Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru berlangsung meriah pada Senin (20/4). Acara tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel dari Daerah Pemilihan Kalsel VII.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, berbagai capaian pembangunan yang telah ditorehkan Kota Banjarbaru selama 27 tahun.

Mengusung tema “Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas”, perayaan tahun ini menonjolkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai fondasi pembangunan kota.

Tema dalam bahasa Banjar tersebut bermakna ajakan untuk bekerja bersama-sama demi mewujudkan Banjarbaru yang maju dan sejahtera.

“Momentum hari jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Banjarbaru yang lebih maju dan berdaya saing,” katanya.

Supian HK menegaskan, komitmen DPRD Provinsi Kalsel untuk terus mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Khususnya diberikan untuk wilayah Banjarbaru dan kawasan penyangga di sekitarnya. Ia menilai kemajuan kota berjuluk “Kota Idaman” itu merupakan hasil dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan semangat bakurinah dapat memberikan kesejahteraan menuju Banjarbaru emas,” tambahnya.

Supian HK menambahkan, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kota Banjarbaru diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan momentum ini menjadi pemacu percepatan pembangunan di sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.

“Kami optimis Banjarbaru terus semakin berkembang menjadi kota yang maju, modern,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 ini, memfokuskan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui promosi produk ke tingkat nasional.

Kebijakan tersebut diambil dengan meniadakan pelaksanaan BUMDesa Expo, dan mengalihkan upaya promosi ke berbagai event di luar daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwansyah, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, baru-baru ini menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan strategi untuk memperluas pasar produk BUMDesa, agar tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional.

Menurut Indah, promosi di tingkat nasional dinilai lebih efektif membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan daya saing serta nilai jual produk desa.

“Dengan mengikuti berbagai event di luar daerah, produk BUMDesa memiliki kesempatan untuk dikenal masyarakat yang lebih beragam, termasuk pelaku usaha dan investor,” ungkap Indah.

Ia menambahkan, pihaknya secara aktif mengikut sertakan produk-produk BUMDesa, dalam berbagai kegiatan pameran dan promosi di luar Kalimantan Selatan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan mengenalkan produk, tetapi juga membuka peluang kerja sama serta memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku usaha desa.

“Salah satu produk yang mendapat perhatian besar dalam berbagai event tersebut adalah Kain Sasirangan. Produk khas Kalimantan Selatan ini, khususnya yang dihasilkan pelaku BUMDesa, masih menjadi primadona dan banyak diminati wisatawan maupun pengunjung dari luar daerah,” lanjut Indah.

Indah menjelaskan, tingginya minat terhadap Kain Sasirangan, menunjukkan bahwa produk lokal desa memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain memiliki nilai budaya yang kuat, Sasirangan juga dikenal dengan keunikan motif dan warna yang khas, sehingga mampu menarik perhatian pasar.

“Para pelaku BUMDesa kini mulai mengembangkan produk Sasirangan dengan berbagai inovasi desain, baik dari segi motif maupun model, agar lebih sesuai dengan tren pasar saat ini. Inovasi ini membuat Sasirangan tidak hanya diminati sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai produk fashion modern,” sahut Indah.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, bahwa keikutsertaan dalam berbagai event di luar daerah menjadi strategi efektif untuk meningkatkan eksposur produk Sasirangan.

Melalui promosi tersebut, produk lokal desa tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong pelaku BUMDesa untuk meningkatkan kualitas produk serta memperkuat strategi pemasaran, baik secara konvensional maupun digital,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Kalimantan Selatan, resmi digelar untuk pertama kalinya di GOR Rudy Resnawan, Banjarbaru, Minggu (19/4).

Ajang ini menjadi tonggak awal pembinaan olahraga domino berprestasi di Banua. Sebanyak sembilan kabupaten/kota turut ambil bagian pada kejuaraan tersebut, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan.

Sejak dimulai pukul 10.00 WITA, suasana pertandingan berlangsung semarak. Panitia menyiapkan enam meja pertandingan, sementara atlet bertanding secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ketua Umum Pengprov ORADO Kalsel, Muhammad Rizwan Arifin mengatakan, kejuaraan ini merupakan yang pertama sejak ORADO resmi terbentuk pada Januari 2026.

“Ini menjadi langkah awal bagi kami untuk membangun pembinaan olahraga domino di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov ini juga menjadi seleksi untuk menentukan atlet yang akan mewakili Kalsel pada Kejuaraan Nasional ORADO, yang dijadwalkan berlangsung pada 25–26 April 2026 di Bogor.

Dengan jumlah peserta dari sembilan daerah, sistem pertandingan menggunakan format grup sesuai ketentuan dari PB ORADO.

“Dari sini akan dipilih perwakilan terbaik untuk kategori junior 1 dan senior 1 yang akan tampil di tingkat nasional,” jelas Rizwan.

Ia menilai, antusiasme peserta cukup tinggi, terutama dari kalangan atlet muda. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga domino di daerah.

“Harapannya para atlet terus berlatih dan menambah pengalaman agar ke depan mampu meraih prestasi lebih tinggi,” katanya.

Lebih jauh, ORADO Kalsel juga membawa misi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap permainan domino, yang selama ini kerap dipandang negatif.

Melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi resmi, domino diharapkan dapat berkembang sebagai olahraga prestasi yang membanggakan.

“Kami ingin menghapus stigma negatif dan mengarahkannya menjadi cabang olahraga yang berprestasi. Sosialisasi juga sudah kami lakukan hingga ke sekolah – sekolah,” tambahnya.

Dukungan juga diberikan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Bahsanuddin, yang menilai ajang ini dapat menjadi wadah pengembangan diri masyarakat di semua kalangan, khusunya di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Saya mendorong kegiatan ORADO seperti ini, khususnya untuk Tanah Bumbu agar terus berprestasi melalui ORADO,” ujar pria yang juga sebagai pembina Pengcab ORADO Tanah Bumbu itu.

Adapun nomor yang dipertandingkan pada Kejurprov ini, adalah kategori beregu untuk kelas senior dan junior. Kejuaraan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Kalimantan Selatan untuk bersaing di level nasional dalam waktu dekat. (ORADOKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarbaru – Suasana khidmat menyelimuti Tabligh Akbar dan Salat Hajat, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru tahun 2026, yang digelar di Masjid Agung Al Munawwarah Banjarbaru, Kamis (16/4) malam.

Kegiatan ini menghadirkan penceramah Ustadz Hanan Attaki serta lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Qori Syekh Asal Al-Banjari.

Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, bersama jamaah dari dalam maupun luar Kota Banjarbaru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan salat Magrib berjamaah, dilanjutkan salat hajat, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, hingga salat Isya berjamaah yang diimami Syekh Asal Al-Banjari.

Lantunan ayat suci yang menggema di dalam masjid menghadirkan suasana religius sekaligus menjadi momen refleksi spiritual bagi para jamaah.

Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa tabligh akbar dan salat hajat ini bukan sekadar rangkaian seremoni, melainkan wujud rasa syukur atas bertambahnya usia Kota Banjarbaru.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarbaru, membentuk sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

“Tabligh akbar dan salat hajat ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun masyarakat yang kuat secara spiritual, beriman, dan berakhlak mulia,” ujar Sirajoni.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Banjarbaru, yakni Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera (EMAS), khususnya pada aspek “maju” yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

“Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas moral dan akhlak masyarakatnya,” lanjutnya.

Ia pun berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan masyarakat serta menjadi momentum introspeksi diri dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan di kehidupan sehari-hari.

“Semoga seluruh harapan dan cita-cita dalam menyongsong Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala,” tambahnya.

Sementara itu, dalam tausiah yang disampaikan, Ustadz Hanan Attaki mengajak jamaah untuk menjadi generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan bijak dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam penggunaan media sosial.

Dengan gaya penyampaian yang santai namun penuh makna, Ia menekankan bahwa kekuatan umat tidak hanya terletak pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada akhlak serta kemampuan menjaga diri dari pengaruh negatif di era digital.

Tabligh akbar ini pun menjadi momentum spiritual yang mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus menumbuhkan semangat masyarakat Banjarbaru dalam menyongsong usia ke-27 dengan iman, harapan, dan optimisme menuju masa depan yang lebih baik. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kebijakan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme Work From Home (WFH), tidak berlaku bagi jajaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, serta penanganan darurat, seluruh personel tetap menjalankan tugas dari kantor dan pos masing – masing.

Kepala Satpol-PP dan Damkar, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Yudhiana Khusnan Kurniawan menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Nomor 100.3.4.1/00652/ORG/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN.

“Satpol PP dan Damkar termasuk unit layanan yang dikecualikan dari WFH. Kami tetap bekerja dari kantor guna memastikan target kinerja tercapai dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya, Jumat (17/4).

Meski tetap bekerja secara langsung, pihaknya tetap menerapkan prinsip efisiensi, terutama dalam penggunaan energi dan operasional. Selain itu, fasilitas transportasi bagi personel juga tetap disediakan dengan penyesuaian jumlah armada.

“Pengawasan dan pengendalian tetap dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah menegaskan, bahwa Damkar tetap siaga penuh mengingat tuntutan respons cepat dalam kondisi darurat.

Personel operasional tetap berjaga di pos dengan sistem shift, termasuk melakukan pemeliharaan armada dan pengecekan peralatan.

Layanan penyelamatan seperti evakuasi hewan liar, pelepasan cincin, hingga penanganan sarang tawon juga tetap berjalan normal.

“Fungsi kami menuntut kehadiran langsung di lapangan. Karena itu, seluruh personel tetap bersiaga untuk merespon setiap laporan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai, serta mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi layanan darurat jika membutuhkan bantuan.

“Kami tetap bersiaga di kantor dan pos untuk seluruh masyarakat. Mohon doa dan kerja sama agar Banua kita tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.

Untuk layanan darurat Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat dapat menghubungi call center di nomor 0811-519-113. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, dalam rangka Hari Tuberkulosis (TBC) Sedunia Tahun 2026 tingkat Kabupaten Banjar, di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (16/4).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menekan angka kasus TBC.

Dalam sambutannya, Said Idrus mengungkapkan, bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kedua di dunia dengan estimasi 1,06 juta kasus baru TBC dan angka kematian mencapai 125 ribu jiwa.

Sementara di Kabupaten Banjar, hingga Maret 2024 tercatat 237 kasus atau sekitar 25,23 persen dari target penemuan kasus.

“Penyakit Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kasus masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum terdeteksi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan TBC tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga masyarakat hingga sektor swasta.

Menurutnya, peran aktif semua pihak sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan penemuan kasus secara dini, mendukung skrining TBC, memperkuat peran kader, serta memastikan keberlanjutan pengobatan bagi pasien.

“Saya mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pencegahan serta penanggulangan TBC. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma terhadap penderita TBC, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan.

“Komitmen kita bersama sangat diperlukan untuk mencapai eliminasi TBC. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata menuju Kabupaten Banjar yang bebas Tuberkulosis,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – LPPL Abdi Persada FM kembali menerima kunjungan, kali ini dari Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tangguh Mentaos, Banjarbaru, pada Rabu (15/4).

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua KIM Tangguh Mentaos, Abdul Karim bersama Lurah Mentaos, Ciptadi Sunaryo, dan disambut Kepala Studio LPPL Abdi Persada FM, Ahmad Fauzi beserta jajaran direksi.

Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergi antara LPPL Abdi Persada FM dan KIM sebagai mitra strategis, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran terkait manajemen penyiaran, produksi konten, hingga pengelolaan radio berbasis streaming.

Ketua KIM Tangguh Mentaos, Abdul Karim mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan program radio streaming sehingga membutuhkan referensi dan pembelajaran, dari lembaga penyiaran yang telah berpengalaman.

“Kami ingin belajar bagaimana proses produksi konten, manajemen siaran, hingga etika penyiar. Ini menjadi tantangan bagi kami dengan keterbatasan sumber daya, namun kami ingin tetap menghasilkan yang maksimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, KIM memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyeimbangkan arus informasi di tengah maraknya hoaks.

“KIM hadir tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar serta menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan di media arus utama,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Mentaos, Ciptadi Sunaryo, menegaskan dukungan penuh pihak kelurahan terhadap pengembangan KIM Tangguh Mentaos sebagai mitra informasi di tingkat lokal.

“Kami sangat mendukung pengembangan KIM Tangguh. Kehadiran mereka sangat vital dalam membantu penyebaran informasi kegiatan dan program pemerintah di tingkat kelurahan maupun Kota Banjarbaru secara umum,” katanya.

Ia juga mengapresiasi capaian KIM Tangguh Mentaos, yang telah berhasil meraih predikat KIM terinovatif tingkat nasional pada tahun 2025 lalu.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendorong KIM agar berkembang, termasuk melalui pembelajaran langsung ke lembaga penyiaran profesional seperti Abdi Persada FM,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Studio LPPL Abdi Persada FM, Ahmad Fauzi, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi semangat KIM Tangguh, mengembangkan media informasi berbasis masyarakat.

“Kami merasa terhormat dapat menjadi rujukan studi banding. Pertemuan ini menjadi momen berbagi pengetahuan terkait program siaran dan pengelolaan informasi yang dapat dimanfaatkan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga membuka peluang kolaborasi antara LPPL Abdi Persada FM dengan KIM Tangguh Mentaos, untuk mendukung penyebaran informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi. Di era digital saat ini, penting untuk memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. KIM dan radio memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara LPPL Abdi Persada FM dan KIM Tangguh Mentaos dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif dan akurat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, secara daring dari ruang rapat Kepala Dinas Kominfo di Banjarbaru, Rabu (15/4).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sosialisasi diikuti seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Kominfo kabupaten/kota, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar mengatakan, penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di era digital.

“Meskipun sistem keamanan informasi saat ini sudah cukup baik, namun identifikasi dan pengelolaan risiko tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, baik di tingkat SKPD maupun di lingkungan Diskominfo.

Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem keamanan informasi ke depannya.

“Data itu sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi, sehingga perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal sebelum implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sucilianita menambahkan, pendekatan manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

Dengan begitu, setiap instansi dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko serta langkah penanganannya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat lebih memahami potensi risiko yang ada, sehingga mampu melakukan langkah – langkah pencegahan secara optimal.

“Tantangan dalam menjaga keamanan informasi memang semakin besar, namun hal ini bukan menjadi hambatan, melainkan upaya berkelanjutan yang harus terus dilakukan demi menjaga keamanan data dan informasi,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting, untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di daerah berjalan secara optimal.

“Rapat ini menjadi titik awal untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan tahun ini berjalan baik, terarah, dan terukur keberhasilannya,” ujar Ariadi Noor, usai menghadiri rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula BPN Provinsi Kalsel, Selasa (14/4) siang.

Ia menegaskan, reforma agraria merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks daerah, lanjutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

Adapun tema yang diangkat dalam rapat koordinasi kali ini, adalah Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Reforma Agraria Melalui Mekanisme Pemberian Hak Berjangka Waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Atas Nama Badan Bank Tanah, Bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan.

Menurut Ariadi, tema tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama antara bidang pertanahan, kehutanan, dan sektor pertanian.

“Oleh sebab itu, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan sinkronisasi kebijakan dan integrasi lintas sektor agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga menekankan beberapa hal penting kepada seluruh pihak terkait. Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan langkah kerja antarinstansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, pelaksanaan reforma agraria harus memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, memastikan bahwa lahan yang tersedia benar-benar produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, pihaknya memandang forum ini harus mampu menghasilkan arah kerja yang jelas, termasuk penetapan lokasi prioritas, pembagian peran antarinstansi, serta rencana tindak lanjut yang terukur.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk terus diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

“Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kami yakin program reforma agraria ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya menghadirkan inovasi di sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan metode hidroponik untuk pembenihan cabai rawit dan tomat.

Kepala BBTPH Kalsel, Sigid Sarsanto mengungkapkan, bahwa inovasi ini merupakan langkah perdana yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembibitan tanaman hortikultura.

“Ini merupakan inovasi perdana kami dalam pembenihan cabai rawit menggunakan sistem hidroponik. Kami mencoba varietas Vanita Rawita F1 untuk melihat potensi pertumbuhannya tanpa menggunakan media tanah,” ujar Sigid, baru baru ini.

Menurutnya, penggunaan metode hidroponik menjadi alternatif di tengah keterbatasan dan penurunan kualitas lahan tanah. Dengan sistem ini, tanaman diharapkan dapat tumbuh lebih optimal karena nutrisi yang diberikan dapat terkontrol dengan baik.

Saat ini, tanaman cabai yang dikembangkan melalui metode hidroponik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan, dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, diperkirakan sudah mulai memasuki fase berbunga.

“Kalau sesuai perkiraan, sebulan ke depan tanaman ini sudah mulai berbunga. Nanti akan kami evaluasi kembali untuk pengembangan tahap selanjutnya,” lanjut Sigid.

Selain cabai rawit, BBTPH Kalsel juga mulai mengembangkan pembenihan tomat dengan metode serupa. Namun, untuk tanaman tomat masih berada pada tahap persemaian sehingga belum dapat dipindahkan ke tahap berikutnya.

“Untuk tomat, saat ini masih dalam tahap persemaian. Pertumbuhannya masih awal, jadi belum bisa dipindahkan. Namun, ini menjadi bagian dari pengembangan ke depan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/EPS)