Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melantik sebanyak 65 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (6/3).

Dalam Sambutannya, gubernur mengatakan, pelantikan ini merupakan wujud kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk menjalankan dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian saudara dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selama ini karena telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Sahbirin menambahkan, seorang pejabat struktural, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan jalannya program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

“Jabatan ini merupakan ujian sesungguhnya, di mana kompetensi kepemimpinan saudara-saudara sekalian digunakan untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan Kalimantan Selatan yang kita cita-citakan bersama,” ujarnya.

Pada momen tersebut Sahbirin juga menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi membangun sinergi dan kerjasama yang solid dengan seluruh jajaran, serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Jadilah teladan dalam menegakkan integritas, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar para pejabat yang dilantik bisa lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kepada pejabat yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugas sehari-hari harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti Kesetaraa, Responsif, Transfaransi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat,” tutup Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan ini guna mengisi sejumlah kekosongan pejabat yang ada di sejumlah instansi, agar tidak menggangu proses pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini yang kita lantik sebanyak 65 orang pejabat terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Pratama, 25 Pejabat Administrator, dan 39 Pejabat Pengawas. Kita tidak menginginkan suatu organisasi itu berlama-lama kosong untuk pejabat Administrator dan Pengawas, sehingga kita laksanakan pelantikan ini, agar pelayanan kepada masyarakat juga bisa optimal,” ungkapnya. (BDR/RDM/APR)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin saat ini terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu, digelar Forum Konsultasi Publik, di Aula Gedung Ulin Tower Lantai 8, Rabu (6/3), yang dibuka oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin.

“Konsultasi publik ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun,” ungkap Diauddin.

Kegiatan ini, lanjutnya, penting bagi RSUD Ulin Banjarmasin, untuk menampung inspirasi dari masyarakat.

“Konsultasi publik ini, dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Diauddin menjelaskan, Indeks Kepuasan Pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin saat ini sudah mencapai 80 persen.

“Meski tingkat kepuasan pelanggan di RSUD Ulin Banjarmasin sudah cukup baik. Namun, masih ada kekurangan yang terus ditingkatkan,” ucapnya.

Menurut Diauddin, pelayanan yang masih dikeluhkan tersebut, seperti antrian pelayanan masih tinggi, serta kesulitan dalam mencari kamar di RSUD Ulin Banjarmasin.

Hadir pada konsultasi publik tersebut, Camat, Lurah, RT, Tokoh Masyarakat disekitar RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, membuka rapat Koordinasi Tim Penyusun, Perumus dan Penghitung Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum di Provinsi Kalsel Tahun 2025.

Rapat ini diadakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/3) pagi.

Rapat Koordinasi Tim Penyusun, Perumus dan Penghitung Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum di Provinsi Kalsel Tahun 2025, membahas langkah awal dalam menentukan tarif air minum yang berbeda-beda di setiap daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemampuan masyarakat.

Husnul Hatimah, seusai rapat mengatakan, bahwa rapat internal ini merupakan langkah awal dalam menentukan tarif air minum yang adil dan terjangkau bagi masyarakat.

“Paman Birin ingin memastikan bahwa semua masyarakat Kalsel mendapatkan akses air minum yang layak dengan harga yang terjangkau,” jelas Husnul.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa rapat ini merupakan langkah awal dalam menentukan tarif air minum BUMD di Provinsi Kalsel tahun 2025.

“Tarif air minum akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, biaya operasi, tingkat inflasi, dan kemampuan masyarakat,” ujar Husnul.

Selain itu, Husnul mengatakan bahwa tarif air minum akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Daerah yang memiliki biaya produksi tinggi dan kemampuan masyarakat yang rendah, kemungkinan tarif air minumnya akan lebih rendah,” paparnya.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari beberapa SKPD lingkup Kalsel, BUMD air minum, dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tahun 2024, di Kota Banjarmasin. Dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Hermansyah diwakili Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bahri, Selasa (5/3).

“Pada kegiatan ini akan terpilih pasangan muda inspiratif dan berprestasi yang dapat dicontoh oleh pasangan muda lainnya di Banua,” ungkap Fathul Bahri.

Misalnya, keharmonisan dalam berumah tangga, tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menurutnya pasangan yang selalu harmonis kedepannya.

“Siapa pun yang terpilih pada pemilihan Pasangan Muda Inspiratif tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini, dapat memberikan prestasi terbaik bagi Banua,” ucap Fathul Bahri.

Sementara itu, Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra mengungkapkan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengaku kesulitan dalam mencari peserta pasangan muda inspiratif.

Hal tersebut terbukti dengan peserta pada Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif tahun ini hanya diikuti 15 pasang, dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalsel.

“Kedua kabupaten yang tidak ikut tersebut, yaitu Kabupaten Tapin serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ungkap Deny.

Kesulitan tersebut, tambahnya, dikarenakan terbanyak terkendala dengan usia. Mengingat usia pemuda saat ini 16 hingga 30 tahun.

“Sedangkan, pasangan muda di Kalsel kebanyakan berusia lebih dari ketentuan tersebut,” ujarnya. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pesan itu mengemuka pada kegiatan Capacity Building Penyusunan Pra-Feasibility Study Potensi Proyek Investasi Kalsel, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/3).

Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, dalam sambutannya mengatakan, upaya mengembangkan investasi perlu didukung segenap pemangku kepentingan. Menurutnya, kegiatan investasi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Calon investor sangat mempertimbangkan iklim investasi suatu wilayah sebagai dasar penanaman modal mereka. Oleh sebab itu, ada lima hal yang memerlukan perhatian,” tutur Wahyu.

Kelima hal itu, kata Wahyu, adalah penyediaan informasi dan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Kemudian penyiapan proyek investasi yang menarik sekaligus bersifat clean and clear, sembari berupaya menyediakan tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih.
Selanjutnya, menyediakan layanan prima kepada investor maupun calon investor. Terakhir, melaksanakan kegiatan promosi investasi bagi calon investor yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Wahyu menjelaskan upaya meningkatkan investasi di Kalsel telah dilandasi dengan aturan hukum berupa Surat Keputusan Gubernur Kalsel No.188.44/0511/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Investment, Trade, and Tourism Relation Unit Kalsel.

“Supaya proyek investasi yang ditawarkan masing-masing daerah tertuang dalam dokumen yang terstandardisasi, kegiatan ini diinisiasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik DMPTSP, maupun PT Sucofindo (Persero) sebagai narasumber, yang akan membantu tiap daerah memetakan potensi investasinya,“ tutup Wahyu.

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang mengapresiasi langkah BI, secara konsisten mendorong upaya promosi investasi lewat upaya penyiapan dokumen kelayakan investasi (feasibility studies) berkualitas.

Roy juga menambahkan, kegiatan serupa di tahun lalu telah menghasilkan beberapa proyek investasi yang siap dipromosikan. Misalnya saja, Rumah Pemotongan Unggas di Banjarmasin, Pembangkit Listrik Tenaga Air di Tanah Bumbu, Aerocity Hotel di Banjarbaru, dan Pengolahan Limbah B3 dan Oli Bekas di Banjarbaru.

Lebih lanjut, Roy mengimbau kepada DPMPTSP di seluruh kabupaten kota dapat aktif menjaring dan menggali potensi investasi di masing-masing daerahnya.

“Sehingga potensi investasi di masing – masing daerah dapat dioptimalkan, lewat sinergi dengan SKPD terkait,“ tutur Roy.

Capacity Building Penyusunan Pra-Feasibility Study Potensi Proyek Investasi Kalsel diikuti 12 DPMPTSP kabupaten kota se-Kalsel, Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, dan 11 Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 4-6 Maret 2024, dengan fokus pada Investment Project Ready to Offer (IPRO) Challenge (I-CHANGE), yang bertujuan menjaring berbagai proyek investasi potensial, sehingga mampu meningkatkan investasi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel. (BI.KALSEL-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat semakin gencar memberikan sosialisasi ke lapangan. Hal itu disampaikan, Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, kepada wartawan baru-baru tadi.

Hakim mengatakan, guna menciptakan lingkungan sanitasi yang bersih dan sehat, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 152 Tahun 2023, tentang Tarif Jasa Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja. Ia berharap, sosialisasi harus masif dilakukan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

“Direncanakan penarikan pembayaran retribusi PALD melalui tagihan pembayaran Perusahaan Air Minum Bandarmasih. Dimana, tagihannya akan masuk di rekening warga, terhitung 1 April 2024,” ucapnya

Ia menyampaikan, dengan penyesuaian tarif ini dapat semakin meningkatkan pelayanan oleh Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu memberi dampak postifi bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Sehingga, merasakan manfaat dari pembayaran retribusi tersebut.

“Berdasarkan Perwali Nomor 152 Tahun 2023, kenaikan tidak terlalu memberatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, hanya 12,5 persen dan Komersial mengalami kenaikan 25 persen,” jelasnya

Hakim menambahkan, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak hanya tugas pemerintah. Terutama pemukiman yang memiliki perumahan baru, karena menggunakan sistem sanitasi bagus.

“Kami terus support sosialisasi ini selama satu bulan ke depan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memulai pelaksanaan Topping Off atau Penutupan Atap Bangunan Gedung Rumah Sakit Amanah Medical Center, Jumat (1/3). Oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi owner Amanah Group Imam Abror, Sunarti Abror, serta lainnya.

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin ini mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan dari Rumah Sakit tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan atas pembangunan rumah sakit tersebut,” ungkap Walikota.

Sejak, dilaksanakannya Ground Breaking pembangunan awal sejak bulan Juni 2022 lalu, dan saat ini sudah memasuki tahapan Topping Off. Tentunya, progres yang dicapai luar biasa.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, dengan kehadiran rumah sakit ini akan menjadi bagian dari Kota Banjarmasin, serta bermanfaat bagi seluruh warga Kota ini,” ucapnya.

Serta, lanjut Walikota, gedung ini merupakan yang tertinggi di Kota Banjarmasin. Sehingga, diharapkan keberadaan gedung ini dapat menjadi percontohan bagi para investor lainnya.

“Gedung ini merupakan yang tertinggi di Kota Banjarmasin, dengan 12 lantai,” ucap Ibnu.

Maka dengan begitu, tambahnya, ini memberikan edukasi jika membangun gedung bertingkat tinggi di Kota Banjarmasin aman. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung Pekan Panutan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (27/2), dibuka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang disampaikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan menjadi contoh SPT tahunan, untuk laporan seluruh SKPD, Kecamatan serta kelurahan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Untuk laporan SPT menurutnya, paling lambat tanggal 29 Februari Tahun 2024. Sedangkan untuk masyarakat umum pada tanggal 31 Maret 2024, untuk penyerahan laporan SPT mereka.

Pada Pekan Panutan SPT Tahunan diharapkan dapat mendorong seluruh wajib pajak di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu, sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, Pekan Panutan SPT Tahun 2024 dapat berjalan lancar,” kata Ibnu.

Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama pembayaran pajak antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan KPP Pratama Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota ini juga mengajak warga Kota Banjarmasin diajak untuk menyetorkan pajak tahunan mereka tepat waktu.

“Masyarakat dan ASN di Kota Banjarmasin diminta untuk membayarkan pajak, dalam rangka mendukung pembangunan,” ucapnya.

Mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, layanan, publik, pendidikan, hingga kesehatan, dan sosial lainnya.

“Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mendukung seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakan,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna memberi pemahaman dan edukasi, Pemerintah Kota Banjarmasin, menggelar Sosialisasi Perwali Nomor 152 Tahun 2023.

Kepada sejumlah wartawan, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, ditemui usai acara, Senin (26/2) mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting tentang Tarif Jasa Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Layanan Sedot Tinja, untuk menciptakan sanitasi yang bersih dan sehat di kota seribu sungai. Mengingat Perumda PALD Banjarmasin, merupakan satu-satunya di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi dimaksudkan untuk lebih membesarkan Perumda PALD Banjarmasin, terkait penyesuaian tarif kepada pelanggan,” ucapnya

Ia menyampaikan, dengan tercipta sanitasi yang bersih dan sehat, tentu akan menjadikan pembangunan kota lebih baik lagi, karena merupakan faktor penting dalam mencegah berbagai macam masalah kesehatan dan gizi, salah satunya adalah penurunan angka stunting.

“Dukungan seluruh pihak, dengan cara dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan,” pinta Ibnu

Sementara itu, Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono, menambahkan, dari data sementara, jumlah pelanggan saat ini sudah ada sebanyak 7.000 lebih dan untuk pelanggan baru, ada sekitar 300 lebih. Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, pihaknya melakukan sedot tinja dan perbaikan pipa lepas serta penanganan toilet mampet. Ia berharap, tahun 2024 ini akan semakin bertambah jumlah pelanggan nantinya.

“Satu bulan ini dilaksanakan sosialisasi penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Layanan Sedot Tinja, rencananya akan diberlakukan awal April 2024,” tutupnya

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar sosialisasi Perwali Nomor 152 tahun 2023.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, didampingi Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono, dihadiri beberapa SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin, Lurah dan Camat, organisasi masyarakat serta awak media, bertempat di salah satu Hotel Berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)