Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Tak semua bentuk pengabdian terlihat di ruang-ruang pemerintahan. Sebagian justru hadir dalam kesunyian, ketika warga tengah berduka. Mereka adalah para penggali kubur dan penjaga makam yang tetap bekerja memastikan proses pemakaman berjalan layak dan tertib.

Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota, Erna Lisa Halaby memberikan perhatian khusus kepada para pengabdi tersebut melalui program pemberian insentif bagi penjaga dan penggali Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

Pada 2026, sebanyak 464 orang tercatat sebagai penerima manfaat. Masing – masing mendapatkan insentif sebesar Rp150 ribu setiap tiga bulan.

Kepala Bidang Sarana Utilitas Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru, Yusuf Khoiruddin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para penjaga dan penggali TPBU yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Penjaga dan penggali TPBU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan pemakaman karena melaksanakan tugas operasional di lapangan, antara lain menjaga dan memelihara lingkungan TPBU serta membantu pelaksanaan proses pemakaman masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/9)

Ia menjelaskan, pemberian insentif tersebut merupakan kebijakan berkelanjutan Pemko Banjarbaru untuk mendukung keberlangsungan pelayanan pemakaman sekaligus meningkatkan motivasi dan tanggung jawab para penjaga serta penggali makam.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab penjaga serta penggali TPBU, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan pemakaman yang tertib, layak, responsif, dan berkelanjutan,” katanya.

Bagi penerima, bantuan tersebut bukan sekadar angka yang diterima setiap tiga bulan. Ada kebutuhan keluarga yang dapat terbantu dan ada penghargaan terhadap pekerjaan yang selama ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Penggali kubur asal Jalan Kuranji, Abdul Muis, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Syukur Alhamdulillah ada tambahan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, Ibu Wali Kota. Kami banyak – banyak terima kasih atas nama warga Kuranji yang telah menerima insentif untuk menyambung hidup,” ucapnya.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian kepemimpinan Wali Kota Lisa yang menyentuh langsung kelompok masyarakat yang selama ini bekerja di balik layar pelayanan publik.

Bagi Wali Kota, Erna Lisa Halaby, setiap pekerjaan yang memberi manfaat bagi masyarakat patut dihargai. Komitmen untuk memperjuangkan, memuliakan, dan meringankan beban warga pun terus diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Di tengah berbagai tantangan, Pemko Banjarbaru memastikan mereka yang mengabdi dalam senyap tidak luput dari perhatian. Sebab, pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti ketika kehidupan berakhir, dan mereka yang berada di garis terakhir pelayanan pun layak mendapatkan penghargaan. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) hadirkan layanan khusus untuk top-up kartu elektronik di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Sebagai upaya untuk menghadirkan rangkaian perjalanan yang seamless mulai dari pintu gerbang hingga lepas landas, Bandara Internasional Syamsudin Noor menerapkan pembayaran parkir non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik di seluruh gerbang masuk dan keluar kendaraan.

“Kita sudah mulai pembayaran non-tunai di Bandara Internasional Syamsudin Noor sejak November 2023 dengan menggunakan kartu elektronik. Selama penerapannya, kami melihat ada kebutuhan para pengguna jasa yang urgent ketika saldo pembayaran kurang atau bahkan kartu hilang, untuk itu kami hadirkan layanan untuk solusi atas kondisi tersebut,” terang General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Bekerja sama dengan Bima Trans, layanan yang dapat diakomodir adalah pembelian kartu baru seharga Rp 60.000,00 (termasuk saldo senilai Rp 20.000,00), penyewaan kartu elektronik dengan biaya Rp 20.000,00 (belum termasuk saldo untuk pembayaran tarif parkir), dan top-up dengan biaya Rp 5.000,00/transaksi.

Saat ini jenis kartu elektronik yang tersedia adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI TapCash.

Seluruh layanan tersebut berlokasi di dua titik, yaitu Toll Gate Utama dan Toll Gate Area Perkantoran untuk kendaraan roda dua maupun roda empat selama 24 jam setiap hari.

“Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa cukup menyampaikan kebutuhannya ke petugas yang standby di toll gate. Kami harap dengan hadirnya layanan ini akan semakin memudahkan dan mempercepat proses tap in dan tap out pembayaran parkir kendaraan di Bandara Internasional Syamsudin Noor serta sejalan dengan kebijakan cashless government yang diterapkan oleh pemerintah,” tutup Millyas. (AP-RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pertanahan, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada Rabu (2/9) dan dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP).

Penyerahan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel Muhidin menilai kehadiran Komisi II DPR RI di daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Muhidin, sektor pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan aset milik pemerintah memiliki kepastian hukum dan administrasi yang jelas.

“Penyerahan sertifikat tanah untuk aset BMD dan BUMD menjadi langkah strategis dalam mengamankan aset pemerintah daerah,” ungkap Muhidin.

Dengan legalitas yang jelas, status kepemilikan aset dapat dipastikan dan potensi persoalan hukum maupun sengketa pertanahan dapat diminimalkan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan mengatakan, sertifikasi aset pemerintah merupakan bagian penting dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai atau dimiliki pemerintah.

Menurut Ossy, aset BMD maupun BUMD yang telah memiliki sertifikat akan lebih mudah diamankan dan ditata dalam administrasi pertanahan.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, BPN akan terus mendorong percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah yang hingga kini masih belum memiliki dokumen hak atas tanah.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran pertanahan, menurut Ossy, diperlukan agar proses inventarisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat dapat berjalan lebih efektif.

“Dengan semakin banyaknya aset pemerintah yang tersertifikasi, pengelolaan aset diharapkan menjadi lebih tertib dan transparan serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” sahut Ossy.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan pertanahan, termasuk sertifikasi aset pemerintah daerah.

Menurut Rifqinizamy, kepastian hukum terhadap aset BMD dan BUMD sangat penting karena aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

“Komisi II ingin memastikan program – program pertanahan berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum, termasuk terhadap aset pemerintah daerah,” kata Rifqinizamy.

Ia berharap proses sertifikasi aset daerah dapat terus dipercepat sehingga seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas.

Selain sertifikasi aset BMD dan BUMD, kunjungan Komisi II DPR RI di Kalsel juga dirangkai dengan penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP).

Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi penerapan lisensi arsitek, Rabu (2/9), untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong peningkatan jumlah arsitek berlisensi di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMPTSP Kalsel tersebut dibuka Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri, dan diikuti perwakilan DPMPTSP kabupaten/kota se-Kalsel, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel, serta Dinas PUPR Kalsel.

Endri mengatakan, lisensi diperlukan untuk memastikan arsitek yang terlibat dalam berbagai pekerjaan konstruksi telah memenuhi standar kompetensi dan ketentuan yang berlaku.

Saat ini terdapat sekitar 450 anggota IAI di Kalimantan Selatan, namun baru 40 arsitek yang resmi memiliki izin lisensi.

“Harapan kita mudah – mudahan ke depan lebih banyak lagi anggota arsitek yang mendapatkan lisensi,” ujar Endri.

Menurutnya, penerapan lisensi juga berkaitan dengan pelaksanaan regulasi pemerintah, terutama dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

“Untuk penerbitan PBG dan juga pelaksanaan proyek pemerintah, tetap harus membawa arsitek yang memang sudah mempunyai izin,” jelasnya.

Lisensi tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada pengguna jasa bahwa arsitek yang digunakan telah memiliki kompetensi dan izin resmi.

Endri menambahkan, proses memperoleh lisensi tidak dilakukan secara instan. Arsitek harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembekalan hingga uji kompetensi.

“Sehingga arsitek yang kita keluarkan lisensinya merupakan arsitek yang memang mempunyai kompetensi dan layak untuk dipakai, baik di proyek pemerintah, proyek swasta maupun proyek pribadi,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyoroti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik sebagai dampak dari kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas, mengatakan, penerapan PJJ perlu menjadi perhatian, terutama dari sisi kesiapan fasilitas yang dimiliki peserta didik.

Menurutnya, tidak semua siswa memiliki perangkat elektronik seperti telepon seluler atau gawai yang dapat digunakan untuk mengikuti pembelajaran secara daring.

“Memang kondisi setiap peserta didik berbeda. Ada yang sudah memiliki HP sendiri, tetapi ada juga yang belum. Ini tentu menjadi salah satu kendala ketika pembelajaran harus dilakukan dari rumah,” ujar Ririk.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembelajaran selama kualitas udara di Banjarbaru masih terdampak kabut asap.

Di sisi lain, Ririk memahami keputusan untuk memperpanjang PJJ diambil dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka (PTM) tidak bisa dipaksakan apabila kondisi udara masih belum memungkinkan bagi anak-anak untuk beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Kalau kondisi memang masih seperti sekarang, kita juga tidak bisa memaksakan anak – anak untuk kembali ke sekolah. Keselamatan dan kesehatan mereka tentu harus menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Banjarbaru meminta agar kebijakan PJJ tidak hanya berfokus pada pemindahan proses belajar dari sekolah ke rumah.

Pemerintah juga perlu memastikan peserta didik tetap mendapatkan akses pembelajaran yang layak, termasuk mencari solusi bagi siswa yang mengalami keterbatasan perangkat maupun akses internet.

DPRD Kota Banjarbaru akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membahas berbagai kendala yang muncul selama penerapan PJJ.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah yang lebih tepat agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi peserta didik.

“Nanti kita carikan solusinya bersama. Kami akan segera berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, bagaimana menyiasati kondisi ini supaya anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik,” katanya.

Menurut Ririk, PJJ sebenarnya bukan merupakan pola pembelajaran yang baru. Sistem tersebut sebelumnya telah diterapkan secara luas ketika pandemi Covid-19.

Namun, pengalaman tersebut bukan berarti seluruh persoalan dalam pelaksanaan PJJ telah terselesaikan.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dievaluasi, baik berkaitan dengan kesiapan peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, maupun ketersediaan sarana pendukung pembelajaran.

“PJJ ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena kita pernah mengalaminya saat pandemi. Tetapi dari pengalaman itu kita juga tahu masih ada berbagai kendala. Karena itu, penerapannya sekarang tetap perlu dievaluasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ririk meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai perkembangan kebijakan PJJ, khususnya terkait kemungkinan perpanjangan kembali apabila kondisi kabut asap belum membaik.

Kepastian tersebut penting agar sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik dapat mempersiapkan proses pembelajaran dengan lebih baik.

“Yang menjadi perhatian kami adalah sampai kapan PJJ ini akan diterapkan. Apakah cukup sampai di sini atau masih akan ada perpanjangan lagi. Ini yang perlu kita evaluasi dan komunikasikan bersama,” tegas Ririk.

Ia menambahkan, DPRD Banjarbaru akan terus memantau pelaksanaan PJJ dan dampaknya terhadap peserta didik. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi di lapangan, dengan tetap mengutamakan kesehatan anak sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

“Kita berharap ada solusi yang bisa menjembatani antara kebutuhan pendidikan dan kondisi kesehatan anak-anak. Jangan sampai karena kondisi ini, ada peserta didik yang justru tertinggal dalam proses pembelajaran,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dedikasi petugas yang bekerja siang dan malam menangani kebakaran hutan dan lahan di Hutan Lindung Liang Anggang mendapat apresiasi Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Personel gabungan tetap disiagakan dengan sistem sif untuk melakukan pembasahan sekaligus menjaga kawasan dari munculnya kembali api.

Apresiasi itu disampaikan Muhidin saat meninjau Posko Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel di Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Selasa (1/9).

“Ini siang malam berganti sif. Ini luar biasa, kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk memadamkan api dan menjaga Hutan Lindung ini,” ujarnya.

Khusus kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, penanganan dipercayakan kepada Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra bersama jajarannya serta TNI Angkatan Laut.

Muhidin turut mengapresiasi Aya (sapaan akrab Fathimatuzzahra) yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk memastikan penanganan berjalan.

“Kalau Ibu Aya ini tiap hari di sini sampai malam, besok paginya datang lagi. Jadi. Kalau anak buahnya bergantian,” katanya.

Menurut Muhidin, pembagian tanggung jawab dilakukan agar penanganan tiga kawasan prioritas karhutla di Banjarbaru lebih terarah. Hutan Lindung Liang Anggang ditangani Dishut bersama TNI AL, sedangkan Guntung Damar melibatkan tim terkait bersama TNI AU. Sementara Pengayuan ditangani Dinas Pertanian bersama jajaran TNI dari Kodim.

Meski masing-masing tim memiliki wilayah penanganan, koordinasi tetap dilakukan apabila ditemukan kebakaran yang membutuhkan tambahan personel dan peralatan.

“Kalau masih ada api yang besar, laporkan. Kita selalu siap untuk memadamkan api yang mendadak ada,” tegasnya.

Di tengah kerja petugas yang terus berlangsung, Muhidin meminta masyarakat turut membantu dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.

“Pesan sekali lagi kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, tolong jangan membakar sembarangan. Jaga lingkungan kita supaya jangan menjadi membesar dan asapnya terlalu banyak,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pembasahan lahan gambut di kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru, mulai menunjukkan hasil. Sistem pengairan memanfaatkan pasang surut sungai untuk memasok air ke kanal dan membasahi area rawan kebakaran tanpa mengambil suplai dari Riam Kanan.

Kondisi tersebut dipantau langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin saat meninjau Posko Dinas Kehutanan di Hutan Lindung Liang Anggang, Selasa (1/9). Peninjauan turut melibatkan unsur TNI dan DPRD Kalsel.

Muhidin mengatakan, air dari sungai dialirkan menuju kanal ketika kondisi pasang. Dari kanal, air kemudian didistribusikan ke lahan gambut untuk menjaga kelembapan sekaligus meredam potensi bara di bawah permukaan.

“Di Hutan Lindung ini ternyata pembasahannya cukup bagus. Aliran air yang kita ambil adalah aliran pasang surut,” ujar Muhidin.

Menurutnya, pola tersebut memungkinkan pembasahan dilakukan dengan pasokan air yang cukup besar. Ketika sungai pasang pada siang hari, air dipompa dan dimasukkan ke saluran sebelum dialirkan ke lahan.

“Jadi tidak mengurangi debit yang di Riam Kanan. Pasang surut kita masukkan. Insyaallah ini efektif,” jelasnya.

Muhidin menilai, volume air yang tersedia cukup besar. Jika distribusinya dapat menjangkau kawasan secara merata, metode tersebut diharapkan mampu meredam potensi kebakaran pada lahan gambut.

“Ini sangat efektif karena airnya cukup banyak. Kalau mengalir menyeluruh dan merata, mungkin bisa meredam,” ujarnya.

Meski pembasahan menunjukkan perkembangan positif, petugas diminta tidak mengendurkan pengawasan. Karakter gambut memungkinkan bara bertahan di bawah permukaan dan kembali berkembang menjadi kebakaran.

“Jangan lengah. Siapa tahu ada kebakaran juga, jadi kita harus siap dengan pemadaman di dalam,” tegasnya.

Personel gabungan tetap disiagakan di sejumlah bagian kawasan. TNI Angkatan Laut turut menangani salah satu area dan membantu menjaga proses pengaliran air.

Sebelum tiba di posko, Muhidin bersama BPBD dan personel TNI AL juga menemukan titik kebakaran dalam perjalanan menuju Hutan Lindung Liang Anggang. Rombongan sempat melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan sebelum melanjutkan peninjauan.

Muhidin berharap pembasahan yang terus dilakukan, dibarengi kesiagaan personel dan potensi turunnya hujan dalam beberapa hari ke depan, dapat mempercepat pengendalian kebakaran di kawasan tersebut. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis Sosialisasi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dan Realisasi Fisik dan Keuangan, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (1/9).

Kegiatan yang dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Bappeda Provinsi Kalsel.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Diskominfo Kalsel meningkatkan pemahaman aparatur terkait pelaksanaan dan pelaporan kinerja organisasi, sekaligus memastikan realisasi program dan kegiatan dapat dipantau secara tepat dan terukur.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, penilaian kinerja organisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan pemahaman terkait penilaian kinerja organisasi, sehingga setiap bidang dapat mengetahui indikator yang harus dicapai dan bagaimana pelaporannya,” ujar Mashudi.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap indikator kinerja juga diperlukan agar setiap program yang dilaksanakan Diskominfo dapat memberikan hasil yang terukur dan mendukung pencapaian target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mashudi menambahkan, selain kinerja organisasi, realisasi fisik dan keuangan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

“Realisasi fisik dan keuangan harus berjalan seimbang. Jangan sampai secara administrasi anggaran terserap, tetapi capaian fisiknya tidak sesuai dengan target. Karena itu, evaluasi secara berkala sangat diperlukan,” jelasnya.

Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh peserta dapat memahami mekanisme pengukuran dan pelaporan sehingga penyelenggaraan program Diskominfo Kalsel semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kemudian menerapkan hasilnya dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Dengan begitu, kinerja organisasi dapat terus kita tingkatkan,” tutupnya.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan pegawai Diskominfo Provinsi Kalsel. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan pemahaman antarbidang semakin baik dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan perangkat daerah. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) menggelar kuliah kerja penelitian terkait penguatan manajemen dan strategi ketahanan energi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, Selasa (1/9).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kajian strategis mengenai ketahanan energi, sekaligus mendukung kebijakan pertahanan negara.

Kuliah kerja penelitian ini juga menjadi ruang untuk menggali berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait kondisi, potensi, serta tantangan sektor energi di daerah.

Hal tersebut dinilai penting mengingat ketahanan energi memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, ketahanan energi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis global turut menghadirkan berbagai tantangan terhadap ketersediaan dan keamanan energi.

Karena itu, diperlukan manajemen dan strategi yang tepat untuk memastikan kebutuhan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Ketahanan energi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional,” ujar Syarifuddin.

Ia menilai penguatan ketahanan energi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai potensi dan sumber daya energi dapat dikelola secara optimal sekaligus mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis global,” lanjut Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, kuliah kerja penelitian yang dilaksanakan Seskoau menjadi salah satu wadah memperkuat pemahaman dan merumuskan strategi terkait ketahanan energi.

Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan perspektif dan masukan bagi penyusunan kebijakan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Sementara itu, Danseskoau Marsekal Muda TNI Jorry S. Koloay mengatakan, ketahanan energi memiliki posisi strategis menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus mendukung kepentingan pertahanan negara.

“Perubahan lingkungan strategis global, perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, hingga tantangan terhadap ketersediaan sumber energi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun strategi ketahanan energi,” ucapnya.

Menurut Jorry, Indonesia perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menjaga ketersediaan energi secara berkelanjutan.

“Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga memiliki hubungan dengan stabilitas nasional dan kemampuan negara menghadapi berbagai kemungkinan ancaman,” lanjut Jorry.

Kuliah kerja penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan ketahanan energi di daerah.

Jorry menilai, penguatan manajemen dan strategi ketahanan energi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun global.

Melalui kegiatan tersebut, Seskoau diharapkan dapat menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki relevansi terhadap kebutuhan kebijakan pertahanan negara. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun kepada 985 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (31/8).

Penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin serta jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan.

Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Muhidin mengatakan, masa pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama menjalankan tugas, para PNS telah melalui berbagai pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

“Alhamdulillah hari ini kita menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang berdedikasi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, termasuk Pak Sekda hari ini juga menerima SLKS untuk 30 tahun,” ujar Muhidin.

Menurut Muhidin, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, serta memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia secara khusus mendorong PNS yang telah mengabdi selama 10 dan 20 tahun untuk terus menunjukkan karya dan inovasi. Hal ini dinilai penting seiring mulai diterapkannya sistem Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Pada kesempatan ini saya juga tekankan, bagi PNS yang 10 tahun dan 20 tahun, kalau memang ada karya atau inovasi bisa dilaporkan. Apalagi saat ini kita sudah mulai menerapkan sistem Manajemen Talenta. Kita menginginkan PNS yang profesional untuk membantu kita dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih bagus,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi mengatakan, dari 985 PNS yang menerima SLKS, sebanyak 247 orang telah mengabdi selama 30 tahun, 124 orang selama 20 tahun, dan 614 orang selama 10 tahun.

Noryadi menegaskan, pemberian SLKS bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk penghormatan pemerintah atas dedikasi dan pengabdian PNS dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Tentu SLKS adalah tanda penghormatan yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil. Penghargaan yang diberikan melihat dari dedikasinya, pengabdiannya, kesetiaan, kejujuran, dan disiplin. Dengan melihat itulah pemerintah memberikan anugerah Satyalancana bagi PNS yang pada hari ini kita laksanakan,” jelasnya.

Selain sebagai bentuk penghargaan, Noryadi menyebut capaian dan kinerja ASN juga menjadi bagian penting dalam pengembangan karier. Karena itu, kepala SKPD didorong untuk mengidentifikasi dan mengusulkan PNS yang memiliki kinerja baik, disiplin tinggi, serta potensi untuk dikembangkan.

PNS yang memenuhi kriteria tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan karier, termasuk untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Langkah ini sejalan dengan penerapan Manajemen Talenta yang diarahkan untuk memastikan pengelolaan karier ASN dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan potensi masing-masing pegawai. (BDR/RIW/EPS)