Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Sebanyak 1.523 karateka dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mengikuti Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 se-Kalselteng yang resmi dibuka pada Kamis (9/4).

Ajang bergengsi yang berlangsung hingga 11 April 2026 ini diikuti kontingen dari 10 FORKI kabupaten kota, ditambah perguruan – perguruan di bawah naungan Kodim se-Kalselteng.

Kejuaraan ini dibuka secara resmi dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Ketua Umum FORKI Kalsel, Sahbirin Noor, serta Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, yang mewakili Pangdam Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin

Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi, atas terselenggaranya ajang ini sebagai wadah bagi para atlet muda untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Namun Ia menekankan bahwa prestasi bukan satu-satunya tujuan, melainkan penanaman nilai-nilai sportivitas dan persatuan yang jauh lebih penting.

“Yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, fair play, dan persatuan. Semoga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipegang oleh atlet, tetapi juga pelatih dan semua yang terlibat di sini,” ujar Hasnuryadi.

Ketua FORKI Kalsel, Sahbirin Noor juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan generasi muda yang tangguh di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini.

Menurutnya, olahraga karate menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi zamannya, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.

“Hari ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus mencetak generasi yang tangguh, terampil, dan cerdas melalui olahraga, salah satunya karate. Nanti di 2045 mereka yang akan jadi ujung tombak bangsa. Kalau dihitung usianya, mereka adalah generasi abad ke-101 Indonesia yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan ini adalah wujud komitmen kita,” tegas pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Sementara Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mewakili Pangdam Tambun Bungai menegaskan komitmen TNI, mendukung pengembangan olahraga bela diri di wilayah Kalselteng.

Dengan diikuti lebih dari seribu atlet dari berbagai latar belakang perguruan dan daerah, Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 diharapkan menjadi batu loncatan bagi para karateka muda, untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan di pentas nasional maupun internasional. (FORKIKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, Kamis (8/4).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis, untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rakornis secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara daring, serta diikuti Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Geopark Meratus, Sekretaris Dinas Perdagangan, Bappeda Kalimantan Selatan, hingga Bappelitbang kabupaten/kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, dengan mengusung tema “Penguatan Peran Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergi Program Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Nilai Tambah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”, Rakornis ini dirancang sebagai forum konsolidasi sekaligus akselerasi program lintas daerah.

Dimana, bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret untuk memperkuat fondasi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel.

“Rakornis ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendorong akselerasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal,” katanya.

Iwan menekankan, keberhasilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Kebersamaan dan sinergi menjadi kunci utama dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.

Karena itu, penting membangun satu pemahaman bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

“Saat ini penting peningkatan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta inovasi produk wisata yang adaptif terhadap tren global,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, sektor ekonomi kreatif didorong untuk mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan potensi lokal menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi.

Kehadiran Geopark Meratus dalam forum ini turut menjadi perhatian, mengingat kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta sinkronisasi program kerja yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya dalam peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Banjarmasin Raya untuk pengelolaan sampah menjadi energi segera terlaksana, dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL), untuk kawasan aglomerasi Banjarmasin Raya. Penandatanganan berlangsung, di Gedung K.H. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (9/4).

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyambut antusias PKS tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas pemerintah pusat yang mendorong percepatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menuju waste to energy.

“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret menjawab krisis sampah yang selama ini belum terselesaikan,” ungkap Yamin.

Dengan sudah ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, maka lanjut Yamin, menjadi komitmen nyata sampah akan diubah jadi energi.

“Sehingga pada pelaksanaan ke depan warga di Kota Banjarmasin diminta untuk memilah sampah dari rumah, karena memilah sampah tersebut menjadi kunci utama, kesuksesan pelaksanaan sampah menjadi energi,” ujarnya.

Dijelaskan Yamin, Proyek Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik ini menargetkan kapasitas pengolahan hingga 500 ton sampah per hari.

“Sampah tersebut merupakan dukungan dari suplai dari Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, total potensi sampah bahkan mencapai sekitar 600 ton per hari,” ucapnya.

Kondisi ini menjadi peluang besar untuk menghasilkan energi terbarukan sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Seperti diketahui, lanjut Yamin, di TPA Basirih tersedia lahan sekitar 5 sampai 6 hektare yang telah disiapkan untuk proyek tersebut.

“Dengan infrastruktur pengolahan modern yang didukung kementerian, hal ini membuka harapan baru dalam pola tata kelola sampah ke depannya,” ujar Yamin.

Selain itu, di balik peluang tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Yamin tetap menyoroti persoalan klasik seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang kini masih menjadi pekerjaan rumah.

Masih katanya, tanpa perubahan perilaku masyarakat, teknologi secanggih apa pun tidak akan maksimal. Karena itu, Pemko Banjarmasin tetap mendorong pengurangan sampah plastik dan pemilahan sejak sumbernya.

“Kami tidak menunggu proyek ini selesai. Dari sekarang, edukasi pemilahan dan pengurangan sampah terus kami lakukan. Ini harus berjalan bersamaan,” tegas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), melaksanakan penanaman padi perdana, di kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/4). Tanam padi dimulai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Slamet Riyadi, serta Kepala DKP3 Banjarmasin Yuliansyah.

Yamin mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik lumpur sawah yang diinjak, tersimpan kekhawatiran serius. Dari total sekitar 260 hektare lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut, hanya sekitar 200 hektare yang masih dapat digarap. Bahkan hingga April ini, luas tanam baru menyentuh 1 hektare.

“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak dijaga, lahan pertanian bisa habis tergeser pembangunan,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang hanya seluas 98 kilometer persegi membuat ruang semakin terbatas.

Di satu sisi, kebutuhan perumahan meningkat, pun di sisi lain ketahanan pangan juga tak boleh diabaikan.

“Kita harus menjaga kawasan ini sebagai wilayah pertanian. Jangan sampai hilang. Ini soal masa depan pangan kita,” tegasnya.

Realitas potensi sebenarnya masih terbuka. Sungai Andai dinilai mampu menjadi penopang kebutuhan pangan lokal.

Apalagi, puncak musim tanam diperkirakan terjadi pada Mei 2026. Namun tantangan nyata mulai mengintai mulai dari ancaman banjir, kekeringan saat kemarau, hingga serangan hama.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah untuk pembangunan irigasi. Saat banjir, air jangan sampai merendam tanaman. Saat kemarau, harus ada sistem pompanisasi agar petani tetap bisa bertani,” jelas Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian pembangunan perumahan dengan karakter kota rawa.

“Rumah harus tetap berpanggung tinggi. Jangan abaikan kondisi alam Banjarmasin sebagai kota seribu sungai,” tambahnya.

Lebih jauh, pemerintah menjanjikan pendampingan dan kebijakan yang berpihak pada petani, sementara para petani tetap menunjukkan komitmen menjaga lahan yang ada. Namun, ancaman alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.

Sementara itu, kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal bahwa persoalan pangan bukan hanya urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama. Jika konsistensi terjaga, kolaborasi diperkuat, dan solusi infrastruktur direalisasikan, bukan tidak mungkin Sungai Andai akan menjadi benteng terakhir ketahanan pangan di tengah laju urbanisasi Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Sinergi antara TNI Kodim 1007 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin, kembali diwujudkan melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur. Yaitu berupa pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Basirih, Senin (6/4). Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama Jembatan Garuda, yang menjadi bagian dari program pembangunan serentak di wilayah Kodam Tambun Bungai.

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.

“Dimana kendala geografis, selama ini menjadi penghambat utama mobilitas warga di wilayah terpencil,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

“TNI memastikan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan distribusi logistik menjadi lebih efisien demi meningkatkan taraf hidup warga secara signifikan, dengan adanya jembatan Garuda,” ujar Yunus.

Secara keseluruhan, di wilayah Korem 101/Antasari, pembangunan ini dilakukan serentak di 16 titik, yang tersebar di berbagai Kodim di Banua, salah satunya di Kota Banjarmasin.

“Proyek tersebut terdiri dari 8 jembatan gantung dan 8 jembatan beton, yang difokuskan pada daerah daerah sulit terjangkau,” jelas Danrem.

Untuk wilayah Banjarmasin, lokasi pembangunan dipilih di kawasan Basirih berdasarkan aspirasi masyarakat, melalui perangkat RT dan Kelurahan setempat.

“Kondisi jembatan lama yang sudah sangat memprihatinkan menjadi alasan utama urgensi pembangunan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel CZI Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa jembatan ini merupakan akses vital bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.

Mengingat kondisi tanah di lokasi merupakan area rawa, pihaknya memberikan perhatian khusus pada konstruksi jembatan.

Dirinya menargetkan, waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 bulan, diusahakan lebih cepat. Jika di tanah darat ditargetkan 45 hari, namun karena kondisi rawa, waktu pengerjaan disesuaikan agar hasil lebih maksimal dan kokoh.

“Kondisi sebelumnya memang sangat memprihatinkan dan ini akses yang sangat diperlukan. Kami menargetkan dalam 3 bulan selesai, mudah – mudahan bisa lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Kolonel CZI Slamet Riyadi.

Dengan dimulainya pembangunan jembatan dengan panjang 74 meter dan lebar 2 meter ini, diharapkan keterbatasan akses yang selama ini dirasakan warga Basirih segera berakhir, membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademi (TKA) untuk tingkat SMP, serta Try Out TKA untuk tingkat SD. Sekolah yang ditinjau yaitu SMP Negeri 20 Banjarmasin, serta SD Negeri Basirih 1 Banjarmasin, Senin (6/4).

“Hari ini kami meninjau pelaksanaan TKA di SMPN 20 Banjarmasin,” ungkap Wali Kota Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Yamin mengatakan, pelaksanaan TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan mendatang, tetapi untuk evaluasi kemampuan para siswa.

“Meski TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan, tetapi nilainya menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Dimana, kedatangan dirinya melakukan peninjauan ini, menurut Yamin, adalah untuk memberikan motivasi dan semangat belajar kepada para siswa yang sedang mengikuti TKA.

“Kami berharap para siswa yang mengikuti TKA, dapat terus semangat belajar,” tutur Yamin.

Pelaksanaan TKA ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaannya di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama mengatakan, sebanyak 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Banjarmasin, mengikuti Tes Kemampuan Akademi (TKA).

“Seluruh SMP di Kota Banjarmasin melaksanakan Tes Kemampuan Akademi, meskipun Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan,” ungkap Rian.

Tetapi, lanjutnya, Kota Banjarmasin tetap mengikuti program ini, karena hasil TKA, akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

“Selain itu, hasil TKA ini juga dapat menjadi komponen nilai tambahan untuk jalur Akademi ke jenjang sekolah selanjutnya. Sehingga pelaksanaan TKA ini diwajibkan di Kota Banjarmasin,” ucap Rian.

Pada pelaksanaan TKA ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membagi menjadi 3 gelombang.

“Untuk gelombang pertama ini diikuti sebanyak 25 sekolah, sedangkan sisanya pada gelombang kedua serta ketiga,” jelas Rian.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai, pada pelaksanaan TKA di gelombang pertama ini, tidak menemukan adanya kendala yang berarti.

“Secara keseluruhan pelaksanaan TKA di hari pertama ini lancar, hanya ditemukan adanya sedikit kendala pada saat logging, yang sedikit error, terjadi pada satu, dua peserta,” ucapnya.

Sedangkan, untuk antisipasi kendala di server, pemerintah pusat telah menyiapkan segalanya. Termasuk adanya satgas.

“Sehingga apabila terjadi kendala pada server, cepat teratasi,” tutup Rian. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, menggelar kegiatan rekonsiliasi data industri se-Kalimantan Selatan, yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (2/4).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan sekaligus memperbarui data industri yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Langkah ini dinilai penting, untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan sektor industri daerah.

Rekonsiliasi data industri juga menjadi bagian strategis, untuk memastikan keakuratan informasi terkait perkembangan industri di daerah, mulai dari potensi yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, hingga peluang yang dapat dikembangkan ke depan.

Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, yang dalam kesempatan ini diwakili Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Firmansyah.

Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan, bahwa data industri memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan sektor industri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Menurutnya, melalui kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan proses sinkronisasi dan validasi data industri antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan satu data industri yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan industri. Oleh karena itu, melalui rekonsiliasi ini kita ingin memastikan seluruh data yang dimiliki benar-benar valid dan selaras,” ujar Firmansyah.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyelarasan berbagai jenis data industri, mulai dari direktori Industri Kecil dan Menengah (IKM), data potensi industri, data sentra IKM, hingga data akumulatif industri di seluruh wilayah.

Seluruh data tersebut nantinya akan dikumpulkan, diverifikasi, dan direkap secara menyeluruh untuk menghasilkan basis data yang mutakhir.

Proses ini juga dilakukan dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya standar data yang seragam, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak.

“Selain sebagai forum sinkronisasi data, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan pengelolaan data industri ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan,” tutup Firmansyah. (MRF/RIW/APR)

Banjarmasin – Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2030, resmi dilantik Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (1/4).

Pelantikan ini turut disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Dinansyah, pengawas sekolah ditegaskan harus memiliki posisi strategis, menjaga mutu pendidikan.

Mereka berperan sebagai pengendali kualitas, memastikan standar pendidikan berjalan optimal, sekaligus menjaga akuntabilitas di setiap satuan pendidikan.

Di tengah berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, peningkatan kompetensi guru, hingga dinamika pembelajaran berbasis teknologi, pengawasan yang sistematis, transparan, dan berkeadilan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Penguatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter peserta didik harus terus menjadi perhatian utama. Pengawas sekolah diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang solutif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk tetap mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam proses pembelajaran.

Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, mengapresiasi langkah cepat APSI Kalsel yang menjadi salah satu provinsi pertama melaksanakan pelantikan di awal tahun 2026. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu bagi daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, APSI ke depan harus mampu mencetak pengawas sekolah yang profesional, kompeten, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.

Agus juga menyoroti tantangan besar dunia pendidikan saat ini, khususnya dampak penggunaan media sosial terhadap kondisi mental peserta didik. Ia menyebut, tanpa literasi digital yang baik, penggunaan media sosial berpotensi memicu penurunan kualitas kesehatan mental anak.

“Sekolah harus membekali siswa dengan kemampuan literasi yang kuat agar bisa menyaring informasi secara kritis. Peran pengawas sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan dan dampak negatif bisa dicegah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua APSI Kalsel, Zuhairi Noor Afzan, menyatakan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara profesional dengan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi satuan pendidikan.

Ia menyebutkan, APSI Kalsel saat ini memiliki sekitar 451 anggota yang tersebar di seluruh wilayah. Ke depan, pihaknya akan fokus pada penguatan kapasitas pengawas, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin memastikan pengawasan pendidikan di Kalsel mampu beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam hal digitalisasi. Ini menjadi salah satu prioritas program kami,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)