsi, 12 pemerintah kabupaten/kota, Kantor Wilayah Pertanahan, Kementerian serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan seluruh Indonesia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, dianugerahi Penghargaan Festival Program Kampung Iklim (ProKlim) 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, atas kerja keras Pemerintah Provinsi ini terhadap pembinaan ProKlim.
Gubernur Kalsel berfoto bersama penerima penghargaan dari Kalsel
Penyerahan Penghargaan ProKlim 2023 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dirangkai dengan Peresmian Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK), berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, pada Selasa (24/10), di Jakarta.
Penghargaan yang diterima Paman Birin ini, adalah apresiasi sebagai Pembina ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2023. Sebagai Gubernur, Paman Birin berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Pembinaan Kampung Iklim (ProKlim) di Daerah
ProKlim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Paman Birin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengapresiasi kerja Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan.
Menjadi komitmen Paman Birin, mendukung program ini dalam upaya pengembangan potensi kewilayahan di desa, untuk memperlancar proses pembangunan serta menjadi sarana produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah desa/kelurahan.
“Kami berharap kegiatan ProKlim akan membawa dampak positif kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, dan memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong di sekitar rumah untuk pemenuhan gizi keluarga,” ujar Paman Birin.
Selain Provinsi Kalsel, sembilan Pemprov lainnya juga menerima penghargaan serupa yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Kemudian, diserahkan juga Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat kota kepada 13 pemko, salah satunya untuk Pemko Banjarmasin.
Sedangkan Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim tingkat Kabupaten diserahkan kepada 42 pemkab. Di Kalsel, turut sebagai penerima yakni pemkab Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, Tanah Laut, dan Tapin.
Gubernur Kalsel diapit Pj Bupati Tala dan Pj Bupati Batola serta Kadis LH Kalsel
Di acara yang sama, dari 26 dusun/desa/kelurahan penerima trophy ProKlim Lestari, lima diantaranya berasal dari Provinsi Kalsel. Yakni desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar, desa Danda Jaya kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala, RW 02 Kelurahan Sungai Miai kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, dusun I Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut, dan RW 04 Kelurahan Karang Taruna kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut.
Untuk penerima trophy ProKlim Utama, enam diantaranya berada di provinsi Kalsel, yakni desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, RW 01 Kelurahan Pangambangan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, desa Maburai Murung Pudak kabupaten Tabalong, desa Al-Kautsar kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu, desa Sungai Bakar kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut, dan desa Hiyung, Tapin Tengah kabupaten Tapin.
Kementerian LHK juga menyerahkan Piagam Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 23 perusahaan/yayasan/lembaga.
Diawal acara, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Laksmi Dewanthi menyatakan, dalam dokumen komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC), Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim.
Menurutnya, salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim dari berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga di tingkat tapak, adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan sejak tahun 2012, dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin bersama wartawan yang tergabung dalam Press Room Balaikota Banjarmasin, melakukan kunjungan ke PT Indonesia Indicator, di Jakarta, Kamis (19/10).
Kunjungan tersebut, dipimpin Fungsional Pranata Humas Novri Gitayanti mewakili Kadiskominfotik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika.
Fungsional Pranata Humas Novri Gitayanti
Kedatangan rombongan Press Room Balaikota Banjarmasin disambut Direksi Perusahaan PT Indonesia Indicator Ghani.
“Diskominfotik Kota Banjarmasin bersama rekan media ke PT Indonesia Indicator ini, untuk peningkatan wawasan,” ungkap Novri.
Dimana, lanjutnya, Indonesia Indicator ini bekerjasama dengan pemerintah, untuk menganalisis media media yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut.
“Sehingga, setiap pemberitaan yang ditayangkan serta disebar luaskan di Kota Banjarmasin, terpantau oleh Diskominfotik Kota Banjarmasin,” ucap Novri.
Dalam kesempatan tersebut, PT Indonesia Indicator menyarankan Dinas Komunikasi Informatikan dan Teknologi Kota Banjarmasin, untuk melakukan peningkatan teknologi.
Seperti yang disampaikan Area Manager Eksekutif PT Indonesia Indicator Juandre Kadarisman.
“Analisis media dapat membantu Diskominfotik Kota Banjarmasin, untuk memberikan laporan dan masukan kepada pimpinan daerah,” ungkapnya.
Analisis media tersebut, untuk memudahkan dan memfilterisasi isu apa saja yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti.
“Oleh karena itu, kami menyarankan Diskominfotik Kota Banjarmasin untuk menggunakan peningkatan teknologi dibidang informasi tersebut,” ucapnya.
Pihaknya berharap, Diskominfotik Kota Banjarmasin agar dapat mengimbangi teknologi yang sudah maju di Jakarta. (SRI/RDM/RH)
Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap peran nyata pemerintah pusat dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya dan provinsi lain di Indonesia.
Terima kasih itu diutarakan Paman Birin dalam paparan tertulisnya yang disampaikan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, saat menghadiri Rakor Khusus Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 , di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Jakarta, pada Senin (9/10).
Dituliskan Gubernur Kalsel, respon cepat BNPB, Kementerian LHK terhadap usulan Kalsel terkait pentingnya bantuan heli water bombing, heli Patroli dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC ) atau hujan buatan. Selain juga kerja keras segenap komponen masyarakat sangat membantu dalam penanganan karhutla dan masalah kekeringan.
Sekdaprov Kalsel saat menghadiri rakor khusus karhutla di Jakarta
“Saat ini kabut asap di Kalsel akibat karhutla selama sepekan terakhir terlihat berkurang dan semoga terus berkurang,” tulisnya.
Menurut Paman Birin, dalam menanggulangi permasalahan Karhutla di Kalsel, sangat dibantu TNI/ POLRI, petugas Kementerian KLK di daerah, para relawan dan petugas pemadam gabungan dari unsur masyarakat.
“Penanganan Karhutla perlu pemantapan koordinasi melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat , provinsi, kabupaten/kota, swasta dan segenap komponen,” tekannya.
Kawasan objek vital perekonomian seperti wilayah bandara internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, hingga hari ini tetap menjadi fokus utama.
Pemprov Kalsel juga bersinergi dengan BNPB dengan mengusulkan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) , heli water bombing dan heli patroli. Termasuk dengan Badan Riset Inovasi Nasional juga Badan Restorasi Gambut dan KLH.
Paman Birin menjelaskan, upaya atau langkah langkah penanganan karhutla di daerahnya selain pengoptimalan satgas darat dan udara, membangun infrastruktur juga merangkul lembaga lembaga lain yang turut berkontribusi termasuk perguruan tinggi.
Gubernur Kalsel juga menginisiasi aksi kemanusiaan seperti pembagian masker, distribusi air bersih ke pelosok terdampak kekeringan, pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin gratis dengan mengerahkan SKPD SKPD.
Hal sama juga dilakukan pemerintah kabupaten/ kota se Kalimantan Selatan.
Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam arahannya memberikan apresiasi langkah langkah strategis yang telah dilakukan Provinsi Kalsel.
Mahfud juga mengapresiasi upaya dan kerja keras daerah lain dalam menanggulangi karhutla, kabut asap dan kekeringan.
Suasana rakor khusus karhutla di Jakarta
Menkopolhukam dalam arahannya menyampaikan pesan penting antara lain, daerah perlu lebih memperkokoh komitmen dalam upaya menangani masalah karhutla dengan cara memantapkan atau. mempertajam program program pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Kepala daerah diminta terus memonitor kondisi terkini karhutla dengan mencermati data data BMKG
Masifkan patroli rutin gabungan bersama komponen . Tegas dalam penegakan hukum dalam penanganan karhutla.
”Jika di daerah karhutla nya meningkat dan memberikan dampak bagi aktivitas atau perekonomian maka jangan ragu untuk menaikan status ke tanggap darurat serta penyediaan alokasi anggaran BTT,” tekan Mahfud.
Rakor khusus peningkatan penanggulangan karhutla selain dihadiri pimpinan lembaga terkait tingkat pusat juga dihadiri Pangdam VI Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi dan Danrem 101/Antasari, Brigjend TNI Ari Aryanto. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)
