JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) II pembahas bidang ekonomi dan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Pansus II DPRD Provinsi Kalsel pembahas bidang ekonomi dan keuangan LKPj Tahun Anggaran 2023, Muhammad Iqbal Yudiannor, usai melakukan konsultasi ke Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Senin, (25/03).
Suasana Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel ke Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta
Hal tersebut, menurut Iqbal, selain karena anggota DPRD Provinsi Kalsel lebih memahami kondisi di lapangan, juga sesuai tugas fungsinya DPRD Provinsi Kalsel memiliki kewajiban melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, segala rekomendasi harus dipikirkan dengan seksama. Seperti di DKI Jakarta, lanjutnya, ia mendapatkan informasi bahwa segala rekomendasi dari pansus DPRD dilaksanakan, tidak ada yang tertinggal satu pun, karena itulah, presentasi capaian dari apa yang ditargetkan rata-rata di atas 100 persen.
“Nah inilah harapan kami, dalam artian segala rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalsel mohon dilaksanakan. Inilah yang menjadi harapan kami. Maka dengan itu capaian realisasi juga semoga akan menjadi 100 persen,” jelasnya.
Turut berhadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kabag Kebijakan Biro Perekonomian Setda Kalsel, Agus Salim. Pada kesempatan itu, ia berjanji akan menyampaikan semua hasil dan harapan kepada Plt Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan setda Kalsel.
Rombongan kunjungan kerja Pansus II DPRD Provinsi Kalsel diterima langsung oleh Kabag Keuangan Daerah, Biro Perekonomian dan Keunagan Setda DKI Jakarta, Arif Fazillah. Dirinya merasa tersanjung menjadi tujuan konsultasi pembahasan LKPj di Kalsel. (DPRD.KALSEL-NRH/ RDM/RH)
JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja studi komparasi pasca ujian sekolah ke SMKN 3.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka berdiskusi dan sharing sebagai salah satu upaya peningkatan kreativitas siswa dan siswi untuk menumbuhkembangkan kegiatan belajar mengajar, baik itu sebelum atau sesudah ujian sekolah dilaksanakan.
Lutfi mengungkapkan SMKN 3 Jakarta adalah salah satu sekolah unggulan di kawasan Jakarta Pusat, baik dari sisi kegiatan mengajar dan belajarnya ataupun kegiatan para siswa/siswinya seperti P5, yaitu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Maka, menurutnya, tidak salah sekolah ini menjadi salah satu tujuan dari Komisi IV DPRD Kalsel untuk melakukan kaji banding dalam bidang pendidikan dan akan dijadikan contoh yang baik bagi sekolah di Kalimantan selatan.
”Ini adalah contoh yang sangat baik dan dapat menjadi contoh yang positif bagi kita yang akan di terapkan di Kalsel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 3 Jakarta, Iwantoro mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel.
”Kami dari SMKN 3 sangat berterima kasih, bangga dan tersanjung karena telah di kunjungi oleh Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, ” tuturnya.
Sedangkan salah seorang guru SMKN 3, Lili Musthofa menerangkan bahwa pihak sekolah sudah selesai melaksanakan ujian sekolah dan setelahnya para siswa/siswi dapat melaksanakan “Classmetting” yaitu program kegiatan yang berisi berbagai jang perlombaan di bidang olahraga dan seni dan dilakukan antar kelas. Namun karena saat ini masuk bulan Ramadhan, maka kegiatannya berhubungan dengan kegiatan kerohanian.
“Ujian sekolah sudah selesai dilaksanakan, kan tiap sekolah beda beda dalam pelaksanaannya. Sebelum ujian dilaksanakan, kami melakukan melakukan pendalaman materi pada para siswa siswi, tutor sebaya pada teman lainnya, sebelumnya dikelas kami pilih dulu siswa yang unggul lalu dilakukan kerja kelompok untuk membimbing teman sebayanya. Lalu persiapan itu dilakukan dengan muhasabah supaya para siswa bisa lebih fokus dalam melaksanakan ujian sekolah. Karena pada saat ini bulan Ramadhan maka kegiatan yang dilaksanakan para siswa adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan kerohanian,” jelasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Teknologi WIM (Weight In Motion) merupakan metode terbaru pengukuran/penimbangan kendaraan yang selama ini dilakukan secara statis melalui jembatan timbang di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Data yang dikumpulkan dari WIM antara lain, beban gandar (axle weight), beban total (gross weight), jarak antar gandar (axle spacious).
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya dalam menormalisasi angkutan Over Dimension dan Overload (ODOL) sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan. Di Kalsel, kebijakan ODOL ini sudah belaku sejak tahun 2023 hingga saat ini. Akan tetapi, Komisi III DPRD Kalsel menilai beberapa kebijakan pemerintah tersebut belum optimal. Hal ini yang mendasari Komisi III DPRD Kalsel didampingi oleh Wakil Ketua DRPD Kalsel, Muhammad Syaripuddin melakukan kaji banding ke Kementerian Perhubungan RI, baru-baru tadi.
Kepala Subdit Pengendalian Operasional Kemenhub RI, Deny Agusdiana menyampaikan, selama periode Januari hingga Desember 2023, terpantau pelanggar Kendaraan Angkutan Barang (KAB) sebanyak 2.281.215 unit kendaraan yang diperiksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dengan 27,95% diantaranya melakukan pelanggaran.
“Dari hasil capture kamera dan melalui WIM (Weight In Motion), Mayoritas Kendaraan yang melanggar daya angkut 5 sampai 20 persen,” tambahnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin menyampaikan beberapa keluhan terkait jembatan timbang yang keberadaannya belum maksimal. Di Kalsel sendiri ada 3 unit jembatan timbang. Yang pertama berada di kilometer 21 Kota Banjarbaru. Yang kedua, berada di Kabupaten Tabalong. Yang ketiga, berada di Kabupaten Tanah Bumbu kecamatan Satui. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani berkeinginan Jembatan Timbang Online (JTO) dan Wight In Motion (WIM) diaplikasikan pada setiap jembatan timbang dikalsel.
“Di Tabalong kan saat ini sedang dibangun jembatannya ya, nanti akan kita adopsi sistem itu,” terangnya. Sahrujani menambahkan ruas jalan di Kalsel masuk kedalam kategori muatan sumbu terberat setiap angkutannya hanya 8 ton. Sehingga, angkutan yang bermuatan lebih dari 8 ton berpotensi merusak kontur jalan tersebut. Selain itu, usia kendaraan serta pengemudinya pun tak luput dari sorotannya. Ia berharap, usia kendaraan dibawah 10 tahun sudah dinonaktifkan.
“Klasifikasi jalan kita masih kelas 3, dengan angkutan yang harusnya kelas 1. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR agar dapat ditingkatkan klasifikasinya. Soal usia truk juga dilema bagi kita. Seharusnya umur segitu sudah diistirahatkan truknya. Dari Kemenhub juga sudah sepakat akan hal ini, dan menjadi catatan dari pihak mereka,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, rencananya Komisi III DPRD Kalsel akan memanggil Dinas Perhubungan Kalsel dan seluruh UPTD Kalsel dalam menyikapi ODOL ini. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari. Namun untuk tahun ini puncak peringatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Pada perayaan HPN 2024 kali ini, mengambil tema “Pers Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa”.
Ketua PWI Pusat Hendri Ch. Bangun mengatakan, tema kali ini dipilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.
Momen HPN kali ini juga menjadi kado terindah bagi insan Pers Indonesia, karena Perpres Publisher Rights yang diusulkan di Banjarmasin pada HPN 2020, saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden RI
“Saya tadi bisik-bisik ke Bapak Presiden, apakah sudah ditandatangani Pak, beliau menjawab Sudah. Alhamdulillah, semoga Mitigasi Pers Indonesia semakin aktif sebagai pilar demokrasi Indonesia,” ungkap Hendry Bangun.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga mengapresiasi atas ditandatanganinya Keppres Publisher Right. Pihaknya berharap semoga nantinya bisa bermanfaat bagi industri media dan juga para wartawan.
Terkait dengan kebebasan Pers, Dewan Pers juga menyatakan telah meminta komitmen kepada pemimpin ke depan untuk menjamin kebebasan pers di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan.
“Itu nanti akan memberi dukungan sistemik kepada Pers, sehingga Pers bisa menjadi pencerah bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dalam puncak HPN 2024 ini, Presiden RI, Joko Widodo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh insan pers yang terus dan secara konsisten menemani masyatakat dalam berdemokrasi.
“Saya juga sering dikritik tajam, ada juga gambar muka saya yang unik-unik di sampul majalah, di media sosial, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya,” terangnya.
Presiden Jokowi juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap menghormati kebebasan pers. Selain itu, jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional, juga menjadi perhatian penting pemerintah.
Jokowi pun berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, menjadi rumah bersama untuk informasi. Namun, ia menegaskan, informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta.
Tak hanya itu Presiden Jokowi juga berpesan agar perusahaan pers dapat memikirkan langkah konkret dan strategis serta terus melakukan inovasi agar ada pers dalam merespon perubahan zaman mampu berdiri tegak secara mandiri ditengah gempuran persaingan global.
Untuk itu, ia menegaskan telah menandatangani Perprea Publisher Right, yang mana peraturan tersebut lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas
Presiden menjelaskan Perpres Publisher Rights bukan bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers di Tanah Air.
“Perpres ini juga bukan untuk mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,” jelasnya.
Ditemui disela rangkaian Puncak Peringatan HPN 2024, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, rangkaian HPN 2024 di Jakarta ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2024 dengan berbagai agenda penting. Mulai dari Rakernas SIWO yang agendanya membahas berbagai teknis pelaksanaan Porwanas di Banjarmasin.
“Dilanjutkan Konferensi Kerja Nasional PWI, Konvensi Nasional Media Massa hingga berbagai seminar penting lainnya,” ungkap Helmie.
Dalam acara puncak hadir Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet, dan dilaksanakan penyerahan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM
Ia pun mengucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak yang memberikan support kepada pihaknya dałam mengikuti kegiatan nasional ini, seperti PT Adaro Indonesia, Bank Kalsel, Hasnur Group dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Puncak HPN kali ini, PWI Pusat menyerahkan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM.(PWI.KALSEL/NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Kick-off Pengampuan Layanan Kanker dan Penandatanganan MoU yang berlangsung di aula Gedung Kiara Lantai 12 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, pada Senin (5/2)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, dengan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr. Diauddin yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel saat menghadiri MoU penanganan kanker dengan RSCM
Selain dengan Pemprov Kalsel, MoU dilakukan dengan RS Ampuan Utama dari Provinsi Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat.
Direktur Utama RSCM, dr Supriyanto menyebut, dalam perannya sebagai pengampu regional layanan kanker sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, pihaknya bermaksud untuk menggunakan momentum Hari Kanker Se-dunia tahun ini, sebagai titik tolak akselerasi program pengampuan di empat provinsi ampuan RSCM, yaitu Lampung, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Supriyanto mengatakan Februari ini juga akan menjadi bulan pembuka dari seluruh program komprehensif yang akan berjalan penuh setahun ke depan dan seterusnya.
“Kita menyelenggarakan Kick-Off Program Pengampuan Penanggulangan Kanker di jejaring regional RSCM, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama antara RSCM dan masing-masing 5 RS Ampuan Utama,” terang Supriyatno.
Dalam kegiatan yang dihadiri Dirjen Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya itu, juga diisi sosialisasi rangkaian acara WCD oleh Ketua Tim Pengampuan Layanan Kanker RSCM, dr Soehartati G. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1445 H / 2024 M. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arab Saudi, mulai Minggu , 12 Mei 2024 mendatang. RPH 1445 H ini, ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief pada 3 Januari 2024.
Suasana saat keberangkatan jemaah haji tahun 2023
Secara umum, pemberangkatan jemaah haji Indonesia akan dibagi dalam dua gelombang. Jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah mulai 12-23 Mei 2024.
Sementara jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari tanah air menuju King Abdul Azis International Airport (KAAIA) di Jeddah mulai 21 Mei – 1 Juni 2024.
Berdasarkan rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (19/1), tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 241 ribu jemaah haji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, calon jemaah haji akan masuk ke asrama sehari sebelum jadwal pemberangkatan dilaksanakan.
Berikut rincian Rencana Perjalanan Haji 1445 H/2024 M:
03 Dzulqa’idah 1445 / 11 Mei 2024, Jemaah Haji masuk Asrama Haji
04-15 Dzulqa’idah 1445 / 12-23 Mei 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Indonesia ke Madinah
13-24 Dzulqa’idah 1445 / 21 Mei-01 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah
16 Dzulqa’idah-04 Dzulhijjah 1445/24 Mei-10 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Indonesia ke Jeddah
04 Dzulhijjah 1445 / 10 Juni 2024, Closing Date
08 Dzulhijjah 1445 / 14 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji dari Makkah ke Arafah
09 Dzulhijjah 1445 / 15 Juni 2024, Wukuf di Arafah
10 Dzulhijjah 1445 / 16 Juni 2024, Idul Adha
11-13 Dzulhijjah 1445 / 17-19 Juni 2024, Hari Tasyrik I, Tasyrik II (Nafar Awal), Tasyrik III (Nafar Tsani)
16-27 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni-03 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I dari Jeddah ke Indonesia
16 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni 2024, Awal Kedatangan Jemaah Haji Gelombang I di Indonesia
20 Dzulhijjah 1445-07 Muharram 1446 / 26 Juni-13 Juli 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Makkah ke Madinah
28 Dzulhijjah 1445-15 Muharram 1446 / 04-21 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II dari Madinah ke Indonesia
16 Muharram 1446 / 22 Juli 2024, akhir kedatangan Jemaah Haji Gelombang II di Indonesia (KEMENAG-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Senin (15/1).
Konsultasi dan koordinasi tersebut terkait peran dan tanggung jawab Dewan terhadap upaya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembangunan Kependudukan.
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Kemendagri
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu yang menjadi catatan penting dari hasil kunjungan tersebut adalah mendukung percepatan lima pilar pembangunan di bidang kependudukan.
Pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, pembangunan keluarga berkualitas. Keempat, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.
“Pertemuan ini justru memberikan pencerahan baru bagi kita karena ternyata pengendalian pendudukan dan keluarga berencana itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak pada pengendalian penduduk secara kuantitas tapi pada akhirnya pada kualitas dan ekonomi penduduk kita,” katanya.
Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, Firman Yusi menyatakan segera akan melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Dinas P3AKB dalam rangka persiapan pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Kependudukan dan menargetkan sebelum akhir 2024 sudah rampung.
“Mudah-mudahan sebelum bulan September, kita sudah selesaikan perda yang kaitannya dengan grand desain pembangunan kependudukan,” harapnya.
Sementara itu, Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Suharyanto mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas P3A-KB Kalsel.
Menurutnya, koordinasi harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan pihak legislatif karena Dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran maka harus benar-benar mengerti dengan masalah-masalah setiap urusan, termasuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
“Dengan pemahaman yang satu antara legislatif dan eksekutif akan sangat membantu kelancaran dalam rangka mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kita masih punya PR 5 pilar. Mudahan-mudahan dengan kunjungan ini bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Advokasi dan Informasi sekaligus Plt. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso didampingi Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Munawar Asikin. (ADV/NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Kick off Satgas Antihoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaksanakan dengan meriah di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir juga sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana.
Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, M. Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Hendry menekankan bahwa Satgas Antihoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi. Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.
“Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” kata Hendry.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, sebelum, saat, dan sesudah pemilu.
“Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax,” ujar Budi Arie.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk satgas antihoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.
Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat.
“Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya,” kata Budi.
Ia berharap Satgas Antihoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.
Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital.
“Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” pungkasnya. (RILIS/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, menggelar Pergelaran Seni Budaya, pada Rabu (20/12).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, melalui pesan WhatsAppnya, pada Kamis (21/12) mengatakan, guna memperkenalkan dan menumbuhkan minat untuk mempelajari seni budaya di Kalsel, sebagai salah satu upaya pelestarian, pihaknya menggelar Seni Budaya dalam Rangkaian Pekan Kebudayaan Bersama Bubuhan Banjar, bertempat di Anjungan Kalsel TMII, Jakarta Timur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun (ditengah)
“Dalam pagelaran ini ditampilkan beberapa kesenian khas Kalimantan Selatan, yaitu Tari Dayak Bapalas Banua dan Tari Japin Rantauan,” ujarnya
Disampaikan Raudati, dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, Pergelaran Seni Budaya ini, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempromosikan seni dan budaya ke masyarakat secara luas. Ia berharap, dapat digelar seriap satu bulan sekali, karena Kalsel memiliki berbagai tarian yang bagus serta beragam budaya.
“Anjungan ini sangat berperan terhadap keilmuan dan pengetahuan tentang budaya,” ungkapnya
Lebih lanjut Raudati menambahkan, selain menampilkan Tarian juga menghidangkan makanan tradisional Kalsel, yakni soto Banjar. Dimana, Pergelaran Seni Budaya ini, dapat semakin meningkatkan tali silaturahim dan akan terus menerus dilakukan dengan menjalin kerjasama berbagai pihak, dalam pengembangan seni dan budaya Kalsel.
“Pergelaran Seni Budaya, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel beserta jajaran Disdikbud Kalsel, Kepala Anjungan Kalsel, Koordinator Anjungan Daerah TMII, Ketua Forum Komunikasi Kepala Anjungan, Mahasiswa, Pelajar, Seniman dan orang banjar yang bertempat tinggal di Jakarta,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)
Jakarta – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meraih penghargaan TOP Digital Award Tahun 2023 pada Puncak Acara Penghargaan TOP Digital Awards 2023 di Jakarta pada Senin (4/12) siang.
Penghargaan TOP Digital Award 2023 diterima langsung Paman Birin, yang diserahkan M. Lutfi Handayani, Ketua Panitia Penyelenggara TOP Digital Awards 2023.
Paman Birin meraih TOP Digital Award 2023 ini dalam 2 (dua) kategori. Yakni Top Digital Implementation 2023 Bintang 4 dan Top Leader On Digital Implementation 2023.
Gubernur Kalsel saat diwawancara salah satu media di Jakarta
“Alhamdulilah, kita bersyukur atas penghargaan ini dan menjadi motivasi kami pemprov Kalsel untuk terus berinovasi meningkatkan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi kepada masyarakat,” kata Paman Birin.
Penghargaan ini, beber Paman Birin, tentunya memberikan manfaat, selain untuk pemerintah tapi juga masyarakat.
Disamping itu, keberhasilan dalam peran pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Kalsel, Paman Birin mengungkapkan, di era digital jangan sampai tertinggal pada percepatan yang luar biasa.
Disinggung gebrakan pemprov terkait pemanfaatan TI di Kalsel, Paman Birin menyampaikan harus ada konektivitas antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Konektivitas digitalisasi TI harus dilakukan untuk mendorong pembangunan yang semakin dahsyat. Kita akan terus dorong penggunaan teknologi digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana ujungnya akan menyejahterakan warga Banua,” ungkap Paman Birin.
Diketahui, Top Digital Awards 2023 adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnisnya, serta layanan kepada masyarakat maupun konsumennya.
Penghargaan ini juga diberikan kepada Vendor TI TELCO/ Solusi Teknologi Digital yang mendukung berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.
Tahun ini mengusung tema utama “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services”/ “Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan”.
Gubernur Kalsel saat menerima TOP Digital Award 2023
Puncak acara penghargaan tahunan TOP Digital Awards 2023 atas keberhasilan dalam melakukan transformasi digital dan implementasi bidang Information dan Communications Technology (ICT) ini, dihadiri sejumlah Pimpinan Kementerian, Lembaga/Badan, Kepala Daerah, Walikota, Gubernur, serta IT Manager atau Chief Technology Officer (CTO)/ Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi untuk menerima langsung penghargaan ini. (Biroadpim-RIW/RDM/APR)
