Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, menggelar Dialog dan Workshop dalam rangka memperkenalkan Seni Musik tentang Etnomusikologi bagi generasi muda.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, usai kegiatan pada Senin (28/10) mengatakan, Dialog ini pertama kalinya digelar, mengangkat tema tentang pandangan musik Tradisional sebagai karya musik Nusantara. Yanti berharap, kalangan
mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami cabang ilmu yang mempelajari musik dalam konteks budaya dan sosial. Dimana, Etnomusikologi merupakan gabungan antara antropologi (etnologi) dan musikologi.

“Ini merupakan upaya Pemprov memberi pembelajaran bagi generasi muda,” ucapnya

Disampaikan Suharyanti, kegiatan Dialog dan Workshop Etnomusikologi digelar selama dua hari tanggal 28-29 Oktober 2024, pihaknya mengundang narasumber dari lokal yaitu Lupi Anderiani dan Sumasno Hadi yang merupakan Seniman Musik Kalimantan Selatan dan Wasarna Seniman Musik yang berasal dari Yogyakarta.

“Kami ingin mengangkat musik – musik daerah banjar, tidak hanya sebagai pengiring. Namun, keberadaan musik tradisional menjadi sebuah pertunjukan yang bisa berdiri seperti cabang kesenian lain,” pintanya

Lebih lanjut Yanti menambahkan, untuk
Workshop Kemah Bhakti Seni dilaksanakan Selasa 29 Oktober 2024 malam, narasumber Lupi Anderiani dan Musik Instrumental “Akaracita”. Sebelumnya sore hari akan digelar penampilan Guest Star, Pentas Seni Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), gelaran dipusatkan di Gedung Balairung Sari Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

“Saat ini sudah banyak masuk budaya luar negeri ke Indonesia. Tetapi tidak dapat diolak. Dengan demikian, mari bersama-sama harus melestarikan kesenian tradisional di Kalsel,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan di 2024 ini.

Kabid Pengembangan Kepemudaan Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, IPP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini mengalami kenaikan.

“2023 lalu, IPP Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi 31 dari 34 Provinsi di Tanah Air. Dengan nilai 50,33,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan, pada akhir pekan tadi.

Sedangkan, lanjutnya, di Tahun 2024 ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu berada dipertengahan 23 nasional dengan nilai IPP sebesar 54,67.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya tentu bersyukur atas capaian naiknya IPP tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anugrah mengatakan, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan IPP.

Dengan terus meningkatkan upaya penumbuhan minat wirausaha pemuda di Banua.

“Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan khususnya di bidang pengembangan pemuda saat ini, diarahkan untuk dapat menciptakan wirausaha muda,” tuturnya.

“Pada tahun 2025 mendatang pelatihan tersebut, dengan nama baru mengikuti Kemenpora yaitu Pelatihan Penumbuhan Minat Wirausaha Pemuda,” ucap Anugrah. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrom (PIK POTADS) Kalsel, atas komitmennya dalam mengkampanyekan kepedulian dan kesetaraan terhadap anak Down Syndrom, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Minggu (27/10).

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel Husnul khatimah kepada wartawan mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kasih sayang bersama dalam memberikan semangat dan kekuatan bagi anak-anak tercinta. Dimana, bulan peduli Down Syndrom menjadi momentum untuk menyebarluaskan informasi mengenai eksistensi dan mengajak untuk bersikap empati, peduli menghargai serta memperdulikan anak-anak Down Syndrom setara dan adil.

“Down Syndrome memiliki hak-hak asasi yang sama dengan masyarakat, antara lain hal pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik dan perbankan,” ucapnya

Sementara itu, dalam perayaan Bulan Peduli Down Syndrome, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan turut terlibat dengan menggelar Bakti Sosial. Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto menyampaikan, gelaran Bakti Sosial dalam bentuk memberikan penyuluhan kesehatan dan pelayanan pemeriksaan, hingga tindakan sederhana kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak Down Syandrome. Mengingat, selama ini Pemprov tidak pernah membedakan pasien, untuk memberi pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Banua.

“Dengan kegiatan ini anak-anak Down Syndrom dapat tumbuh kembang optimal, mandiri, cerdas, sehat khususnya kesehatan gigi dan mulutnya terjaga dan terawat dengan maksimal,” pintanya

Menanggapil hal tersebut, Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrom Sigit Bayuadhi, menambahkan, Perayaan Bulan Peduli Down Syndrome merupakan wujud komitmen
Stop Sigma Negatif Pada Penyandang Down Syndrome, dengan mengangkat tema Mereka Ada, Mereka Bisa, Mereka Berdaya. Sigit berupaya, keterlibatan aktif Down Syndrom pada aktivitas pemberdayaan, masyarakat dapat terbiasa melihat kemampuan mereka yang sesungguhnya.

“Untuk menghapus stereotif negatif, perlu memperkenalkan bakat-bakat anak-anak Down Syndrom,” tutupnya.

Seperti diketahui, perayakan Bulan Peduli Down Syndrome, dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel Husnul khatimah, dihadiri Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto, orangtua dan anak-anak Down Syndrom di Kalsel. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin menyosialisasikan aksi perubahan optimalisasi kinerja bidang olahraga melalui Kopi Mix (Kolaborasi Pimpinan Pentahelix).

Kabid Olahraga Disbudporapar Banjarmasin Roenissa menjelaskan, selain melalui KOPI MIX tersebut, juga digunakan Aplikasi Sistem Informasi Olahraga (SILAGA) Kota Banjarmasin yang merupakan intergrasi data olahraga dari KONI, KORMI, NPC dan SoIna serta tahapan Desain Olahraga Daerah (DOD).

“Kopi Mix ini dalam rangka peningkatan olahraga di Kota Banjarmasin,” ungkap Roenissa.

Tentunya, lanjutnya, dukungan pelaksanaan untuk peningkatan olahraga di Kota Banjarmasin, tidak terlepas dari arti pentahelix tersebut.

Dikatakan Roenissa, pihaknya juga telah memberikan pelatihan kepada para penerima bantuan dana hibah, untuk organisasi keolahragaan di Kota Banjarmasin.

“Yang tentunya, pemberian bantuan hibah tersebut, untuk peningkatan olahraga,” ucapnya.

Mengingat, selama ini Banjarmasin dinilai sebagai kota penghasil atlet olahraga berprestasi, untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

“Disbudporapar Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk peningkatan prestasi olahraga untuk atlet atlet asal kota ini,” ucapnya.

Salah satunya, tambah Roenissa, dengan berturut turut menjadi juara umum pada ajang olahraga tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

“Kota Banjarmasin dapat terus mempertahankan juara umum pada ajang Porprov tersebut,” ujar Roenissa. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar workshop update standarisasi pelayanan dan konseling KB bagi bidan, di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (24/10). Dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfiannoor, didampingi Kabid Keluarga Berencana Bandiyah Ma’rifah.

Helfi menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan para bidan khususnya yang sudah senior, dan terus mengikuti perkembangan terbaru.

“Meski saat ini kemampuan para bidan di Kota Banjarmasin sudah baik, dalam memberikan pelayanan KB serta ibu melahirkan,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Helfi, diharapkan dengan adanya kemampuan yang baru ini, seperti adanya peningkatan kemampuan komunikasi untuk para bidan.

“Agar memudahkan para bidan mengajak masyarakat untuk menggunakan KB tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Kabid Keluarga Berencana Bandiyah Ma’rifah mengatakan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari Kamis 24 sampai Jumat 25 Oktober 2024.

“Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya,” ucapnya.

Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari perwakilan Puskesmas, PMB, serta Rumah Sakit yang ada di Kota Banjarmasin.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan MoU atau penandatangan kerjasama DPPKBPM Kota Banjarmasin dengan RS Bhayangkara Polda Kalsel dalam penanganan pemasangan alat kontrasepsi.

Kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara ini dibidang pelayanan untuk pemasangan alat kontrasepsi puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin.

Sehingga, pada saat pemasangan alat seperti implan, maka puskesmas memberikan rujukan ke Rumah Sakit Bhayangkara tersebut. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menerima usulan Prakarsa Pemerintah kota tentang Rumah Mediasi, melalui Rapat Paripurna Tingkat I, pada Rabu (23/10)

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, disela Rapat Paripurna mengatakan, dari pemandangan umum fraksi-fraksi telah menerima pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Mediasi untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

“Saat ini ada 7 fraksi yang memberikan tanggapan,” ucapnya

Menurutnya, kehadiran payung hukum ini sangat penting, untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terjadi perselisihan, agar tidak berlanjut hingga ke Kepolisian dan Pengadilan. Pihaknya mengapresiasi ini. Langkah yang tepat sebagai solusi kedepannya.

“Setiap sengketa atau perselisihan warga, dapat segera didamaikan, tidak sampai ke ranah hukum,” jelasnya

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menambahkan, tujuan pengajuan Raperda Rumah Mediasi, akan dipusatkan di setiap kantor Kelurahan, melibatkan langsung Lurah Babinkantibmas dan Babinsa. Sehingga, harus memiliki payung hukum, karena dengan pendanaan.

“Rumah Mediasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan,” tutupnya.

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, Mathari, Muhammad Isnaini dan Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Kalangan Legislatif dan Eksekutif, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah maka, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Banjarmasin menggelar Forum Group Discussion (FGD) Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah, disalah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (22/10). Dibuka Plt Kadisbudporapar Banjarmasin Ikhsan Budiman diwakili Sekretaris Disbudporapar Fitriah.

“Kegiatan yang dilaksanakan saat ini, agar para penerima dana hibah untuk organisasi olahraga serta kepemudaan di Kota Banjarmasin, dapat meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut,” ungkap Fitriah, kepada sejumlah wartawan.

Pada kegiatan ini diikuti, organisasi olahraga dan kepemudaan seperti KONI, KORMI, Pramuka, serta lainya yang menerima dana hibah di Kota Banjarmasin.

“Kami berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para narasumber,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Fitriah, dana hibah tersebut tepat sasaran untuk peningkatan atlet olahraga, serta peningkatan kualitas pemuda untuk organisasi kepemudaan.

Dalam kesempatan tersebut Fitriah juga mengatakan, pada tahun 2024 ini Disbudporapar Banjarmasin menyerahkan dana hibah sebanyaknya 9 miliar, begitu juga di tahun 2025 mendatang.

Salah satu penerima dana hibah tersebut KONI Kota Banjarmasin pada tahun 2024 ini menerima sebesar 2,5 Miliar, sedangkan di tahun 2025 sebesar 3 miliar rupiah.

“Dana hibah diberikan ini sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk peningkatan di bidang olahraga dan kepemudaan,” ucap Fitriah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Warga Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, menginginkan adanya Posyandu di wilayah mereka.

Keinginan warga ini tersampaikan lewat reses Anggota DPRD Banjarmasin Deddy Sophian.

Saat reses dengan konstituen Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Selasa (22/10), Deddy menerima berbagai usulan dari masyarakat yang disampaikan secara langsung, diantaranya warga meminta sangat penting memiliki Posyandu, yakni untuk Posyandu Lanjut Usia (Lansia) untuk mengantisipasi berbagai penyakit. Sehingga, tetap produktif. Sedangkan Posyandu Balita, sangat penting guna mencegah stunting sejak dini.

“Usulan ini segera dikomunikasikan dengan SKPD terkait,” ucapnya kepada wartawan.

Disampaikan Deddy, selain posyandu, warga meminta perbaikan drainase yang mulai rusak, dan hampir ambruk. Dengan demikian Deddy, akan segera menindaklanjuti permasalahan ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.

“Kami ada pokok pikiran dewan (Pokir), di Kelurahan Musrenbang, karena keterbatasan anggaran, tetap akan diusahakan,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, dari aspirasi warga juga menginginkan penataan pasar tradisional, agar terlihat rapi dan tidak kumuh, maka akan pihaknya sampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin.

“Majunya pasar mendorong perekonomian masyarakat lokal,” tutupnya

Untuk diketahui, pelaksanaan reses perorangan ini, juga dihadiri Lurah Kuin Selatan Mujiono, Ketua RT serta tokoh masyarakat. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin Periode mas jabatan 2024-2029, akan menggelar Reses Perdana selama tiga hari.

Kepada sejumlah wartawan Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, baru-baru tadi mengatakan, dari hasil Rapat Basan Musyawarah Anggota DPRD Banjarmasin akan melaksanakan reses selama tiga hari mulai 20 – 22 Oktober 2024. Dimana, kegiatan ini para wakil rakyat dapat bertemu langsung dengan konstituen dan menyerap aspirasi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.

“Reses merupakan hak dewan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2019, tetapi kalau tidak mengambil tidak apa-apa,” ucapnya

Disampaikan Iwan, untuk mekanisme Reses ini anggota DPRD kota Banjarmasin akan mengumpulkan sebanyak 300 orang sekaligus, atau bisa juga dibagi 100 orang per hari. Pihaknya tetap memfasilitasi seperti konsumsi, alat tulis kantor dan lain-lain sesuai keperluan dalam pertemuan di masyarakat.

“Kegiatan reses ini dilaksanakan perorangan, sama seperti tahun sebelumnya,” jelas Iwan

Lebih lanjut Iwan menambahkan, anggaran untuk reses DPRD Kota Banjarmasin ini sebesar Rp1,5 miliar. Alokasinya dibagi sebanyak 45 anggota dewan, yakni berkisar sekitar Rp 33 juta rupiah, untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Bagi anggota dewan yang tidak melaksanakan reses, maka tidak menerima anggaran yang sudah dialokasikan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengakui adanya penurunan penjualan pada barang non pangan di kawasan Pasar Baru.

Kabid Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin Ridho Satriya menjelaskan, sudah sejak beberapa waktu lalu, untuk penjualan bukan kebutuhan pokok mengalami penurunan penjualan atau sepi pembeli.

“Seperti, yang terjadi di kawasan Pasar Baru, Kota Banjarmasin. Pedagang menjual barang non pangan,” ungkap Ridho, kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/10).

Sedangkan untuk pasar tradisional menurutnya yang menjual kebutuhan pokok masih ramai dikunjungi pembeli.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung peningkatan penjualan secara online kepada para pedagang, yang ada di kota tersebut.

“Dukungan berupa pelatih pelatih pemasaran secara online kepada pedagang,” ujarnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, Ia mengharapkan para pedagang dapat melakukan penjualan secara online tersebut.

“Sehingga, para pedagang dapat berjualan tidak hanya offline tetapi juga online,” ujar Ridho. (SRI/RDM/RH)