Banjarmasin – Laman 18 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Mantuil, Jadi Pilot Project Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kalsel

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, di Mantuil, Kota Banjarmasin, Jumat (14/11).

Kegiatan ini dipimpin Plt Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy, diwakili Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel Isma Agrianti, serta Kepala Bidang Insfratruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Anisa Murni.

Dalam sambutannya yang dibacakan Isma Agrianti, Mursyidah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap pembangunan di daerah.

“Pembangunan yang dilakukan POKJA PKP ini berada dikawasan kumuh suatu wilayah di Kalsel,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan ini untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah setempat.

“Di Kota Banjarmasin telah ditetapkan Kelurahan Mantuil sebagai salah satu pilot project, untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan pada tahun 2025, oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Dengan tujuan utama, tambahnya, mempercepat penanganan kawasan kumuh dan merumuskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman secara kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan.

“Kelompok kerja ini melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Kegiatan ini, tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai instansi untuk mendukung program penanganan kawasan kumuh secara terpadu.

“Diharapkan melalui penetapan Mantuil sebagai contoh penanganan kawasan kumuh di Kalsel, maka pembangunan menjadi lebih cepat dan efektif, menuju permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program nyata untuk memperbaiki kondisi permukiman di Kelurahan Mantuil.

*Peninjauan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*

Sementara itu, Lurah Mantuil, Normansyah mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Keluhan Mantuil, sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua lintas sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Gubernur Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Norman, Kelurahan Mantuil ini sudah tepat untuk dijadikan pilot project penanganan kawasan kumuh.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan untuk warga Mantuil, seperti rehab rumah tidak layak huni, WC atau sanitasi, serta perbaikan jalan titian,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya berharap bantuan ini dapat terus berlanjut di Kelurahan Mantuil.

Ucapan terimakasih juga disampaikan para penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti yang disampaikan, salah satu penerima bantuan Faridah.

“Terimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah, sehingga saat ini tidak tergenang air lagi, begitu juga WC sudah ada di rumah,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

Musim Barat di Perairan Kalsel, Muatan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Berkurang

Banjarmasin – Sejumlah kapal nelayan tetap masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (13/11), meskipun dengan muatan ikan yang mengalami penurunan. Hal ini karena nelayan mengurangi aktivitas melaut, akibat musim barat di perairan Kalsel.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan, musim barat di laut, umumnya diiringi dengan angin kencang serta gelombang tinggi.

“Saat ini di laut sedang terjadi musim barat, dapat kita rasakan angin kencang bertiup di kawasan Dermaga Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, apalagi di laut,” ungkap Jaki.

Situasi seperti ini, lanjutnya, membuat nelayan mengurangi aktivitas melaut, yang berdampak pada berkurangnya ikan hasil tangkapan.

“Situasi angin kencang serta gelombang tinggi ini, membuat nelayan hanya melakukan penangkapan ikan di kawasan pinggiran saja,” ujar Jaki.

Karena itu, tambahnya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan.

“Jika biasanya kapal nelayan dapat menangkap ikan sampai 20 ton, pada musim barat ini hasil tangkapan hanya setengahnya saja,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, musim barat di laut ini biasanya terjadi hingga tiga bulan ke depan, yakni, November, Desember, hingga Januari 2026 mendatang.

Karena itu, pihaknya mengimbau, nelayan untuk berhati hati saat melaut, pada kondisi musim barat ini.

“Saat ini musim barat sedang berlangsung di perairan Kalimantan Selatan. Dimana kondisi ini sering dibarengi dengan angin kencang dan gelombang tinggi, karena itu kami minta nelayan diminta berhati hati saat melaut,” ucapnya.

Ditambahkan Jaki, saat ini di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah tersedia monitor prakiraan cuaca, yang dapat dimanfaatkan para nelayan, untuk mengetahui kondisi cuaca di perairan, demi menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

“Berdasarkan keterangan para nelayan, pada saat melaut mereka juga menggunakan aplikasi prakiraan cuaca yang saat ini sudah tersedia, untuk mengetahui kapan angin kencang dan gelombang tinggi berlangsung,” ucap Jaki.

Seperti diketahui, musim barat di laut Kalimantan Selatan telah atau sedang berlangsung, karena diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026, yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi.

Secara umum, musim barat adalah periode dengan kondisi laut kurang menguntungkan bagi nelayan, yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. (SRI/RIW/APR)

Bapemperda Tetapkan 22 Raperda Prioritas, Dorong Reformasi dan Peningkatan PAD Kalsel

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menuntaskan finalisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026, Kamis (13/11).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, penetapan Prolegda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum daerah, dan mempercepat realisasi program pembangunan.

Penetapan 22 Raperda ini bukan sekadar angka, tapi komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dari total 22 Raperda, terdapat tiga sumber utama, yakni 7 usulan Pemerintah Provinsi, 8 inisiatif DPRD, serta 7 carry over dari Prolegda 2025,” ujarnya.

Menurut Firman, komposisi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam memastikan kesinambungan kebijakan daerah.

“Raperda diusulkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola investasi,” jelasnya.

Firman Yusi menambahkan, beberapa Raperda juga diarahkan untuk mendukung efisiensi perencanaan anggaran dan memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan Prolegda 2026 ini, DPRD Kalsel menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Raperda yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.

Hasil finalisasi Prolegda ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kalsel untuk disahkan sebagai pedoman kerja legislasi tahun 2026. Melalui agenda ini, DPRD dan Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga ritme kerja legislasi yang produktif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi warga Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel, Fasilitasi Audensi Penyelesaian Permasalahan Petani dan PTPN

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar audensi bersama perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Makati Makmur Bersama, dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

*Ketua Komisi II DPRD Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II (Ki-Ka)*

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel pada Rabu (12/11), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi. Audensi ini juga di hadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi.
‎
‎Audensi tersebut bertujuan untuk mencari solusi, atas permasalahan kerja sama kemitraan antara petani dan pihak PTPN yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Masyarakat petani yang diwakili Jenul Urifin, Ketua KUD Makati Makmur Bersama, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan kemitraan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil, bagi para petani di wilayah mereka.
‎
‎Adapun para petani yang tergabung dalam KUD Makati Makmur Bersama berasal dari Desa Besuang, Desa Sekalimun dan Desa Mulyadi di Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sejak awal kerja sama, para petani berharap kemitraan dengan PTPN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Namun, menurut mereka, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan teknis dan pembagian hasil yang dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
‎
‎Sementara itu, pihak PTPN yang diwakili Erwan menjelaskan, bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa PTPN siap membuka ruang dialog lebih lanjut, untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama, dengan tujuan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, antara pihak perusahaan dan para petani mitra.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, dalam arahannya menekankan pentingnya duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan berkeadilan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II berkomitmen untuk menjadi mediator yang objektif dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap ke depan, pola kemitraan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan investasi di daerah,” ujarnya.
‎
‎Muhamad Yani Helmi juga menambahkan, bahwa Komisi II akan menindaklanjuti hasil audensi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan efektif dan terukur.
‎
‎Dalam suasana yang kondusif dan penuh keterbukaan, audensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat petani, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Komisi II berharap hasil pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/APR)

Kunjungi Pelabuhan Banjarmasin, Dirut Pelindo Dorong Capaian Kinerja 2025

Banjarnasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat peningkatan signifikan pada kinerja operasional di wilayah Sub Regional Kalimantan hingga Triwulan III Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bukti kelancaran arus logistik nasional, baik untuk petikemas, barang maupun penumpang, yang semakin efisien dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Banjarmasin bersama Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, dan Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, pada Rabu (12/11).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional dan infrastruktur pelabuhan, serta memperkuat sinergi antar-cabang guna menjaga kelancaran arus logistik di wilayah kerjanya.

Hingga Triwulan III 2025, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menunjukkan peningkatan kinerja di seluruh indikator utama. Pertumbuhan terjadi secara merata pada arus kapal, petikemas, barang, dan penumpang yang menjadi penopang utama aktivitas pelabuhan di wilayah ini.

Diantaranya, arus kapal mencapai 48,6 ribu unit atau 107% dari RKAP, tumbuh 112% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).
Kemudian arus kapal berdasarkan Gross Ton (GT) tercatat 132 juta GT, atau 105% dari RKAP, meningkat 109% secara tahunan (YoY).

Selanjutnya, arus petikemas mencapai 527 ribu TEUs, melampaui target 102% dari RKAP dan naik 106% YoY, menandakan kelancaran aliran logistik antar wilayah. Arus penumpang juga mencatat tren positif dengan 737,4 ribu orang, tumbuh 101% dibanding tahun sebelumnya (YoY), menegaskan peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi laut yang lebih lancar dan nyaman.

Direktur Utama, Arif Suhartono mengapresiasi pencapaian tersebut, dan menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini.

“Kinerja positif Sub Regional Kalimantan mencerminkan sinergi yang kuat antara pelayanan, operasional, dan manajemen pelabuhan. Peningkatan arus petikemas, barang, dan penumpang menjadi bukti kelancaran logistik nasional yang semakin baik,” ujarnya.

Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh unsur operasional di lapangan.

“Kami memastikan seluruh pelabuhan di Kalimantan terus memberikan pelayanan terbaik agar arus kapal, barang, dan penumpang dapat berjalan lancar. Sinergi antarunit operasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi kinerja,” jelasnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono menambahkan, bahwa koordinasi antar pelabuhan di wilayah Kalimantan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan tersebut.

“Pelabuhan Trisakti, Kotabaru, Batulicin, Sampit, dan Kumai berperan aktif dalam memperlancar pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat. Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional,” ungkapnya.

Dengan tren kinerja yang terus meningkat, Pelindo optimis, pelabuhan – pelabuhan di wilayah Sub Regional Kalimantan akan menjadi pusat logistik strategis nasional. Capaian ini sekaligus memperkuat visi perusahaan sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia, serta berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)

DPRD Kalsel Tetapkan Perda GDBK, Gubernur Muhidin Berikan Respon Positif

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2045 yang resmi ditetapkan menjadi Perda, mendapat pandangan positif Gubernur Kalsel, Muhidin. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Muhidin, usai Rapat Paripurna Rabu (12/11).

Muhidin mengatakan, bahwa pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mencakup aspek kuantitas, kualitas dan juga tak kalah penting, adalah mobilitas penduduknya.

“Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memaparkan gambaran umum tentang isi raperda dan proses panjang di balik penyusunan bersama pansus dan tenaga ahli.

“Melalui kesamaan gagasan antar eksekutif dan legislatif ini, kolaborasi akan terus berjalan dengan baik, sehingga terwujud pembangunan Kalsel yang berkualitas,” tutup Gubernur.

Untuk diketahui, DPRD Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan DPRD Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Tahun 2025-2045, dan Pendapat Akhir Gubernur Terhadap Pengambilan Keputusan DPRD atas persetujuan bersama Raperda tentang Grand Design Kependudukan Kalsel Menjadi Perda.

Rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi, dan dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Hadir langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, unsur Forkopimda Kalsel, serta Tim Ahli Gubernur. (ADV-NHF/RIW/APR)

RSUD Ulin Banjarmasin, Komitmen Tingkatkan Inovasi Layanan

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, terus meningkatkan inovasi layanan kepada masyarakat.

Wadir Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin Alfian Yusuf menyampaikan, RSUD Ulin Banjarmasin terus mengajak seluruh karyawan, meningkatkan kemampuan dalam hal pemberian layanan kesehatan, kepada masyarakat.

“Kami baru saja menggelar Expo Inovasi RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2025,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Pada Expo Inovasi tersebut, lanjut Alfian, pihaknya tidak menyangka, peserta antusias mengikutinya.

“Dimana peserta tahun ini, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 25 peserta,” ucapnya.

Selain itu, tambah Alfian, pihaknya menilai, karya inovasi karyawan RSUD Ulin Banjarmasin ini, juga lebih berkembang dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil karya inovasi yang dihasilkan, terdapat inovasi baru, serta peningkatan dari inovasi tahun sebelumnya,” jelasnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Alfian mengatakan, alasan mengapa karyawan di RSUD Ulin Banjarmasin, agar dapat terus meningkatkan inovasi layanannya. Karena, saat ini telah terjadi kemajuan pemberian layanan kesehatan.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin harus siap menghadapi tantangan kemajuan pelayanan kesehatan tersebut,” ungkapnya.

Alfian menjelaskan, tantangan layanan yang dihadapi, seperti adanya perubahan endemi penyakit, kemajuan teknologi, serta kurangnya SDM Tenaga Kesehatan.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka RSUD Ulin Banjarmasin, terus berusaha melakukan peningkatan pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Alfian berharap, RSUD Ulin Banjarmasin dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga pelayanan dapat terus mengalami perbaikannya kedepannya. (SRI/RIW/APR)

Buka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menegaskan komitmennya, dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang masih terbatas fasilitas dan tenaga medis.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (11/11).

Gubernur Muhidin menyebutkan, forum musyawarah ini menjadi wadah penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar program kesehatan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*Gubernur Kalsel, Muhidin saat membuka musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan 2025*

“Saya berharap evaluasi seperti ini benar-benar menjadi momen untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama hingga ke pelosok daerah. Saya minta seluruh kepala daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, agar seluruh program kesehatan, termasuk penanganan stunting dan peningkatan pelayanan dasar, dapat dirasakan merata, masyarakat di Banua.

*Suasana Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi kesehatan 2025*

“Rencanakan dengan baik anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menjangkau masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Sebagai wujud keseriusan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, yang menandai tekad bersama memperkuat sistem kesehatan daerah.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Muhidin turut memberikan penghargaan kepada kabupaten kota berprestasi di bidang pelayanan kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (BDR/RIW/APR)

Guru SD dan SMP se-Banjarmasin, Dapat Pembekalan Antikorupsi dan Etika Profesi

Banjarmasin – Pemerintah kota Banjarmasin melalui Inspektorat Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi, Benturan Kepentingan, Penegakan Kode Etik, serta Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat, bagi guru SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (11/11).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda mengatakan, bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang atau materi, tetapi juga menyangkut perilaku dan budaya kerja di lingkungan institusi.

“Korupsi itu tidak selalu soal uang, tetapi juga termasuk dalam budaya kerja. Misalnya, menghabiskan waktu kerja untuk hal hal di luar pekerjaan. Hal-hal kecil seperti itu dapat merusak etika dan profesionalisme kerja. Sehingga, korupsi sekecil apa pun bentuknya, dapat menghancurkan kecerdasan kolektif dan integritas organisasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Ananda menegaskan, langkah sosialisasi seperti ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan dini terhadap perilaku koruptif, terutama di lingkungan pendidikan.

“Kita tidak ingin korupsi menjadi budaya yang menular. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal pencegahan dini agar nilai-nilai integritas terus tumbuh di dunia pendidikan,” ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para pendidik, untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan kode etik profesi guru, menghindari benturan kepentingan, serta memahami mekanisme sarana pengaduan masyarakat yang disediakan pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif, sejalan dengan visi mewujudkan Banjarmasin Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Turut hadir pada sosialisasi ini, Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, serta para guru dari berbagai sekolah dasar dan menengah di Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

PWI- Adaro Cup 2025, Sarana Gali Bibit Futsal dari Kalangan Wartawan

Banjarmasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalsel, bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia, kembali menggelar turnamen futsal antar wartawan. Kegiatan yang akan melibatkan wartawan dari seluruh penjuru Kalsel itu, bertajuk PWI-Adaro Cup 2025.

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, kegiatan ini menjadi kalender rutin antara PWI Kalsel dan PT Adaro sejak 2016 lalu.

“Artinya turnamen ini sudah digelar kali ke sembilan,” ucapnya, Senin (10/11).

Kegiatan yang didukung PT Adaro Indonesia, PT SIS, PT BUMA serta Alam Tri Geo ini akan digelar pada 15 dan 16 November 2025.

Helmie pun memberikan apresiasi yang tinggi untuk Adaro dan mitra lainnya, yang terus mendukung kegiatan ini. Selain untuk menumbuhkan semangat berolah raga di kalangan wartawan, turnamen ini juga sebagai wadah mencari bibit-bibit atlet futsal, khususnya dari kalangan wartawan.

“Hasilnya bisa kita lihat, Tim Futsal PWI Kalsel berhasil mengamankan dua medali emas dałam Porwanas 2024 lalu,” ungkapnya.

Hasil membanggakan ini, ujarnya, tak lepas dari kontribusi besar PT Adaro Indonesia yang memberikan dukungan terhadap PWI Kalsel.

Ia berharap ke depan, kerjasama ini akan terus terjalin dan memberikan dampak lebih besar terhadap perkembangan pers serta pembangunan di daerah.

Turnamen ini rencananya akan diikuti sebanyak 16 Tim Futsal wartawan dari seluruh Kalsel. (PWIKalsel-RIW/APR)