Rakor APBN Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Optimalisasi dan Ketepatan Penyerapan Anggaran
Ket : Penyerahan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kab/kota di Kalsel
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama serta penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dana transfer pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan seluruh dana tersebut benar – benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa keterlambatan, apalagi sampai tidak terserap,” tegas Muhidin.
Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi yang kuat antara program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan pembiayaan.
“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya dibiayai APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” jelasnya.
Selain itu, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.
Menurut Gubernur Muhidin, lambannya penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi daerah. Karena itu, komitmen bersama ini penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana APBN,” ujarnya.
Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
“Dana APBN ini adalah amanah dari negara. Kita wajib memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
