Banjarbaru – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Fondasi Spiritual ASN, Diskominfo Kalsel Kembali Gelar Ceramah Agama

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penguatan mental dan spiritual. Salah satunya dengan menggelar ceramah agama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (15/6).

Ceramah agama kali ini, mengangkat tema “Rukun-Rukun Wudhu, Sunah-Sunah Wudhu, serta Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu” dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan, Muhammad Husein, sebagai penceramah.

Ket : Suasana kegiatan Ceramah Agama di Diskominfo Kalsel

Giat dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, mengatakan, pembinaan mental spiritual ini, merupakan implementasi arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar ASN senantiasa menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

“Pembinaan mental spiritual ini merupakan arahan langsung dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bekerja, tetapi juga memiliki fondasi keagamaan yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Mashudi.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai spiritual sangat penting untuk mendukung terciptanya aparatur yang berintegritas, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana bagi ASN untuk terus memperbaiki diri, baik dari sisi pengetahuan agama maupun dalam penerapan nilai-nilai keislaman di lingkungan kerja,” katanya.

Dalam ceramahnya, Muhammad Husein menjelaskan, bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sah ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam.

Karena itu, setiap muslim perlu memahami dengan benar rukun-rukun wudhu, sunah-sunah yang menyertainya, serta berbagai hal yang dapat membatalkan wudhu agar ibadah yang dilaksanakan menjadi sah dan sempurna.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri tidak hanya menjadi kewajiban sebelum melaksanakan salat, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agama.

“Wudhu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi juga menjadi sarana membersihkan diri lahir dan batin sebelum menghadap Allah SWT. Oleh karena itu, tata cara dan ketentuannya perlu dipahami dengan baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Perbasi Kalsel Gelar Musda Pilih Pemimpin Baru

Banjarbaru – Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kalimantan Selatan, menetapkan Muhammad Syaripuddin atau Bang Dhin sebagai Ketua Umum Perbasi Kalsel periode 2026-2030.

Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (13/6) malam.

Ket foto : Ketua Umum Perbasi Kalsel Muhammad Syaripuddin

Terpilih sebagai nahkoda baru organisasi basket Banua, Bang Dhin langsung menegaskan komitmennya memperkuat fondasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet di seluruh daerah.

Menurutnya, agenda awal yang akan dilakukan adalah menenata internal organisasi, termasuk menyusun struktur kepengurusan yang efektif dan memastikan program kerja dapat berjalan optimal setelah pelantikan resmi dari PB Perbasi.

Selain itu, Perbasi Kalsel akan mendata seluruh atlet, pelatih, wasit, hingga kondisi sarana dan prasarana basket di kabupaten kota.

Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terukur.

“Setelah kepengurusan terbentuk, kami akan memetakan seluruh potensi yang ada, baik atlet maupun fasilitas olahraga. Dengan data yang lengkap, program pembinaan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Bang Dhin juga menempatkan pembinaan usia dini sebagai prioritas utama selama masa kepemimpinannya. Ia menilai investasi pada atlet muda menjadi kunci untuk melahirkan generasi basket Kalimantan Selatan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

“Meski hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat, saya optimis program pembinaan berkelanjutan akan mulai menunjukkan hasil dalam beberapa tahun ke depan dengan munculnya atlet-atlet potensial dari berbagai daerah,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Perbasi Kalsel mendorong pemerintah kabupaten kota, agar memberikan lebih banyak kesempatan kepada atlet lokal tampil dalam berbagai kejuaraan dan ajang multi-event daerah.

Langkah itu dianggap penting untuk memperbanyak jam terbang sekaligus memperkuat sistem pembinaan berjenjang.

Di bidang manajemen olahraga, kepengurusan baru juga akan membangun sistem database terintegrasi yang memuat informasi atlet, pelatih, wasit, serta fasilitas olahraga basket di Kalimantan Selatan.

“Basis data tersebut nantinya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan prestasi,” katanya

Menghadapi tantangan pembiayaan olahraga, terutama menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON), Bang Dhin menilai organisasi olahraga harus mulai mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

Karena itu, Perbasi Kalsel akan menjajaki kerja sama dengan dunia usaha melalui program sponsor ship maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Lebih jauh, Ia telah menyiapkan konsep pengembangan basket berbasis industri olahraga. Gagasan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem basket yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh basket yang telah berpengalaman di tingkat nasional dan internasional, Perbasi Kalsel berharap mampu membangun prestasi sekaligus menghadirkan masa depan olahraga basket yang lebih kuat di Banua,” tutupnya. (PERBASIKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Ikuti Rakor Inflasi, Kalsel Siap Dukung Sensus Ekonomi Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (15/6).

Rapat koordinasi diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan ini, bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah, mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Usai mengikuti rakor, Rusma mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pekan ini relatif masih terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding awal Juni lalu.

“Untuk kondisi inflasi minggu ini kurang lebih masih sama seperti inflasi pada awal bulan tadi. Artinya, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berjalan dengan baik sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.

Koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan sejumlah arahan terkait upaya pengendalian inflasi, termasuk pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan stok bahan pokok, serta melaksanakan berbagai program intervensi seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar.

Selain membahas perkembangan inflasi, Kemendagri juga menyoroti pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Rusma, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.

“Dalam rakor tadi juga disampaikan arahan terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data,” katanya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas.

“Ketersediaan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)

Matangkan Draft PKS, Diskominfo Kalsel dan PSSN Gelar Rapat Daring

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN).

Langkah ini diwujudkan melalui rapat tindak lanjut pembahasan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar secara daring, Jumat (12/6).

et : Rapat Daring Diskominfo Kalsel dalam rangka penyusunan draf PKS

Rapat yang dipimpin langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, serta dimoderatori Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar ini, turut dihadiri Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, beserta jajaran.

Selain itu, juga hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, seluruh kepala seksi, dan staf bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, mengapresiasi tinggi kontribusi nyata yang selama ini telah diberikan para Taruna PSSN di lingkungan Pemprov Kalsel. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan teknis yang legal dan kuat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat promosi institusi, memberikan alternatif bagi kabupaten/kota untuk berkecimpung di dunia teknologi, serta ke depannya dapat menjadi payung hukum yang lebih luas antara Kepala BSSN dan Gubernur,” ujar Muslim.

Muslim menegaskan, Diskominfo Kalsel siap menyinergikan PKS ini menjadi dokumen negara yang sah, yang nantinya akan dikawal ketat Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalsel.

Gayung bersambut, Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, menyetujui bahwa kolaborasi ini harus berorientasi pada output yang konkret dan berdampak nyata (impactful) bagi kedua instansi.

Jika sebelumnya fokus hanya pada Praktik Kerja Lapangan (PKL), ke depan ruang lingkupnya akan diperluas.

“Ke depannya ruang lingkup diharapkan dapat diperluas ke ranah Pengabdian kepada Masyarakat dan sharing knowledge. Pimpinan BSSN sangat berkomitmen mendukung kegiatan ini,” jelas Arnoldus.

Arnoldus menambahkan, program PKL taruna direncanakan berlangsung selama 4 bulan dan diharapkan kerjasama ini dapat berkelanjutan ke depannya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengungkapkan, bahwa rencana pelaksanaan kerja sama ini sudah dikoordinasikan dengan pihak internal Pemprov.

Pelaksanaan PKS ini pun telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029. Skema ini nantinya akan mencakup tiga poin utama yaitu pelaksanaan PKL, penelitian bersama, serta sharing knowledge terkait persandian dan keamanan informasi.

Rencana pelaksanaan kerja sama dengan PSSN telah disampaikan kepada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) Setda Provinsi Kalsel pada kegiatan rapat pemetaan kerja sama daerah di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Kalsel, beberapa waktu lalu.

“Pelaksanaan PKS disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029,” jelasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil reviu pasal demi pasal draf PKS, Diskominfo Kalsel segera menyusun spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para taruna selama bertugas di Banua.

Selain itu, tim Diskominfo Kalsel juga dijadwalkan melakukan konsultasi intensif ke sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk membahas pemenuhan fasilitas para taruna selama masa PKL berlangsung. (BDR/RIW/EPS)

BPAM Banjarbakula Tuntaskan Perbaikan Jaringan, Distribusi Air ke Banjarbaru Kembali Normal

Banjarbaru – Distribusi air bersih ke wilayah Banjarbaru yang sempat mengalami gangguan akibat pekerjaan perbaikan jaringan kini telah kembali normal. BPAM Banjarbakula memastikan penggantian gate valve dan flowmeter pada pipa distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar, telah rampung sesuai jadwal.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, Jumat (12/6), mengatakan, pekerjaan berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026, di jaringan pipa berdiameter 400 milimeter di kawasan Guntung Manggis, Banjarbaru.

“Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai rencana. Setelah dilakukan pengujian, seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan kebocoran pada sambungan perpipaan,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan karena gate valve yang terpasang sebelumnya mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme buka-tutup katup tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga perlu segera diganti untuk menjaga keandalan distribusi air curah.

Selain itu, BPAM Banjarbakula juga mengganti flowmeter ultrasonic dengan electromagnetic flowmeter yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dalam mengukur debit dan volume air curah.

Penggantian alat ukur tersebut merupakan hasil evaluasi teknis sekaligus tindak lanjut atas kebutuhan PTAM Intan Banjar terhadap sistem pengukuran distribusi air yang lebih akurat dan andal.

Dengan selesainya pekerjaan itu, sistem distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar kini kembali beroperasi secara optimal.

BPAM Banjarbakula juga memastikan proses pengendalian aliran air telah kembali normal sehingga mendukung kelancaran operasional jaringan distribusi.

Menurut Wahyu, peningkatan keandalan infrastruktur ini diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan distribusi di masa mendatang, sekaligus menghasilkan data pengukuran debit air yang lebih akurat sebagai dasar pencatatan distribusi air curah.

“Perbaikan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kontinuitas pasokan air curah kepada PTAM Intan Banjar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih andal,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Kemendagri Koordinasikan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Kalsel Paparkan Capaian 10 Program Strategis

Banjarbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (11/6).

Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Plh Sekretaris Daerah, Subhan Noor Yaumil.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, keberhasilan program prioritas Presiden membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah karena implementasinya berlangsung langsung di lapangan.

“Keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus terus diperkuat agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah pusat untuk menyerap masukan dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden.

“Melalui forum ini, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi daerah. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memaparkan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan.

Mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan perumahan, hingga program kesehatan dan pendidikan.

Menurut Subhan, forum ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program – program strategis nasional.

“Hari ini kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan. Secara umum program-program tersebut terus berjalan dan menjadi fokus bersama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung penuh seluruh agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan seluruh program prioritas Presiden. Kami terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap program dapat terlaksana dengan baik serta mencapai target yang diharapkan,” tegasnya.

Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Melalui forum ini, kami dapat saling berbagi pengalaman dan solusi sehingga berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan bersama demi keberhasilan program nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Kenalkan Edukasi Kebencanaan Sejak Dini, BPBD Ajak Anak-Anak Belajar Sambil Bermain

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain, dalam kegiatan belajar sambil bermain yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menanamkan pemahaman tentang kebencanaan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak.

kegiatan belajar sambil bermain BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan edukatif tersebut sebagai sarana memperkenalkan pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak sejak dini.

“Pada hari ini kami menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain yang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BPBD memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia anak.

Menurutnya, BPBD Kalsel memiliki berbagai program dan fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memahami dasar kebencanaan melalui media permainan edukatif.

“BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Anak-anak diajak bermain peran sebagai petugas penyelamat dan diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif yang telah kami siapkan, sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya.

Materi yang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar mengenai banjir, gempa bumi, kebakaran, serta langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

Ariansyah menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu cara efektif, membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak.

“Kami menyesuaikan penyampaian materi dengan usia anak-anak. Mereka belajar melalui bermain dan bernyanyi sehingga lebih mudah memahami informasi tentang bencana dan bagaimana cara melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Sebagai penutup kegiatan, anak-anak diajak melihat secara langsung berbagai peralatan yang digunakan petugas BPBD, saat penanganan bencana.

Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi sederhana, termasuk mencoba peran sebagai petugas pemadam kebakaran.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman baru yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak mengenai kebencanaan. Harapannya, sejak usia dini mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan dan keselamatan,” pungkas Ariansyah.

Kegiatan edukasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai potensi bencana dan langkah – langkah penyelamatan diri, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih tangguh, waspada, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HUMASBPBDKALSEL-MRF/RIW/EPS)

Lomba Desa dan Kelurahan 2026, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar paparan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penilaian untuk menentukan perwakilan terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

Sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten kota mengikuti tahapan paparan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa tahapan paparan merupakan bagian penting dalam proses penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Menurutnya, setiap peserta diberikan kesempatan mempresentasikan berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta potensi unggulan yang telah dikembangkan di wilayah masing-masing.

*Paparan Lomba Desa dan Kelurahan 2026, di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel*

“Paparan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat secara lebih mendalam berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan desa maupun kelurahan peserta lomba,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tidak hanya bertujuan mencari pemenang semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui ajang ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di desa dan kelurahan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat,” lanjutnya.

Iwan menilai, inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting, untuk mewujudkan desa dan kelurahan maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Lomba ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, ini menjadi media pembelajaran bersama agar desa dan kelurahan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui paparan tersebut, tim penilai juga dapat melihat berbagai potensi unggulan yang dimiliki masing-masing peserta, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari tahapan penilaian ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan desa dan kelurahan terbaik yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Iwan berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

“Harapannya, melalui lomba ini desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas PMD juga berkomitmen untuk membina desa dan kelurahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. (MRF/RIW/APR)

Dasar Pengembangan Karier dan Penempatan Jabatan, Pemkab Banjar Petakan Kompetensi ASN

Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui penilaian kompetensi yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin, Selasa (9/6).

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Foto bersama kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Kabupaten Banjar.(foto : MC Kab Banjar)

“Untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan dinamika globalisasi, diperlukan ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan perannya,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan setiap ASN terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.

Penilaian kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia.

“Penilaian kompetensi ini menjadi sarana untuk memetakan potensi, kemampuan, dan kapasitas ASN sebagai dasar pengembangan karier serta peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier, peningkatan kompetensi, hingga penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah menjelaskan, sebanyak 90 ASN dijadwalkan mengikuti penilaian kompetensi. Namun, dua peserta berhalangan hadir karena alasan cuti dan sakit.

“Dari 90 peserta yang diundang, sebanyak 88 orang hadir mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana yang diproyeksikan menjadi pejabat pengawas, pejabat pengawas menuju pejabat administrator, hingga pejabat fungsional ahli muda dan ahli madya.

Menurut Azizah, sebagian besar peserta merupakan ASN yang baru mendapatkan promosi jabatan atau mengalami perpindahan jenjang karier sehingga perlu dilakukan pemetaan kompetensi secara lebih mendalam.

Ia menambahkan, penilaian kompetensi merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yakni sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terwujud ASN yang profesional, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjar serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Lepas 51 Lulusan, SLB-C Negeri Pembina Kalsel Dorong Siswa Kembangkan Potensi

Banjarbaru – Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025/2026, bertempat di Aula SLB-C Negeri Pembina, Banjarbaru, Selasa (9/6).

Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, meluluskan sebanyak 51 siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.

Ket : Suasana perpisahan siswa di SLB C Negeri Pembina Kalsel

Kepala SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Salmah mengatakan, kelulusan para siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembinaan, serta dukungan orang tua selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Kami berharap para lulusan terus mengembangkan potensi yang dimiliki serta melanjutkan pendidikan maupun keterampilan sesuai kemampuan masing – masing,” ujarnya.

Salmah menjelaskan, dari total 51 lulusan tersebut terdiri dari 16 siswa tingkat TK, 13 siswa tingkat SD, 18 siswa tingkat SMP, dan 4 siswa tingkat SMA.

Menurutnya, bagi siswa yang masih memiliki jenjang pendidikan lanjutan diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, sementara lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menerapkan keterampilan yang telah diperoleh selama bersekolah.

“Bagi anak-anak yang masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, kami harapkan terus belajar. Sedangkan yang sudah lulus, semoga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat dan menjadi lebih mandiri,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan hasil pembinaan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pencak silat, pembacaan puisi, serta berbagai keterampilan lainnya.

Salmah menuturkan, penampilan tersebut menjadi wadah siswa menunjukkan kemampuan dan bakat yang selama ini dikembangkan di sekolah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi. Tidak ada anak yang gagal, karena di balik setiap keterbatasan pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang siswa melalui berbagai program pembelajaran dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

“Kami akan terus mendukung potensi siswa-siswi agar mereka memiliki rasa percaya diri, keterampilan, dan kemandirian untuk menghadapi kehidupan di masa depan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)