Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 8 persen, melalui Rapat Pemantauan Pertumbuhan Ekonomi dan Review SK Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tahun 2026, yang digelar di Kantor Bappeda Kalsel, Selasa (24/2).

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kalsel, Theodorik Rizal Manik menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang menginstruksikan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan target capaian 8 persen.

“Kita membahas percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diwajibkan membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Harapannya, pada 2029 kita sudah mencapai angka tersebut,” ujarnya.

Selain pembentukan tim, pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan perkembangan capaian secara berkala melalui laman Kendali Ekonomi Daerah, yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pelaporan itu dilakukan setiap bulan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

“Pelaporan ini sudah rutin kita laksanakan sejak September tahun lalu. Setiap bulan kita sampaikan progresnya melalui web Kendali Ekonomi Daerah ke Kemendagri,” jelasnya.

Memasuki tahun anggaran yang baru, Bappeda Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap komposisi dan efektivitas tim percepatan yang telah dibentuk sebelumnya. Review dilakukan untuk memastikan struktur dan strategi yang dijalankan tetap relevan dengan dinamika ekonomi terkini.

“Karena ini tahun baru, kita mencoba mereview tim yang sudah ada. Apakah kondisinya masih relevan atau perlu penguatan. Kita diskusikan bersama, menghimpun masukan untuk meningkatkan upaya pencapaian target 8 persen,” katanya.

Ia menambahkan, strategi percepatan tidak hanya berfokus pada koordinasi tim, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan proyek-proyek strategis, penguatan sektor hilirisasi, serta peningkatan produktivitas daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar arah kebijakan daerah tetap selaras (inline) dengan rencana kerja pemerintah ke depan yang menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Kita akan membantu memonitor perkembangan APBD, proyek strategis, sektor hilirisasi, dan produktivitas. Semua itu harus sejalan dengan arah kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi IKASANDI Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (23/2).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi serta 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Plh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi kesiapan serta implementasi keamanan informasi dan persandian di instansi pemerintah daerah.

Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi serta persandian di setiap perangkat daerah.

“Dari hasil evaluasi ini nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IKASANDI atau Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi merupakan metode penilaian yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi dan persandian pada instansi pemerintah.

Menurut Mashudi, melalui sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami secara komprehensif indikator dan instrumen penilaian IKASANDI, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber di tengah meningkatnya potensi ancaman digital.

“Kita ingin seluruh peserta memahami pentingnya keamanan siber dan sandi, mengenali potensi ancaman yang mungkin terjadi, serta mengetahui langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal – hal mendasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan saat membuka tautan atau surat elektronik, hingga perlindungan data pribadi dan data instansi, harus menjadi perhatian bersama.

“Keamanan informasi dimulai dari hal sederhana. Penggunaan kata sandi yang aman, tidak sembarangan mengklik tautan, serta menjaga kerahasiaan data merupakan langkah awal yang sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas sosialisasi IKASANDI yang sebelumnya dilaksanakan BSSN, pada 19 Februari 2026.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi lanjutan agar kabupaten/kota dapat memahami secara detail setiap instrumen penilaian IKASANDI. Mengingat masih di awal tahun, kami berharap seluruh kabupaten/kota dapat segera melengkapi dokumen dan instrumen yang dibutuhkan sehingga proses penilaian bisa dilakukan secara serentak seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sucilianita juga mengungkapkan bahwa IKASANDI merupakan instrumen baru dalam pengukuran keamanan siber dan sandi.

Jika sebelumnya penilaian hanya menggunakan Indeks Keamanan Informasi, kini terdapat tambahan instrumen IKASANDI sebagai penguatan evaluasi tingkat kematangan keamanan siber di pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber.

“Melalui kegiatan tatap muka ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam memperkuat sistem pengamanan informasi serta meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian, dalm mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang andal, aman, dan terpercaya,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan, dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Senin (23/2).

Apel dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, bersama jajaran Forkopimda.

Kapolda Kalsel menegaskan, bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi Kamtibmas di Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir jajaran kepolisian berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminalitas di beberapa wilayah. Hal tersebut menjadi perhatian bersama agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Beberapa kasus kriminalitas telah berhasil kami ungkap. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa potensi gangguan Kamtibmas tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama bulan Ramadan, khususnya dalam menciptakan suasana yang aman di lingkungan masing-masing.

“Pesan kami, mari kita jaga ketertiban dan saling menghormati agar pelaksanaan ibadah di bulan suci ini dapat berjalan dengan khusyuk. Kami berharap tidak ada kejadian menonjol yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat,”katanya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Banua. Menurutnya, pendekatan kearifan lokal dan nilai-nilai religius menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalimantan Selatan.

“Kami menggandeng para Tuan Guru dan tokoh agama, karena Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang religius. Sinergi antara ulama dan umara sangat penting dalam memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga Kamtibmas. Dengan kebersamaan, insyaallah Banua kita akan tetap aman dan damai selama Ramadan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara daring mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi, pada Senin (23/2), di Command Center Setdaprov Kalsel.

Rakor ini membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan di daerah.

Pemerintah daerah diminta terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair.

Miftahul Chair menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, distributor, hingga pelaku usaha juga terus diperkuat, untuk memastikan distribusi barang tetap lancar.

“Alhamdulillah Inflasi di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga, meskipun terjadi kenaikan Inflasi, namun masyarakat dapat tetap membeli kebutuhan pokok dikarenakan peredaran yang terjaga,” ungkap Miftah.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk menekan angka inflasi, adalah melalui pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi jangka pendek mengendalikan harga, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan menggandeng instansi terkait dan pelaku usaha, komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual di bawah harga pasar.

“Melalui pasar murah, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan,” lanjut Miftahul Chair.

Pemprov Kalsel berkomitmen, untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan produksi komoditas lokal, serta mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, terus mempercepat progres pembangunan Jalan Lintas Tengah yang akan menghubungkan kawasan strategis dari Jalan Mali-Mali hingga wilayah Sirkuit Balipat, Kabupaten Tapin.

Proyek ini menjadi salah satu prioritas infrastruktur, untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan.

Komitmen tersebut sejalan dengan janji pembangunan infrastruktur yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya memperkuat akses transportasi lintas kabupaten.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan tahapan penting dalam proses persiapan pengadaan tanah.

“Kita sudah melaksanakan proses persiapan pengadaan tanah. Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan dari dokumen DPPT ini kita bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya bersama rekan-rekan BPN serta pemerintah kabupaten/kota terkait,” ungkap Robby, baru baru ini.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 oleh tim pelaksana, termasuk tim appraisal untuk penilaian lahan.

Berdasarkan perhitungan awal dari konsultan penyusun DPPT, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar.

Jalan Lintas Tengah yang juga disebut sebagai bagian dari akses Jalan Lintas Pulau Kalimantan ini direncanakan memiliki panjang kurang lebih 30 kilometer dengan lebar row 40 meter. Secara perencanaan, jalur ini akan menghubungkan kawasan Jalan Mali-Mali di Kabupaten Banjar hingga wilayah Kabupaten Tapin.

“Pada tahap pelaksanaan saat ini, akses difokuskan dari Mali-Mali, Kabupaten Banjar hingga jalan Sirkuit Balipat, Tapin. Untuk outlet atau akses keluar, direncanakan berada di sekitar kawasan sirkuit di wilayah tersebut,” lanjut Robby.

Adapun target penyelesaian proyek ini direncanakan pada akhir masa jabatan gubernur, yakni tahun 2028, dengan tetap menyesuaikan dinamika dan perkembangan di lapangan.

“Dengan terwujudnya Jalan Lintas Tengah, diharapkan konektivitas kawasan Banua Anam semakin optimal, distribusi logistik lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah Kalimantan Selatan,” tutup Robby. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sepanjang 1 Januari hingga 29 Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, mencatat capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Pelayanan publik meningkat, pengawasan orang asing berjalan aktif, dan kontribusi terhadap penerimaan negara pun signifikan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Yoga Aria Prakoso Wardoyo menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga kualitas layanan keimigrasian.

“Capaian kinerja tahun 2025 ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya, belum lama tadi.

Di sektor pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Banjarmasin menerbitkan 52.185 paspor sepanjang 2025, baik paspor biasa 24 halaman, paspor biasa 48 halaman, maupun paspor elektronik 48 halaman.

Tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Mulai dari keperluan ibadah haji dan umrah, perjalanan wisata, pendidikan, hingga pekerjaan di luar negeri.

Dari layanan paspor itu saja, Imigrasi Banjarmasin membukukan PNBP sebesar Rp37,08 miliar.

“Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus tumbuh. Tugas kami memastikan pelayanan tetap cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Tak hanya paspor, layanan izin tinggal bagi warga negara asing juga cukup tinggi. Sepanjang tahun, tercatat 4.476 layanan izin tinggal, mulai dari penerbitan baru, perpanjangan, hingga alih status melalui sistem SIMKIM V2 dan aplikasi MOLINA.

Dari sektor ini, terkumpul PNBP sebesar Rp2,74 miliar. Jika digabungkan, total penerimaan negara dari layanan paspor dan izin tinggal mendekati Rp40 miliar.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, dari pagu sebesar Rp15,2 miliar, terealisasi Rp13,3 miliar hingga akhir Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan layanan publik.

Di sisi lain, pengawasan keimigrasian tetap menjadi perhatian. Sepanjang 2025 tercatat 58.669 perlintasan orang asing melalui TPI Laut Trisakti, TPI Laut Tabaneo, dan TPI Udara Syamsudin Noor.

Berbagai operasi keimigrasian juga digelar, baik operasi mandiri, intelijen, gabungan, TIMPORA, hingga Operasi Wirawaspada. Beberapa warga negara asing yang terbukti melanggar aturan juga telah dikenai tindakan deportasi.

“Kami tetap mengedepankan prinsip selektif keimigrasian. Pengawasan dilakukan secara ketat dan terukur untuk memastikan seluruh aktivitas orang asing sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian 2025 akan menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan di tahun-tahun mendatang.

“Kami ingin Imigrasi Banjarmasin semakin modern, transparan, dan benar-benar hadir untuk masyarakat sekaligus menjaga kepentingan nasional,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemanfaatan lahan tidur di lingkungan perkantoran, kini menjadi langkah nyata mendukung ketahanan pangan keluarga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pengelolaan lahan kosong di samping kantor mereka di Banjarbaru, menjadi kebun tanaman pangan produktif.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady menjelaskan, bahwa program ini berawal dari inisiatif pimpinan saat pertama kali menempati kantor tersebut.

“Waktu awal pindah ke kantor, pak kepala dinas melihat masih banyak lahan kosong dan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari situ muncul inisiatif untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu (18/2).

Agus menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengelola tanah kering agar lebih produktif. Proses pengolahan lahan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih dua bulan.

Pada tahap awal, pihaknya menggandeng rekan – rekan dari bidang alat dan mesin pertanian (alsintan), untuk membantu pengolahan tanah menggunakan traktor selama beberapa hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pencangkulan dan pengolahan manual oleh jajaran pegawai.

“Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tahapan pengolahan, lahan tersebut berhasil kita tanami. Ini menjadi bukti bahwa dengan kemauan dan kerja sama, lahan tidur pun bisa menjadi sumber pangan,” jelas Agus.

Kegiatan ini juga melibatkan Tim Penggerak PKK Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipimpin Ketua PKK Dinas PMD. Bersama – sama, ibu – ibu melaksanakan penanaman berbagai jenis tanaman pangan secara gotong royong.

Adapun komoditas yang ditanam antara lain cabai hiung, cabai rawit (lombok), kacang panjang, jagung, tomat, terong, kacang tanah, serta kangkung. Saat ini, seluruh tanaman telah tumbuh dengan baik dan memasuki tahap perawatan.

“Kita tinggal fokus pada perawatan. Mudah – mudahan dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, program ini diharapkan menjadi contoh baik bagi masyarakat desa maupun lingkungan perkantoran lainnya, dalam memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain memberikan nilai ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pangan.

Melalui langkah sederhana namun berdampak ini, Dinas PMD Kalsel menegaskan komitmennya, mendorong pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif, menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi mengatur mekanisme kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan, melalui surat edaran yang telah diterbitkan belum lama ini.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, bahwa dalam surat edaran tersebut diatur jadwal libur awal Ramadan serta penyesuaian jam belajar bagi peserta didik tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan.

“Kita mengeluarkan surat edaran bagaimana proses belajar mengajar pada bulan Ramadan. Jadi libur 18 sampai 21 Februari, tapi itu hanya untuk peserta didik, guru dan tenaga pendidik masih sama dengan ASN yang lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski terdapat masa libur bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, selama Ramadan, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian. Jam belajar akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.

“Kemudian ada pesantren Ramadan, kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadan, kemudian ada juga jadwal belajar yang dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Juga ada libur nanti Idul Fitri sudah kita atur, nanti kita rilis surat edarannya,” jelasnya.

Program Pesantren Ramadan menjadi salah satu fokus utama Disdikbud Kalsel selama bulan suci. Kegiatan ini akan menitikberatkan pada penguatan pendidikan agama dan pembinaan karakter peserta didik.

Galuh menilai, pengaturan kegiatan belajar selama Ramadan perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Khususnya bagi siswa SMA yang dinilai sudah lebih dewasa.

“Kan mungkin sedikit berbeda ya untuk anak SMA daripada SD dan SMP, sudah menuju dewasa sehingga jangan terlalu lama libur menurut saya. Kita atur dengan lebih baik, tapi nanti ada pesantren Ramadan yang kita fokus nanti untuk pelajaran agama dan lain sebagainya,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, bahwa BUMDes dan koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Jika keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, maka pengelolaan usaha desa akan semakin optimal, baik dari sisi permodalan, distribusi, maupun pemasaran produk.

“BUMDes dapat berfokus pada pengelolaan unit usaha berbasis potensi desa, seperti perdagangan, pengolahan hasil pertanian, hingga jasa layanan,” ungkap Indah, saat ditemui diruangannya pada Rabu (18/2).

Sementara itu, koperasi dapat memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, serta partisipasi anggota dalam mendukung perputaran ekonomi desa.

Indah menambahkan, pihaknya mendorong adanya komunikasi dan perencanaan bersama antara pengurus BUMDes dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi ini juga diharapkan mampu memperluas akses permodalan, memperkuat manajemen usaha, serta meningkatkan daya saing produk unggulan desa di pasar yang lebih luas,” lanjut Indah.

Di sisi lain, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata desa. Menurut Indah, banyak desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun kearifan lokal yang dapat dikembangkan secara profesional melalui BUMDes.

Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis potensi lokal, sektor pariwisata desa dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

“Dinas PMD pun juga akan memberikan pendampingan kepada BUMDes, mulai dari perencanaan usaha, penguatan kelembagaan, hingga strategi promosi dan pemasaran,” ucapnya.

Indah menegaskan, keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata.

Melalui BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola destinasi, penyedia jasa homestay, pemandu wisata, maupun pelaku usaha pendukung seperti kuliner dan kerajinan tangan.

“Melalui kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan, optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi desa dapat semakin tumbuh, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam penyusunan dan pengembangan program inovasi daerah.

Langkah ini dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Banua.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menyampaikan, bahwa inovasi daerah tidak dapat hanya bersumber dari pemerintah semata.

Banyak gagasan, praktik baik, serta solusi kreatif yang lahir dari masyarakat, baik di tingkat desa, komunitas, pelaku usaha, akademisi, maupun generasi muda. Potensi tersebut perlu difasilitasi dan diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Inovasi tidak selalu harus datang dari birokrasi. Justru sering kali ide-ide segar dan solutif muncul dari masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.

“Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan program inovasi,” ungkap Thaufik, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, proses inovasi akan lebih inklusif, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, inovasi yang lahir juga memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

BRIDA Kalsel, lanjut Thaufik, akan memperkuat berbagai mekanisme penjaringan ide dan kolaborasi, seperti forum diskusi, konsultasi publik, kompetisi inovasi daerah, hingga pendampingan bagi komunitas dan pelaku inovasi.

Sinergi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas kreatif juga terus ditingkatkan.

“Kami ingin membangun budaya inovasi yang tumbuh dari bawah, bukan hanya top-down. Dengan partisipasi aktif masyarakat, inovasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif, solutif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Thaufik.

Thaufik menambahkan, penguatan partisipasi publik dalam inovasi juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kebutuhan masyarakat.

BRIDA Kalsel berkomitmen, menjadikan hasil-hasil inovasi sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan semakin efektif dan tepat guna.

Ia berharap, semakin banyak inovasi yang lahir dari Banua, baik di sektor pelayanan publik, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Dengan demikian, Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)